MUARADUA- Bayi perempuan malang yang ditemukan warga di pinggir jalan di Desa Bendi, Kecamatan Buay Rawan, Senin (27/3) juga mendapat perhatian langsung ketua TP PKK Kabupaten OKU Selatan. Isyana didampingi Camat Buay Rawan, Romzi, Rabu (29/3) menjenguk langsung bayi mungil yang kini dirawat oleh mantan kades Bendi Hamidi itu.

Istri bupati OKU Selatan, Isyana Lonetasari Popo yang akrab disapa Isye ini saat menjenguk menyempatkan diri menggendong bayi perempuan yang dibuang orang tuanya itu. Dalam kesempatan itu ia bepersan agar bayi yang ditemukan itu dirawat sebaik mungkin dan dibesarkan layaknya anak sendiri.

“Saya ucapkan selamat atas rezeqi dari Allah ini, saya berpesan kepada ibu yang sudah merawatnya, rawatlah dengan baik. Jangan bedakan ia dengan anak-anak lainnya,”kata Isye bepesan kepada keluarga mantan Kades, Bendi yang saat ini merawat bayi perempuan yang dibuang itu.

“Mudah-mudahan anak ini cepat tumbuh besar, selalu dilimpahkan kesehatan dan membawa keberuntungan dalam keluarga serta masyarakat,”ucap Isye perihatin. (dwa)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (30/3). 

 

BATURAJA - Suryatun (34) hanya bisa terbaring di lantai rumahnya. Warga Dusun III, No 146 Desa Penyandingan, Kecamatan Sosoh Buay Rayap, OKU itu menderita kanker payudara sejak tujuh bulan terakhir.

Tubuhnya kurus kering. Kaki sebelah kiri membengkak. Dua payudaranya menghitam hingga di atas perut. Sehingga membuatnya tak bisa beraktivitas dan hanya bisa terbaring di atas kasur lantai rumah.

"Lima bulan terakhir ini yang terbaring nian. Sudah dua kali dibawa ke rumah sakit umum (RSUD dr Ibnu Sutowo Baturaja). Katanya harus dibawa ke Palembang untuk dioperasi," kata Suryatun di rumahnya, Rabu (29/3).

Ibu Suryatun, M Yati (60) mengatakan dirinya tak sanggup membawa anaknya untuk berobat ke Palembang. Lantaran tidak ada biaya. Jangankan untuk biaya berobat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja dirinya mendapat bantuan dari keluarga dan tetangganya.

"Terutama untuk biaya nunggu di rumah sakit. Dirawat di rumah saja kami susah untuk memenuhi kebutuhan. Untuk keluarga dan tetangga masih perhatian. Kadang dikasih beras dan makanan," ucapnya.

Terlebih lanjutnya pasca anak bungsunya menderita kanker payudara, dirinya yang sebelumnya bekerja menjual sayur kini tak bisa bekerja lagi. Lantaran fokus mengurusi anaknya.

"Kami di rumah berempat. Anak saya satunya lagi keterbelakangan mental. Satu lagi anak Suryatun ini. Jadi saya yang mencari nafkahnya. Tapi sekarang tidak bekerja lagi," imbuhnya.

Dirinya berharap anaknya bisa diobati hingga sembuh. Dia berharap ada uluran tangan dari masyarakat sehingga bisa membantu pengobatan anaknya. "Kalau ada yang membantu kami sangat bersyukur," harapnya. (gsm)

MUARA ENIM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim tahun 2016 mendapat sorotan anggota dewan. Terutama terkait penyertaan modal dan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Muara Enim.

Anggota DPRD Muara Enim, Ruspandri, anggota Pansus LKPJ mengatakan penyertaan modal pada PDAM Lematang Enim dinilai memiliki kesalahan penyampaian informasi. “Dalam laporan yang diberikan, tertulis penyertaan modal sebesar Rp15 miliar, padahal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya Rp10 miliar. Untuk itu kami minta kepada Bupati untuk segera memperbaiki buku LKPJ sesuai peraturan dan perundang-undangan,” ujar Ruspandri, Selasa (28/3).

Ditambahkannya, untuk penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Muara Enim juga disoroti. Tim perumus menemukan dokumen SP2D transfer dana sebesar Rp5 miliar yang tidak terdokumentasi di dalam dokumen LKPJ Bupati Muara Enim tahun 2016.

“Untuk itu, kami memandang perlu Bupati Muara Enim untuk bertanggungjawab karena berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2013, untuk penyertaan modal BPR adalah dianggarkan tahun 2013 dan tahun 2014,” jelasnya. (roz)

PALI - Menyambut pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) 4 April mendatang, membuat Bupati Ir H Heri Amalindo MM memberikan ajakan kepada masyarakatnya untuk selalu menjaga situasi desa agar tetap kondusif.

Orang nomor satu di Bumi Serepat Serasan ini mengharapkan, agar warganya yang mengikuti pesta demokrasi tersebut  mengutamakan persatuan dan kesatuan yang selama ini terjaga. Karena, semangat persatuan dalam bingkai kekeluargaan akan menciptakan proses demokrasi yang lebih dewasa.

"Selama ini situasi di kabupaten ini relatif terjaga berkat persatuan warga. Kami berharap warga tetap menjunjung tinggi rasa persatuan tersebut sehingga proses demokrasi berlangsung lebih dewasa. Hanya dengan persatuan lah, pembangunan di kabupaten ini bisa terus berlangsung. Sehingga bisa sejajar dengan kabupaten lainnya," ujarnya.

Sementara, menjelang pelaksanaan Pilkades yang diikuti 18 desa ini, persiapan pun telah dilaksanakan seperti tes narkoba, penyeleksian bakal calon kepala desa yang desanya lebih dari lima calon kepala desa, sosialisasi sampai pemantauan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten PALI.

"Meski tidak banyak desa yang ikuti Pilkades serentak, tetapi ini harus kita tata dan kelola dengan baik. Sebab Pilkades ini rentan akan gesekan dan berpengaruh besar pada Kamtibmas kita," ungkap Setda PALI H Robby Kurniawan SSTP MSI, saat mengikuti Rakor persiapan Pilkades serentak, di aula kantor Bupati PALI, Senin (27/3). (ebi)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Selasa (28/3)

INDERALAYA - Atap instalasi gawat darurat (IGD) RSUD Tanjung Senai Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ambruk, Minggu (26/3) sekitar pukul 23.30 WIB.

Tidak ada korban jiwa akibat dari kejadian tersebut. Namun, untuk sementara pelayanan terhadap pasien dialihkan ke ruang lain RSUD bagian dalam IGD berantakan pasca ambruknya atap. Ambruknya atap gedung IGD RSUD, menarik perhatian Plt Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam yang langsung meninjau ke lokasi, Senin (27/3).

"Kita akan segera perbaiki atap IGD yang ambruk. Pelayanan IGD sementara dialihkan ke salah satu poli," kata Ilyas. (sid/dom)

JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin enggan mengomentari vonis enam tahun penjara plus pencabutan hak politik terhadap Bupati Banyuasin non-aktif, Yan Anton Ferdian. Dia hanya meminta semua orang untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga.
“Ya, sudah diputus enam tahun. Semoga ini menjadi pelajaran,” kata Alex sembari menghela nafas panjang. Alex juga mendoakan agar semua berjalan lancar dan tetap baik. Apalagi, Yan yang juga kader Partai Golkar sendiri sudah menerima putusan majelis hakim. Pendek kata, tidak akan melakukan banding. “Kan, dia (Yan Anton, red) sudah menerima putusan itu. Semoga lancar,” tukasnya.
Terkait pengajuan surat kepada Kementerian Dalam Negeri, Alex mengakui, setelah adanya penetapan status hukum, pihaknya akan mengajukan surat pemberhetian Yan Anton secara definitif. Kemudian Supriono, wakil bupati yang kini menjabat (Plt) bupati diangkat menjadi pejabat definitif. “Secepatnya kita usulkan (ajukan). Yang penting, saya berharap pembangunan dan roda pemerintahan di Banyuasin tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Alex.
Diberitakan sebelumnya, majelis hakim PN Tipikor Palembang memvonis bupati nonaktif Yan Anton dengan pidana enam tahun penjara. Sekaligus pencabutan hak politik selama tiga tahun. Ditambah denda Rp200 juta.
Yan dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Banyuasin dan proyek-proyek lainnya. Dia melanggar pasal sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Yakni pasal 12 huruf (a) jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 12 huruf (b) ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan terdakwa yang lain, mendapat vonis lebih rendah. Mereka Umar Usman (Kadisdik Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Disdik Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), dan Kirman (Direktur CV Aji Sai). Keempatnya divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Kabag Hukum dan Undang-undang Kabupaten Banyuasin, Dapot Siregar, menegaskan, pemkab sifatnya hanya menunggu dalam penetapan Ir Suman Asra Supriono MM sebagai definitif pelaksana tugas (Plt) bupati Banyuasin. “Keputusan untuk definitif (Plt) bupati ada di tangan Gubernur Sumsel selaku perwakilan pemerintah pusat. Itu juga sudah diatur dalam UU,” jelasnya.
Menurut Dapot, usulan Gubernur dapat dilakukan jika ada keputusan tetap dari pengadilan (inkracht). “Begitu inkracht, bisa diusulkan oleh Gubernur. Tapi sekarang masih vonis saja, belum ada banding dan lain sebagainya. Kita tunggu selama tujuh hari ke depan apakah diterima atau tidak,” tuturnya.
Begitu juga dengan tiga PNS, Umar Usman mantan kepala Dinas Pendidikan Banyuasin, Rustami mantan kasubag rumah tangga, dan terakhir Sutaryo mantan kasi program pembangunan Diknas Banyuasin. “Kita juga tunggu inkracht dari pengadilan, dan harus menunggu tujuh hari ke depan,” ucapnya. “Kalaupun sudah ada keputusan tetap alias inkracht, jelas ada sanksi tegas. Sesuai ASN.”
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Banyuasin Subhan Suriansyah mengatakan kalau putusan sudah inkracht, maka pihaknya dapat memberikan tindakan tegas terhadap ketiga PNS tersebut. “Tapi harus melalui rekomendasi BKD dulu, baru akan kita proses,” ungkapnya.
Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara ini masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Apakah banding atau sudah merasa cukup. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pimpinan lembaga antirasuah itu sudah mengetahui soal putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa. “Kami apresiasi majelis hakim yang telah menjatuhkan pidana. Saat ini putusan sedang dipertimbangkan,” ujarnya kemarin (24/3) di Gedung KPK, Jakarta.
KPK katanya masih memiliki waktu yang cukup untuk mengambil sikap atas putusan hakim. “Kami punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan putusan,” tutupnya.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima salinan putusan tingkat pertama terhadap perkara Yan Anton. Ia meminta semua pihak bersabar hingga ada putusan yang berkekuatan hukun tetap (inkracht). “Kami belum menerima salinan keputusannya. Kita tunggu dulu secara resminya,” ungkap Tjahjo.
Namun ia meyakinkan akan mengambil keputusan yang tegas terhadap Yan Anton yang diputus bersalah secara sah dan meyakinkan. Sanksi pemberhentian tetap sudah menunggu bupati muda tersebut. Namun Tjahjo menunggu proses inkracht-nya putusan pengadilan itu. “Kita tunggi semuanya inkracht,” ungkapnya. (ran/yun/qda/ce1)

JAKARTA - Majelis Hakim PN Tipikor Palembang telah memvonis bupati nonaktif Yan Anton Ferdian dengan pidana 6 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun ditambah denda Rp200 juta. Ia dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Banyuasin dan proyek-proyek lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara ini masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut, apakah banding atau sudah merasa cukup. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pimpinan lembaga anti rasuah itu sudah mengetahui soal putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa.

"Kami apresiasi majelis hakim yang telah menjatuhkan pidana. Saat ini putusan sedang dipertimbangkan," kata Febri, Jumat (24/3) di Gedung KPK, Jakarta.

KPK katanya masih memiliki waktu yang cukup untuk mengambil sikap atas putusan hakim. Majelis hakim yang memutus perkara sudah menetapkan batasan hari bagi KPK maupun terdakwa untuk mengambil keputusan. "Kami punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan putusan," tutupnya. (ran)

Baca selengkapnya Sumatera Ekspres Sabtu (25/3)

TEBING TINGGI - Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Empat Lawang sempat kosong beberapa hari karena Edison Jaya selaku kepala menduduki jabatan baru sebagai Sekda Empat Lawang. Jumat (24/3) Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah melantik Peterson Okki Bial sebagai Kepala Disdukcapil di pendopoan bupati.

Pelantikan dan pengambilan sumpah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 821.22/210.a/KEP/BKPSDM.II/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama selaku Kepala Disdukcapil. Pada pelantikan itu, juga dilakukan pengukuhan pejabat struktural mulai dari Sekretaris serta setingkat Kabid dan Kasi yang berjumlah 16 orang.

Selain itu juga pemberian Surat Keputusan (SK) kepada Hamdan yang sebelumnya menjabat Plt Kepala Disdukcapil untuk menjabat sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Empat Lawang, menggantikan Peterson Okki Bial.

Syahril Hanafiah mengatakan, penempatan Kepala Disdukcapil ini melalui perjalanan cukup panjang. Sebab, dasar aturan penunjukannya harus berdasarkan hasil seleksi panitia seleksi (Pansel) serta persetujuan Mendagri.

"Kadisdukcapil berdasarkan persetujuan Mendagri, karena sebagai instansi vertikal pimpinan harus mendapat persetujuan Mendagri. Mengapa rangkaian panjang, karena ini juga hasil seleksi Pansel," ungkapnya. (eno)

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya segera memproses pemberhentian terhadap Bupati Banyuasin non-aktif, Yan Anton Ferdian. Itupun jika kedua belah pihak dalam hal ini, Yan maupun JPU KPK tidak melakukan banding atas kasus dugaan suap proyek di Banyuasin ini. “Tunggu semua inkracht dulu,” ujar Tjahjo melalui sms yang diterima koran ini.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji menambahkan, jika putusan hukum sudah tetap (inkracht) maka harus dilakukan pemberhentian. “Yan nyatakan tidak banding, kita tunggu JPU KPK. Kalau keduanya tidak banding, artinya putusan inkracht tingkat pertama. Sudah bisa ajukan proses pemberhentian secara tetap,” bebernya.
Proses pemberhentian sendiri, tambah dia, tergantung usulan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. “Apa usul gubernur ya kita tunggu,” tukasnya.
Terpisah, pengamat politik Universitas Sriwijaya, Dr Djoko Siswanto menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Yan Anton terlalu ringan. “Sebetulnya, jika orang itu betul-betul mengakui kesalahannya dihukum kurungan penjara satu dua hari saja sudah gelisahnya setengah mati. Yang terjadi selama ini khususnya terhadap koruptor ketika dinyatakan bersalah dan dihukum kurungan perjara justru tenang-tenang saja,” imbuhnya.
Yang benar, jika koruptor itu terbukti bersalah hukuman yang pantas diberikan selain hukuman penjara ditambah pula pemiskinan. Di samping, kewajiban mengembalikan seluruh uang yang terbukti dia selewengkan plus dendanya.
“Kalau soal pencabutan hak politik itu dikembalikan lagi ke masyarakat apakah masih mau memilih mantan terpidana korupsi menjadi pemimpin atau tidak. Pasalnya setelah menjalani hukuman mereka itu juga punya hak untuk dipilih dan memilih,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Bupati Banyuasin selaku (Plt) Bupati Banyuasin Ir Suman Asra Supriono MM tidak bersedia mengomentari hukuman enam tahun penjara yang diterima pasangannya itu. “Maaf saya tidak bisa jawab pertanyaan itu,” ujarnya ketika ditemui usai Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin di Graha Sedulang Setudung, kemarin. “Lebih baik tanya hal yang lain saja,” kilahnya. (qda/kms/rip/ce1)

PALEMBANG – Bupati Banyuasin non-aktif Yan Anton Ferdian mendapat hukuman enam tahun penjara atas kasus suap pengadaan proyek Dinas Pendidikan. Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 8 tahun.
Bukan itu saja. Dalam sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB itu, majelis Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang juga mencabut hak politik Yan. Dia tidak bisa dipilih selama tiga tahun. Hanya punya hak untuk memilih.
Ketua majelis hakim Arifin SH MHum membacakan amar putusan tersebut dengan majelis hakim anggota lainnya. Yakni, Haridi SH dan Paluko SH. “Terdakwa Yan berhubungan langsung dengan Rustami (Kasubag Rumah Tangga). Menyampaikan kepada para SKPD. Dimana SKPD sendiri sudah tahu arahnya, meminta kepada rekanan,” ujar Arifin.
Perbuatan terdakwa, tambah dia, bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat membarantas korupsi. Apalagi, terdakwa merupakan kepala daerah. Hanya saja, ada yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di samping, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.
Arifin menegaskan, terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Yakni pasal 12 huruf (a) jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 12 huruf (b) ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan,” papar Arifin.
Atas putusan majelis, Yan diberikan hak menerima, menolak ataupun pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Silakan pikirkan, selama tujuh hari tidak melakukan upaya hukum maka dianggap menerima putusan,” tegas Arifin.
Yan mengusap keringat di mukanya. Dia langsung diminta berkoordinasi dengan penasehat hukumnya. Tak lama berkonsultasi Yan kembali ke kursi pesakitan. “Saya menyesali perbuatan ini dan saya menerima hukuman,” katanya lantang. Majelis Arifin menyatakan pemeriksaan terhadap terdakwa selesai di tingkat pertama. “Sidang ditutup,” tegasnya.
Sehari sebelum pembacaan vonis, Yan minta keringanan hukuman kepada majelis. Begitu juga dengan terdakwa lainnya, Umar Usman (Kadisdik Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Disdik Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), dan Kirman (Direktiur CV Aji Sai).
“Penasihat hukum saya sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Sekarang tinggal saya menjalani masa tahanan yang sudah diputuskan majelis hakim,” terang Yan yang berusaha untuk tegar. Dia terlihat mendekati adiknya, Hari Kusuma, kerabat, kolega, dan pendukung yang mengerubungi dirinya. “Saya terima semua keputusan dari majelis hakim. Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya lakukan,” bebernya.
Bagaimana dengan pencabutan hak politik selama tiga tahun? “Ya tadi ‘kan sudah disampaikan, saya menerima,” ungkapnya. Yan dengan pengawalan mobil Barracuda kemudian langsung dibawa menuju ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Palembang.
Hari Kusuma, adik kandung Yan mengaku, pihaknya pasrah dan secara penuh menerima putusan tersebut. Yang pasti, dia bersama keluarga besar lain akan terus memberikan dukungan moril. “Kita terus support. Ini kami buktikan dengan kehdairan secara langsung selama proses persidangan dari pembacaan dakwaan hingga vonis.”
Terkait dengan ketidakhadiran isteri dari Yan Anton Ferdian, Vinita Citra Karini selama persidangan, menurut Hari, dirinya terus berkomunikasi dan menyampaikan semua hasil persidangan tersebut ke istri Yan Anton. “Kalau ayah dan ibu, ada di rumah. Begitu juga dengan ayuk (Vinita Citra Karini, red) juga baik-baik saja. Ada di rumah. Hasil ini sudah diinformasikan ke keluarga,” pungkasnya.
Sebetulnya, selum mendengarkan vonis, Yan cukup lama menunggu di pengadilan. Dia tiba dari rutan pukul 10.00 WIB. Hanya saja, ketika itu bukan giliran dia yang menjalani persidangan. Pertama kali, untuk terdakwa Umar Usman. Dilanjutkan dengan Sutaryo, Rustami, dan Kirman. Keempatnya divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Vonis tersebut juga lebih rendah dari tuntutan JPU lima tahun penjara. Keempatnya langsung menerima hukuman dari majelis hakim. Air mata mereka tak terbendung. Usai sidang langsung berhamburan dan berbaur dengan keluarga. Sidang berakhir pukul 13.30 WIB.
Saat istirahat tersebut, Yan Anton didampingi adiknya, Hari Kusuma dan kuasa hukumnya, Syamsul Huda SH bersama beberapa tim lainnya menyantap makan siang. Berupa nasi kotak di salah satu ruangan kosong lingkungan PN Palembang. “Wawancaranya nanti saja, Mas ya. Sesudah sidang. Kebetulan saya juga lagi makan siang,” kata Yan kepada Sumatera Ekspres.
Sembari makan siang, Yan bercengkerama dengan adik kandungnya tersebut. Sesekali terdengar tawa dari Yan Anton. Pada saat itu, dia juga berkonsultasi terkait dengan jalannya persidangan dan sikap yang akan diambil dari hasil vonis majelis hakim ke dirinya dengan tim kuasa hukumnya.
Sesudah bersantap siang, Yan dan tim kuasa hukum kembali memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis. Sembari menunggu sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB, dia meladeni permintaan foto selfie dari pengunjung. Juga foto-foto bersama tim penasihat hukumnya. Yan yang awalnya tampak tegang bisa tersenyum.
Jaksa Penuntut Umum KPK tidak langsung menerima atau menolak vonis para terdakwa. Melainkan pikir pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Kami JPU pikir-pikir,” ujar Roy Riady salah satu JPU KPK.
Roy menegaskan, semua putusan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU. Seperti empat terdakwa yang divonis empat tahun dan Yan Anton enam tahun. “Semuanya lebih rendah. Jadi itu tadi, kami pelajari dulu.”
Saat ditanyakan mengenai tersangka baru, Roy tidak mau menjelaskannya. Sebab, masih akan dilaporkan kepada pimpinan KPK. “Itu sedang dilaporkan, kan ini putusannya kami pelajari dulu, mengenai kelanjutannya lihat nanti,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Senin 20 Maret 2017, kelima terdakwa sudah menerima tuntutan dari JPU. Yan dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara serta dicabut hak politik untuk dipilih selama lima tahun. Umar Usman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Sementara Sutaryo, Rustami dan Kirman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.
Sebelumnya dalam dakwaan, Zulfikar memberikan uang yang diduga sebagai suap kepada Yan Anton. Terhitung 2014 hingga pertengahan 2016. Uang yang totalnya mencapai Rp7 miliar lebih itu diberikan Zulfikar supaya perusahaannya bisa mendapatkan beberapa proyek yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Banyuasin.
Uang tersebut hampir seluruhnya diduga untuk digunakan kepentingan YAF. Beberapa di antaranya buat Lebaran, naik haji, dana meloloskan APBD kepada DPRD Banyuasin, hingga saat Yan Anton dilaporkan ke aparat kepolisian perihal pinjaman uang.
Perbuatan yang menyeret banyak pihak ini, dilakukan dengan cara memita fee dari proyek yang akan dilaksanakna di Kabupaten Banyuasin melalui SKPD. Yan Anton Ferdian selaku bupati meminta kepada Rustami yang merupakan Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, sekaligus paman darinya untuk mencari dana. Rustami meminta kepada para SKPD yang akan menjalani proyek yang mana sudah ada rekanan yang akan menjalankannya.
Uang yang diambil tersebut, dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan Bupati, melainkan juga untuk diberikan kepada para penegak hukum di wilayahnya seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Sejumlah nama pejabat Polri pun disebutkan seperti halnya mantan Kapolda Sumsel, dan beberapa pejabat lainnya.
Kasus ini juga menyeret DPRD Banyuasin yang berdasarkan persidangan menerima uang suap untuk pembahasan LKPJ dan RAPBD Kabupaten Banyuasin. Ketua DPRD Agus Salam dan para wakilnya menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. (way/ce1)

Halaman 1 dari 47

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca