Dorong Keuangan Inklusif Indonesia

KUNJUNGAN: Rati Maxima saat mengunjungi Puan Maharani di kantornya, kemarin. Foto: JPG

JAKARTA – Ratu Maxima dari Belanda sebagai utusan United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Inclusive Finance for Development mengapresiasi upaya Indonesia dalam memperluas keuangan inklusif. Hal tersebut disampaikan Ratu Maxima saat melakukan kunjungan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, kemarin (13/2).
“Ratu Maxima sangat mendukung keuangan inklusif yang ada di Indonesia. Dan berharap ke depanny, Indonesia sebagai negara yang sangat besar, bisa melaksanakan keuangan inklusif dengan lebih tersistem dan terprogram. Sehingga by name dan by address yang aksesnya jelas. Kemudian bisa diterima oleh penerima manfaat dengan lebih baik,” kata Puan.
Puan menjelaskan, Ratu Maxima melihat perkembangan keuangan inklusif Indonesia cukup besar dibandingkan saat kunjungan terakhirnya ke Indonesia September 2016 lalu. Puan mencontohkan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Terakhir kali Ratu Maxima berkunjung ke Indonesia, belum ada pembagian KIP.
“Sekarang jadi 19,7 juta penerima, Kemudian penerima PKH yang tadinya 2,4 juta sekarang menjadi 10 juta. Semuanya nontunai. Itu yang beliau apresiasi. Bahwa dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kemudian keuangan inklusif di Indonesia sudah bertambah maju hampir tiga kali lipat,” ujar Puan.
Sebagaimana diketahui, perluasan bantuan sosial nontunai saat ini telah meliputi 19,7 juta siswa penerima KIP, 10 juta Kelompok Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan, dan 1,2 juta Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perluasan itu, kata Puan, sesuai Peraturan Presiden 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
Siswa penerima KIP, setiap tahunnya akan menerima bantuan sebesar Rp450 ribu (SD), Rp750 ribu (SMP), dan Rp1 juta (SMA). Sementara penerima PKH akan memperoleh uang tunai sebesar Rp1,89 juta setiap tahunnya. Sedangkan penerima manfaat BPNT akan menerima bantuan sebesar Rp110 ribu per bulan dalam bentuk nontunai yang dapat ditukar dengan beras dan telur melalui e-warong (elektronik warung gotong royong). “Penerima Bantuan Pangan Nontunai bisa mengambil beras dan terlur di semua e-warung yang terkoneksi dengan bank pemerintah,” tambah Puan.
Ke depan, lanjut Puan, pemerintah akan menyiapkan 47 ribu e-warong yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk membeli beras dan telur. Terkait rencana ini, Puan mengatakan, dirinya tengah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika. Puan telah meminta Kemnkominfo untuk membangun BTS di kawasan terluar dan terdepan untuk konektivitas. (and)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!