Hapus Label Sekolah ”Unggulan”

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto

PALEMBANG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah dua tahun memberlakukan sistem zonasi untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB). Instruksi tersebut baru benar-benar diterapkan di Jakarta dan daerah lain di Pulau Jawa tahun lalu. Namun, untuk Kota Palembang, baru akan diterapkan tahun ajaran baru 2018-2019 nanti. Sistem zonasi sendiri untuk menghilangkan label sekolah ”unggulan” sekaligus pemerataan penerimaan siswa.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Ahmad Zulinto, melalui Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Disdik Kota Palembang, H Herman Wijaya SPd MM mengatakan, saat ini, surat keputusan (SK) untuk menerapkan sistem zonasi tersebut sudah ditandatangani Walikota Palembang.
“Harus ditanamkan kepada masyarakat bahwa tidak ada sekolah yang diunggulkan. Sebab, semuanya akan diunggulkan melalui sistem zonasi yang akan diterapkan tahun ajaran 2018/2019 nanti,” ujarnya, kemarin.
Tujuannya, terang Herman, mengenai sistem zonasi, untuk menghindari adanya jual beli bangku pada sekolah tertentu. Kemudian, menghindari urbanisasi, yakni menumpuknya siswa di satu sekolah yang dianggap unggul oleh masyarakat. “Jangan sampai ada anak yang sekolahnya jauh dari rumah, sementara di dekat lingkungannya ada sekolah. Juga menghindari menumpuknya anak-anak pintar di satu sekolah dan menghapuskan brand sekolah favorit,” lanjutnya.
Ia menambahkan, dengan sistem ini, pemerintah akan menyamaratakan pembangunan dan melengkapi sarana prasarana di tiap sekolah sesuai UU 17/2017 tentang PPDB dari Kemendikbud. Selain itu, ia menjelaskan, persyaratan untuk PPDB 2018/2019, antara lain, pertama, untuk SD berdasarkan usia dan domisili. Sedangkan untuk SMP, yang pertama, domisili, usia, dan terakhir berdasarkan prestasi akademik dan nonakademik yang diakui sekolah dan pemerintah.
Idealnya, dalam satu rombongan belajar (rombel), berisi antara 20-32 siswa. Untuk jenjang SMP, ditiadakan untuk sekolah double shift. “Jika terjadi kelebihan daya tampung dan peminat, akan diadakan seleksi yang diharamkan untuk melakukan tes tertulis di sekolah. Yang diambil itu berdasarkan domisili terdekat, lalu usia, kemudian prestasinya. Sementara mengenai radius terdekat, tidak ada ketentuan khusus dari kementerian,” pungkasnya. (nni/nan/ce3)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!