Bareskrim Diminta Segera Kembalikan Yacht Rp 3,5 T

JAKARTA— Langkah Bareskrim membantu Federal Bureau of Investigation (FBI) menyita kapal super yacth Equanimity, gagal. Sidang gugatan praperadilan perusahaan pemilik kapal Equanimity Cayman Ltd dengan hakim Ratmoho membuat keputusan yang mengejutkan, yakni memutuskan penyitaan kapal tersebut tidak sah.

Dalam persidangan yang keempat dengan agenda putusan itu, Hakim Ratmoho menuturkan bahwa mempertimbangkan undang-undang nomor 1/2006 tentang bantuan timbal balik terkait pidana, seharusnya permintaan untuk penyitaan tidak langsung ke Bareskrim. ”Bukan ke Bareskrim,” paparnya.

Sesuai dengan UU tersebut, maka seharusnya FBI mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) sebagai sentral otoritas bantuan timbal balik. ”Karena itu penyitaan terhadap kapal itu dianggap tidak sah,” terang hakim tunggal tersebut.

Sementara Kuasa Hukum Equanimity Cayman Ltd, Andi Simangunsong menuturkan bahwa dengan putusan hakim tersebut maka, berarti Kapal Equanimity di Indonesia ini tidak memiliki masalah apa pun. ”Bebas ini kapal sejak putusan dibacakan,” ujarnya.

Dengan begitu dalam waktu sesegera mungkin, Bareskrim harus mengembalikan kapal tersebut ke pemilik, Equanimity Cayman Ltd. ”Kalau ditanya mau segera keluar dari perairan Indonesia gak, kami akan bahas dulu dengan klien. Kapal pasti segera diambil pemilik,” terangnya.

Sebenarnya dalam penyitaan tersebut ada dua bukti yang meyakinkan putusan hakim bahwa penyitaan ini tidak sah. Selain soal penyitaan yang tidak melalui Kemenkum dan HAM, juga bahwa tidak ada tindak pidananya di negara asal. ”Harusnya ada tindak pidananya di negara asal,” tuturnya.

Maksudnya tidak ada tindak pidana di Malaysia? Dia menuturkan bahwa tidak soal Malaysianya. ”Setahu saya ada berita di negara asalnya, kalau kasus ini tidak terbukti kok. Tidak ada yang inkracht,” paparnya.

Dengan putusan tersebut, maka sebenarnya hakim juga telah memberikan batasan yang jelas terkait perbantuan tindak pidana dari negara lain. Dia mengatakan, perbantuan itu tidak bisa ke lembaga manapun, selain ke Kemenkum dan HAM. ”Akan menjadi rujukan untuk kasus lain, jangan langsung ke kepolisian. Tapi, ke Kemenkum dan HAM,” terangnya.

Sementara Wadir Dittipideksus Bareskrim Kombespol Daniel Silitonga menjelaskan bahwa Bareskrim sedang melakukan konsolidasi untuk menyiapkan upaya hukum yang legal. ”Tunggu, kami akan tempuh jaur hukum juga,” jelasnya.

Namun, saat ditanya jalur hukum legal apa yang ditempuh, Daniel tidak menjawab. ”Nanti ya,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin malam. Sebelumnya, Kapal Equanimity disita di perairan Lombok karena atas permintaan FBI.

Di Amerika Serikat, kapal senilai USD 250 juta itu dianggap terhubung dengan kasus korupsi 1 Malaysia Development Berhard (1MDB) yang disebut-sebut terhubung dengan pejabat tinggi di negeri yang dipimpin Perdana Mentri Najib Rajak tersebut. (idr/air)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!