Bos Dinar Property Diputus Hakim “Onslag”

Syaiful Bahri. Foto: Kris Samiaji/Sumeks

PALEMBANG – Bos PT Dinar Property, Syaiful Bahri (46), warga Jl Pipa Reja Kecamatan Kemuning, dibebaskan dai semua tuntutan atau onslag dalam sidang pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Palembang, kemarin (8/11). Majelis hakim yang dipimpin Wilson SH menganggap terdakwa Syaiful Bahri tidak terbukti melakukan tindak pidana dugaan penipuan seperti yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmat D Taupani SH.

“Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pidana atau lebih pada perkara perdata karena terjadi wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Untuk itu terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan atau onslag,” kata Wilson SH selaku ketua majelis hakim, kemarin.

Sementara itu, terdakwa Syaiful Bahri usai mendengarkan vonis dari majelis hakim langsung menyatakan menerima. Syaiful menganggap keputusan majelis hakim sudah tepat dan jeli melihat perkara yang menjeratnya dari awal. Karena, lanjut dia, kasusnya lebih pada perkara perdata atau wanprestasi atau janji yang tidak ditepati.

“Kita sangat bersyukur atas vonis ini dan menerimanya. Karena memang sejak awal, bukan ranah pidana, tapi lebih ranah perdata. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita ikuti semua proses hukum dari awal hingga vonis ini,” tandasnya.

Terpisah, JPU Rahmat D Taupani SH mengaku akan berkonsultasi dengan pimpinannya sebelum mengambil keputusan. Karena keputusan vonis dari majelis hakim ternyata jauh lebih ringan dari yang dituntut selama 2,5 tahun. “Kita akan pikir-pikir dulu,” katanya.

Sekadar mengingatkan, berawal pada Kamis, 23 Juni 2016, pelapor Masayu Rahma Faradillah sebagai pembeli melakukan perjanjian jual beli sebidang tanah di kawasan Jakabaring, Kompleks Saphire Residence, seharga Rp318 juta, termasuk biaya pengurusan hak dan IMB town house tipe 150 di hadapan notaris, Dessy Yusnita SH MKn. Setelah menunggu selama setahun, terdakwa tidak memeunuhi janjinya dan oleh korban dilaporkan ke Polda Sumsel dan menjerat terdakwa dengan pasal 62 ayat 1 Jo pasal 8 Huruf F UU Perlindungan Konsumen. (afi/ce4)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!