Dubes Baru Bawa Misi Ekonomi

Presiden Joko Widodo. Foto: JPG

JAKARTA – Belum setahun lengser dari jabatan ketua dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Darmansyah Hadad sudah sudah mengemban tugas baru. Kemarin (20/2) dia dilantik Presiden Joko Widodo sebagai duta besar Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein di Istana Negara, Jakarta.
Selain Muliaman, ada 16 orang lain yang juga dilantik sebagai dubes untuk beberapa negara sahabat. Di antaranya pengacara kondang Todung Mulya Lubis yang ditempatkan sebagai Dubes Norwegia merangkap Islandia. Ditemui usai pelantikan, Muliaman mengatakan, amanah tersebut datang tidak lama usai masa baktinya di OJK berakhir.
Kala itu, Presiden memintanya untuk membantu mewakili Indonesia di Swiss dan Liechtenstein. “Satu kehormatan bagi saya,” ujarnya dengan raut wajah penuh kebanggaan. Di Swiss nanti, ada sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan. Bidang perekonomian menjadi salah satu fokusnya. Saat ini, hubungan bilateral Indonesia-Swiss sudah berjalan baik. Bahkan sudah surplus. Di mana hasil pertanian menjadi komoditas tertinggi.
Namun presiden minta untuk terus ditingkatkan. “Jadi bagaimana mengoptimalkan diplomasi ekonomi untuk mendorong investasi dan ekspor itu menjadi prioritas,” imbuhnya. Untuk investasi, Swiss unggul dalam bidang mesin, farmasi, dan hiasan. Dengan pengalamannya di bidang ekonomi, pria kelahiran Bekasi itu optimistis bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Paling tidak, apa yang sudah dicapai sekarang kapasitasnya bisa ditingkatkan.
Pernyataan senada juga disampaikan Dubes Norwegia dan Islandia Todung Mulya Lubis. Di kedua negara itu, guru besar Universitas Sumatera Utara (USU) itu juga mendapatkan tantangan untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Salah satunya menyangkut investasi. “Ada banyak pekerjaan yang mesti dilakukan untuk membawa investasi,” ujarnya.
Selain investasi, dia juga diminta meningkatkan hubungan di bidang hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan hidup. Apalagi, Norwegia dan Islandia merupakan negara yang aktif dalam upaya menjunjung HAM. Bahkan, keduanya termasuk jajaran negara dengan demokrasi terbaik. Dia juga diminta menjelaskan terkait kompleksitas HAM di Indonesia yang tak semudah bayangan orang-orang Barat. (far/oki)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!