Dibalik Kaburnya Narapidana

Oleh: Mahendra Kusuma, SH.MH.

KABURNYA narapidana dari balik jeruji besi tampaknya semakin marak akhir-akhir ini. Adanya narapidana yang kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rutan merupakan persoalan yang kompleks berkaitan dengan berbagai pembatasan kebebasan dari penjatuhan pidana terhadap seseorang yang seharusnya hanya untuk merampas kemerdekaannya saja.
Tetapi dengan hidup dalam suatu ruang terbatas yang luasnya tidak lebih dari 20 meter, berkomunikasi dan berinteraksi dengan sesama narapidana, dengan petugas Lapas, maka yang dirampas bukanlah hanya kemerdekaannya saja. Para narapidana akan menjalani kehidupan yang serba terbatas di dalam Lapas, mulai dari ruang Lapas yang umumnya merupakan bangunan yang sudah tidak memadai lagi untuk menopang jumlah narapidana (over kapasitas), tempat tidur semen yang cuma beralaskan tikar atau karton.
Penempatan narapidana secara bersama dalam jumlah yang banyak (melebihi kapasitas Lapas) merupakan tambahan penderitaan bagi para narapidana. Pada hakikatnya, seperti yang dikatakan oleh Sykes dan Messinger, seorang yang menjalani pidana penjara akan mengalami penderitaan sebagai akibat adanya deprivasi (perampasan) terhadap beberapa hal. Meliputi deprivasi kemerdekaan, khususnya kebebasan bertemu dengan anggota keluarga atau kerabatnya.
Deprivasi makan dan pelayanan, khususnya bagi mereka yang biasa dapat makanan serta pelayanan cukup pada waktu sebelum menjadi narapidana. Deprivasi hubungan heteroseksual, mengingat dalam penjara (Lapas) tidak dimungkinkan ada dua jenis kelamin yang berbeda berada dalam satu ruangan. Deprivasi otonomi, mengingat sebagai narapidana harus selalu tunduk pada aturan-aturan ketat yang berada dalam lembaga sehingga seolah-olah narapidana tidak mempunyai kewenangan walaupun pada dirinya sendiri. Deprivasi keamanan, mengingat narapidana harus hidup disatukan dengan narapidana lain yang dapat digolongkan sebagai orang-orang jahat sehingga ia selalu merasa tidak aman (Angkasa, 1996).
Kondisi tersebut tentunya tidak sesuai apabila dikaitkan dengan konsep pemasyarakatan dimana salah satu ketentuan menyatakan, pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperuntukkan merendahkan martabat manusia.
Narapidana sebagai sosok manusia yang tengah menjalani proses pemasyarakatan dalam Lapas, sama sekali tidak menjumpai pengalaman moral yang mensucikan batinnya, kecuali hanya contoh cara menyiasati aturan yang terus berkumulasi dengan hasrat melepaskan diri dari tiap bentuk pembatasan kebebasannya.
Kompleksitas persoalan tak berhenti sampai di sini. Bagi narapidana yang benar-benar ingin bertobat serta secara sukarela berkenan menjalani hukumannya, sepanjang ia tidak mau terlibat dalam iklim perkomplotan (mafia penjara), justru akan tenggelam dalam tekanan situasi yang menempatkannya sebagai objek kekerasan dan intimidasi narapidana senior “penguasa Lapas”.
Penderitaan akibat berbagai deprivasi yang terjadi dan dialami narapidana tersebut cenderung menimbulkan respon tumbuhnya subkultur penjara berupa norma-norma yang dipatuhi oleh para narapidana dan petugas di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai tolok ukur adanya subkultur penjara antara lain, adanya stratifikasi sosial, kelompok utama, serta kepemimpinan (Muladi, 1992). Selain itu dalam realitanya dapat pula dijumpai bentuk-bentuk lain seperti budaya perploncoan bagi narapidana baru, pemerasan antar narapidana, homoseksual, serta kode etik yang menekankan adanya solidaritas antar narapidana dengan merahasiakan sesuatu hal terhadap petugas demi keselamatan mereka bersama. Belum lagi budaya upeti atau pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas terhadap narapidana atau keluarganya.
Suasana inilah yang membenihkan proses dehumanisasi dan disfungsionalisasi institusi penjara, dan akhirnya menumbuhkan kesadaran pada diri narapidana, keadilan bukan datang dari hukum yang telah mengirimkannya ke penjara.
Suasana itu lama kelamaan menyadarkan para narapidana, dirinya hanyalah objek situasi yang tak memiliki kuasa apa pun. Dan, mulai muncul keyakinan di relung kesadaran seorang narapidana, jika penjara adalah ketidakadilan yang ditutupi oleh jargon keadilan. Dalam perspektif sedemikian, maka melarikan diri dari penjara hakikatnya “pemberontakan” diri sang narapidana terhadap realitas irasional yang tengah dijumpainya.
Mungkin sang narapidana sendiri menyadari, untuk sampai pada pilihan melarikan diri, dirinya pun belum tentu menemui kenyataan hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Albert Camus, pemberontakan memiliki makna argumentatif dalam situasi irasional yang bercampur dengan keadaan tak adil dan tak dapat dimengerti (Taufik R. Hermawan, 1996).
Oleh karena itu, berbagai upaya melarikan diri yang dilakukan oleh para narapidana bukan hanya karena motif ingin bebas dari hukuman perampasan kemerdekaan saja, melainkan lebih dari itu, mereka ingin memperoleh kebebasan lain yang selama ini dibatasi oleh tembok penjara, dan dapat terhindar dari ancaman, tekanan, dan bahaya-bahaya lain yang timbul di dalam penjara.
Untuk mencegah pelarian/kaburnya narapidana tidak cukup hanya melakukan penjagaan dalam bentuk fisik berupa penambahan personel jaga, melainkan perlu dilakukan langkah-langkah dan kebijakan untuk menghambat munculnya kekerasan dan ketidakadilan di penjara, dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga narapidana dapat melaksanakan hukuman perampasan kemerdekaan sebagaimana mestinya. (*)

Baca Juga :  Sabu Gagal Masuk ke Lapas

*Dosen PNSD Kopertis II Dpk FH Unitas Palembang

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!