Diminta Cabut KLB Difteri

Menkes Nila F Moeloek. Foto: JPG

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan, kasus difteri sudah mulai turun. Memasuki minggu kedua Januari 2018, Kemenkes belum menerima laporan adanya kasus difteri baru.
Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes M Subuh mengatakan, jika dalam jangka waktu empat minggu tidak ada laporan kasus difteri baru, Dinkes kabupaten/kota harus mencabut status KLB mereka. “Sekarang ini kan baru masuk minggu kedua. Kita tunggu sampai akhir Januari di minggu keempat. Yang tidak ada laporan kasus lagi, wajib cabut status,” kata Subuh saat ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kemarin (12/1).
Dia menambahkan, kendati status KLB nantinya sudah dicabut, program Outbreak Response Immunisation (ORI) harus tetap dijalankan sampai tuntas. Di Januari ini, Kemenkes akan menambah cakupan ORI di delapan provinsi baru. Antara lain Jawa Timur, Aceh, Lampung, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan (Sumsel). “Totalnya ada di 73 kabupaten/kota. Khusus Jawa Timur, seluruh kabupaten/kota akan melakukan ORI,” terang dia.
Nila mengatakan, pada Januari ini, Kemenkes menargetkan capaian imunisasi bsia 90 persen. Menurutnya, saat ini, capaiannya suda hampir 65,12 persen. “Harapannya bisa 90 persen. Kalau sebagian besar sudah diimunisasi, diharapkan pertahanan dari masyarakat kita sudah kuat,” tutur Nila.
Terkait vaksin difteri, Direktur Utama Bio Farma Juliman memastikan, ketersediaan vaksi difteri masih aman. Menurutnya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang sedang dilanda KLB difteri, Bio Farma menyetop sementara ekspor vaksin difteri. “Semua yang sudah kita rencanakan untuk ekspor, distop dulu. Yang penting bereskan dulu KLB di sini,” tuturnya.
Bio Farma juga meningkatkan poduksi vaksin difteri mereka. Dari yang 15 juta vial menjadi 19,5 juta vial dalam setahun dengan menambah hari kerja dari lima menjadi tujuh hari kerja. Dengan jumlah itu, Juliman mengatakan, Indonesia tidak akan kekurangan vaksin difteri. “Jika nantinya pemerintah mengurangi serapan vaksin difteri, kita bisa ekspor sisanya,” ucap Juliman.
Terkait dengan ketersediaan anti difteri serum (ADS), Juliman memastikan, ADS untuk para pasien difteri tersedia. Saat ini, ADS yang tersedia memang masih harus impor dari India. Sehingga harganya cukup tinggi. Di kisaran Rp2 juta per dosisnya. “Di Bio Farma ada. Di Kemenkes juga, yang ada di Kemenkes dipakai oleh daerah-daerah yang memerlukan,” tutur Juliman.
Dia menambahkan, saat ini, Bio Farma tengah mengembangkan sendiri ADS. Rencananya akhir tahun ini atau awal tahun depan ADS sudah bisa diproduksi sendiri oleh Bio Farma. Juliman menuturkan, memproduksi sendiri ADS akan membuat harga obat tersebut jadi jauh lebih terjangkau. Bisa seperempat atau seperlima harga ADS sekarang. “Kalau yang sekarang kisaran Rp2 juta, punya kita nanti di bawah Rp 500 ribu,” terang Juliman.
Bukan hanya lebih murah, memproduksi ADS sendiri juga membuat Indonesia tidak ketergantungan terhadap negara lain. Karena ternyata, belum tentu negara lain juga memiliki stok ADS yang bisa digunakan oleh Indonesia. “Difteri itu kan bukan hanya di Indonesia. India, Yaman, Bangladesh. Semua butuh. Barangnya sama. Belum tentu tersedia untuk semua,” jelas Juliman. (and)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!