MUARA ENIM--Kapolres Muara Enim AKBP Hendra Gunawan SIK MSi dan jajarannya dibuat kaget saat menghentikan angkutan desa (angdes) yang memuat penumpang pelajar di atas atap mobil. Mobil angdes yang melintas di jalan Muara Enim-Prabumulih, Desa Simpang Tanjung Kecamatan Belimbing itu ternyata disopiri pelajar SMP. Bahkan pengemudi angdes tersebut masih mengenakan seragam SMP lengkap.

Hendra menuturkan, awalnya dia menghentikan angdes jenis pick up warna merah hati BG 1424 C tersebut karena kedapatan memuat penumpang berseragam SMP di atas tenda atap mobil tersebut.

”Pelajar yang naik di atas atap tersebut ada delapan orang. Yang mengejutkan, setelah diberhentikan ternyata pengemudi angdes tersebut adalah seorang pelajar yang juga masih menggunakan seragam SMP,” kata Hendra, Kamis (23/2).

Hendra mengungkapkan, pelajar tersebut memang sudah membawa angdes milik orang tuanya dari berangkat sekolah.

”Jadi saat berangkat, dia juga mengajak teman-temannya untuk ikut. Dari pengakuan anak tersebut, teman-temannya tersebut hanya ikut menumpang saja dan tidak membayar ongkos,”ungkapnya. (roz)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/2). 

 

LUBUKLINGGAU - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Lubuklinggau persemester yakni enam bulan sekali melakukan pengecekan sekaligus pengawasan dokumen lingkungan terhadap pelaku usaha di Lubuklinggau. Pengecekan dan pengawasan bertahap dilakukan tim LH dilapangan. Diantaranya terhadap rumah makan, restoran, hotel dan usaha menengah kecil menengah (UMKM).

Kepala LH Lubuklinggau, Herdawan menjelaskan di Lubuklinggau terdapat sekitar 300 pelaku usaha yang telah mengantongi izin. Tim LH bertahap melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap dokumen lingkungannya. Bahkan turun langsung melihat limbah dari jenis usaha atau kegiatan.

"Misal rumah sakit. Kita ceka limbah medis, IPAL, pembakaran limbah medis dan izin lanjutannya," kata Herdawan.

Sejauh ini hasil pengawasan dan pengecekan yang dilakukan tim LH diilapangan jika ada permasalahan atau temuan maka akan langsung ditindaklanjuti.

"Kita buat berita acara. Setelah itu nanti ada kesepakatan antara pelaku usaha dengan kita. Ada hal-hal atau tahap-tahap yang harus dipenuhi," jelasnya.

Herdawan mengungkapkan, diawal bulan Januari kemarin pihaknya telah melakukan pengawasan dan pengecekan di salah satu rumah makan diwilayah Lubuklinggau. (wek)

Baca selengkapnya di harian Sumatera Ekspres Jumat (24/2). 

 

MUARA ENIM--Jembatan Enim III akhirnya putus total. Jalan di pangkal jembatan di Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim tersebut amblas.  Kejadian Kamis (23/2) pukul 10.10 WIB. Tanah amblas sudah menyentuh fondasi pangkal jembatan. Namun tidak membuat jembatan Enim III ambruk ke Sungai Enim.

Babinsa Karang Raja, Koptu Milhendra, yang jadi saksi mata menerangkan, dia melihat langsung peristiwa itu. Detik-detik sebelum kejadian, dia tepat berada tiga meter dari jalan amblas. Saat itu, dia mengendarai motor. Sebelum sampai ke seberang, tanah aspal pangkal jembatan sudah bergerak. Posisi Milhendra masih di atas jembatan.

"Waktu saya mau lewat, warga di seberang sudah teriak jangan lewat karena mau roboh. Saya stop dulu persis sekitar 3 meter di depan jalan amblas itu,"ujar Hendra.

Ternyata benar, saat dia menyetop motor, jalan di depannya bergerak dan amblas ke bawah. Akibatnya, jalan putus total dan menjadi tontonan warga. Untung jembatan tidak ikut ambruk.

"Kejadian amblasnya tanah itu sangat cepat, sekitar 10 detik saja. Tanah di pangkal jembatan turun jatuh. Untung saya setop motor dan belum sampai ke seberang,"jelasnya. (roz)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/2). 

 

PALI - Aksi perampokan bersenjata api kembali terjadi di Bumi Serepat Sera‎san. Kali ini tidak tanggung-tanggung, Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unit BRI Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir (PALI) menjadi sasaran, enam pelaku bertopeng yang dipersenjatai pistol yang diduga senjata api rakitan (senpira) laras pendek.

Informasi yang dihimpun Sumatera Ekspres, aksi perampokan tersebut berlangsung Kamis (23/2) sekitar pukul 02.30 WIB, ‎di Jalan Raya Desa Betung Barat, Kecamatan Abab. Berawal saat satu unit mobil merk Mitsubishi Strada Triton, memasuki halaman depan kantor bank tersebut.‎ Tiba-tiba keluarlah dua orang pelaku dari dalam mobil tersebut menggunakan penutup wajah, mendatangi warung milik Suharmanto alias Manto (45), yang berada di dalam halaman bank tersebut, berpura-pura ingin belanja.

Setelah Manto keluar warung, ternyata langsung di todong senjata api, sehingga membuatnya pasrah. Mendengar adanya pembicaraan dengan nada mengancam, membuat anak Manto yakni Bento (13) dan istrinya Dewi (40) ikut keluar mencari sumber suara, yang akhirnya membuatnya turut diancam. Setelah itu, dua korban ini digiring masuk kembali ke dalam warung, lalu diikat dan diminta untuk tidak membuat gaduh.

Merasa aman, kedua pelaku ini langsung memanggil keempat rekannya yang masih berada didalam mobil, dan menuju pintu belakang bank, kemudian mencongkelnya hingga akhirnya terbuka. Satu dari empat karyawan yang sedang tidur didalam bank yakni Ardiansyah ternyata terbangun dan langsung menuju pintu belakang. Tak ayal kepalanya langung ditodong senjata api. (ebi)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/2).

PAGARALAM – Tahun ini, Pemkot Pagaralam melalui Dinas Perumahan Rakyat,Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PRKPP) Kota Pagaralam akan segera menyelesaikan ganti rugi pembebasan lahan pembangunan Jalan Lingkar Timur, menghubungkan Simpang Tanjung Aro, Kecamatan Pagaralam Selatan hingga Rantau Unji, Kecamatan Dempo Tengah.

“Dari sekitar 153 persil yang dibebaskan di Kelurahan Alun Dua,Ulu Rurah, Besemah Serasan, Rebah Tinggi, Karang Dalo, masih menyisakan 85 persil milik warga. Tahun ini segera kita selesaikan dan dibayar ganti ruginya. Sementara untuk pengadaan tanah, dianggarkan Rp15 miliar, untuk membiayai pembebasan di Lematang,” ungkap Kepala Dinas PRKPP Kota Pagaralam, A ParliansyahST MM, melalui Kabid Pertanahan, Fitrah Adriansyah AP MSi.

Tahun lalu sebut Fitrah, jalan lingkar yang sudah diselesaikan sekitar 65 persil. “Jika tak ada halangan, sekitar Maret mendatang mulai dilakukan penyelesaian kepada pemilik lahan yang tanahnya terkena pelebaran pembangunan Jalan Lingkar Timur,” beber dia.

Mengenai penghitungan nilai ganti rugi lahan, melibatkan tim Apresial dari konsultan.

“Mereka yang menentukan penilaian ganti rugi melalui tim independen, dalam hal ini tim Apresial merujuk Undang-undang yang berlaku,” kata Fitra. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/2). 

 

PAGARALAM - Pendidikan dasar (Diksar) bagi tenaga pendukung di Badan Searchand Rescue Nasional (Basarnas) resmi digelar. Sebanyak 66 peserta Diksar dari berbagai daerah, akan datang ke Pagaralam. Mereka datang untuk mempraktikkan materi pencarian dan penyelamatan di hutan gunung.

Koordinator Pos (Korpos) SAR Pagaralam, Lettu (SAR) Jecky Chan SH menuturkan, Diksar bagi tenaga pendukung SAR dimulai di Jakabaring, Palembang. Para peserta mendapakan empat materi wajib SAR. Keempat materi itu urai Jeck, adalah medical first responder (MFR), water rescue, Hart Angle Rescue Technique dan Jungle Rescue.

“Para peserta diberikan materi untuk dipraktikkan,” terang Jeck,ditemui, di Kantor Pos SAR Pagaralam, Simpang Belakang PU, kemarin.

Pemberian dan pengaplikasian materi medical firstresponder (MFR), water rescue, dan Hart Angle Rescue Technique, lanjut Jeck, dilaksanakan di Jakabaring. Untuk materi Jungle Rescue digelar di kawasan Gunung Dempo.

“Hari ini para peserta Diksar akan datang kePagaralam,” bebernya. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/2). 

 

PAGARALAM – Masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Pagaralam menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan para Lurah se-KotaPagaralam, kemarin.

“Rakor yang digelar untuk melakukan percepatan perekaman yang melakukan perpanjangan, sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri belum lama ini,” ungkap Kadisdukcapil Kota Pagaralam, Drs Bhakti NMSi, melalui Kabid Pengelolaan Infomasi Adminduk, Solihin, kemarin.

Solihin juga menyebutkan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sudah mengeluarkan data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) Kota Pagaralam semester 2 Juli - Desember 2016. Terdata sekitar 20.241 wajib KTP yang belum perekaman.

“Jumlah ini meliputi wajib KTP di 35 kelurahan yangada di Kota Pagaralam,” katanya. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/2). 

 

PAGARALAM – Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati MKes berkomitmen, kinerja dan penyerapan program anggaran di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Pagaralam, akan dilakukan rapat evaluasi tiap bulan agar program kerja yang telah ditetapkan dilaksanakan tepat waktu, termasuk kegiatan fisik hingga proses administrasi untuk menghindari utang negara. Jika tidak segera, proses pencairan ke pusat akan terutang.

Menurut Wako, perlu didakan rapat evaluasi tiap bulan untuk melakukan koordinasi antar OPD dalam mengantisipasi kendala dan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Nantinya bisa dipimpin siapa saja. Tidak hanya Walikota, bisa Wakil Walikota maupun Sekda dan para Asisten.

“Kita tidak ingin pencairan terhambat, sehingga Pemerintah Kota Pagaralam terutang seperti tahun lalu, pasalnya kita harus berlomba rebutan pencairan anggaran dengan daerah lainnya. Jadi, mulailah dipercepat penyelesaian administrasi,”kata Wako saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi SKPD, kemarin.

“Evaluasi dilaksanakan untuk membuat evaluasi siklus kegiatan, kalau ada perubahan aturan OPD harus bisa menyesuaikan apalagi nomenklatur saat ini sudah berubah. Selain itu,OPD harus ada Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan atau tidak berhasil dalam menjalankan visi misi, tujuan, sasaran sampai dengan program,”katanya. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/2). 

S

PALEMBANG - Pengenalan rukun haji dilakukan Madrasah Iftidaiyah Al Adli Palembang kepada muridnya dengan menggelar manasik di halaman sekolah tersebut, Kamis (23/2). Murid kelas V dan VI mengenakan pakaian serba putih layaknya jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Mereka sudah berkumpul sejak pukul 07.10 WIB.

Orang tua yang setiap hari mengantar anaknya tidak langsung pulang karena ingin melihat sang anak yang mengikuti manasik haji. Pihak madrasah sendiri memang menyediakan pakaian ihram kepada muridnya.

Wakil Kepala Madrasah Al Adli Afdal Nasution mengatakan bahwa manasik haji yang digelar khusus kelas V dan VI. Karena murid dua kelas tersebut memang ada pelajaran yang membahas masalah haji. Yakni fiqih. Materi teori sudah diterima murid. Tinggal praktek yang belum dilakukan.

"Praktek manasik haji hari ini (23/2) yang kita ajarkan kepada murid," kata Afdal.

Manasik haji yang digelar, sambung Afdal, merupakan program madrasah yang rutin dilaksanakan setiap semester genap. Hanya murid kelas V dan VI yang sudah menerima pelajaran tersebut.

"Nanti adik-adik di bawah kelas V akan dapat giliran manasik haji setelah naik kelas," ujarnya.

Dalam manasik haji tersebut, sambung Afdal, seluruh murid akan mengikuti rukun haji. Mulai dari melontar jumroh, tawaf, dan rukun haji lainnya. "Jika suatu saat anak- anak kita berangkat haji, sudah tahu rukunnya dan tidak asing lagi," pungkasnya. (dom)

PALEMBANG – Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan di SMA/SMK swasta (DPK) kebingungan pasca peralihan SMA/SMK ke Provinsi Sumsel. Mereka akan ditarik ke sekolah asal masing-masing. Menanggapi persoalan tersebut, ketua PGRI Sumatera Selatan (Sumsel) H Ahmad Zulinto SPd MM mengatakan, pemerintah sebaiknya tetap memberikan kelonggaran bagi guru DPK mengajar di sekolah swasta yang betul-betul membutuhkannya.
“Apabila guru DPK tidak mengajar di swasta maka akan kekurangan jam mengajar. Kelemahan kita lihat pada saat sertifikasi. Kalau mereka ditarik ke sekolah negeri dan jam mengajar tidak cukup maka sertifikasinya tidak akan cair,” ucapnya, usai rapat bersama para guru kemarin (22/2) bertempat di aula smkn 3 Palembang.
Hal inilah yang mendasari mengapa guru DPK masih diberikan kebebasan, sampai benar-benar ada payung hukum yang jelas. Dengan diperbantukan setidaknya para guru mendapatkan jam tambahan untuk melengkapi 24 jam agar sertifikasi dapat cair.
Lebih jauh dijelaskam, dalam acara Rakornas di Medan beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa, tidak ada penarikan guru DPK dari sekolah swasta. Guru PNS yang ditugaskan di sekolah Swasta itu sama Fungsi tugasnya dengan PNS di sekolah negeri.
Terkait pertemuan dengan para guru, Zulinto menyebutkan, pihaknya memberikan penjelasan tentang isu yang berkembang mengenai penarikan guru DPK, supaya mereka bisa memahami dan tetap membuat nyaman para guru bekerja ditempatnya bertugas. “Setelah dilakukan audensi antara PGRI sumsel dengan DPRD Provinsi, kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan BKD Provinsi beberapa waktu lalu semuanya sepakat tidak ada penarikan Guru DPK,” tegasnya. (nni/nan)

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca