Bayar Zakat, Bisa Kurangi Pajak

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menggulirkan wacana revisi UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat. Rencananya, zakat bisa digunakan sebagai pemotong pajak. Ini salah satu upaya untuk memaksimalkan pengelolaan potensi zakat yang ada.
————————————————————-
DI Sumsel, sistem zakat pemotong pajak sebenarnya sudah berjalan. Ada sinergi antara kantor pajak dengan Baznas. “Bagi yang menyetorkan zakatnya ke Baznas, maka akan mendapatkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ). Nah, kartu ini dibawa ketika menyetor pajak ke kantor pajak. Di situ akan dihitung dan dipotong oleh petugas pajak,” jelas Ketua Baznas Sumsel, Drs H Najib Haitami, kemarin (3/6).
Dia menerangkan, besaran yang akan dipotong disesuaikan dengan aturan di kantor pajak. “Artinya akan berkurang jumlah pajak yang akan disetorkan ke kantor pajak karena telah membawa bukti pembayaran zakat ke Baznas,” tambah Najib. Namun Najib juga menyoroti keberadaan lembaga amil zakat (LAZ) yang buka cabang di Sumsel. Terutama yang tidak memiliki izin Kementerian Agama (Kemenag) dan Baznas Sumsel.
Lembaga-lembaga itu memungut zakat di Sumsel, tapi dananya masuk ke rekening pusat. “Mereka tidak melapor ke Baznas. Dananya tidak tahu disalurkan ke mana. Padahal jelas dalam UU No 23/2011 tentang Zakat bahwa Baznas adalah sebagai mentor dari seluruh LAZ,” tegasnya.
Ketentuan lain, zakat harus disalurkan di wilayah dimana zakat itu dipungut. Karenanya, Najib mengharapkan kepada semua LAZ di Sumsel untuk berkoordinasi untuk melaporkan ke Baznas. “Sebagai contoh, jika ada bencana seperti kebakaran dan sebagainya. LAZ lain seharusnya duduk bersama Baznas Sumsel untuk membantu korban bencana,” tuturnya.
Najib mengingatkan, LAZ yang tidak memiliki izin resmi dilarang untuk memungut zakat di Sumsel. Sebab, tanpa izin sama saja dengan pungutan liar (pungli). Sebagaimana diketahui potensi zakat di Provinsi Sumsel cukup besar, mencapai Rp2,3 triliun per tahun. “Kalau semua masyarakat yang sudah masuk syarat nisab membayar zakat, ini bisa dicapai,” cetusnya.
Ketua Baznas Kota Palembang, KH Saim Marhadan, mengatakan, di tingkat pusat, Baznas sudah bekerja sama dengan Dirjen Pajak terkait putusan zakat dapat digunakan untuk memotong kewajiban pajak. Nantinya Baznas akan memberikan NPWZ kepada muzakki yang telah membayar zakat. Ketika muzakki itu akan membayar pajak atau melaporkan SPT ke Ditjen Pajak, yang bersangkutan cukup melampirkan NPWZ sehingga akan mendapat pemotongan pajak.
Ia mengakui kalau zakat memiliki potensi yang besar bila dikelola dengan baik. Apalagi jika Unit Pengelola Zakat (UPZ) bekerja setiap hari, tidak hanya bergerak pada momen tertentu, seperti saat jelang Idulfitri. “Zakat dapat membuat umat kuat,” tegas Saim. Pihaknya berusaha agar zakat tidak hanya diberikan dengan cara konsumtif, tapi melalui cara produktif. Seperti pemberian modal. “Harapannya, sekian tahun mendatang diharapkan mustahik yang dapat zakat akan bertransformasi menjadi muzaki,” ujarnya.
Tiap tahun dilakukan evaluasi. Zakat dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat. Jika mustahik lebih banyak daripada muzakki, artinya masyarakat masih kekurangan. Jika muzakki lebih banyak daripada mustahik, masyarakat makin sejahtera.
Sebetulnya, zakat sebagai potongan setor wajib pajak sudah diatur dalam UU No 23/2011. Dipertegas dengan UU No 17/2000 serta PP No 60/2010 pasal 1 ayat 1. Yang terbaru, Peraturan Dirjen Pajak No PER-11/PJ/2017. Intinya, sumbangan keagamaan yg bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Ketua Baznas Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Lasmiadi, mengatakan, seseorang yang membayar pajak dengan membawa bukti setor zakat dari Baznas maka kewajiban beban pajaknya secara otomatis dapat dikurangi. “Jika hal ini dapat diterapkan dengan baik, maka dana zakat yang dikelola oleh Baznas dapat memberi manfaat yang sangat banyak bagi masyarakat. Saat ini pihaknya sedang menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) PALI tentang Zakat ASN (aparatur sipil negara).
Diyakini Lasmiadi, setelah Perbup PALI terbit, maka potensi zakat di PALI bisa dimaksimalkan. “Dalam kalkulasi kami, potensi zakat di PALI dari berbagai sumber bisa mencapai Rp5-6 miliar per tahun,” ungkapnya.
Meski baru berdiri sejak Maret lalu, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) OKI sudah berhasil menyalurkan zakat pegawai negeri sipil (PNS) sepanjang Ramadan Rp15 juta. Ketua Baznas OKI, Drs H AM Nazir Bayd, mengatakan, pihaknya belum bisa memprediksi berapa jumlah zakat, infak dan sedekah para PNS setiap bulannya. “Keberaaan kami di sini baru. Yang diakomodir baru untuk PNS di lingkungan Pemkab OKI,” tuturnya.
Hanya saja, hingga saat ini belum seluruh PNS menyalurkan zakat penghasilan, infak maupun sedekahnya melalui Baznas. “Mudah-mudahan, hingga akhir tahun nanti bisa terkumpul Rp1 miliar,” imbuhnya.
Diungkap Nazir, zakat bagi PNS hanya untuk yang gajinya sudah mencapai nisab. Untuk golongan IV Rp40 ribu/bulan, golongan III Rp30 ribu/bulan, golongan II Rp20 ribu/bulan. Sementara PNS yang belum mencapai nisab bisa berinfak sesuai besaran golongan.
Selain PNS, Baznas juga akan melakukan pendekatan kepada para pegawai perusahaan di OKI yang jumlahnya cukup banyak. Kepala BPKAD OKI, Mun’in menjelaskan, memang ada zakat penghasilan PNS yang sudah mencapai nisabnya. “Zakat kewajiban untuk membersihkan harta. Tidak ada masalah bagi saya mengeluarkan zakat penghasilan tiap bulan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Baznas Pusat Bambang Sudibyo menuturkan, untuk mengakomodasi keinginan supaya zakat bisa berperan seperti pajak, maka perlu mengubah regulasi. “Sekarang kan pajak itu wajib, sedangkan pembayaran zakat masih opsional,” katanya. Karena bersifat opsional, masyarakat bebas membayarkan zakat langsung kepada yang berhak maupun ke lembaga amil swasta maupun Baznas sebagai amil zakat bentukan pemerintah.
Saat pembahasan UU 23/2011 dahulu, sempat diwacanakan bahwa zakat itu wajib. Khususnya bagi umat Islam. Namun klausul ini tidak dimasukkan karena Indonesia bukan negara yang menerapkan syariah Islam. Terkait kontribusi zakat untuk pemotongan pajak, Bambang sangat mendukung itu.
“Seperti yang berlaku di Malaysia,” katanya. Bambang mengusulkan supaya masyarakat menyambut baik, zakat digunakan sebagai pemotong tanggungan pajak secara langsung. Menurut Bambang, potensi zakat di Indonesia sangat besar. Pada 2010 lalu Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB melansir potensi zakat di Indonesia mencapai Rp217 triliun. Angka itu berpotensi semakin besar saat ini. Dari jumlah tersebut, zakat rumah tangga memiliki porsi Rp82,7 triliun. Sedangkan yang terbesar adalah zakat industri mencapai Rp114,8 triliun. (cj17/cj16/ebi/wan/oki/rip/cj10/uni/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!