Bayar Utang, Potong Dana Transfer

PALEMBANG – Tetap jadi primadona warga tak mampu, ada sedikit problem dalam program Jamsoskes Sumsel Semesta. Pembayaran klaim ke rumah sakit menunggak. Tapi sepertinya, Pemprov Sumsel harus segera mengalokasikan anggaran untuk membayar utang tersebut.
Pemerintah pusat mengambil keputusan akan langsung memotong dana transfer daerah ke pemda-pemda yang menunggak pembayaran program kesehatan. “Aturan itu diterapkan untuk mendisiplinkan pemerintah daerah agar tidak punya utang,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Sudarso.
Aturan itu juga berlaku bagi Sumsel yang menjalankan program berobat gratis. Diungkap Sudarsi, aturan ini sudah dibahas. Saat ini tengah finalisasi. Kemungkinan dalam waktu dekat akan disahkan sehingga tahun ini juga bisa diberlakukan.
Diakuinya, Sumsel menjadi salah satu daerah yang mengusulkan agar aturan tersebut diberlakukan. Pasalnya, selama ini uangnya sudah dipotong, rakyatnya sudah menikmati layanan, tapi kenapa belum dibayar (disetor).
Tunggakan pemprov Sumsel cukup besar. Tercatat, utang untuk program Jamsoskes Sumsel Semesta ke RSMH Palembang mencapai Rp46 miliar. Itu untuk 2016 lalu. “Cukup besar sehingga mempengaruhi arus kas dan pelayanan di rumah sakit. Bahkan, rumah sakit tidak dapat membeli obat dan membayar hutang pada mitra (farmasi) lantaran mitra tidak mau mengirim obat,” beber Sudarso yang juga Badan Pengawas RSMH Palembang.
Utang itu sudah ditagihkan beberapa kali, namun belum ada penyelesaian. Pemprov sepertinya fokus untuk membayar utang tahun berjalan (2017). Sedangkan utang 2016 akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2017. “Sebenarnya, utang Jamsoskes tidak harus menunggu APBD Perubahan. Bisa dibayar melalui dana bagi hasil (DBH),” ungkapnya.
Alasan lain akan berlakunya aturan baru itu, agar utang pemda tidak semakin besar. Ia mencontohkan, tahun ini Pemprov Sumsel hanya menganggarkan Rp50 miliar untuk program berobat gratis. Dana itu hanya cukup sampai dengan Mei. Artinya, ada tujuh bulan tidak teranggarkan.
“Jika RSMH per bulan klaim Jamsoskesnya Rp9-10 miliar, artinya dana Rp50 miliar itu hanya mampu mencover program Jamsoskes untuk lima bulan saja,” ungkap dia. Sisa yang tujuh bulan artinya berpotensi memunculkan utang baru.
Terpisah, Kepala Dinkes Sumsel, Lesty Nuraini melalui Kepala Seksi Rujukan, M Ifan Fahriansyah enggan berkomentar terkait tunggakan dan utang Jamsoskes Sumsel Semesta. “Kalau itu (utang, red), kami tidak tahu. Coba tanya ke BPKAD,” ujarnya.
Pada prinsipnya, Dinkes telah menggajukan kebutuhan anggaran ke BPKAD terkait program Jamsoskes ini. Tapi lantaran efisiensi, anggaran yang dicairkan tidak sesuai kebutuhan.
Direktur Utama RSMH Palembang, dr M Syahril SpP MPH mengaku, saat ini Pemprov belum membayar klaim Jamsoskes. Di tahun 2016, tunggakan sebesar Rp47 miliar, tahun ini hingga mei tercatat Rp18 miliar.
Pihaknya sudah beberapa kali melakukan penagihan klaim jamsoskes tersebut, namun belum ada kepastian. “Meskipun begitu, kami tetap melayani pasien Jamsoskes,” singkatnya.
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Sumsel, Joko Imam Sentosa mengakui, saat ini Pemprov Sumsel memiliki utang Jamsoskes ke RSMH. Tahun ini, dana yang dialokasikan untuk program berobat gratis memang hanya Rp50 miliar.
“Kalau kurang nanti ditambah lagi dalam APBD Perubahan, termasuk kebutuhan untuk pelunasan utang,” katanya. Tiap tahun, Pemprov berupaya untuk melintasi utang tahun sebelumnya. Jika di akhir tahun ini belum beres, akan diupayakan pada awal 2018. “Trilwulan pertama 2018 semua utang Pemprov ini bisa selesai,” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, hasil rekonsiliasi utang program Jamsoskes per 31 Desember 2016 mencapai Rp87 miliar. Utang tersebut baru bisa dibayar pada APBD Perubahan 2017 ini. Utang itu tidak hanya di RSMH, tapi juga pada beberapa rumah sakit rujukan lain yang masuk dalam jejaring program Jamsoskes. Sementara piutang dari dana sharing program ini sekitar Rp20 miliar. Hanya saja, dana itu tidak bisa langsung mengurangi utang.
Kepala Pemasaran KCU (Kantor Cabang Utama) BPJS Kesehatan Palembang, R Candra Budiman mengungkapkan, baru Banyuasin dan Muba yang sudah integrasi ke BPJS Kesehatan. Rincinya, peserta dari Banyuasin 10 ribu jiwa, sedang Muba 5 ribu jiwa.
“Dari Palembang, Ogan Ilir dan OKI belum,” ungkapnya. Pembayaran iuran peserta diakukan pemerintah daerah sesuai kesepakatan. Dari dua daerah itu, tidak ada pemerintah daerah atau rumah sakit yang menunggak.
Candra menegaskan, batas waktu integrasi program kesehatan pemerintah daerah dengan BPJS semestinya tahun ini. “Sesuai surat edaran Mendagri, tahun ini semua jaminan kesehatan pemerintah daerah harus gabung ke BPJS KEsehatan,” tegasnya.
Di sisi lain, meski peserta terus bertambah namun BPJS Kesehatan mengalami polemik iuran. “Secara umum, peserta mandiri yang menunggak alias tidak tertib bayar iuran sekitar 43 persen. Kolektabilitas iuran baru 57 persen,” beber Candra.
Seperti apa kondisi di daerah? Di Muba, sebanyak 5.596 jiwa telah tercover BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD. Sedang sekitar 197.222 jiwa dilayani BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN
Pemkab Muba masih melayani 400 ribu jiwa yang menggunakan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). “Secara bertahap Jamkesda ini akan terintegrasi ke BPJS Kesehatan,” kata Sekretaris Dinkes Muba, HM Mahdali SKM MM.
Ia memastikan seluruh peserta Jamkesda akan terintegrasi ke BPJS pada 2019. Untuk pembiayaan peserta Jamkesda yang sudah gabung BPJS, akan dihitung kekurangan pembiayaannya. “Bila anggaran kurang, terpaksa menambah di APBD Perubahan nanti,” jelasnya. Dia memastikan, seluruh warga Muba terlayani kesehatannya dengan baik. Hal ini sesuai instruksi Bupati Muba, Dodi Reza Alex yang menjamin pelayanan kesehatan yang optimal di Bumi Serasan Sekate.
Dirut RSUD Sekayu, dr Makson Parulian Purba MARS mengatakan, tak ada tunggakan klaim BPJS kesehatan. “Kita pun optimal melayani pasien BPJS Kesehatan,” ungkapnya. Diakuinya, pasien harus antri untuk mendapatkan obat. Tapi rumah sakit tidak membedakan pelayanan kesehatan bagi semua pasien.
Kepala Dinkes Banyuasin dr Masagus M Hakim MKes, aturan baru yang dibahas pusat sekarang bertujuan untk mengatasi tunggakan Jamkesda. “Untuk Jamsoskes di rumah sakit di Banyuasin sekitar Rp21 miliar,”katanya.
Tahun ini, dana sharing kabupaten/kota sekitar 30 persen. “Yang 70 persen dari Pemprov,” ujarnya. Saat ini, kata dr Hakim, Banyuasin sudah gabung dengan BPJS Kesehatan. Namun baru untuk 10 ribu warga. “Tiap tahun anggaran dan pesertanya akan ditambah,” jelas dia.
Sedang Kepala Dinkes Ogan Ilir, dr Hj Siska Susanti menyambut baik adanya kenaikan premi BPJS Kesehatan dari Rp 8 ribu menjadi Rp10 ribu. Direktur RSUD Ogan Ilir drg Hj Irma mengatakan, sampai saat ini tidak ada tunggakan pembayaran klaim Kamsoskes,’’Alhamdulilah semuanya berjalan lancar,’’kata Hj Irma. Sedangkan, Sekretaris Dinkes Mura, M Nizar menegaskan pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi kenaikan premi Jamsoskes Sumsel Semesta dari Rp5.000 menjadi Rp8.000.
Disinggung mengenai berapa dana tunggakan yang belum terealisasi, M Nizar mengaku tidak ingat. “Data ada, tapi di kantor,” timpalnya. Sementara itu, Kepala Dinkes Muratara dr Mahendra tak bisa dihubungi,(tim)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!