Bisa Pengaruhi Putusan MK

SUMSEL – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI keluarkan putusan mengejutkan. Dua ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah di Sumsel diberhentikan dari jabatannya.
Padahal, hari ini direncanakan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan sengketa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Selatan (Sumsel). Dua orang yang “dipecat” yakni Ketua KPU Palembang Syarifuddin dan Ketua KPU Empat Lawang Mobius Alhazan.
Sedang beberapa anggota dua KPU ini, ada yang diberi sanksi peringatan keras dan peringatan karena dinyatakan terbukti melanggar kode etik. Tapi ada pula yang dipulihkan nama baiknya karena tidak terbukti melanggar kode etik.
Pengamat politik Dr Adrian Saptawan mengatakan, putusan DKPP bisa berpengaruh terhadap hasil Pilkada Sumsel. Namun pengaruhnya secara tidak langsung. Artinya, jika DKPP sudah menjatuhkan sanksi dan itu bersifat final, berarti benar telah terjadi peristiwa yang dituntutkan tersebut.
“Ini bisa menjadikan suatu peristiwa baru yakni pelanggaran hukum yang dilakukan Ketua KPU dan komisioner yang diadukan,” katanya. Putusan DKPP juga bisa memengaruhi vonis Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan gugatan sengketa hasil pilkada Sumsel dan Palembang.
Apalagi yang berkaitan dengan jumlah suara pada daftar pemilih tetap (DPT).
Namun semuanya tentu harus ada pembuktian dulu, masuk pelanggaran administrasi atau pidana. Kemudian seberapa besar kadar pelanggarannya. “Kalau masuk ke dalam pidana berarti ada faktor kesengajaan yang dilakukan ketua KPU dan jajarannya. Tapi jika administrasi, berarti itu kebijakan dan tidak bisa dipidana,” tukasnya.
“Keputusan akhirnya tetap tergantung majelis hakim MK karena DKPP hanya sebatas pelanggaran kode etik saja,” tandas Ardian. Sedangkan pengamat politik Joko Siswanto menambahkan kalau pelanggaran etik belum tentu pelanggaran hukum. “Tapi, kalau terbukti ada pelanggaran hukum sudah tentu ada pelanggaran etik,” tegasnya.
Menurutnya, harus diuji kembali dan dilihat, terutama masalah DPT. Namun, putusan DKPP ini bisa dijadikan informasi tambahan dalam gugatan di MK. “Tinggal nanti seberapa kuat pengaruhnya menurut majelis hakim MK. Pemilihan suara ulang (PSU) atau tidak, ya tergantung MK,” pungkas Joko.
Untuk diketahui, pemberhentian Ketua KPU Palembang dan Ketua KPU Empat Lawang ini tertuang dalam utusan nomor 118/DKPP-PKE-VII/2018 dan Nomor 119/DKPP-PKE-VII/2018. Hasil sidang kode etik DKPP itu dibacakan dalam sidang terbuka di ruang sidang DKPP RI, kemarin (8/8).
“Dengan ini memerintahkan KPU Provinsi Sumsel untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari sejak dibacakan,” kata Harjono, ketua DKPP RI. Sedang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI diminta untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.
Dijelaskan, dalam perkara pilkada Palembang, diketahui kalau pengadunya adalah M Taufik, ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Palembang. Yang dipermasalahkannya, KPU Palembang tidak menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) dalam pleno rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK secara berjenjang sesuai aturan.
Dampaknya, data pemilih banyak yang tidak memenuhi syarat (TMS) dan mata pilih ganda tidak terhapus. Permasalahan pemutakhiran data pemilih di Palembang muncul saat perubahan sistem manual dari PPS dan PPK ke Sidalih. Saat data pemilih diinput ke sistem Sidalih, terjadi penambahan jumlah pemilih karena bannyaknya data pemilih ganda serta pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) tetap muncul.
Meskipun petugas PPS, PPK dan operator Sidalih telah berupaya melakukan
penghapusan namun hingga batas akhir rekapitulasi data pemilih (19 April) di KPU Kota Palembang, data pemilih TMS dan ganda tersebut masih tersisa.
Karena itu, jumlah DPT yang ditetapkan jauh lebih banyak dari DPS (1.244.716 pemilih). Terdapat penambahan 145.521 pemilih. “Para teradu (orang-orang yang diadukan) diduga tidak melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih dengan baik dan mengabaikan asas penyelenggaraan pemilu,” kata Harjono.
Tak hanya Syarifuddin (teradu I) sebagai ketua yang kena sanksi tegas, tiga anggota KPU Palembang lain juga dikenakan sanksi berupa peringatan keras. Mereka, Devi Yulianti, Abdul Karim Nasution, dan Firamon Syakti (teradu II-IV). “Sedangkan teradu V, Rudiyanto Panggaribuan tidak terbukti melanggar kode etik dan nama baiknya harus direhabilitasi,” lanjutnya.
Sementara dalam perkara Pilkada Empat Lawang, pengadunya yaitu Endo Gusmawan dan Ahmad Husin. Yang mereka adukan, Ketua KPU Empat Lawang Mobius Alhazan (teradu I) bersama anggotanya, Endang Sutrisni, Billi Farsha, dan Ali Alimin (teradu II-IV). Juga ketua dan dua anggota PPK Pasemah Air Keruh (Paiker) serta ketua dan dua anggota PPS Kembahang Lama.
Mereka diadukan atas dugaan tidak melakukan rekapitulasi daftar pemilih dalam rapat pleno tingkat desa/kelurahan. Juga tidak melaksanakan rekapituasi daftar pemilih dalam rapat pleno terbuka tingkat kabupaten yang digunakan untuk menetapkan DPS.
“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian tetap dari jabatan ketua kepada teradu 1, Mobius Alhazan sejak dibacakannya putusan itu,” tambah Harjono. Sedangkan Enang Sustrisni mendapatkan peringatan keras. Untuk Billi Farsha dan Ali Alimin (anggota sekretariat KPU Empat Lawang) hanya peringatan.
DKPP juga memutus perkara Nomor: 104/DKPP-PKE-VII/2018 dengan teradunya, Heny Susantih, anggota KPU Sumsel. Salah satu putusannya, pengadu menyebutkan kalau teradu menerima honor perjalanan dinas 2016, namun tidak bertugas melaksanakan menghadiri launching Pilkada Muba 2017.
“Memberikan sanksi peringatan Heny Susantih selaku anggota KPU Provinsi Sumsel sejak dibacakannya putusan ini,” lanjutnya. Ketua KPU Sumsel, Aspahani mengatakan sudah mengetahui putusan DKPP tersebut. “Dalam jangka waktu tujuh hari, kami akan laksanakan putusan DKPP itu,” katanya. Bagi yang diberhentikan dari jabatan ketua KPU, artinya yang bersangkutan jadi anggota biasa. Selanjutnya akan diadakan pleno untuk menentukan ketua baru.
Bagi yang diberi peringatan keras, bisa langsung diberhentikan jika melakukan pelanggaran lagi dengan kadar yang sama. Atau diberikan teguran keras untuk memperbaiki kinerja jika kadar kesalahannya tidak berat.
Terpisah, Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi mengatakan, sudah menjadi kewajiban KPU Sumsel untuk melaksanakan putusan DKPP. Baik terhadap KPU Palembang, Empat Lawang, maupun Lahat. “Kami hanya mengawasi KPU Sumsel menjalankan putusan itu dalam waktu tujuh hari,” imbuhnya. Jika dalam waktu yang ditentukan putusan tersebut tak dilaksanakan, artinya KPU Sumsel bisa disebut melanggar kode etik dan dapat dilaporkan ke DKPP.
Ketua Panwaslu Kota Palembang, M Taufik menjelaskan, putusan DKPP hanya berkaitan dengan tugas dan jabatan ketua KPU Palembang. “Tapi yang bersangkutan tidak diberhentikan sebagai komisioner. Tapi, secara jabatan iya,” ujarnya.
Darmadi Jufri, tim advokasi Dodi-Giri mengatakan, pihaknya sudah siap dengan segala keputusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim MK dalam persidangan, hari ini. “Kami hormati semua keputusan yang akan dibacakan majelis hakim MK tersebut,” katanya.
Disebutkannya, adapun yang menjadi tuntutan dari pasangan Dodi-Giri berkaitan dengan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) di Kota palembang dan Muara Enim. Juga legalitas atau keabsahan penyelengara pilkada baik di Palembang ataupun Muara Enim. “Tuntutan kita dari awal tetap sama, menuntut dilaksanakannya pemungutan suara ulang (PSU),” tutur dia.
Berbekal putusan DKPP yang menyatakan ada pelanggaran kode etik oleh ketua dan anggota KPU Palembang, ia menilai, patut diduga kalau Oilgub Sumsel juga bermasalah.
“Bagaimana tidak dikatakan bermasalah. DPT Palembang saja bermasalah, apalagi di tingkat Sumsel,” imbuhnya. Darmadi berkeyakinan, gugatan mereka akan dikabulkan majelis hakim MK. “Insya Allah hakim bisa jeli yang mana benar dan salah,” tandasnya.(ran/afi/cj15/ce2)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!