Somasi Tiga Kali, Lanud Robohkan Rumah Warga

Rumah warga yang dirobohkan anggota TNI Lanud Srimulyono Herlambang.
Rumah warga yang dirobohkan anggota TNI Lanud Srimulyono Herlambang,. foto: welly sumeks.co.id

PALEMBANG – Pangkalan TNI AU Srimulyono Herlambang melakukan pembongkaran terhadap rumah warga yang terdapat di Jl?Panti Sosial, RT 24, RW 09, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, kemarin (30/3).

Ratusan anggota TNI-AU merobohkan tiga rumah warga yang hampir selesai dibangun.
Warga yang rumahnya dibongkar berusaha menghalangi. Tapi karena banyaknya petugas, warga akhirnya mengalah. Sebagian warga lainnya ada yang menangis melibat bangunan yang dibongkar tersebut.

Irwansyah, salah satu warga yang rumahnya dibongkar mengaku, sekitar pukul 10.00 WIB, ratusan anggota TNI-AU dan polisi datang dan langsung membongkar tiga rumah, terdiri dua rumah dan satu bedeng. Kami belum tahu alasan pembongkaran itu. Kami juga belum menerima gugatan dari pihak TNI-AU, saat ditemui paska pembongkaran, kemarin.

Menurut Irwansyah, kabarnya lahan tempat warga bermukim sebagai aset negara. Memang, lanjut Irwansyah, pernah ada surat perjanjian pada 2013 lalu bahwa batas tanah antara milik warga dengan TNI-AU di Parit gajah.

Kami yang rumahnya dibongkar memiliki sertifikat resmi. Kalau perlakuannya seperti ini, saya akan berkordinasi dengan kuasa hukum saya untuk langkah hukumnya, ungkapnya.

Terpisah, Pjs Kepala Penerangan Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang, Kapten Sus Antoni B saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menertibkan bangunan di Jalan Panti Sosial, RT 24, Kecamatan Sukarami.

Baca Juga :  Bayi Perempuan Dibuang di Samping Rumah

Penertiban idilakukan untuk menjaga aset Lanud. Karena warga sudah diberikan somasi 1 hingga 3. Bahkan tersomasi tetap mendirikan bangunan di border Lanud SMH, tegasnya.

Meski telah disomasi sebanyak tiga kali, lanjut dia, tersomasi juga sudah didatangi oleh pihak Lanud, tapi tidak diindahkan. Jadi kami bersama TNI AD, Koramil, Korem, Kodim, dan Polda Sumsel melakukan penertiban agar masyarakat tidak membangun lagi, ungkapnya.

Menurut dia, ada tiga bangunan yang ditertibkan, dan saat penertiban tidak ada tindakan pelanggaran hukum atau pidana. Jika memang ada sertifikat tanah, bisa datang ke Lanud SMH dan kami siap menyelesaikannya di jalur hukum, tegasnya. (wly)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!