IDAI Tolak Paket Persalinan

JAKARTA–BPJS Kesehatan berencana membuat kebijakan baru terkait paket jaminan untuk ibu melahirkan dan bayi yang baru dilahirkan. Selama tidak memerlukan perawatan dengan sumber daya khusus, pembayaran jaminan dalam model satu paket.
Namun, rencana paket persalinan itu mendapat penolakan dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Penolakan tersebut tertuang dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) tertanggal 11 Juli.
Inti dalam surat tersebut, IDAI mencabut notulensi rapat terkait layanan kepada bayi baru lahir dengan pihak BPJS Kesehatan. Rapat tersebut digelar pada 6 Juni 2018 di Kelapa Gading, Jakarta.
Ketua Umum IDAI Aman B. Pulungan tidak bersedia berkomentar panjang terkait surat pencabutan notelen yang beredar di publik tersebut. ’’Karena (surat, Red) ini surat organisasi untuk PB IDI. Harusnya tidak (beredar, Red) ke publik,’’ katanya.
Ada empat poin utama dalam notulensi rapat antara IDAI dengan BPJS Kesehatan itu. Di antaranya adalah BPJS Kesehatan menjamin pelayanan persalinan dan bayi baru lahir.
Bayi baru lahir dengan kondisi sehat, baik melalui operasi caesar atau persalinan normal, serta tidak membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus. Biayanya dibayar dalam satu paket persalinan. Klausul ini dikecualikan bagi bayi yang membutuhkan perawatan dengan sumber daya khusus.
IDAI kemudian mencabut berita acara notulen rapat tersebut. Alasannya mereka menilai rencana BPJS Kesehatan tersebut berdampak pada penurunan mutu pelayanan.
Khususnya pelayanan bayi baru lahir. Kondisi itu juga dinilai menganggu upaya penurunan angka kematian bayi baru lahir, membahayakan masyarakat, serta dokter yang melayani.
Dari pertimbangan tersebut IDAI mengusulkan setiap tindakan persalinan tidak dibayar dalam satu paket persalinan. Tetapi dibayar terpisah. Baik itu persalinan normal maupun dengan tindakan operasi caesar. Dalam surat tersebut, IDAI juga berpesan ke depan supaya setiap kajian rencana kebijakan baru, BPJS Kesehatan melalui PB IDI.
Aman mengatakan, penjelasan lebih jauh supaya disampaikan oleh PB IDI. Namun, hingga tadi malam pihak PB IDI berlum bersedia memberikan keterangan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mengatakan regulasi paket persalinan dan bayi baru lahir itu merupakan upaya BPJS Kesehatan menghemat biaya INA-CBGs (sistem pembayaran paket berdasarkan penyakit). Dia menjelaskan selama ini ketika bayi lahir melalui operasi atau normal, sudah ada kode INA-CBGs sendiri. Termasuk ketika bayi itu dalam kondisi sakit dan butuh perawatan khusus, maka muncul INA-CBGs yang lain.
Timboel menuding rencana regulasi baru tersebut ditujukan supaya dokter anak tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan muncul INA-CBGs baru dalam pelayanan bayi baru lahir. Kondisi ini cenderung intervensi dan bertentangan dengan independensi dokter.
Kepala humas BPJS Nopi Hidayat berlum bisa memberikan penjelasan lebih jauh. Dia hanya mengatakan BPJS Kesehatan akan melakukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut ke IDAI. (wan/ttg)

Diskusi & Komentar

Berita Lainnya!