Diganjar DID Rp64,75 Miliar

PRESTASI: Gubernur Sumsel H Alex Noerdin menerima Anugerah Dana Rakca dari Presiden Jokowi. Foto: Humas Pemprov Sumsel for Sumeks

BOGOR –Ada tiga provinsi, tiga kabupaten, dan tiga kota di Indonesia meraih Anugerah Dana Rakca dari pemerintah pusat. Penghargaan di bidang pengelolaan keuangan dan pelayanan publik 2017 itu diserahkan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Penyerahan anugerah itu bersamaan dengan penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) 2018 kepada semua gubernur di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, kemarin (6/12). Selain DIPA, diserahkan pula buku daftar alokasi transfer ke daerah dan dana desa 2018.
Salah satu provinsi penerima Anugerah Dana Rakca adalah Sumatera Selatan (Sumsel). Dua lainnya, Jawa Timur dan Sumatera Barat. Sedangkan untuk kabupaten ada Badung, Banyuwangi, dan Karanganyar. Sementara kota, ada Depok, Semarang, dan Surabaya.
Provinsi Sumsel menjadi salah satu penerima penghargaan itu karena dinilai memenuhi berbagai kriteria utama. Di antaranya, pemerintah daerah telah mendapatkan opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atau WDP (wajar dengan pengecualian) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Juga bisa menetapkan perda APBD tepat waktu.
Hasil dan dan capaian tersebut menjadi dasar penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) 2017. Dasarnya, kinerja keuangan daerah. Penghitungan menggunakan pendekatan yang mengedepankan tiga indikator. Yakni kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, layanan dasar publik dan ekonomi serta kesejahteraan.
“Sebagai peraih Anugerah Dana Rakca 2017, Pemprov Sumsel mendapatkan alokasi DID sebesar Rp64,75 miliar,” ujar Gubernur Sumsel H Alex Noerdin. Anugerah itu merupakan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang berkinerja baik. Khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan layanan dasar publik dan perekonomian daerah.
Adanya penganugerahan itu diharapkan dapat mendorong daerah untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam membangun daerah. Tentu saja, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, bagian dari meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Presiden Jokowi meminta para menteri dan kepala daerah tetap berkonsentrasi untuk menyelesaikan tugas pokok mereka. Saling sinergi dalam bekerja juga harus dijalankan.
“Sebab itu saya ingin mengingatkan, kita semua harus fokus bekerja. Saya minta supaya terus meningkatkan koordinasi di seluruh jajaran,” ujar Jokowi. Dia juga meminta semua kepala daerah menjaga iklim investasi di daerah masing-masing. Para calon investor harus diberikan jalan mulus untuk mereka berinvestasi. “Permudahlah sektor swasta untuk mendapatkan perizinan,” kata dia.
Penyerahan DIPA 2018 dilakukan lebih awal dengan harapan mampu mempercepat pencairan APBN 2018. Termasuk memberikan manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.
Untuk diketahui, belanja negara telah ditetapkan sebesar Rp2.220,7 triliun. Rinciannya adalah belanja kementerian/lembaga Rp847,4 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga Rp607 triliun.
Sedangkan itu, transfer ke daerah sebesar Rp706,2 triliun. Untuk alokasi dana desa sebesar Rp60 triliun. Target pendapatan negara dipatok sebesar Rp1.894,7 triliun sehingga besaran defisit diperkirakan sebesar Rp325,9 triliun. Di sisi lain, belanja negara pada tahun 2018 akan diarahkan untuk program pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, pemerintah juga fokus untuk memerangi pemborosan, ketidakefisienan, korupsi, dan kebocoran anggaran negara. Fokus pertama mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, meningkatkan pemerataan. Kalau dilihat dari anggarannya (dialokasikan) sebesar Rp283,7 triliun.
Sedangkan fokus pembangunan nasional yang kedua adalah infrastruktur. Dana yang dialokasikan meningkat menjadi Rp410,7 triliun untuk 2018. Kemudian belanja sektor unggulan dialokasikan sebesar Rp34,8 triliun. Alokasi untuk reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat sebesar Rp365,8 triliun. Sementara bidang pertahanan, keamanan dan demokrasi sebesar Rp220,8 triliun.(rel/tha/ce2)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!