Bisa Kena Penggelapan Pajak

Para kepala desa mengikuti rapat koordinasi percepatan realisasi pembayaran pajak dana desa tahap pertama. foto: sagala/sumeks

Kades Segera Bayar Pajak DD

MARTAPURA – Perlancar proses pencairan dana desa (DD) tahap kedua, para kepala desa (kades) diimbau untuk segera merealisasikan pembayaran pajak dana desa tahap pertama yang telah terlaksana seratus persen. Pembayarannya setelah proses pendaftaran e-billing selesai didaftarkan di kantor pajak.

Nah, terkait hal tersebut, kemarin (12/9), pihak kecamatan bersama seluruh jajaran kades mengadakan rapat koordinasi dalam melakukan percepatan realisasi pembayaran pajak dana desa tahap pertama. “Pajak merupakan pembayaran wajib terhadap negara,” ujar Camat Belitang Jaya Yuni Haryanto.

Melalaikan pembayaran pajak akan membuat seseorang atau pihak berurusan dengan hukum. “Bisa dikenakan penggelapan pajak atau kelalaian dalam membayar pajak,” jelasnya. Diungkapkan, beberapa desa bermasalah untuk pencairan dana desa karena tidak menuntaskan pembayaran pajak tahun sebelumnya.

Maka itu, setiap kali ada pencairan dana desa langsung disisihkan sebagian untuk pembayaran pajak. “Sisihkan pembayaran yang wajib itu, barulah nanti uang digunakan untuk berbagai keperluan yang ada di desa,” tukasnya.
Maka itu, diingatkan betul kepada desa supaya tidak mengabaikan pembayaran pajak terhadap negara. Mengingat konsekuensinya yang besar. Akan berdampak pada pembangunan desa dan berakibat pada pelanggaran hukum. (sal/vin/ce4)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!