147 Guru Honor Adukan Nasib

PALEMBANG – Sebanyak 147 guru honor dan pegawai harian lepas (PHL) Kota Prabumulih mengadukan nasib mereka ke Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih. Pascapengelolaan SMA/SMK ke provinsi awal Januari lalu, nasib mereka terkatung-katung. Dari 172 guru honor dan PHL di Prabumulih, hanya 25 orang yang lolos verifikasi Dinas Pendidikan Sumsel.
Kemarin sore (8/8), pukul 15.00 WIB, ratusan guru PHL yang tergabung dalam Forum Pegawai Harian Lepas SMAN/SMKN Prabumulih melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih guna memperjelas nasib mereka. Para guru meminta Pemkot Prabumulih kembali mengangkat mereka menjadi guru PHL di lingkungan Pemkot Prabumulih. Tak hanya itu, guru juga meminta gaji yang tidak dibayarkan dari Januari hingga Juli agar bisa dirapel.
“Status kami tujuh bulan ini terkatung-katung. Ditolak di provinsi dan mengambang di Pemkot Prabumulih. Kami sangat berharap, pemkot memperjuangkan nasib kami,” ujar perwakilan Forum PHL SMAN/ SMKN Kota Prabumulih, Agus, di hadapan Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH.
Agus menuturkan, selama ini, para guru tetap bertahan mengajar di sekolahnya masing-masing dengan gaji seadanya yang dibayar pihak sekolah. “Kami tidak ada pekerjan lain. Hanya mengajar yang kami bisa. Kalau bisa, gaji yang selama ini tidak dibayarkan bisa dirapel,” harapnya.
Terkait tuntutan para guru, Wakil Walikota Prabumulih, H Andriansyah Fikri SH menjelaskan, pihaknya akan menyampaikan keinginan para guru ke Walikota Prabumulih agar bisa dibahas dengan SKPD terkait. Namun, untuk tuntutan pembayaran rapel gaji selama tujuh bulan, Fikri (sapaan akrapnya) dengan tegas menolak keinginan tersebut.
“Pertama, tidak ada dasar hukumnya kami membayar rapel gaji guru. Sebab, status mereka kan sudah diambil alih provinsi. Jadi, permintaan itu tidak bisa kami penuhi. Kedua, kesanggupan anggaran kami tidak memadai untuk mengeluarkan anggaran tersebut,” tuturnya.
Fikri menjelaskan, untuk nasib guru ke depannya, pihaknya akan mengirim surat ke Dinas Pendidikan Provinsi agar memperjelas status mereka. Selain itu, jajarannya juga akan membahas penempatan para guru di SD dan SMP yang dikelola Dinas Pendidikan Kota Prabumulih. “Nanti teknisnya langsung ke kepala Dinas Pendidikan saja. Tetapi, kami komitmen akan memperjuangkan nasib para guru ini. Mereka ini korban undang-undang,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, HM Rasyid SAg, meminta para guru bersabar. Sebab, pihaknya tengah mencari solusi tepat untuk menampung para guru. “Pasti ada solusi untuk mereka, tetapi butuh proses. Kami harap, guru bisa bersabar hingga kami mendapatkan solusi pas,” terangnya.
Untuk menampung para guru ke SD dan SMP, Rasyid mengatakan, saat ini jumlah guru yang ada sudah cukup. “Ditambah dengan mereka, maka jumlahnya tentu berlebih. Tapi, tetap akan kami sisipkan. Bisa mem-backup guru yang berhalangan hadir atau menambah mata pelajaran keahlian,” pungkasnya. (kos/nan/ce3)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!