Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kemb...

Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kembangkan Pupuk Kompos

‎MURATARA - Kendati banyak peminat, pengelolaan kotoran hewan ...

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

PAGARALAM - Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 di Sumsel mendapat...

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

PAGARALAM - Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati ‎Mkes mengi...

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

PAGARALAM – Meski dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (A...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan Tersangka

JAKARTA- Mantan Walikota Jakarta Barat Fatahillah akhirnya ditetapkan ...

Pertamina Punya Jubir Baru

Pertamina Punya Jubir Baru

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih melakukan rotasi di internal. ...

Nilai Tukar Rupiah Stabil

Nilai Tukar Rupiah Stabil

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masi...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selat...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selatan dan Afrika

SURABAYA - PT INKA (Persero) berambisi menguasai pasar perkeretaapian ...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan Online

JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahar...

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenri...

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

SEKAYU – Permasalahan pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK s...

Kejar Senjata Milik Teroris

Kejar Senjata Milik Teroris

JAKARTA— Densus 88 Anti-Teror berupaya melakukan antisipasi ...

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

JAKARTA – Kedatangan perwakilan Masyarakat Anti-Korupsi Indo...

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

JAKARTA – Ratusan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tur...

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

LONDON – Investigasi teror Westminster berlanjut. Kemarin (2...

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

JAKARTA – Indonesia dan Prancis akan teken beberapa kesepaka...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkon...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkong

HONGKONG – Sosok Fidel Castro berbaring tenang di atas kasur...

Pasang QR Code di Produk Obat

Pasang QR Code di Produk Obat

JAKARTA – Pengawasan obat-obatan dan makanan diakui Badan Pe...

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

MARTAPURA – Tak ada lagi rasa takut kawanan bandit bersenpi ...

Perbankan Beri Kemudahan

Perbankan Beri Kemudahan

PALEMBANG - Pelaku perbankan memberi kemudahan dan biaya bunga ringan ...

PAGARALAM - Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 di Sumsel mendapat perhatian serius dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Kemarin, tim dari Biro Keuangan KPU RI melaksanakan koordinasi dengan Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati. Hasilnya diketahui, sharing anggaran Pilkada dengan pihak provinsi masih belum jelas. Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati Mkes, didampingi Sekretaris KPU
Pagaralam, Budiarjo Sahar mengatakan, kunjungan ini sebagai bentuk monitoring sejauh mana kesiapan penganggaran Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan serentak.

“Mereka ingin memastikan penganggaran pelaksanaan Pilkada di Pagaralam aman. Alhamdulilah mereka mengapresiasi Kota Pagaraam sudah baik dalam penganggaran Pilkada,” ungkapnya.

Ditambahkan Budiarjo Sahar, Walikota Pagaralam juga berharap secepatnya ada kepastian teknis mengenai sharing anggaran,tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah. Adanya penghematan anggaran, juga meminta kontribusi Pemerintah Provinsi.

“Mudah mudahan Provinsi secepatnya mengambil keputusan saling menguntungkan kepastian dana sharing, sehingga tidak hanya penghematan daerah saja, Pilkada tangggungjawab bersama,” katanya. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Minggu (26/3). 

 

PAGARALAM - Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati ‎Mkes mengisyaratkan perubahan sistem pengairan di Kecamatan Dempo Selatan secara besar-besaran. Pasalnya, sumber air di daerah ini sangat banyak, tetapi ada beberapa daerah yang kekeringan. Masalah ini harus diperhatikan dengan cara membuat Kelompok Petani Pengguna Air.

DijelaskanIda, ‎ada beberapa sumber mata air yang dapat dibagi merata untuk seluruh masyarakat di Kecamatan Dempo Selatan. Akan tetapi, hanya hujan saja. Saat kemarau,air sangat kecil, tidak sampai lagi. Akibatnya, ada beberapa sawah tidak terairi air, sehingga tidak bisa dikelola.

“Kita akan mengatur sistem irigasi yang ada di Kecamatan Dempo Selatan, sehingga aliran air merata,” kata Ida.

Perubahan ini, kata Ida, akan dilakukan konsultan secara langsung.‎ Kemudian, seluruh petani harus masuk dalam kelompok pengguna air.

“Akan dibuat DED secara menyeluruh di Kecamatan Dempo Selatan. Dengan perubahan menyeluruh, irigasi terintegrasi akan dibangun dari beberapa sumber seperti Muara Riben dan lainnya,” terangnya. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Minggu (26/3). 

 

PAGARALAM – Meski dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagaralam minim, akan tetapi Pemerintah Kota Pagaralam
terus berusaha keras mencari dana dari Pusat maupun Provinsi untuk tetap melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan di Kota Pagaralam, demi kepentingan masyarakat.

Demikian ditegaskan Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati Mkes saat menyambangi warga Kecamatan Dempo Utara, di dua kegiatan berbeda, yakni penyuluhan terpadu gerakan hidup sehat di Kelurahan Bumi Agung dan serah terima lapangan titik nol Jalan Lingkar Gunung Agung Tengah, Kecamatan Dempo Utara.

“Pemerintah berkomitmen berusaha sekuat tenaga memberikan infrastruktur demi kebutuhan masyarakat. Saya akan perjuangkan habis-habisan untuk pembangunan Pagaralam sebagai tanda bukti kecintaan pemerintah kepada warga,” tegas Ida.

Diakui Ida, sejauh ini masih banyak rencana program pembangunan di seluruh wilayah Kota Pagaralam belum tuntas. Semua ini akan diusahakan secara bergilir, dan menjadi prioritas Pemerintah Kota Pagaralam.

“Tiap proyek pembangunan jalan maupun infrastruktur lainnya, pengerjaaannya harus mengedepankan kualitas, agar manfaat pembangunan dapat dinikmati masyarakat dalam jangka waktu lama. Masyarakat juga hendaknya memelihara infrastruktur yang sudah dibangun,” katanya. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Minggu (26/3). 

 

JAKARTA- Mantan Walikota Jakarta Barat Fatahillah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penertiban refungsionalisasi sungai/kali dan PBH di wilayah kota administrasi Jakarta Barat tahun 2013. Penetapan tersangka ini menyusul penemuan alat bukti yang cukup.

”Setelah ditemukan alat bukti yang cukup, maka sudah cukup alasan bagi kita untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah di Kejagung, Jumat (24/3).

Selain Fatahillah, Armin mengaku penyidik juga menetapkan Asril yang saat ini menjabat sekretaris Kota Jakarta Barat sebagai tersangka. Meskipun demikian, diakuinya, keduanya belum dijebloskan ke dalam sel tahanan.

”Belum. Sprindiknya (Surat Perintah Penyidikan) juga baru pagi ini ditandatangani," jelas mantan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Menurutnya, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar. Dalam kasus ini, Fatahillah diduga telah mendapat permintaan dari anak buahnya untuk mengerjakan suatu kegiatan agar dapat mengeluarkan anggaran dari Pemkot Jakarta Barat.

”Supaya wali kota bisa mengelola dana itu untuk dikasih ke Camat-Camat dan pelaksanaannya ditemukan ada pemotongan (anggaran) dan ada juga anggarannya yang tidak disampaikan,” jelasnya.

Pengadaan kegiatan penertiban refungsionalisasi sungai/kali dan PBH di wilayah kota adalah pengembangan dari kegiatan swakelola atau pengendali proyek banjir yang bersumber dari dana APBD-APBDP sekitar Rp 92,2 miliar.

Dalam kasus swakelola, 14 orang telah ditetapkan tersangka. Sebagian kasus ini sendiri sudah diproses di tingkat penuntutan. (ydh)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih melakukan rotasi di internal.

Setelah menunjuk Elia Massa Manik sebagai dirut baru menggantikan Dwi Soetjipto, perusahaan pelat merah tersebut memiliki juru bicara baru,

Adiatma Sardjito menggeser posisi Wianda Pusponegoro sebagai vice president corporate communication.

Pria yang akrab disapa Adim itu bukan nama baru di Pertamina.

Adim sebelumnya merupakan sekretaris perusahaan PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha Pertamina.

Serah terima jabatan dari Wianda ke Adim dilakukan secara internal di kantor pusat Pertamina, Jakarta, Jumat (24/3).

Adim menuturkan, tugas yang diembannya kini adalah meningkatkan hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan Pertamina.

’’Juga bagaimana menjadi insan Pertamina yang holistis dengan mengetahui keseluruhan bisnis Pertamina,’’ katanya.

Sementara itu, Wianda akan menempati posisi baru sebagai technical expert and strategic advisor alias tenaga ahli di bawah Direktorat Keuangan dan Strategi Perusahaan Pertamina.

Wianda berkewajiban membenahi sistem komunikasi seluruh anak perusahaan Pertamina. (dee/c4/sof)

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masih stabil, yakni di kisaran Rp 13.300. Sejak minggu pertama Maret 2017, nilai tukar terpantau menguat meski terbatas.

Pada 1 Maret 2017, rupiah berada di level Rp 13.361. Jumat (24/3) kemarin, rupiah menguat tipis 32 poin di level Rp 13.329 per USD. Sejak 3 Januari, rupiah menguat 156 poin dari Rp 13.485 menjadi Rp 13.329 per USD.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menyatakan, nilai tukar rupiah tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan 2013.

Ketika itu, volatilitas nilai tukar mencapai 12 persen karena tekanan ekonomi global. Saat itu, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) hampir menyentuh empat persen. Kini, CAD makin ditekan hingga menyentuh kisaran 1,7 persen. Inflasi juga lebih baik dengan 3–5 persen secara year-on-year (yoy).

Sementara itu, pada 2013, tren inflasi tahunan masih tinggi hingga lebih dari tujuh persen.

’’Sekarang ini bahkan di bawah tiga (volatilitas nilai tukarnya). Itu menunjukkan situasi yang baik dan stabil. Persepsi terhadap Indonesia juga positif. Tapi, kita tidak boleh cepat puas diri. Sebab, pekerjaan masih banyak,’’ ujar Mirza.

Salah satu yang diwaspadai BI adalah arah kebijakan Presiden AS Donald Trump yang makin proteksionis terhadap kebijakan perdagangan global.

Selain itu, tekanan geopolitik dari hasil pemilu beberapa negara di Eropa serta realisasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa (brexit).

Nilai tukar di level kisaran Rp 13.300 per USD dinilai cukup baik bagi Indonesia.

Risiko tekanan inflasi, terutama dari komponen administered price, juga terus dibarengi usaha menekan harga komoditas pangan.

Apalagi, saat ini muncul rencana pemerintah untuk menaikkan harga listrik nonsubsidi.

’Nilai tukar Indonesia tidak terlalu kuat dan tidak terlalu lemah. Ada tantangan untuk menjaga inflasi tidak lebih dari empat persen. Kami harus atasi inflasi volatile foods, itu perlu kerja bareng pemerintah pusat dan pemda,’’ jelasnya.

Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Nanang Hendarsah menambahkan, kurs yang stabil disebabkan fundamental ekonomi yang masih cukup kuat.

’’Fiskal dikelola secara prudent dan ini memberikan confidence,’’ ucapnya.

Dia menilai supply and demand USD masih berjalan dengan baik.

Permintaan valuta asing yang cukup tinggi diimbangi supply yang memadai dari cadangan devisa.

Per Februari 2017, cadangan devisa tercatat USD 119,9 miliar atau naik dari posisi Januari yang masih USD 116,9 miliar.

Nanang menilai mekanisme pasar berjalan secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari sisi regulator.

’’Aliran valas dari mereka punya kelebihan. Eksporter, misalnya, mengalir secara lancar ke importer dan pelaku pasar yang memerlukannya untuk pembayaran utang luar negeri,’’ imbuhnya.

Menurut Nanang, rupiah termasuk mata uang yang cukup stabil di level negara-negara emerging market.

BI selalu hadir di market, terutama ketika volatilitas kurs yang berlebihan menimbulkan ketidakpastian serta tidak sesuai keadaan fundamental. (rin/c18)

 

SURABAYA - PT INKA (Persero) berambisi menguasai pasar perkeretaapian di Asia Selatan dan Afrika.

Hal itu dilakukan untuk mewujudkan perolehan pendapatan sebesar Rp 5 triliun pada 2021.

Direktur Utama INKA R. Agus H. Purnomo menyatakan, pihaknya mampu bersaing di pasar internasional berkat kualitas dan harga jual yang ekonomis.

’’Selama ini saingan kami Tiongkok. Kami kalahkan (mereka) dengan harga yang tetap menekankan pada kualitas,’’ ujar Agus.

Anak perusahaan INKA, yakni PT INKA Multi Solusi (IMS), juga telah melahirkan anak perusahaan bernama PT INKA Multi Solusi Consulting (PT IMSC).

Perusahaan tersebut bergerak di bidang rekayasa teknologi dan telah meningkatkan kinerja penjualan serta keuntungan perseroan.

Komisaris IMS sekaligus Direktur Keuangan & SDM INKA Mohamad Nur Sodiq menyatakan, pertumbuhan penjualan dalam empat tahun terakhir mencapai 40 persen.

Profitnya pun meningkat hingga 60 persen.

’IMS sebagai induk IMSC harus mempunyai target selama 2–3 tahun pertumbuhannya bisa double-digit. Kalau IMS, targetnya bisa tumbuh sampai tiga digit,’’ tuturnya.

Tahun lalu, INKA berhasil mengantongi pendapatan Rp 1,8 triliun atau lebih tinggi dibandingkan target sebesar Rp 1,6 triliun.

Tahun ini, perusahaan yang berbasis di Madiun tersebut menargetkan pendapatan lebih dari Rp 2,6 triliun.

Salah satu sumber pendapatan perseroan adalah ekspor gerbong kereta ke Bangladesh dan Sri Lanka senilai Rp 2,2 triliun.

Di Bangladesh, INKA memenangkan tender pengadaan seratus kereta penumpang meter gauge (MG) dan 50 kereta penumpang broad gauge (BG) untuk Bangladesh Railway Company.

Proyek tersebut dibiayai Asian Development Bank (ADB).

INKA berhasil memenangkan tender setelah berkompetisi dengan dua perusahaan asal Tiongkok, CNR Tangshan dan CSR Nanjing Puzhen, serta Rites India. (vir/c15/noe)

JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahardika mengatakan Indonesia merupakan market yang besar untuk transportasi berbasis online.

Menurut dia, sebagian orang menganggap transportasi online merupakan solusi berkendara, terlebih lagi di Jakarta. Karenanya, dia mengatakan perlu adanya regulasi yang bisa menguntungkan masyarakat maupun penyedia transportasi online.

"Tinggal regulasinya bagaimana supaya driver online dan konsumen bisa sama-sama untung," kata Harryadin di diskusi "Kisruh Transportasi Online" di Cikini, Sabtu (25/3).

Haryadin mengatakan, memang di transportasi online pemerintah hadir belakangan. Namun, kata dia, pemerintah juga tidak bisa disalahkan karena harus hati-hati dalam mengeluarkan regulasi.

Ketua DPP Organda Korwil II Wilayah DKI, Jabar dan Banten Safruhan Sinungan menilai pemerintah terlambat membuat aturan tentang transportasi online.

Dia menegaskan, Organda tidak pernah menentang bisnis transportasi. "Yang Organda sesalkan adalah tentang aturannya," kata Syahfruhan di kesempatan itu.

Menurut Syafruhan, aturan yang hingga kini dibuat oleh pemerintah adalah tentang keberadaraan dan operasional ojek online. Sedangkan revisi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 belum mencantumkan aturan kendaraan roda dua sebagai transportasi umum. "Kalau bisa dianggap sebagai transportasi, ya dibuat saja," katanya.

Dia mengingatkan, jika masih abu-abu seperti sekarang ini maka potensi konflik cukup besar. "Di lapangan terjadi persaingan tidak sehat. Satu sama lain perang tarif," tegasnya.(boy/jpnn)

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menetapkan, SPP kuliah pendidikan dokter maksimal Rp 25 juta.

Pembatasan ini diatur dalam skema uang kuliah tunggal (UKT).

Menristekdikti Mohamad Nasir menjelaskan di dalam skema UKT penetapan SPP ada beberapa jenjang.

Dia menegaskan untuk SPP pendidikan dokter, kelompok SPP terentang mulai Rp 0 sampai Rp 25 juta per semester.

’’Ini sudah biaya all in. Tidak ada lagi biaya lain seperti uang pangkal atau biaya sejenis lainnya,’’ katanya di Jakarta kemarin (24/3).

Mantan rektor Undip Semarang itu mengatakan Kemenrsitekdikti telah menghitung unit cost kuliah calon dokter.

Dari hasil penghitungan itu ditemukan unit cost atau biaya kuliah tunggal pendidikan dokter adalah Rp 12.694.000 per semester.

Dengan sistem subsidi silang, maka ketemu angka SPP kuliah dokter paling mahal adalah Rp 25 juta.

Nasir menjelaskan biaya operasional kuliah kedokteran memang lebih mahal. Sebab membutuhkan wahana pendidikan yang berkualitas.

Mulai dari dosen, sarana dan prasarana pendidikan, sampai rumah sakit pendidikan.

Kemudan juga ada kebutuhan tempat penelitian yang sesuai dengan standar pendidikan profesi dokter (SPPD) dan standar kompetendi dokter Indonesia (SKDI).

’’Dengan segala kebutuhan itu, dibutuhkan biaya yang besar untuk pendidikan kedoktan di Fakultas Kedokteran,’’ katanya.

Meskipun begitu Nasir menegaskan pemerintah tetap memperhatikan calon dokter dari keluarga miskin.

Pemerintah menjamin memberikan beasiswa bidik misi bagi warga miskin berprestasi yang ingin mengambil jurusan pendidikan dokter.

Nasir mengatakan alokasi beasiswa untuk orang miskin ini juga terbuka untuk kuliah dokter.

Rektor Unpad Tri Hanggono Ahmad mengatakan kampusnya tahun ini melanjutkan pemberian penuh kepada seluruh mahasiswa baru pendidikan dokter.

Baik itu mahasiswa dari keluarga kaya atau miskin, mendapatkan beasiswa.

Sejak tahun lalu, kuliah dokter di kampus ’’jaket biru dongker’’ itu gratis.

Setiap penerimaan mahasiswa baru, pelamar harus menandatangani kontrak siap ditempatkan di wilayah Jawa Barat.

Ikatan kontrak ini sebagai kompensasi atas beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat.

Kuota mahasiswa baru S1 pendidikan dokter di Upnad 250 orang. Meskipun ada perjanjian ikatan dinas, Tri mengatakan pelamar pendidikan dokter di kampusnya selalu tinggi.

’’Beasiswa ini bukan hanya untuk dokter umum. Tetapi kita berikan juga untuk yang mengambil dokter spesiaslis,’’ jelasnya. (wan)

SEKAYU – Permasalahan pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK selama tiga hingga sekarang belum menemukan titik terang. Namun yang lebih miris, nasib guru honorer sekolah swasta di Kabupaten Muba. Malahan ada belum menerima gaji sejak Juni 2016 lalu. Hal ini dikatakan Irlan SPd, guru honorer Rahmaniyah Sekayu itu. Pria bujangan itu, hanya pasrah dan menunggu gajinya dibayarkan.
Para guru honorer swasta itu, hanya bergaji sekitar Rp 500 ribu per bulannya. “ Kita telah tanyakan ke Pemerintah Provinsi Sumsel, mengenai kejelasan pembayaran gaji ini. Katanya telah di DPPKAD dan tinggal dibayarkan saja” tegasnya.
Semula gaji honorer akan dibayarkan pada Desember 2016, tapi hingga kini belum ada realisasinya. “ Mereka berjanji akan bayarkan gaji di awal bulan Maret,” ungkapnya.
Padahal, diakuinya, peran guru honorer ikut mencerdaskan generasi penerus bangsa yang ada. Buktinya dirinya pegang mata pelajaran Ekonomi dan Geografi itu, mengajar tiga kelas setiap harinya. “Sekitar 150 anak didik diajarkan setiap harinya,” terang Irlan yang sudah mengajar di Rahmaniyah 2010 lalu. Memang, lanjutnya, sekolah Rahmaniyah menarik bayaran kepada anak didiknya.
Lantaran program skeolah gratis, segala bentuk biaya ditanggung oleh Pemerintah yang ada. Belum kunjung dibayarkan gaji selama 10 bulan itu. Irlan menjadi dosen terbang STIER di Kota Palembang. “ Menjadi dosen terbang inilah, saya mendapatkan penghasilan menutupi kebutuhan hidup sekarang ini,” jelasnya.
Banyak orang fokus dan perhatian kepada guru honorer sekolah negeri saja. Irlan meminta Pemerintah Provinsi Sumsel, ikut memperhatikan nasib guru honorer sekolah swasta yang kian terpuruk ini. “Apalagi SMA/SMK swasta pengelolaannya berada di Provinsi,” cetusnya.
Nasib serupa juga dialami oleh Dedi salah seorang guru honorer di Kabupaten Muratara, membenarkan sampai saat ini mereka belum menerima gaji guru kontrak dinas atau gaji TKS K2, khusus guru SMA honor Provinsi. Kondisi itu ‎semakin membuatnya terjepit, karena untuk melaksanakan rutinitas sehari-hari dirinya, harus mengeluarkan sejumlah biaya seperti ongkos transfortasi serta kebutuhan hidup lainnya."Sekarang ini susah, memang belum ada yang cair. Harapannya semoga cepat dicairkan, karena kami juga butuh biaya untuk hidup," katanya.
Untuk bertahan sehari-hari, setelah mengajar, Dedi melakukan kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti mengojek dan mengambil upah rental mengetik. "Hasilnya lumayan bisa untuk makan, paling dapat sekitar Rp10-20 ribu/hari," terangnya. (yud/cj13/nan)

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca