Alamsyah: Gugatan di PTUN Sudah Tepat

Suasana sidang gugatan dengan agenda pembcaan replik dari pihak penggugat di hadapan majelis hakim. Di sisi lain, sidang tidak dihadiri pihak tergugat dan tergugat intervensi, Kamis (26/7). Fotpo: Adi/Sumatera Ekspres

PALEMBANG- Sidang gugatan yang dilakukan oleh RM Ishak (penggugat) melawan KPU Sumsel (tergugat) dan pasangan H Herman Deru-H Mawardi Yahya (HDMY) selaku tergugat intervensi. Terkait terbitnya SK No. 1/Pl.03.3.Kpt/16/ prov/II/2018 tentang paslon Pilgub Sumsel 2018, lampiran keputusan No 1/Pl 03.3.Kpt/16/prov/II/2018 tentang penetapan cagub-vawagub Sumsel tahun 2018 khusus nomor urut pendaftaran 2 atas nama paslon H Herman Deru dan H Mawardi Yahya (HDMY) kembali digelar.

Dalam persidangan yang beragendakan pembacaan jawaban atau replik dari pihak penggugat atas eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat, tetap dilanjutkan meski tanpa kehadiran dari pihak tergugat pada persidangan Kamis (26/7).

“ Itu hak pihak tergugat untuk tidak menghadiri persidangan, yang jelas sesuai dengan agenda persidangan yang ditetapkan oleh majelis hakim, hari ini . Meski pihak tergugat tidak hadir, kita akan tetap membacakan replik kita. Nanti salinannya akan disampaikan ke pihak tergugat ataupun tergugat intervensi,” kata Kuasa Hukum Penggugat, Alamsyah Hanafiah ditemui usai persidangan di PTUN Palembang, Kamis (26/7) pagi.

Adapun tanggapan terkait eksepsi dari pihak tergugat, diakuinya membantah semua eksepsi sebelumnya. Bahkan gugatan yang diajukan ke PTUN Palembang ini sudah tepat. Pasalnya yang mengajukan gugatan ini bukan dari partai politik, pasangan calon ataupun bakal calon melainkan masyarakat biasa.

“ Kalau memang dilakukan oleh paslon, parpol dan bakal calon memang dilakukan di bawaslu untuk keberatan. Karena ini rakyat biasa, maka gugatan diajukan ke PTUN dan ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ulasnya.

Sedangkan untuk pokok materi gugatan, yang digugat ini SK terkait pendaftaran dari pasangan HDMY yang mana dalam surat dari DPP Partai Hanura ini mendelegasikan ke wakil Sekjen H Hendri Zainudin yang mana surat pendelegasian ini juga ditandatangani oleh Wakil Sekjen, Drs Berny Tamara.

“ Untuk ketua umum kita tidak ada masalah, yang jadi masalah ini Wasekjen memberikan mandat ke wasekjen lain untuk mendaftarkan pencalonan pasangan HDMY ke KPU. Kalau yang memberikan mandat itu Sekjen, tentu tidak akan masalah dan tidak akan kita gugat ke PTUN,” ungkapnya.

Karena itu, dengan adanya surat ini, terkait dengan tidak didaftarkan oleh ketua DPD Partai Hanura Sumsel, H Mularis Djahri dan Sekretaris DPD Partai Hanura Sumsel, Zakaria Abbas dan memberikan mandat ke pengurus DPP harusnya diberikan alasan ketidak hadirannya saat pendaftaran.

“ Di surat yang akan kita jadikan bukti nanti di persidangan, tidak dijelaskan alasan kenapa
pendaftaran ini di delegasikan ke DPP. Pasalnya ini menyangkut dengan legalitas,” tegasnya.

Jadi dengan dasar di atas, menurutnya, tidak ada alasan bagi PTUN untuk tidak menyidangkan gugatan ini. Apalagi, gugatan ini murni dilakukan oleh masyarakat bukan oleh partai politik, paslon ataupun bakal calon.

“ Ya kita tunggu saja akhirnya seperti apa,” terangnya.

Sementara itu, atas ketidakhadiran dari pihak tergugat dan tergugat intervensi, majelis hakim menunda persidangan hingga Jumat (3/8) untuk memberikan kesempatan bagi pihak tergugat dan tergugat intervensi untuk menanggapi replik dari pihak penggugat tersebut. (afi)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!