Bebani APBD, Bisa Kurangi Dana Proyek

KENAIKAN tunjangan anggota DPRD dipastikan bisa bebani anggaran Pemda setempat. Tak ayal Pemda harus mencari cara untuk menyiapkan anggaran baru, padahal selama ini pembagian pos anggaran sudah ketat. Apa pengaruhnya?
———————————–

DI APBD-Perubahan 2017, Pemkab OKU Timur harus mengalokasikan penambahan belanja gaji anggota DPRD sekitar Rp20 miliar. “Di APBD-P nanti kita masukkan anggaran itu, karena memang harus dibayar dari kas Pemda,” ungkap Sekda Pemkab OKU Timur, Drs Idhamto, kemarin.
Diakuinya, jumlahnya Rp20 miliar tapi itu baru perkiraan belum
dihitung secara rinci. “Namun untuk kepastiannya kami masih menunggu
Perda yang sudah dikirim ke Gubernur Sumsel terkait penarikan mobdin dan kenaikan tunjangan DPRD,” cetusnya.
Dia tak menampik uang transportasi ini bisa pengaruhi APBD Pemkab OKUT. “Karena uang itu habis untuk membayar gaji anggota dewan juga PNS. Dengan kondisi itu, pembangunan jelas tidak akan ada lagi karena duit habis kesitu semua (belanja gaji, red),” tegas Sekda. Bukan tanpa alasan dirinya mengatakan demikian, karena saat ini sumber APBD OKUT sangat terbatas ditambah lagi adanya defisit anggaran.
Karena itu, Bupati OKU, Drs H Kuryana Azis mengaku kenaikan itu nanti akan menyesuaikan kemampuan daerah. “Saya belum bisa rinci nilainya, karena belum lihat aturannya,” sebutnya. Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Muratara, Izhar Rusdi juga menyebut ini bisa menjadi beban karena Pemkab masih andalkan dana dari pusat.
“Tapi kami lihat bagaimana nanti hasil evaluasi raperda dan turunan PP 18/2017. Kita juga akan konsultasi ke provinsi. Yang jelas, tunjangan tidak boleh lebihi dana di provinsi,” terangnya. Namun untuk Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), pihaknya mengaku siap menyikapi aturan baru itu.
Sekda Kabupaten PALI, H Robby Kurniawan SSTP MSI, menerangkan jika memang sudah ditetapkan dalam aturan, pihaknya akan menindaklanjutinya. “Tentunya dalam hal ini Pemda dan sekretaris dewan sudah menyusun.
Besarannya sesuai amanah yang ditetapkan dalam PP 18/2017 dan Insyallah tidak menganggu APBD untuk pembangunan,” ujarnya.
Sekda Pemkab OI, H Herman SH MM menerangkan pihaknya akan mentaati aturan itu, hanya saja perlu pembahasan lebih lanjut. “Diajukan ke Gubernur dan diperdakan,” terangnya. Nilai tunjangan akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Plt Asisten II Pemkab OKUS, Rahmartullah menerangkan pihaknya menunggu petunjuk. “Secara prinsip kita siap menganggarkan kenaikan itu, anggarannya ada,” terang dia. Tapi sebelum pelaksanaan, pihaknya masih menunggu aturan lanjutan. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (KJPP) Provinsi Sumsel, Sudarso juga tak menampik, setiap ada kenaikan belanja gaji, pada akhirnya akan menambah beban pada APBD. “Demikian juga dengan kenaikan penghasilan para anggota DPRD,” ujarnya, tadi malam.
Jadi kalau penyediaan mobdin diganti dengan dana tunjangan transportasi, perlu dikaji efisiensinya. “Mana yang lebih efisien antara keduanya,” ujarnya. Tapi kalau memang sudah diatur dalam PP, maka tinggal dipedomani saja.
Yang jelas, lanjut Sudarso, sejauh ini dalam penggunaan APBD oleh Pemda setiap daerah itu sudah ada regulasi yang mengaturnya. “Misalnya pendidikan minimal 20 persen, kesehatan 5 persen, infrastruktur minimal 20 persen, dan lain sebagainya,” ujarnya. Jadi artinya harus efektif dalam penggunaan belanja daerah.
Diketahui APBD di lingkup Provinsi Sumsel tahun 2017 mencapai Rp33,886 triliun untuk pendapatan, sementara belanja Rp32,637 triliun, artinya APBD masih surplus Rp1,249 triliun. Begitu juga realisasi per semester 1 2017 mencapai Rp18,487 triliun untuk pendapatan dan belanja Rp11,700 triliuna tau surplus Rp6,787 triliun. Dari jumlah belanja, beban paling banyak memang membayar gaji pegawai mencapai Rp4,759 triliun dari pagu Rp11,517 triliun. (sal/gsm/cj13/ebi/sid/dwa/fad)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!