Ambil Uang Rp6,5 M Naik Ojek

JAKARTA – Bantahan kelompok legislatif atas dugaan keterlibatannya di skandal mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dilawan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di persidangan, kemarin (3/4). KPK menghadirkan mantan bendahara umum Partai Demokrat M. Nazaruddin sebagai saksi yang menguatkan indikasi bagi-bagi uang haram e-KTP di kalangan dewan.
Langkah itu dilakukan setelah mantan anggota Komisi II yang kini duduk di Komisi V DPR Miryam S. Hariyani yang diharapkan mengungkap dugaan penyaluran duit panas e-KTP ke sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 secara mendadak mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) di persidangan sebelumnya. Hal itu membuat jaksa penuntut umum (JPU) KPK merasa dirugikan.
Nazaruddin yang sebelumnya pernah mengungkap indikasi korupsi berjamaah dalam proyek e-KTP itu langsung membeber praktik bagi-bagi uang di DPR dalam sidang kemarin. Kesaksiannya menguatkan bila kelompok dewan turut menikmati aliran dana, seperti disebut dalam surat dakwaan mantan Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan anak buahnya Sugiharto.
Bukan hanya membeber nama dan besaran uang yang didistribusikan, pria yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus e-KTP itu juga menjelaskan secara detail pola penyaluran fee tersebut pada rentang waktu 2010-2011. Aliran uang ke pimpinan badan anggaran (banggar) dan anggota komisi II, misalnya. Menurut Nazar, besaran uang sudah ditentukan melalui pembicaraan antara pihak terkait sebelum pembahasan anggaran di DPR.
Uang yang disepakati disalurkan berdasar catatan Andi Agustinus alias Andi Narogong yang dibantu Mustoko Weni, anggota komisi II saat itu. “Waktu itu harus ada dana yang dikeluarkan Andi Narogong untuk teman-teman di DPR sebelum pembahasan anggaran (proyek e-KTP, rRed),” ungkapnya. Catatan tersebut yang menjadi acuan penyaluran uang ke anggota dewan.
Duit haram tersebut dikemas dalam amplop. Mayoritas dalam bentuk pecahan Dollar Amerika Serikat (AS). Setiap ujung amplop diberi tulisan nama penerima. Proses pengamplopan dilakukan di Ruko Fatmawati, Jakarta Selatan, markas Andi Narogong cs. Nazar mengaku melihat sendiri proses itu. “Tulisan (nama penerima uang) dikasih ke saya,” terangnya.
Nazar juga mengaku melihat sendiri beberapa proses penyerahan uang ke anggota DPR. Diantaranya ke wakil ketua banggar Mirwan Amir, Olly Dondokambey dan Tamsil Lindrung. Uang diberikan secara bertahap dengan total bervariasi. Yakni US$1,2 juta dan US$700 ribu. Selain diserahkan langsung ke ruang pimpinan banggar, penyerahan juga dilakukan di ruang Mustoko Weni.
Selain melihat sendiri, Nazar juga mengetahui penyerahan tersebut dari laporan Andi Narogong yang disampaikan ke Anas. Menurutnya, selain Mustoko Weni, penyerahan uang juga banyak dilakukan Andi Narogong. Setelah diserahkan, Andi melapor ke Anas, selaku pentolan partai penguasa saat itu. “Sebelum terima dibicarakan dulu, angkanya segini. Nanti Andi lapor ke Anas, kalau ada masalah juga akan lapor,” ucap mantan anggota komisi III DPR itu.
Nazar meyakini hampir semua uang yang dikemas dalam amplop sudah disalurkan ke kluster dewan. Khususnya pimpinan banggar dan anggota komisi II. Baik itu ketua dan wakil ketua komisi, anggota banggar komisi, ketua kelompok fraksi (kapoksi) hingga anggota biasa. Menurutnya, untuk penyerahan diluar pimpinan komisi dan banggar, uang diberikan melalui koordinator fraksi.
“Kalau tidak terima (uang), tidak ada penetapan pemenang (tender proyek e-KTP),” imbuhnya. Selain membeber pendistribusian uang haram, Nazar juga mengungkap fakta baru terkait bagi-bagi fee tersebut. Terutama soal penerimaan uang Ganjar Pranowo, mantan pimpinan komisi II yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah.
Menurut dia, Ganjar memang sempat menolak uang e-KTP. “Waktu dikasih US$150 ribu dia (Ganjar) menolak. Ribut di media. Dia minta dikasih sama dengan ketua (komisi),” terangnya. Setelah penolakan itu, Ganjar akhirnya mendapat jatah US$500 ribu, sama dengan ketua komisi. Nazar menyebut uang untuk Ganjar diserahkan saat pertemuan di ruang Mustoko Weni.
“Kebetulan saya ada di ruangan itu (Mustoko Weni). Waktu pas menyerahkan itu jatahnya Fraksi Demokrat juga ada disitu (ruang Mustoko Weni),” papar politisi yang terseret kasus korupsi proyek Hambalang itu. Pernyataan Nazar tersebut secara langsung membalik kesaksian Ganjar di persidangan sebelumnya yang menyatakan bila tidak menerima uang panas e-KTP.
Selain Nazar, indikasi bagi-bagi fee dari kelompok swasta ke pihak terkait juga diungkapkan Yosep Sumartono, pensiunan PNS Kemendagri. Yosep mengaku beberapa kali disuruh terdakwa Sugiharto untuk mengambil uang dari para rekanan proyek e-KTP. Uang itu diambil dari sejumlah lokasi.
Antara lain, Mall Juction Cibubur sebesar US$500 ribu, Holland Bakery Kampung Melayu Jakarta Timur sebesar US$400 ribu, SPBU Pangkalraya Mampang Jakarta Selatan, dan SPBU Pancoran Jakarta Selatan sebanyak US$400 ribu. Semua uang itu berasal dari Andi Narogong yang diberikan melalui adiknya Vidi Gunawan.
Selain itu, Yosep juga mengaku mendapat titipan uang dari Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra Paulus Tanos sebesar US$300 ribu dan dari penyedia produk automated finger print identification (AFIS) Johannes Marliem sebanyak US$200 ribu. Dia juga mengaku pernah dititipi uang US$200 ribu oleh Anang S. Sugiana, perwakilan PT Quadra Solution.
Yosep mengaku tidak pernah menaruh curiga saat diminta mengambil uang dari para kluster swasta itu. Bahkan, dia sempat membawa uang US$500 ribu (Rp6,5 miliar) pemberian Vidi Gunawan dari Cibubur ke Kalibata dengan naik ojek. Uang miliaran itu dibawa dengan menggunakan koper. “Tahu berbentuk uang, tapi tidak melihat,” ucapnya saat ditanya ketua majelis hakim John Halasan Butar-Butar.
Selain menghadirkan dua saksi kunci pendistribusian uang tersebut, ada 7 saksi lain yang dihadirkan jaksa KPK. Yakni, mantan ketua banggar Melcias Marchus Mekeng, mantan ketua Fraksi Partai Demokrat M. Jafar Hapsah, serta mantan anggota komisi II Khatibul Umam Wiranu. (tyo)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!