Catat… Kepala Daerah Nyaleg Harus Mundur

Ilustrasi. foto: dok sumeks.co.id

JAKARTA – Kepala daerah (Kdh) atau wakil kepala daerah yang masih aktif menjabat namun, ingin maju sebagai calon anggota legislatif diwajibkan mundur.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyatakan aturan itu berlaku untuk jabatan wali kota, bupati hingga gubernur.

“Iya, wajib mundur. Berlaku untuk setiap tingkatan mulai gubernur, wali kota hingga bupati,” jelas Soni, Sabtu (7/7) di Jakarta. Aturan itu diwajibkan meskipun kepala daerah tersebut sudah memasuki akhir masa jabatan (AMJ) dua periode.

Sementara Kepala Pusat Penerangan Bahtiar menyebut untuk aturan tersebut diatur dalam pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). “Kdh/Wakil Kdh harus mundur. Anggota TNI/Polri dan ASN juga harus mundur,” tambahnya.

Pengunduran diri jabatan kata Bahtiar juga berlaku untuk direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyarwan BUMN dan BUMD. Atau jabatan lain yang bersumber dari keuangan negara. “Semua harus ajukan mundur diri dan surat pengunduran tersebut tidak dapat ditarik kembali,” tambahnya mengutip pasal terkait.

Terpisah Komsisioner KPU Ilham Saputra menjelaskan untuk calon kepala daerah yang gagal dalam pilkada bisa langsung mendaftarkan diri. Asalkan memang tidak memiliki jabatan penyelenggara negara. “Bisa langsung mendaftar asalkan dan dia statusnya bukan gubernur atau wali kota dan bukan siapa-siapa,” jelasnya. (ran)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!