Akui Potensi Tindakan Curang Masih Terbuka

JAKARTA – Berbagai upaya yang dilakukan Mahmakah Agung (MA) untuk memberantas praktik koruptif di lembaga peradilan belum sepenuhnya ampuh. Penelitian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang diungkap beberapa waktu lalu menjadi salah satu bukti nyata. Meski sudah punya sistem pelayanan satu pintu, MA tidak mengelak bahwa potensi oknum melakukan tindak curang seperti pungutan liar (pungli) masih terbuka.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah menjelaskan, sistem pelayanan satu pintu memang menutup kemungkinan pungli. Sebab, tidak satu pun orang dalam lembaga peradilan boleh berkomunikasi dengan pihak luar. “Artinya hanya dilayani oleh petugas informasi di depan. Apapun keperluannya hanya sampai depan saja,” ungkap dia ketika diwawancarai kemarin (12/1). Tapi, bukan berarti sistem tersebut tanpa celah. Sebab, sistem itu memang tidak dibuat untuk berlaku 24 jam.
Begitu pejabat atau pegawai lembaga peradilan menuntaskan tugas sesuai jam kerja, bukan tidak mungkin mereka bertemu dengan pihak tertentu di luar. Untuk itu, kata Abdullah, hanya masing-masing individu pejabat atau pegawai lembaga peradilan yang bisa menjamin mereka tidak melakukan praktif koruptif. “Yang menjamin sampai nol persen (tanpa tindak curang) adalah akhlak masing-masing,” bebernya.
Untuk itu, hasil penelitian Mappi FHUI langsung ditindaklanjuti. Bukan hanya memastikan seluruh lembaga peradilan menerapkan sistem pelayanan satu pintu, MA juga minta seluruh jajarannya berbenah diri. Termasuk di antaranya membina sumber daya manusia (SDM) yang ada. Dalam waktu dekat, lembaga peradilan tertinggi itu bakal melaksanakan pembekalan untuk 1.577 calon hakim. “Mulai Februari nanti,” imbuhnya.
Melalui pembekalan tersebut, MA bakal menggodok seluruh calon hakim tersebut supaya memiliki integritas tinggi. Menurut Abdullah, pembelakan yang dilakukan MA terhadap ribuan calon hakim itu tidak ubahnya vaksinasi. “Kalau bidang kesehatan imunisasi dengan vaksin. Bidang integritas vaksinnya adalah materi dari instansi yang berkompeten dapat mencegah perbuatan tercela,” beber dia. Instansi yang dia maksud tidak lain adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Abdullah menjelaskan, pihaknya sudah bekerja sama dengan KPK untuk memberikan pembelakan kepada seluruh calon hakim. “Agar calon hakim yang akan menjadi hakim kebal terhadap godaan,” imbuhnya. Itu penting lantaran ke depan mereka tidak hanya akan menjadi hakim, melainkan juga diproyeksi menjadi pimpinan lembaga peradilan. MA memandang KPK adalah instansi yang tepat untuk mendidik para calon hakim.
Lewat pembekalan itu pula MA berupaya maksimal agar tidak ada lagi pejabat maupun lembaga peradilan yang terlibat pungli. Lebih dari itu, mereka juga berharap besar tidak terulang kembali praktik korupsi melibatkan pejabat dan pegawai lembaga peradilan. “Diharapkan mampu menghasilkan hakim yang memiliki integritas tinggi,” ucap Abdullah. Apalagi dalam pembekalan itu turut dilibatkan Komisi Yudisial (KY) dan Ombdusman.
Menurut Komisioner KY Farid Wajdi, pelibatan instansinya dalam pembekalan calon hakim disambut baik. Pria yang akrab dipanggil Farid menyampaikan, proses pembentukan hakim melalui pembekalan calon hakim memang penting. Berdasar pengalaman sebelumnya, KY bakal fokus pada beberapa poin. “KY akan fokus pada record dan perilaku para calon hakim,” imbuhnya. Dia pun memastikan segala tindak curang selama pembekalan bakal menjadi catatan KY untuk ditindaklanjuti. (syn)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!