BPOM Kecolongan, Tarik Mi Mengandung Babi

6
Ilustrasi

JAKARTA – Lagi-lagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kecolongan. Makanan tak sesuai ketentuan beredar di pasaran. Bahkan parahnya, makanan jenis mi instan itu sudah memperoleh nomor izin edar.
Kemarin (18/6) BPOM Pusat mengeluarkan surat peringatan soal penarikan empat produk mi instan asal Korea Selatan. Mi instan yang diimpor PT Koin Bumi itu dinyatakan mengandung babi.
Adapun keempat produk tersebut, yakni Shin Ramyun Black (BPOM RI ML 231509052014), Mi Instan U-Dong (BPOM RI ML 231509497014), Mi Instan Rasa Kimchi (BPOM RI ML 231509448014), dan Mi Instan Yeul Ramen (BPOM RI ML 231509284014).
Kepala BPOM Penny Lukito membenarkan penarikan tersebut. Dia mengatakan, pihaknya telah mengambil sampel dan pengujian terhadap parameter DNA spesifik babi. Hasilnya, ada beberapa produk yang menunjukkan positif mengandung DNA babi. Merespon hasil tersebut, Penny telah meminta importir untuk menarik produk tersebut.
Dia juga menginstruksikan pada seluruh Balai Besar POM Indonesia untuk ikut memonitor. Bila masih menemukan barang tersebut, maka wajib ditarik. “Badan POM melakukan pengawasan postmarket setelah produk di pasar ternyata menunjukkan kandungan babi. Jadi kita cabut izin edar,” ujarnya kemarin (18/6).
Pangan tersebut sejatinya tak masalah diedarkan. Namun, harus dengan mencantumkan tanda khusus berupa tulisan “mengandung babi” dan gambar babi berwana merah dalam kotak berwarna merah dengan dasar putih. Sehingga, konsumen paham terhadap kandungan pangan yang akan dikonsumsinya. Seperti yang diatur dalam peraturan Kepala BPOM No 12/2016.
“Pada saat pangan mendaftarkan untuk mendapat izin edar, mereka harus mengajukan data secara jelas apakah mengandung babi atau tidak,” katanya. Jika mengandung babi, harus disertai gambar babi. “Sehingga, nomor izin edar kami keluarkan sebagai produk mengandung babi dengan label informasi dan gambar babi,” sambungnya.
Dalam kasus ini, importir mendaftarkan beberapa jenis. Ada yang mengandung babi dan tidak. Sehingga, BPOM pun memberi izin edar seusai dokumen tersebut. Tapi nyatanya, ada produk dengan fragmen babi yang beredar tanpa label “mengandung babi”.
Penny menegaskan, pihaknya tidak akan main-main atas hal ini. Pihak importir pun bakal disanksi lebih berat bila memang ada unsur kesengajaan.
Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LP POM MUI) Lukmanul Hakim menyesalkan produk mi yang mengandung babi tanpa disertai penanda khusus. Apalagi diketahui produk tersebut sudah mendapatkan label makanan luar negeri (ML) dari BOPM. “Ini merugikan konsumen. Kami anggap ada kelalaian dari BPOM,” ujar dia kemarin (18/6).
Lukman menuturkan, produk makanan atau minuman dari luar negeri harus mendapatkan label ML sebelum beredar. Sebelum memperoleh label tersebut, akan diperiksa terlebih dahulu mengandung babi atau tidak. Bila mengandung babi, harus diberi penanda. Biasanya berupa kepala babi. Setelah itu mendapatkan label ML. “Meskipun label ML itu memang bukan untuk menandakan halal atau haram. Tapi untuk food safety,” imbuh dia.
Menurut dia, kasus mi asal Korea itu baru kali pertama terjadi. Biasanya ada produk tak halal yang memang tidak mendapatkan label ML. Produk tersebut akhirnya ditarik dari pasar. “Kami imbau masyarakat lebih berhati-hati lagi. Kejadian ini memang baru terjadi kali ini,” imbuh Lukman. Khusus untuk produk Samyang, LP POM MUI sebenarnya juga menerima pengajuan usul sertifikasi halal pada November 2016 lalu. Tapi, belum semua dokumen yang menjadi persyaratan dipenuhi. Lukman memastikan produk yang ditarik BPOM itu bukan yang mengajukan ke MUI.
“Jadi informasi yang kami dapat, importir Samyang itu ada banyak. Yang mengajukan ke kami itu rasa chicken ramen,” ungkap dia. Selama ini pengajuan sertifikat halal itu masih bersifat sukarela. Tidak ada kewajiban sebuah produk itu mengajukan serifikat halal. Tapi, masyarakat bisa menjadikan serifikat halal MUI itu sebagai acuan suatu produk terjamin halal.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai upaya penarikan produk mengandung babi ini dari pasaran tidak cukup. Menurutnya, harus ada upaya hukum yang lain. Baik dari sisi administratif maupun pindana.
Kepolisian pun, kata dia, layak melakukan tindakan pro-justitia dari sisi pidana terhadap importir dan distributor. Sebab, secara pidana patut diduga melanggar Undang-Undang (UU) Perlindungan Konsumen, UU Pangan, dan UU Jaminan Produk Halal.
“Menarik dari pasaran itu hanya dari aspek perdata. Importir mi instan patut dicabut izin operasionalnya karena telah memasukkan produk yang tidak memenuhi standar regulasi di Indonesia,” tegasnya.
Sementara, atas kinerja BPOM, Tulus menilai bahwa BPOM lalai atas produk yang diawasinya. Apalagi, produk ini sudah lama beredar di pasaran.
Terpisah, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palembang, Arnold Sianipar Apt M Pharm membenarkan hal tersebut. Hanya saja, dia mengaku itu bukan surat edaran untuk eksternal. Melainkan ditujukan ke internal, Kepala BPOM seluruh Indonesia.
“Petugas kami sudah disebar ke beberapa supermarket. Sampai sekarang belum ditemukan keempat jenis mi asal Korea yang dilarang tersebut,” ungkap Arnold tadi malam. Lanjutnya, target pemantauan BBPOM adalah sarana distribusi retail yang menjual produk pangan tersebut. Dalam hal ini pasar modern maupun tradisional.
Arnold mengimbau para pelaku usaha agar selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan usahanya. Selain itu masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dengan melaporkan apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan.
Dia minta agar masyarakat selalu memastikan kemasan dalam kondisi baik. Di samping, mengecek informasi produk pada labelnya dan memastikan memiliki izin edar Badan POM. Yang perlu diingat lainnya adalah tidak melebihi masa kedaluwarsa. (kms/mia/jun/ce1)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!