Dirwan Bersama Istri Muda Sandang Status Tersangka

Petugas KPK menggiring Heni Dirwan (kiri), isteri Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud saat tiba di gedung KPK Jakarta, Selasa (16/5/2018). Heni bersama suaminya Dirwan Mahmud terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya di Jalan Gerak Alam, Manna, Bengkulu Selatan. Penyidik KPK mengamankan barang bukti berupa uang sekitar Rp100 juta.--FOTO : MUHAMAD ALI/JAWAPOS

BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, resmi menetapkan Bupati Bengkulu Selatan H Dirwan Mahmud dan istri mudanya, Heni Dirwan sebagai tersangka, tadi malam. Status baru tersebut menjadi “kado” spesial buat Dirwan yang hari ini (17/5) berulang tahun ke-59.

Keluarga Dirwan lain yang menyandang status serupa adalah Nursilawati. Dia keponakan bupati dan pejabat di Dinas Kesehatan Kabupatan Bengkulu Selatan.

Penetapan tersangka itu diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (15/5) di Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan. Dirwan dan keluarganya diduga bersama-sama menerima suap dari Juhari, kontraktor yang mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur di kabupaten tersebut. Total uang yang diamankan dalam OTT tersebut Rp85 juta.

“KPK melihat bagaimana peran anggota keluarga turut mendukung perbuatan ini,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. Pemberian uang suap kepada Dirwan ditengarai berkaitan dengan komitmen fee 15 persen atas lima proyek infrastruktur penunjukan langsung (PL) senilai Rp750 juta yang dikerjakan perusahaan Juhari.

Basaria menjelaskan, transaksi suap diduga juga pernah terjadi pada Sabtu (12/5). Yakni, Rp23 juta. Uang itu kemudian diberikan Nursilawati kepada istri Dirwan. Di lingkungan pemkab, keponakan Dirwan tersebut menjabat kepala seksi (kasi) di Dinkes Bengkulu Selatan.

Dengan demikian, total uang yang didistribusikan Juhari kepada istri Dirwan sampai OTT kemarin Rp98 juta. Selain uang tunai, KPK menemukan adanya bukti transfer Rp15 juta dari tangan Nursilawati. Dari Rp15 juta itu, diduga Rp13 juta merupakan pemberian Juhari. “Kami juga mengamankan barang bukti dokumen terkait RUP (rencana umum pengadaan) dengan skema penunjukan langsung,” ungkap Basaria.

Selain menetapkan Dirwan, istri, dan keponakannya, KPK kemarin menetapkan Juhari sebagai tersangka pemberi suap. Mereka sudah dibawa ke Jakarta untuk ditahan. Dirwan dan keluarga dijerat dengan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) kesatu. Sementara itu, Juhari disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.

Basaria mengaku sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Sebab, sudah dua kali kepala daerahnya terjaring OTT. Sebelumnya pada Juni 2017 lalu, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti juga terjaring OTT. Bersama istrinya atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur jalan.

“Kami sangat prihatin yang mendalam, karena ini (OTT, red) terjadi lagi di Bengkulu,” ujarnya. Padahal, kata dia, KPK telah melakukan pendampingan intensif di pemerintahan 10 kabupaten/kota di Bengkulu. Termasuk pemerintah daerah provinsi Bengkulu, terkait tata kelola pemerintahaan dan pengadaan proyek barang dan jasa serta infrastruktur. “Namun masih ada juga kepala daerah yang melanggarnya,” terang Basaria.

Sementara itu, Menteri Dalam Mendagri Tjahjo Kumolo kemarin (16/5) sudah memberikan sikap. Disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri M Arief Edie bahwa Mendagri akan segera mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati BS.

“Menteri mengatakan akan segera menyiapkan pelaksana tugas (Plt) Bupati Bengkulu Selatan,” ujar Arief. Tujuannya, agar roda pemerintahan di Bengkulu Selatan tetap berjalan efektif. “Tapi kita (Kemendagri) masih menunggu pernyataan resmi dari pihak KPK. Setelah ada, baru kita siapkan untuk menunjuk Plt-nya,” katanya lagi.

Lanjutnya, Wakil Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi yang nantinya akan menjabat Plt. “Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Wakil bupatinya akan menjadi Plt hingga keputusan hukum tetap terhadap bupati.” Plt Gubernur Bengkulu Dr Drh H Rohidin Mersyah, M.MA menghargai kerja KPK. Dia minta ASN tetap tenang dan bekerja seperti biasa. (tyo/ce2)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!