SURABAYA - Puluhan karyawan Bank Danamon Surabaya melakukan aksi unjuk rasa tolak PHK dan outsourcing.

Aksi unjuk rasa karyawan Bank Danamon di kawasan Jalan Gubernur Suryo ini, sempat membuat macet Jalan Tunjungan hingga Jalan Gubernur Suryo.

Para pengunjuk rasa yang menutup separuh jalan ini, meneriakkan hujatan kepada Direktur Utama Danamon yang melakukan PHK secara besar-besaran kepada 12 ribu karyawan Bank Danamon di seluruh Indonesia.

Unjuk rasa tersebut, ternyata tidak menganggu aktivitas bekerja Bank Danamon.

Bahkan banyak para nasabah tetap melakukan transaksi pengambilan uang ke Bank Danamon.

Sekretaris Serikat Pekerja Danamon, Muhammad Afif mengatakan, banyak karyawan yang di-PHK secara sepihak dengan pesangon yang tidak sesuai.

"Bahkan memasukkan karyawan outsourcing, serta tidak memberikan uang lembur karyawan," ujar Afif.

Juru Bicara Direktur Danamon, Heriyanto Agung Putra, sangat menyayangkan penyampaian aspirasi dengan melakukan unjuk rasa.
Dia mengatakan upaya komunikasi telah dilakukan otoritas yang berwenang serta penyelesaian hak-hak normatif.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, Bank Danamon telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dan memberikan yang terbaik kepada pekerja sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan.

Para pengunjuk rasa usai melakukan orasi di gedung Bank Danamon, melanjutkan ke Kantor Gubernur Jawa Timur dan Kantor Bank Indonesia di Jalan Pahlawan.

Bila tidak ada tanggapan dari manajemen Danamon, maka karyawan akan melakukan aksi lebih besar lagi.(end/jpnn)

BANDUNG - sopir angkutan kota Bandung melakukan aksi di Gedung Sate, Kamis (9/3). Seluruh angkutan dibawa pengemudi ke Gedung Sate dan menggelar aksi. 

Tak ayal, warga Kota Kembang kesulitan untuk bepergian ke luar rumah. Karena tidak ada angkutan umum yang beroperasi. Beberapa perwakilan diterima pejabat Pemprov Jabar untuk melakukan negosiasi. Sopir angkot ini keberatan dengan keberadaan taksi online sebagaimana diatur dalam Peraturan Menhub No 32 Tahun 2016 yang memperbolehkan angkutan online. Sopir keberatan karena taksi online tidak mengikuti uji kir. (tvone/dom)

MUARA ENIM--Ruas jalan lintas Prabumulih-Baturaja, tepatnya di dua titik berbeda, Desa Sukamerindu dan Desa Air Asam, Kecamatan Lubai, Muara Enim kini kondisinya sangat memprihatinkan. Jika tidak segera diperbaiki, warga mengancam bakal memblokir akses jalan negara tersebut. Jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ini, kerusakannya sudah bertahun-tahun terjadi, terutama di musim penghujan.

Bahkan semakin parah dalam tiga bulan belakangan lantaran tingginya intensitas hujan. Kondisi jalan ini kini terancam putus. “Akibat rusaknya jalan ini, hampir setiap hari terjadi kemacetan hingga mengular lebih dari dua kilometer,” jelas Wawan, warga desa setempat, Rabu (1/3).

Keberadaan jalan rusak yang berlubang ini, dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Warga siap melakukan aksi damai bersama jika dalam waktu sepekan ini belum juga ada bantuan material batu dari perusahaan yang terlibat merusak akses jalan lintas Prabumulih-Baturaja itu. (roz)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (2/3). 

 

JAKARTA - Situasi Ibu Kota Jakarta, kemarin (21/2) ibarat sedang siaga. Betapa tidak, ada tiga momen besar yang dihadapi DKI di antaranya Aksi Damai 212, banjir di mana-mana, dan sidang ke-11 penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sejumlah pihak pun bersiaga, khususnya aparat keamanan, TNI dan Polri.
Aksi Damai 212 yang diikuti ribuan massa dari berbagai daerah se-Indonesia dan memadati Jalan Gatot Subroto itu berlangsung tertib dan aman. Sejumlah delegasi Forum Umat Islam (FUI) sebagai penggagas aksi akhirnya bertemu dengan Komisi III DPR. Selanjutnya, kedua belah pihak keluar menemui massa Aksi 212 di depan Gedung DPR, Jakarta pada siang harinya.
Tampak Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan, dan jajarannya perwakilan rakyat yang membidangi masalah hukum. “Saya bawakan kepada massa di sini, perwakilan dari Komisi III DPR. Semoga tuntutan bisa diusahakan DPR untuk dikabulkan,” kata Al Khaththath di depan massa.
Dalam tuntutannya, lanjut Al Khaththatht, mereka meminta kepada Komisi III agar menghentikan Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Kemudian, memenjarakan Ahok karena kerap mengulangi perbuatannya membuat perpecahan di Indonesia. “Ini adalah preseden buruk saudara-saudara. Kami tidak mau nanti pemimpin kami terdakwa. Karena kalau ini dibiarkan, nanti ke depan Indonesia akan punya gubernur terdakwa, bupati terdakwa, wali kota terdakwa, bahkan bisa jadi kita punya nanti presiden terdakwa. Jangan sampai negara ini negara kesatuan terdakwa,” tandasnya.
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan tersebut secara keseluruhan. Tuntutan ini akan dibahas bersama dengan mitra kerja Komisi III di eksekutif dan yudikatif. “Dalam waktu dekat ini, kami akan rapat dengar pendapat dengan Kapolri. Semoga tuntutan saudara-saudara bisa didengarkan,” tandas dia.
Massa aksi dari FUI dan mahasiswa akhirnya membubarkan diri dengan tertib pada siang hari. Imam besar FPI, Habib Rizieq mengisntruksikan agar massa membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing dengan damai. “Mari sama-sama kita membubarkan diri dengan damai tanpa ada sesuatu hal yang terjadi. Jangan sampai terprovokasi untuk berbuat anarkis ketika di jalan. Mari kita pegang janji yang suah disampaikan Ketua Komisi III dan kawal aspirasi ini,” tandasnya.
“Tepat pukul 13.30 WIB, sesuai komitmen kami dengan mereka (FUI, red), akhirnya massa membubarkan diri,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Iriawan di gedung DPR, Jakarta.
Dia mengatakan, pihaknya sudah mengantisipasi pengamanan aksi ini sejak dua hari lalu. Bahkan pada malam harinya, kawasan gedung DPR sudah disterilkan. Pagi harinya petugas sudah siap mengawal dan menyambut massa yang demo. Iriawan menegaskan, dari awal hingga akhir demo, situasi secara umum wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam keadaan aman kondusif dan terkendali. “Tidak terganggu dengan unjuk rasa,” tegasnya.
Iriawan menegaskan, tidak masalah baginya jika ada kelompok yang mengadukan dugaan kriminalisasi kepada Komisi III DPR. “Nanti mungkin Komisi III akan berkoordinasi dengan kami untuk kita berdiskusi,” paparnya.

Hak Angket Ahok
Partai Demokrat ngotot agar usulan hak angket terkait pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur Jakarta harus tetap ditindaklanjuti. Sejatinya, partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menghargai Fraksi NasDem, Hanura, Golkar dan PDIP yang tidak mendukung.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto mengatakan, pihaknya menghargai Fraksi NasDem, Hanura, Golkar dan PDIP yang tidak mendukung usulan hak angket terkait pengangkatan kembali Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Namun usulan angket tetap harus ditindaklanjuti. “Kami ingin mekanisme hak angket ini tetap jalan. Kami uji biar publik terbuka biar dugaan pelanggaran undang-undang ini bisa dibuka sepenuhnya,” ungkap Didik Mukrianto, ketua DPP Partai Demokrat, kemarin (21/2).
Ketua DPR Setya Novanto meminta semua pihak memisahkan persoalan hukum dan politik. “Kalau masalah Ahok ini harus dibedakan antara masalah hukum dan masalah kaitan dengan politik yang ada. Kalau hukum, kita percayakan pada mekanisme hukum yang berlaku dan ini sedang sidang. Kita percayakan semua itu dan jalur inilah yang harus kita bedakan,” ucapnya.
Untuk penanganan hukum terkait dengan kasus Ahok, disebut Novanto, adalah hal yang harus dikedepankan. Nantinya, biarlah masyarakat yang menilai kasus tersebut. “Kalau hak angket ini, saya rasa, tak perlu tergesa-gesa. Kita lihat ada beberapa hal, beberapa yang para pihak, partainya sedang menarik karena itu menurut mereka adalah hak-hak dari anggota dan kita berikan nanti melalui mekanisme-mekanisme, aturan yang ada di DPR,” jelasnya. (mg4/aen)

JAKARTA- Massa aksi demonstrasi dari Forum Umat Islam (FUI) dan mahasiswa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, sudah membubarkan diri dengan tertib, Selasa (21/2) siang.

Sebelum bubar, perwakilan massa sudah melakukan dialog dengan Komisi III DPR. Bahkan, usai dialog Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo bersama beberapa anggota juga menemui massa.

“Tepat pukul 13.30 sesuai komitmen kami dengan mereka, akhirnya mereka membubarkan diri," kata Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Iriawan di halaman gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2).

Iriawan mengatakan pihaknya sudah mengantisipasi pengamanan aksi ini sejak dua hari lalu. Bahkan tadi malam, kawasan gedung DPR sudah disterilkan. Pagi harinya petugas sudah siap mengawal dan menyambut massa yang demo.

Iriawan menegaskan, dari awal hingga akhir demo, situasi secara umum wilayah hukum Polda Metro Jaya dalam keadaan aman kondusif dan terkendali.

“Tidak terganggu dengan unjuk rasa," tegas mantan Kapolda Jawa Barat ini.

Iriawan menambahkan, kalau gangguan kecil seperti kemacetan dan kelancaran lalu lintas di beberapa titik memang ada. Namun, hal itu tidak sampai menganggu aktivitas keseluruhan masyarakat. "Artinya semua kantor juga buka, sekolah tidak libur," tegas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu.(boy/jpnn)

JAKARTA- Sejumlah perwakilan massa Forum Umat Islam (FUI) diterima Komisi III DPR. Ketua Steerring Committe Usamah Hisyam, Sekjen FUI Al Khathtath dan lainnya diterima langsung Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah anggota Komisi Hukum itu.

Dalam pertemuan itu, FUI kembali meminta agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diberhentikan dari jabatan gubernur DKI Jakarta karena berstatus terdakwa penodaan agama Islam.

"Kami meminta Dewan tidak hanya menggunakan hak angket, tapi juga hak menyatakan pendapat," kata Usamah, di ruang Komisi III DPR.

Selain itu, Usamah juga mengadukan dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah ulama. Dia mengatakan bahwa ada upaya untuk menekan ulama.

Karenanya dia meminta Komisi III DPR menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar tidak menjadi alat kekuasaan.

"Jangan polisi jadi alat kekuasaan. Tapi alat penegakan hukum demi keadilan," katanya.(boy/jpnn)

JAKARTA-FPI dan GNPF MUI belum memutuskan untuk turun pada aksi 21 Februari atau 212 yang digelar Forum Umat Islam (FUI).

Tim Advokasi GNPF MUI, Kapitra Ampera mengimbau peserta aksi tidak menggunakan atribut yang sama. Yaitu atribut FPI dan GNPF.

"Secara kelembagaan GNPF belum memutuskan untuk turun dalam 212 nanti. Kami minta jaga atribut aksi yang selama ini damai. Kami sudah punya identitas sendiri kalau umat Islam turun, damai. Kalau umat Islam turun, gotong royong. Kalau umat aksi, kebersihan harus dijaga. Dan kembali ke tempat masing-masing dengan bersih dan damai," ujar Kapitra di Masjid Al Ittihad, Tebet, Jakarta Selatan.

Kapitra mengatakan peserta yang selalu memakai atribut GNPF dan FPI, tidak lebih dari kecintaan mereka terhadap ormas yang selalu membela islam.

"Biasa itu, itu merupakan bentuk kecintaan kepada ormas yang giat membela Islam. Kalau dia merusak, yang rugi itu banyak orang karena memakai atribut itu," jelas Kapitra.

Secara kelembagaan, baik GNPF MUI dan FPI telah menyatakan tidak terlibat atau mengambil bagian dari aksi 212 yang rencananya akan digelat gedung DPR/ MPR.

"Jadi yang perlu saya jelaskan bahwa aski ini dimotori oleh FUI, bukan FPI atau GNPF. Karena berita yang beredar saat ini selalu menyebut GNPF atau FPI. Dalam aksi itu pengurus GNPF belum memutuskan untuk ikut aksi. Ustaz Bachtiar Nasir, Habib Rizieq ,dan Pak Munarman tidak ikut turun karena itu domainnya umat. Tiga tokoh ini tidak akan ikut aksi kecuali ada kejadian yang tidak kita inginkan," tutup Kapitra. (mg5/JPNN)

JAKARTA- Para tenaga honorer kategori 2 (K-2) dari sejumlah daerah akan menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta, 23 Februari 2017.

Aksi 232 tersebut digagas karena ketidakpuasan para honorer kategori 2 atas sikap pemerintah yang dinilai belum memperlihatkan keberpihakan pada mereka.

Rencananya, aksi akan diikuti honorer kategori 2 dari berbagai daerah. Termasuk dari Subang yang sudah memastikan akan ikut turun dalam aksi tersebut.

“Kami bersama Forum Honorer Kategori II se-Indonesia akan menggelar aksi nasional 23 Februari 2017, untuk mendapat kepastian sikap pemerintah kepada kami. Harapan kami tetap yaitu angkat honorer menjadi PNS sebagaimana amanah revisi UU ASN yang sudah disetujui melalui paripurna DPR RI pada 23 Januari 2017 (menjadi RUU inisiatif DPR, red),” kata Ketua Kordinator Daerah Forum Honorer Kategori 2 Indonesia (FHK2I) Subang, Rudhi SPd I kepada Pasundan Ekspres (Jawa Pos Group), Minggu (19/2).

Menurut Rudhi, DPR telah setuju untuk dilakukannya revisi UU ASN. Materi revisi itu memberikan ruang bagi honorer K2 untuk segera diangkat menjadi PNS.

Tak hanya itu, lanjut Rudhi, DPR juga telah menyurati presiden untuk dilakukannya pembahasan revisi UU ASN bersama dewan.

Kata Rudhi, ternyata perjuangan honorer melalui RUU ASN kembali mendapat rintangan. Pasanya, Kemenpan-RB sedang menyiapkan PP yang mengarahkan agar honorer K2 dijadikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

“Sesuai penyampaian dari Menpan-RB bahwa PP yang disusun yang di dalamnya tetap menggiring atau mengarahkan honorer kategori II menjadi pegawai pemerintah perjanjian kerja, itupun harus melalui proses tes yang akan memberatkan honorer,” ungkapnya. ungkapnya.(ysp/din)

TOKYO - Bagi mereka yang berpasangan, Valentine’s Day adalah momen menyenangkan. Namun, bagi yang belum menemukan tambatan hati, perayaan tahunan itu terasa sangat menyiksa. Karena itu, gerombolan lelaki jomblo di Shibuya, Jepang, merasa perlu bertindak. Kemarin (12/2) mereka berdemo menolak Valentine’s Day. Mereka menuntut pemerintah melarang warganya berpacaran di tempat umum.
Para jomblo tersebut menamakan dirinya sebagai Kakuhido atau Aliansi Revolusioner Pria yang Dianggap Tidak Menarik bagi Perempuan. Mereka begitu merana. Sebab, di Jepang, perempuan hanya memberikan hadiah kepada pria yang mereka taksir. Sebulan kemudian atau 14 Maret, ada White Day. Yaitu, pria yang sudah mendapatkan cokelat atau hadiah lain wajib membalas dengan memberikan cokelat putih.
“Orang-orang seperti kami yang tidak mencari nilai cinta sedang ditindas masyarakat. Ini adalah konspirasi dari orang-orang yang berpikir bahwa pria tidak atraktif itu inferior ataupun pecundang,” ujar Takayuki Akimoto, juru bicara Kakuhido. Untuk mendukung aksinya, anggota Kakuhido membawa spanduk-spanduk berukuran cukup besar. Salah satunya bertulisan Pacaran di Tempat Umum Adalah Terorisme.
Banyaknya pasangan yang bermesraan di depan umum membuat anggota Kakuhido merasa begitu buruk. Tradisi memberikan cokelat juga mengakibatkan orang terus bersaing. “Kalian dihakimi hanya dari berapa cokelat yang kalian dapatkan. Ini adalah strategi bisnis dari kapitalis cokelat. Ini menggelikan,” tegas pria 33 tahun tersebut.
Kelompok yang dibentuk pada 2006 itu menganggap perayaan Hari Valentine hanyalah bagian dari komersialisme dan kapitalisme. Saat Valentine dan White Day, perputaran uang di Jepang memang cukup tinggi. Negara tersebut cukup pintar membuat tradisi White Day yang berlangsung sejak 1980-an sehingga gerai-gerai cokelat dan hadiah-hadiah terus ramai selama hampir dua bulan.
Kakuhido didirikan Katsuhiro Furusawa. Setelah membaca The Communist Manifesto karya Karl Marx dan Friedrich Engels akibat patah hati karena diputus pacarnya, Furusawa menyimpulkan bahwa menjadi orang yang tidak populer bagi lawan jenis adalah masalah kelas sosial yang harus diperjuangkan. Dari situlah dia mengampanyekan pesan anti-Valentine.
Kampanye kelompok para jomblo itu tentu bertentangan dengan keinginan pemerintah. Yakni, orang-orang usia produktif diharapkan bisa berpasangan dan memiliki anak. Sebab, angka kelahiran di Jepang sangat rendah. Orang-orang terlalu stres dan kecanduan bekerja sehingga tidak terlalu berminat atau bahkan lupa bercinta. (AFP/sha/c14/any)

JAKARTA- Salaatullaah, salamullah, alaa thaha Rasulillaaah. Salatullaah, salamullah, alaa yaasin, habibillah. Tawassalnaa bibismillah, wabil haadi Rasulillah. Wakullimujaahidin Lillah, bi ahlil badri Yaa Allah.

Lantunan Salawat Badar itu menggema di Masjid Istiqlal, Sabtu (11/2) pagi.

Lantunan itu menggema di sela-sela zikir nasional, di masjid ketiga terbesar di dunia setelah Masjid Al Haram di Mekah, dan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi.

Hujan deras yang mengguyur tak menggetarkan niat umat Islam yang sebagian harus berdiri di halaman. Mereka khusyuk mengumandangkan Salawat Badar.

Tampak pula laskar dari Forum Umat Islam (FUI) berdiri khidmat meski diguyur hujan. Mereka turut melantunkan Salawat Badar.

Semakin pagi, jemaah tambah ramai mendatangi Masjid Istiqlal. Mereka berduyun-duyun dari berbagai penjuru kota untuk bersama-sama mengikuti zikir nasional itu.

"Subhallah, merinding saya mendengar Salawat Badar dan melihat ribuan jemaah yang terus berdatangan," kata Aminah, 52, warga Rawamangun kepada jpnn.com di halaman Masjid Istiqlal, Sabtu (11/2). (boy/jpnn)

Halaman 1 dari 17

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca