Fasilitasi Restitusi Korban Linggau

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberi perlindungan terhadap enam korban penembakan oleh polisi berinisial Brigadir K saat razia lalu lintas di kota Lubuk Linggau. Dalam kejadian itu dua korban meninggal dunia dari delapan penumpang mobil Honda City yang menerobos razia polisi dan akhirnya diberondong peluru polisi.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menuturkan sebelumnya sudah menurunkan tim proaktif untuk meminta permohonan perlindungan dari para korban. Dari hasil proaktif tersebut akhirnya LPSK memutuskan memberi perlindungan. Semendawai menyebutkan bentuk perlindungan yang didapat adalah layanan rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, pemenuhan hak prosedural, dan fasilitasi restitusi (ganti rugi).

“Layanan-layanan tersebut sesuai dengan kebutuhan korban. Bahkan jika Komnas HAM memutuskan peristiwa tersebut sebagai Pelanggaran HAM Berat, tidak menutup kemungkinan kami fasilitasi kompensasi dari negara,” ungkapnya kemarin di Jakarta.

Khusus untuk kompensasi atau restitusi (ganti rugi) menurutnya hal itu akan dihitung. Ganti rugi bisa dimintakan pada pelaku ataupun institusinya dalam hal ini kepolisian. “Nanti kita hitung berapa kerugiannya, dan dapat diajukan saat proses persidangan di pengadilan kelak,” tambah Semendawai.

Ia mengingatkan pentingnya pihak-pihak yang menangani kekerasan oleh oknum aparat penegak hukum untuk memperhatikan hak-hak korban. Hal ini dikarenakan pihak yang dihadapi adalah bagian dari penegak hukum. Sehingga rentan konflik kepentingan jika aparat yang menangani kurang profesional.

Baca Juga :  Bom Meledak di Tempat Ibadah, 31 Tewas

“Yang paling dasar adalah terkait dengan hak untuk melaporkan tindak pidana tersebut. Korban harus dilayani laporannya, untuk kemudian diproses sesuai ketentuan”, ujarnya. Pentingnya laporan itu diterima dikarenakan jika laporan sudah diterima dan proses berjalan, maka saat itu juga sangat mungkin saksi dan korban kekerasan oleh oknum aparat penegak hukum untuk mendapat perlindungan, termasuk oleh LPSK.

Perlindungan-perlindungan yang pernah diberikan LPSK kepada korban kekerasan oleh oknum aparat penegak hukum diantaranya layanan rehabilitasi medis-psikologis, dan pemenuhan hak prosedural. “Untuk korban yang mengalami trauma medis dan psikologis, penting untuk kita pulihkan traumanya,” tuturnya.

Sedangkan pemenuhan hak prosedural bertujuan agar hak-haknya sebagai korban tetap terpenuhi selama proses peradilan. “Ini penting karena yang dihadapi adalah oknum penegak hukum,” tegasnya.

Selain terkait kekerasan terhadap aparat, dalam konferensi pers ini juga disampaikan beberapa kerja LPSK selama Januari-April 2017. Diantaranya adalah diterimanya 447 permohonan perlindungan dimana paling banyak berasal dari korban tindak pidana pelanggaran HAM berat sebanyak 248 permohonan.

Sedangkan jumlah terlindung LPSK sampai dengan 30 April 2017 berjumlah 2381 terlindung, termasuk terlindung yang perlindungannya berlangsung sejak 2016. (ran/vin)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!