Kapolda: Semua Unsur Sudah Terpenuhi

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto saat dikonfirmasi wartawan terkait OTT di Mapolda Sumsel. Foto: Kris Samiadji/Sumeks.

PALEMBANG – Pihak kepolisian memenuhi janjinya membeberkan hasil operasi tangkap tangan (OTT) Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polresta Palembang. Ekspose dilakukan langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto di Mapolda, Jumat (5/5) siang.

Hadir dalam ekspose itu, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palembang, Edison. Sedang Rani Arvita, Kasubsi Sengketa dan Konflik kantor ATR/BPN Palembang, tidak dihadirkan langsung di lokasi.

Dia tampak mengintip dari sekat kaca di dekat meja penjagaan pada gedung utama Polda Sumsel. Mengenakan jilbab dan baju ungu, serta celana jeans biru muda. Kedua tangannya tampak menggenggam erat tas kecil dan handphone dengan casing gold. Gelang emas di pergelangan tangan kanannya. Sedang di pergelangan tangan kiri terpakai jam berwarna putih susu.

Tak sepatah pun keluar dari mulutnya. Wajahnya terlihat pucat, tapi dia tampak berusaha tegar. Kata Kapolda, OTT terhadap Rani berlangsung di Kantor ATR/BPN Palembang di Jl Kapten A Rivai.

“Uang Rp5 juta dalam amplop putih ditemukan dalam laci. Itu sudah cukup bukti untuk menaikkan status yang bersangkutan menjadi tersangka,” kata Agung. Jumlah uang itu sudah dicocokkan dengan bukti SMS (short message service) permintaan uang dari Rani kepada Margono, si pemberi uang.

Baca Juga :  Ssstt.. ini Dukungan PAN di Pilkada Palembang-Sumsel

“Semua unsur terpenuhi,” imbuhnya. Selain uang itu, disita pula handphone merek Vivo tipe V5 warna gold dan Samsung S7 Edge warna gold. Menurut jenderal bintang dua itu karena kondisi yang bersangkutan masih shock, penyidik belum bisa banyak bertanya.

“Beberapa kali ditanya penyidik, dia pingsan,” ujarnya. Setelah kondisi wanita itu stabil, baru penyidikan dilanjutkan. Saat ini, hanya satu orang yang ditangkap. Tidak ada yang lain. Namun, kasus ini terus didalami dan dikembangkan. Termasuk memastikan seputar informasi pembuatan sertifikat ganda dan lainnya.

Kalau isu itu benar, maka kemungkinan bisa ada pihak lain yang terlibat. Khusus untuk kasus ini, Rani terancam pasal 12 juncto pasal 11 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Ancamannya pidana penjara 4 tahun hingga 20 tahun,” beber Kapolda.
(kms/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!