JAKARTA: Sekitar pukul 14.35 Wib kemarin (17/20, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampak keluar tergesa-gesa dari kantornya di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Ahok disusul pengawalnya langsung tergopoh-gopoh memasuki kendaraan dinasnya yang sudah terparkir di depan balai kota.

Sesuai agenda gubernur yang dikeluarkan situs berita resmi milik Pemprov DKI, berita jakarta, Ahok seharusnya tidak memiliki kegiatan di luar balai kota.

Dan yang lebih aneh, orang nomor satu di Jakarta itu tidak pernah keluar kantor pada siang hari.

"Memang enggak boleh pulang cepat?" kata Ahok dari dalam mobilnya yang segera melaju cepat.

Sekitar pukul 17.15, Ahok kembali ke Balai Kota. Wajahnya tampak muram. Semua pertanyaan tentang pilkada dimintanya ditanyakan kepada tim sukses.

Saat ditanyakan dari mana, Ahok juga menjawab ala kadarnya. "Tadi ini sebentar, ketemu Ibu, Bu Mega (Ketua Umum PDIP, Red). Sudah ya," katanya dengan senyum yang tampak terpaksa.

Ekspresi wajah yang sama juga terlihat saat Ahok pulang sekitar 19.45. Wartawan yang menunggunya tidak digubrisnya.

Dia berlalu sambil menutup hidung dan mulutnya menghindari wartawan.

Saat sudah di mobil pun Ahok tidak mau menjawab pertanyaan wartawan terkait pertemuannya dengan presiden kelima tersebut. Dia hanya melambaikan tangan, lantas berlalu. (rya/ilo)

 

JAKARTA- Pengamat politik, Heri Budianto mengatakan kasus hukum yang menimpa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi bahan pertimbangan para pimpinan parpol pendukung maupun yang belum masuk koalisi.

Belum lagi sikap pemerintah yang masih mempertahankan Ahok untuk menjabat gubernur, kendati banyak pro-kontra muncul.

"Masalah-masalah hukum yang menimpa Ahok ini jadi pertimbangan parpol, baik yang sudah mendukung maupun belum. Terutama dari pendukung AHY-Sylvi," kata Heri di Jakarta, Jumat (17/2).

Dia memprediksi, Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kader PDI Perjuangan ini berpotensi menjadi gubernur bila Ahok dihukum lima tahun penjara.

Di putaran kedua nanti, PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung Ahok-Djarot, akan all out. ‎Sedang parpol pendukung maupun yang belum mendukung akan berhitung.

"Kira-kira apa nih yang bisa didapat parpol bila memberikan dukungan. Namun, ‎yang pasti sebagai partai dengan segudang pengalaman, PDIP akan berusaha meyakinkan parpol pendukung dan memperkuat mesin partainya demi memenangkan Ahok-Djarot dalam putaran kedua Pilkada DKI nanti," tandasnya. (esy/jpnn)

JAKARTA- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto optimistis pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan menang satu putaran di pilkada DKI Jakarta 2017.

Hasto mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan kekuataan dan suara di pilkada DKI Jakarta. "Pemetaan kami tadi malam menunjukkan optimisme cukup kuat, seluruh partai pengusung Ahok-Djarot mampu mempersembahkan cukup baik agar bisa menang satu putaran," kata Hasto di depan kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Kebagusan Dalam IV, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

Selain DKI Jakarta, Hasto juga optimistis jagoan PDI Perjuangan di daerah lain bisa menang. Partai pemenang Pilpres 2014 ini menargetkan meraih 54 persen kemenangan pada pilkada serentak di 101 daerah. "Kami bisa capai target tersebut," kata orang dekat Megawati ini.

Hasto mengatakan, pihaknya juga mendapat berbagai laporan yang terkait calon yang diusung di beberapa daerah. Misalnya, dari hasil monitoring di Banten, tadi malam, ditemukan dugaan money politic oleh pihak tertentu. "Tim mewaspadai berbagai upaya tindakan-tindakan lain yang tidak demokratis," kata dia.

Hasto menambahkan, di Mesuji, Lampung, terjadi penembakan pada tim pasangan yang diusung PDI Perjuangan. Meski tidak ada korban jiwa, Hasto mengatakan, pihaknya tetap menempuh langkah hukum dengan melapor ke pihak kepolisian.

Hasto menambahkan, pilkada di Papua juga terus dimonitor. "Prinspinya kami stand by 24 jam. Doa juga kami lakukan agar kami bisa menghasilkan pemimpin yang memahami persoalan rakyatnya dan membawa kemajuan daerahnya," pungkas Hasto. (boy/jpnn)

JAKARTA - Fraksi di DPR-RI terbelah dalam menyikapi usulan hak angket terhadap pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fraksi pemerintah menolak pengusulan hak melakukan penyelidikan itu.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menyatakan, fraksi pemerintah yang terdiri dari enam partai. Yaitu, PDIP, PKB, Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Golkar tidak sepakat dengan usulan hak angket terhadap pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur. “Kami melihat tidak ada urgensinya mengajukan hak angket,” terang dia saat konferensi pers di ruang Fraksi Nasdem kemarin (14/2).
Menurut dia, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam mengaktifkan kembali Ahok sudah tepat dan berlandaskan hukum yang kuat sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah. Sebelum mengambil sikap, tutur dia, fraksi pemerintah sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan Mendagri. Memang masih ada multitafsir dalam memahami undang-undang pemerintah daerah.
Jika ingin mendengar alasan Mendagri dalam pengaktifan Ahok, fraksi yang sebelumnya mengajukan hak angket bisa melalui forum rapat dengar pendapat (RDP). Jadi, tidak perlu mengajukan hak angket, karena penjelasan bisa didapat dari rapat bersama mendagri. “Lewat forum itu bisa ditanyakan apa dasar hukum mendagri mengangkat kembali saudara Basuki,” tutur dia.
Fraksi pemerintah siap menyiapkan forum yang akan digelar di Komisi II. Semua anggota fraksi pemerintah yang ada dalam Komisi II akan mendukung forum tersebut. “Menurut kami sudah tidak relevan mengajukan hak angket,” terang dia.
Ketua Fraksi PKB Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya juga tidak sepakat dengan pengusulan hak angket. Kalau hanya untuk mempertanyakan alasan, maka fraksi di DPR bisa memanggil mendagri. Apalagi, kata dia, pemerintah juga sudah mengajukan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA). Jadi, lebih baik semua pihak menunggu fatwa tertulis dari MA.
Zainudin Amali, ketua Komisi II menyatakan, komisinya siap menjadwalkan rapat dengan mendagri. Menurut dia, rapat tersebut dijadwalkan pada 22 Februari mendatang. Pertemuan itu digelar setelah pilkada serentak selesai. “Jadi, sudah kami agenda sebelunya. Selain membahas pengaktifan Ahok juga akan dibahas hasil pilkada,” ucapnya.
Sementara itu, sikap fraksi yang sebelumnya ikut mengusulkan angket juga mulai terbelah. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, sikapnya terkesan mendua. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai hak angket merupakan hak masing-masing anggota dewan, namun secara institusi fraksi, PAN menolak jika status Ahok itu langsung dipersoalkan melalui angket.
Hal tersebut disampaikan oleh Zulkifli, di sela-sela penyampaian sikap MPR jelang pemungutan suara pilkada serentak di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (14/2). Zulkifli menyatakan, sebagai hak anggota, dirinya selaku Ketum menghargai pilihan anggota Fraksi PAN yang mendukung angket. Namun, dirinya baru mendapat laporan terkait itu setelah sejumlah anggota Fraksi PAN membubuhkan tanda tangan dukungan. “Saya baru dilapori tadi (kemarin, red),” kata Zulkifli.
Menurut dia, hak angket yang diusulkan secara umum terkait status kembali aktifnya Ahok, sapaan Basuki, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai seorang terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun, harus diberhentikan sementara oleh Presiden. Hal itu membuat sejumlah anggota dewan komplain dan mengajukan usulan angket. Namun, Zulkifli menilai usulan angket terlalu dini diajukan.
“Saya tidak sependapat langsung angket,” katanya.
Dia menilai, sebaiknya anggota dewan melalui Komisi terkait memanggil Mendagri lebih dahulu. Mendagri dalam hal ini bisa dimintai keterangan terkait dengan keputusan untuk tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur. “Nanti pasti ada jawabannya, kalau tidak puas bisa meningkat lagi, interpelasi atau apa, jangan angket dulu,” kata Zulkifli.
Apalagi, tambah Zulkifli, dirinya mendengar jika Mendagri akan meminta fatwa MA. Dia menilai sebaiknya DPR menunda dulu usulan angket, sambil menunggu seperti apa fatwa MA terkait status Ahok. “Kalau fraksi tegas jangan angket dulu. Pertama raker dulu, tanya dulu (Mendagri),” tandasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, usulan hak angket yang diajukan empat fraksi, yaitu PAN, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat sudah disampaikan dalam rapat pimpinan. “Kami hanya meneruskan usulan yang disampaikan,” kata dia. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna. Setelah itu Badan Musyawarah (Bamus) akan mengagendakan rapat paripurna untuk membahas usulan hak angket.
Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan berkas permohonan pendapat atas tafsir Pasal 165a KUHP ke Mahkamah Agung (MA). Langkah tersebut, kata Tjahjo, dilakukan untuk memberi pencerahan mengingat adanya perbedaan tafsir antar pakar hukum dalam memaknai norma tersebut.
“Berkas permohonan pendapat Hukum sudah kami sampaikan ke sekretariat MA,” ujarnya.
Tjahjo berjanji, apapun yang menjadi fatwa dari MA, maka akan dilakukannya. Termasuk jika MA memutuskan bahwa pasal tersebut mengharuskan Ahok harus diberhentikan sementara. “Ya, pasti (dilaksanakan),” imbuhnya.
Mantan Sekjen PDIP itu juga menegaskan, jika pihaknya saat ini belum memutuskan Ahok diberhentikan atau tidak. Melainkan masih dalam proses menunggu pasal mana yang akan digunakan sebagai tuntutan jaksa penuntut umum. Meski demikian, dia mengaku menghargai apa yang menjadi usulan dan pendapat dari anggota DPR.
Terkait permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua MA M. Hatta Ali belum mengambil sikap. Selain berjumpa langsung dengan Tjaho kemarin (14/2), Hatta Ali mengaku sudah menerima surat dari menteri yang juga politisi PDIP tersebut. Isi surat itu tidak lain adalah permintaan agar MA mengeluarkan fatwa guna menengahi polemik soal status Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Meski sudah dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama, pejabat yang akrab dipanggil Ahok itu belum dinonaktifkan oleh Kemendagri. Langkah tersebut menuai banyak kritik. Karena itu, Tjahjo meminta MA mengeluarkan fatwa. “Kemendagri ada bagian (yang mengurus) hukum juga. Seyogyanya dibahas di sana,” ucap Hatta Ali. Keterangan itu disampaikan guna menanggapi permintaan Tjahjo.
Hatta Ali menegaskan, MA tidak bisa sembarangan mengeluarkan fatwa. “Kami harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif ketika menerbitkan fatwa,” jelas dia. Proses peradilan Ahok yang masih berlangsung pun turut menjadi pertimbangan. Dia tidak ingin fatwa MA membuat konsentrasi hakim dalam peradilan Ahok terganggu. Lebih dari itu, dia khwatir hakim dalam persidangan yang masih berproses merasa tertekan oleh fatwa MA.
Namun demikian, bukan berarti MA menolak permintaan Tjahjo. Hatta Ali mengungkapkan, pihaknya bakal melihat lebih jauh permintaan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Kemendagri itu. “Akan kami lihat. Relevan atau tidak (apabila) MA mengeluarkan pendapat (fatwa),” ujarnya. Yang pasti, sambung dia, keputusan soal status Ahok tidak bergantung fatwa MA. Melainkan merujuk keputusan Kemendagri. Sebab, fatwa MA tidak mengikat. “Boleh diikuti. Tidak (diikuti) juga silakan,” kata dia.(lum/bay/far/syn)

 

JAKARTA - Anggota DPR-RI semakin serius mengajukan hak angket terhadap pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 90 anggota dewan resmi mengusulkan Ahok Gate, kemarin (13/2). Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan mantan bupati Belitung Timur itu dinilai melanggar undang-undang.
90 anggota dewan yang mengajukan hak penyelidikan terhadap keputusan pemerintah itu berasal dari 4 fraksi. Yaitu, Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Dari Partai Gerindra ada 22 anggota yang telah menandatangani usulan itu, dari Demokrat 42 orang, PAN 10 orang, dan PKS sebanyak 16 legislator. “Secara resmi kami serahkan usulan hak angket kepada pimpinan DPR,” terang Fandi Utomo, dari Fraksi Partai Demokrat.
Usulan hak angket itu diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Fadli mengatakan, pihaknya menerima usulan itu dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hak angket itu akan dibahas di badan musyawarah (bamus). Selanjutnya akan dibacakan di rapat paripurna. “Dan akan diputuskan pada rapat paripurna kedua,” ucap dia.
Almuzzammil Yusuf, anggota DPR dari Fraksi PKS menyatakan, partainya bersama PAN, Demokrat dan Gerindra sepakat mengusulkan hak angket. Menurut dia, tidak diberhentikannya Ahok dari jabatan gubernur merupakan pelanggaran hukum. Jadi, katanya, langkah itu merupakan semangat penegakan hukum.
Sesuai dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3, Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian sementara bagi gubernur yang berstatus terdakwa. “Hingga status hukumnya bersifat tetap,” terang Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS itu.
Ahmad Riza Patria, anggota DPR dari Partai Gerindra mengatakan, ada ketidakadilan dalam kasus Ahok. Kepala daerah yang lain dinonaktifkan ketika sudah menjadi terdakwa. Sementara Ahok, kata dia, sampai sekarang masih aktif menjadi gubenur. Mendagri selalu beralasan ketika ditanya pemberhentian calon gubernur yang sekarang diusung PDIP itu.
Sebelumnya, Mendagri berdalih pemberhentian gubernur itu menunggu masa cuti kampanye selesai. Setelah kampanye selesai, pemerintah beralasan menunggu tuntuan dari jaksa karena sampai sekarang belum ada tuntutan hukum dari jaksa. “Alasan pemerintah itu yang akan kami tanyakan lewat hak angket. Kebijakan itu sudah melanggar aturan,” paparnya.
Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan, pemerintah seolah-olah menganak emaskan Ahok. Sebab, kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan mudah dinonaktifkan. Bahkan, lanjut dia, sebelum memasuki persidangan, kepala daerah itu sudah tidak menjabat lagi sebagai pejabat.
Menurut dia, setelah ini akan semakin banyak anggota DPR yang ikut menandatangi hak angket. Sebab, baru satu hari saja, sudah 90 orang yang ikut tandatangan dan menjadi pengusul atau inisiator. “Akan kami kawal. Ini juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Jika ada kebijakan pemerintah yang melanggar, rakyat bisa mempertanyakannya,” ucap dia.
Fahri Hamzah mengatakan, pengusulan hak angket itu sudah memenuhi syarat, karena diusulkan lebih dari 20 orang dan lebih dari satu fraksi. Terkait apakah nanti disepakati atau tidak, ucap dia, hal itu bergantung pada pembahasan di rapat paripurna. “Jadi, menang atau tidak itu nanti di paripurna,” paparnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, dia tidak bisa menanggapi hak angket yang diusulkan DPR. “Itu hak anggota DPR,” terang dia saat ditemui usai rapat bersama Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan kemarin.
Menurut dia, pihaknya mendengarkan semua aspirasi, baik dari masyarakat, DPR, dan para pakar hukum. Ada multitafsir dalam memahami peraturan penonaktifan calon kepala daerah yang menjadi terdakwa. Setelah ini, dia akan datang ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa hukum terkait persoalan tersebut.
Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, dukungan empat fraksi dalam menggalang hak angket Ahok masih kental nuansa politis. Selain terburu-buru, patut diragukan ekspresi tanggung jawab DPR terkait fungsi pengawasan. “Banyak isu pengawasan yang merugikan publik, sebut saja hasil audit BPK yang tak pernah dianggap DPR,” kata Lucius.
Apalagi, lanjut Lucius, fraksi yang mendukung angket selaras dengan dukungan mereka dalam pilkada DKI. Dengan sigapnya, empat fraksi ini langsung mengajukan hak angket. Karena itu, sikap empat fraksi ini tidak bisa dilepaskan dari nuansa politis, dibanding pengawasan. “Bagaimana hak angket ini bisa menjadi fungsi pengawasan jika mereka bekerja untuk kepentingan partai,” kata Lucius.
Dilihat dari sisi jumlah, dukungan empat fraksi itu juga masih kurang. Jika dijumlah, kekuatan empat fraksi yakni Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN adalah 222 kursi. Jumlah itu masih kalah dibandingkan enam fraksi lain yakni 337 kursi. Empat fraksi ini harus bisa meyakinkan fraksi lain agar mendukung hak angket. “Tentu sama hal ini sulit karena sebagian besar fraksi menolak hak angket tersebut,” kata Lucius.
Fraksi Partai Golkar melalui Sekretraris Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan menolak usulan hak angket Ahok. Menurut Agus, fraksinya tak bisa mendukung permintaan fraksi lain untuk membentuk Pansus Hak Angket. Kalaupun ada hak-hak yang perlu mendapat penjelasan Pemerintah, sebaiknya diselesaikan lewat rapat di komisi DPR yang terkait. “Saya kira bisa dilakukan secara mendalam di Komisi II yang menangani tentang hal-hal pilkada,” kata Agus.
Agus menilai, tafsir pasal di UU Pemda masih cenderung multitafsir. Karena itu, lebih baik tafsiran diselesaikan lewat pembahasan di Komisi II, dan tak diperlebar ke penggunaan hak angket. “Kemendagri harus dilibatkan sebagai ujung tombak dari pihak pemerintah untuk bicara, menjelaskan kepada publik melalui Komisi II,” tandasnya. (lum/bay)

JAKARTA - Sidang ke sepuluh kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau terus bergulir. Dalam sidang yang hanya memeriksa dua saksi tersebut, terjadi penolakan kuasa hukum Ahok terhadap saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Amin Suma karena dianggap conflict of interest. Sementara saksi ahli bahasa Mahyuni menyebut ucapan Ahok soal Al Maidah 51 bersifat negatif.
Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut, Kuasa Hukum Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan, keberatan dengan kesaksian saksi ahli dari MUI karena saksi ahli merupakan Wakil Ketua Pleno MUI 2015-2016. “Kedudukan ahli jelas punya konflik kepentingan,” paparnya.
Dalam satu sisi, saksi ahli ini merupakan bagian dari masalah. Lalu, dalam satu sisi lain, dia justru menjadi solusi dengan menjadi ahli. “dia juga menjadi orang yang ikut membahas pendapat MUI terkait Ahok,” paparnya.
Karena itu, karena ada konflik kepentingan, maka sulit untuk memberikan penilaian yang obyektif, independen dan tidak berpihak. “Maka kebenaran materil sulit untuk dipakai,” terangnya.
Dia mengatakan, dengan begitu kuasa hukum meminta agar majelis menyatakan bahwa saksi ahli tidak kredibel dan tidak perlu didengar kesaksiannya. “Terlebih dia juga Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI,” ujarnya.
Saat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono langsung angkat bicara. Menurutnya, seharusnya dalam persidangan tidak dipandang adanya pertentangan antara terdakwa dengan MUI. MUI terdiri dari ormas-ormas Islam yang mencerminkan sikap umat Islam. “Tidak ada konflik kepentingan dan mohon untuk dilanjutkan,” paparnya.
Hakim Ketua Dwiarso Budi kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan memeriksa saksi ahli agama tersebut. Namun, terkait apakah kesaksian ini dipakai atau tidak, nanti akan diputuskan majelis hakim. “Akan kami pertimbangkan nanti,” ujarnya.
Saat itu, Hakim Dwiarso beberapa kali bertanya pada saksi ahli terkait Al Maidah 51. Secara umum, Amin mengatakan bahwa dalam Al Maidah 51 terdapat kata Auliya yang multitafsir. “Ada yang menafsirkan pemimpin, teman baik dan bahkan di Indonesia ada yang menafsir ketua,” ujarnya.
Namun, lebih banyak yang menafsirkan pemimpin, karena pemimpin ini harus menolong. Sedangkan penafsiran teman baik atau teman setia itu tidak harus memberikan pertolongan. “Perbedaan penerjemahan itu biasanya akan direvisi oleh tim selanjutnya,” jelasnya.
Hakim lalu bertanya terkait awalan Al Maidah 51yang dimulai dengan “Hai orang orang beriman”. “Apa maknanya awalan itu,” ujar Hakim pada saksi ahli tersebut. Saat itu saksi ahli menjawab bahwa artinya memang Al Maidah 51 itu untuk internal. “Orang yang beriman saja,” paparnya.
Hakim juga mempertanyakan soal apakah boleh masyarakat umum menyampaikan terjemahan ayat Al Quran. Saksi ahli menuturkan bahwa diperbolehkan untuk menyampaikannya. “Tapi, soal kebenarannya belum pasti,” tuturnya.
Selanjutnya, giliran saksi ahli bahasa dari Universitas Mataram, Mahyuni, yang memberikan keterangannya. Menurut saksi ahli, suatu kata itu tidak bisa berdiri sendiri. “Artinya, terkait dengan subyek dan obyek, serta dengan kondisi dan situasi,” paparnya.
Dalam ucapan Ahok di Kepulauan Seribu itu, ada kata bohong. Yang artinya, ada yang melakukan kebohongan, ada yang dibohongi dan ada pula sumber kebohongan. “Bahkan, kata bohong bila berdiri sendiri tanpa konteks itu sudah negatif,” ujarnya.
Saat itu, kuasa hukum Ahok Humprey Jemat mempertanyakan soal adanya 14 kesamaan di dalam BAP saksi ahli bahasa dengan BAP dengan saksi lain, Husni Muaj. “Mengapa ada kesamaan ini, apakah ada yang mengarahkan sebelum diperiksa di Bareskrim,” ujarnya.
Saksi ahli bahasa menyebutkan pihaknya tidak mengetahui adanya kesamaan itu. namun, sudah biasa bila ada kesamaan terutama definisi. “Karena definisi itu bisa jadi satu sumber,” jelasnya.
Humprey menuturkan, ada kesamaan yang tidak definisi. Misalnya, ada kata tidak yang tertulis salah yang sama. Merespon hal itu, saksi ahli bahasa mengaku tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu, mengapa bisa ada kesamaan,” paparnya.
Selanjutnya, sidang ini Ahok ditunda pekan depan karena ada dua saksi yang belum hadir. Belum diketahui, mengapa dua saksi lain tidak hadir dalam persidangan tersebut. (idr)

JAKARTA- Muhammad Amin Suma, ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan, Alquran Surah Almaidah ayat 51 sudah sangat jelas dimengerti umat muslim sebagai rujukan dalam memilih pemimpinnya.

Surah tersebut, kata Amin, mewajibkan umat Islam memilih pemimpin yang satu keyakinan.

Ketika ditanya majelis hakim apakah larangan itu berlaku bagi setiap pemilihan pemimpin, Amin mengatakan seorang nonmuslim boleh mencalonkan diri.

Hanya saja, pemilih muslim, dalam perspektif Alquran, wajib memilih pemimpin Islam.

"Kalau pemilihan misalnya Ketua RT, boleh bagi nonmuslim memimpin. Tapi dalam agama tidak boleh Pak. Surat Almaidah begitu kental dan jelas bagi orang beriman dilarang memilih non muslim," beber Amin saat dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (13/2).

Menurut Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI ini, agama dan praktik kehidupan berbangsa sebenarnya tidak bisa dicampuradukkan.

Namun, praktik agama didukung oleh konstitusi dan terkait memilih satu keyakinan juga bukan hal yang melanggar undang-undang.

"Undang-undang negara tidak melarang memilih pemimpin sesuai agamanya kan? Dimungkinkan pilih non. Tapi kami punya hak pilih (pemimpin) yang muslim," tandas dia. (Mg4/jpnn)

JAKARTA- Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok hari ini (13/2) mulai masuk kantor lagi setelah menjalani cuti kampanye pilkada. Ahok pun langsung melakukan hal yang dulu selalu dilakukannya, yakni menerima pengaduan warga di Balai Kota DKI.

Ahok tiba di kantornya sekitar pukul 07.15 WIB. Begitu tiba, gubernur yang kini menjadi terdakwa perkara penodaan agama itu langsung diserbu warga yang telah menyemut menunggu kedatangannya.

Mengenakan pakaian dinas berwarna krem, mantan Bupati Belitung Timur itu langsung berdialog dengan warga yang hendak mengadu. Namun, dia buru-buru karena harus menghadiri persidangan lagi.

Seperti diketahui, Ahok sebelumnya menjalani cuti selama 3,5 bulan lantaran harus berkampanye di pilkada DKI Jakarta. Dia aktif kembali setelah melakukan serah terima jabatan dengan pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono pada Sabtu (11/2) pekan lalu.(uya/JPG)

JAKARTA – Desakan sejumlah pihak untuk memberhentikan sementara Gubernur Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama tidak membuat pemerintah goyah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersikukuh bahwa keputusan tersebut harus menunggu tuntutan jaksa.
Tjahjo berdalih, sikap tersebut harus dilakukan lantaran UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mengamanatkan kepala daerah diberhentikan jika sudah dituntut sekurangnya lima tahun. Sementara itu, hingga kemarin, belum ada tuntutan di pengadilan.
”Saya sebagai Mendagri akan mempertanggungjawabkan kepada presiden keputusan terkait Gubernur Ahok karena keputusan yang diambil sesuai UU,” ucapnya kemarin (10/2).
Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menambahkan, Ahok didakwa pasal 156 dan 156a KUHP. Pasal 156 mengatur ancaman pidana empat tahun, sedangkan pasal 156a lima tahun. ”Kami tidak mau gegabah mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara Pak Ahok karena bisa saja ada tuntutan balik,” ujarnya.
Dengan demikian, lanjut dia, jika hingga hari ini (11/2) tidak ada kejelasan tuntutan lamanya ancaman, Ahok secara otomatis kembali aktif sebagai gubernur.
Dihubungi secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II Lukman Edy meminta jangan sampai persoalan Ahok menimbulkan pertanyaan dan polemik berkepanjangan. Menurut Lukman, setelah masa cuti Ahok selesai, dia dikembalikan sebagai gubernur definitif. Namun, secara bersamaan, harus dikeluarkan SK presiden yang menonaktifkan mantan bupati Belitung Timur itu. ”Karena statusnya terdakwa. Walaupun ada tafsir yang berbeda,” terang dia.
Menurut dia, terdakwa itu terhitung ketika jaksa penuntut umum (JPU) mendaftarkan kasus tersebut ke pengadilan, kemudian berkas perkara diregister. Setelah diregister, pihak tersangka berubah statusnya menjadi terdakwa. Mulai saat itu, gubernur yang terjerat kasus dugaan penistaan agama tersebut harus dinonaktifkan.
Politikus PKB tersebut menegaskan, jika Mendagri menafsirkan bahwa sebutan terdakwa itu dimulai ketika JPU membacakan tuntutan, menurut dia, Mendagri sudah menciptakan tafsir lain. Sikap tersebut akan bisa menimbulkan polemik karena multitafsir.
”Masyarakat pun akan bertanya-tanya dan menduga-duga ada apa dengan Mendagri?” ucap pria legislator asal Riau tersebut. Karena itu, dia menyarankan sebaiknya Ahok segera diberhentikan sementara agar tidak ada lagi polemik. (far/lum/c10/fat)

JAKARTA - Forum Umat Islam (FUI) memastikan aksi 112 tetap jalan, meski ada larangan dari Polda Metro Jaya karena aksi itu digelar dalam masa tenang pilkada.

FUI menilai aksi dijamin undang-undang. Selain itu aksi ini dipastikan damai, seperti dua aksi bela islam sebelumnya.

"Insya Allah aksi 112 tetap jalan karena aksi itu dijamin Undang-undang Dasar 1945. Kan aksi kami selalu damai, bahkan Kapolri bilang gak ada satu ranting pohon yang jatuh dalam aksi 212," kata Sekjen FUI M Al Khaththath saat dihubungi JPNN.com, Rabu (8/2).

Khaththath menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Aksi 112, karena aksi itu hanya jalan sehat dan doa bersama.

"Aksi 112 itu kan jalan sehat, jadi gak perlu khawatir. Kami paham waktunya dalam masa tenang Pilkada, kami berkomitmen untuk ikut menjaga ketenangan dan kedamaian sampai Pilkada dilaksankan," ucap Khaththath.(mg5/JPNN)

Halaman 1 dari 17

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca