Hilangkan Grey Area Penegakan Hukum

JAKARTA – Polri menyepakati memorandum of understanding (MoU) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan kementerian. Dengan MoU tersebut, Polri berupaya menghilangkan grey area atau ketidakjelasan dalam penegakan hukum. Beberapa BUMN tersebut seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pelni, Bulog dan PT Geo Dipa Energi. Tidak hanya itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Persatuan Guru Indonesia (PGRI) juga menandatangani MoU.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, nota kesepakatan ini merupakan upaya bersama untuk menghilangkan celah-celah hukum atau grey area. Dengan adanya nota kesepakatan ini , maka akan menjadi terobosan hukum. “Bahkan juga menjadi guidance antara Polri dan mitra,” tuturnya.
Sehingga, tugas di lapangan antara Polri dan mitra ini memiliki rincian yang detil. Tentunya, nantinya perlu untuk dilakukan sosialisasi pada kedua lembaga. “Kalau perlu ada tim teknis,” ujarnya.
Untuk Perum, Bulog, PT Pelni dan PT Geo Dipa dan PGRI memiliki kesamaan nota kesepakatan. Intinya, kerjasama penegakan hukum oleh Polri. ada pengaturan pertukaran informasi terkait penegakan hukum. “Hingga pengamanan dan sekaligus peningkatan sumber daya manusia (SDM),” jelasnya.
Terkait Kemen PUPR, lanjutnya, khusus terkait pengamanan terhadap berbagai unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor, terminal penumpang, dan pelabuhan. “Untuk Bulog itu terkait pendampingan pembentukan peraturan internal,” ujarnya.
Menurutnya, untuk kerjasama dengan Bulog juga ditujukan dalam memantau harga sembako. Apalagi, dalam waktu dekat akan ada bulan Ramadan yang kemungkinan besar harga-harga kebutuhan mengalami kenaikan. “Kami akan berupaya untuk bsia mengendalikan harga-harga sembako tersebut,” jelasnya.
Kesepakatan dengan PGRI juga dilakukan untuk melindungi guru-guru agar bisa melakukan inovasi dan tidak khawatir karena dilindungi hukum. “Kami ingin memberikan jaminana keamanan pada guru sebagai tulang punggung pendidikan,” terangnya.
Menurutnya, nantinya jalannya kesepakatan itu akan dilakukan analisa dan evaluasi. Bila, terdapat kekurangan tentu akan dilakukan perbaikan. “Komunikasi antara Polri dan mitra juga perlu lebih intens,” paparnya. (idr)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!