TOKYO - Bagi mereka yang berpasangan, Valentine’s Day adalah momen menyenangkan. Namun, bagi yang belum menemukan tambatan hati, perayaan tahunan itu terasa sangat menyiksa. Karena itu, gerombolan lelaki jomblo di Shibuya, Jepang, merasa perlu bertindak. Kemarin (12/2) mereka berdemo menolak Valentine’s Day. Mereka menuntut pemerintah melarang warganya berpacaran di tempat umum.
Para jomblo tersebut menamakan dirinya sebagai Kakuhido atau Aliansi Revolusioner Pria yang Dianggap Tidak Menarik bagi Perempuan. Mereka begitu merana. Sebab, di Jepang, perempuan hanya memberikan hadiah kepada pria yang mereka taksir. Sebulan kemudian atau 14 Maret, ada White Day. Yaitu, pria yang sudah mendapatkan cokelat atau hadiah lain wajib membalas dengan memberikan cokelat putih.
“Orang-orang seperti kami yang tidak mencari nilai cinta sedang ditindas masyarakat. Ini adalah konspirasi dari orang-orang yang berpikir bahwa pria tidak atraktif itu inferior ataupun pecundang,” ujar Takayuki Akimoto, juru bicara Kakuhido. Untuk mendukung aksinya, anggota Kakuhido membawa spanduk-spanduk berukuran cukup besar. Salah satunya bertulisan Pacaran di Tempat Umum Adalah Terorisme.
Banyaknya pasangan yang bermesraan di depan umum membuat anggota Kakuhido merasa begitu buruk. Tradisi memberikan cokelat juga mengakibatkan orang terus bersaing. “Kalian dihakimi hanya dari berapa cokelat yang kalian dapatkan. Ini adalah strategi bisnis dari kapitalis cokelat. Ini menggelikan,” tegas pria 33 tahun tersebut.
Kelompok yang dibentuk pada 2006 itu menganggap perayaan Hari Valentine hanyalah bagian dari komersialisme dan kapitalisme. Saat Valentine dan White Day, perputaran uang di Jepang memang cukup tinggi. Negara tersebut cukup pintar membuat tradisi White Day yang berlangsung sejak 1980-an sehingga gerai-gerai cokelat dan hadiah-hadiah terus ramai selama hampir dua bulan.
Kakuhido didirikan Katsuhiro Furusawa. Setelah membaca The Communist Manifesto karya Karl Marx dan Friedrich Engels akibat patah hati karena diputus pacarnya, Furusawa menyimpulkan bahwa menjadi orang yang tidak populer bagi lawan jenis adalah masalah kelas sosial yang harus diperjuangkan. Dari situlah dia mengampanyekan pesan anti-Valentine.
Kampanye kelompok para jomblo itu tentu bertentangan dengan keinginan pemerintah. Yakni, orang-orang usia produktif diharapkan bisa berpasangan dan memiliki anak. Sebab, angka kelahiran di Jepang sangat rendah. Orang-orang terlalu stres dan kecanduan bekerja sehingga tidak terlalu berminat atau bahkan lupa bercinta. (AFP/sha/c14/any)

JAKARTA- Salaatullaah, salamullah, alaa thaha Rasulillaaah. Salatullaah, salamullah, alaa yaasin, habibillah. Tawassalnaa bibismillah, wabil haadi Rasulillah. Wakullimujaahidin Lillah, bi ahlil badri Yaa Allah.

Lantunan Salawat Badar itu menggema di Masjid Istiqlal, Sabtu (11/2) pagi.

Lantunan itu menggema di sela-sela zikir nasional, di masjid ketiga terbesar di dunia setelah Masjid Al Haram di Mekah, dan Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi.

Hujan deras yang mengguyur tak menggetarkan niat umat Islam yang sebagian harus berdiri di halaman. Mereka khusyuk mengumandangkan Salawat Badar.

Tampak pula laskar dari Forum Umat Islam (FUI) berdiri khidmat meski diguyur hujan. Mereka turut melantunkan Salawat Badar.

Semakin pagi, jemaah tambah ramai mendatangi Masjid Istiqlal. Mereka berduyun-duyun dari berbagai penjuru kota untuk bersama-sama mengikuti zikir nasional itu.

"Subhallah, merinding saya mendengar Salawat Badar dan melihat ribuan jemaah yang terus berdatangan," kata Aminah, 52, warga Rawamangun kepada jpnn.com di halaman Masjid Istiqlal, Sabtu (11/2). (boy/jpnn)

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla heran dengan demo dadakan ratusan mahasiswa di rumah pribadi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Senin (6/2). JK menyebutkan isu yang diangkat para mahasiswa itu tidak berkaitan dengan sepak terjang SBY.
“Kalau saya baca, itukan tidak relevan juga dengan pak SBY. Tentang SARA (suku agama ras antargolongan), SBY kan tidak pernah berbicara hal-hal itu kan,” ujar dia usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, kemarin (7/2).
Lantaran tidak ada hubungan isu demo dengan SBY pun muncul tanda tanya besar terhadap aksi demo tersebut. “Jadi kenapa di situ. Itu pertanyaan juga yang belum terjawab,” kata JK.
JK hanya berharap situasi politik nasional tidak semakin gaduh dengan kejadian tersebut. Dia meminta semua pihak agar menahan diri. “Ah kita harapkan lebih down lah,” tutur dia.
Meskipun begitu, JK memastikan bahwa para presiden dan mantan presiden tetap mendapatkan perlindungan dari negara. Ada Pasukan Pengawalan Presiden (Paspampres) yang melindungi presiden dan mantan presiden. “Seorang mantan pimpinan itu bisa dikawal 60 orang,” ungkap JK.
Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, bila dibilang tidak ada pengamanan, sebenarnya Polres Jakarta Selatan telah melakukan langkah-langkah penanganan. “Kapolres sudah berupaya mengamankan kok, tapi kalau pemberitahuan demonya sedang dilihat, sudah dikirim belum ke polres,” tuturnya.
Namun begitu, demonstrasi tersebut merupakan hal yang wajar. Kantor pemerintahan, kantor swasta dan lokasi umum bisa menjadi lokasi demonstrasi. Hanya saja yang penting adalah tidak ada tindakan anarkis. “Setiap demonstrasi harus mengindahkan hukum. Unjukrasa itu biasa dalam kehidupan berdemokrasi. Kesadaran masyarakat itu penting dalam demonstrasi tidak merusak kotanya,” ungkapnya.
Yang pasti, hingga saat ini Polri sama sekali belum mendapatkan laporan masyarakat soal keberatan terhadap demonstrasi tersebut. “Demonstrasi telah menjadi role model yang berkembang dalam penyampaian aspirasi di mata publik,” ujarnya. (jun/idr/ce2)

JAKARTA - Reaksi yang dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atas aksi yang dilakukan mahasiswa di rumah pribadinya di kawasan Kuningan, Jaksel, Senin (6/2) mendapat tanggapan dingin dari anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Dia meminta SBY tak perlu paranoid.

"Jangan terlalu paranoid, mahasiswa bukan yang membahayakan aksinya. Itu kan bukan aksi terorisme yang berbahaya," katanya saat ditemui di kompleks DPR, Selasa (7/2).

Dia menyebutkan, saat mahasiswa-mahasiwa di era Presiden Soeharto berdemo juga menjadi hal yang biasa.

"Soeharto saja tidak pernah terancam, tidak usahlah hal seperti ini dijadikan dagelan," tutur politikus PDIP ini. 

Dia kaget karena SBY yang katanya hidup di era demokrasi saat ini, didemo mahasiswa saja menjadi ketakutan.

Dia dianggap berlebihan karena sampai merasa jiwanya terancam dengan aksi-aksi tersebut.

"Masa orang demokrasi jiwanya terancam, presiden jadinya dagelan. Masa ada demokrasi mahasiswa yang secuil masa jiwanya terancam," ujarnya dengan mimik serius.

Sebelumnya, SBY mempermasalahkan aksi di depan rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (6/2) kemarin. Sebagai mantan Presiden dirinya merasa terancam keamanannya karena aksi tersebut. (dkk/jpnn)

JAKARTA - Tidak lagi menjabat sebagai presiden bukan berarti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bebas dari aksi demonstran. Belum diketahui apa yang menjadi tuntutan peserta aksi tersebut.

Ratusan orang dikabarkan tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan kediaman pribadi Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/2).

Informasi tersebut disampaikan langsung oleh SBY sendiri melalui akun Twitter miliknya @SBYudhoyono sekitar pukul 15.00 WIB.

"Saudara-saudaraku yang mencintai hukum dan keadilan, saat ini rumah saya di Kuningan "digrudug" ratusan orang. Mereka berteriak-teriak *SBY*," kicau ketua umum Partai Demokrat itu.

Dalam cuitan berikutnya, SBY mengungkapkan kekecewaan kepada aparat penegak hukum yang membiarkan aksi itu berlangsung. Pasalnya, menurut SBY, undang-undang melarang aksi demonstrasi di area kediaman pribadi.

"Kecuali negara sudah berubah, Undang-Undang tak bolehkan unjuk rasa di rumah pribadi. Polisi juga tidak memberitahu saya *SBY*," cuit SBY. (ian/rmol)

JAKARTA - Potensi gangguan ketertiban menjelang pelaksanaan pilkada 2017 mulai muncul. Salah satunya aksi unjuk rasa yang diprediksi terjadi pada masa tenang 11-14 Februari.
Kabar itu diungkapkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam rapat koordinasi (rakor) pemantapan pilkada 2017 di Jakarta, kemarin (31/1). “Saya dapat info kalau hari tenang akan ada demo,” ujarnya.
Gatot menyatakan, aksi demonstrasi merupakan hal yang diperbolehkan konstitusi. Namun, jika dilakukan di luar ketentuan yang ada, unjuk rasa harus ditindak secara tegas. “Kalau demo gak masalah. Asalkan tidak menyangkut tentang pilkada. Makanya di situlah untuk benar-benar mengawasi,” ucapnya.
Sebagai bagian dari elemen pengamanan, mantan Pangdam Brawijaya itu menegaskan, pihaknya siap mem-back up kepolisian. Berapa pun personel yang dibutuhkan kepolisian, Gatot menyatakan siap memenuhi.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan, meski relatif aman, situasi di 101 daerah peserta pilkada mulai menghangat. Bukan hanya di daerah dengan indeks kerawanan tinggi, tetapi merata di seluruh daerah. “Kontestasi selalu memunculkan polarisasi. Kalau calon ada dua, masyarakat terbelah dua. Kalau lima terbelah lima. Ini potensi konflik,” jelasnya.
Tito berharap penyelenggara pemilu, khususnya di daerah, menjunjung tinggi netralitas dan profesionalitas. Ketidakberesan penyelenggara menjadi salah satu aspek yang berpotensi memantik keributan. Kepada para calon, dia meminta tidak menggunakan cara-cara inkonstitusional guna memenangi kontestasi. “Kalau nanti kalah, harus besar hati supaya terima. Kalau tidak puas, gunakan mekanisme hukum. Jangan cara ilegal dan kekerasan,” tuturnya.
Menyikapi potensi ancaman ketertiban, Ketua KPU Juri Ardiantoro tak menampik momen pemilu rentan dengan hal itu. Namun, sebagai penyelenggara, pihaknya berupaya menjalankan hajat sebaik-baiknya. Salah satunya dengan menciptakan pilkada yang transparan. Tahapan hingga rekapitulasi akan dipublikasikan melalui aplikasi digital. “Untuk menghindari kecurigaan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Menko Polhukam Wiranto meminta semua pihak menghormati masa tenang yang sudah disepakati bersama. Mantan panglima ABRI itu menginstruksi aparat dan birokrat untuk tegas mengambil tindakan. “Tertibkan ormas-ormas yang mengganggu proses pilkada,” tandasnya.
Wapres Jusuf Kalla meminta aparat keamanan tidak hanya berfokus pada persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara. Tapi juga harus mengantisipasi situasi pasca pemungutan. Pasalnya, kondisi setelah pemungutan suara juga tidak kalah genting. Khususnya jika ada pihak yang merasa tidak puas atas hasil yang diperoleh.
Kemendagri kemarin menggelar rakor pemantapan pilkada 2017. Dalam forum tersebut, semua stakeholder yang berkepentingan dengan hajat pilkada diundang. Mulai penyelenggara, aparat keamanan, hingga perwakilan 101 daerah. (far/syn/c9/fat)

WASHINGTON - Sehari pascadilantik sebagai Presiden Amerika Serikat Donald Trump, aksi penolakan dan anti terhadap Trump masih berlanjut. Sekitar 300 warga Amerika Serikat yang didominasi kaum perempuang menggelar aksi anti Trump, Sabtu (21/1) waktu setempat. 

Mereka membawa spanduk dan karton bertuliskan anti Donald Trump. Kaum hawa di Negeri Paman Sam khawatir hak-haknya sebagai kaum wanita akan diberangus dengan kebijakan Donald Trump. Trump sendiri dilantik sebagai orang nomor satu di Amerika Serikat, Jumat (20/1) waktu setempat. (tvone/dom)

PENDOPO - Seluruh Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) mengancam akan mengelar aksi demo, jika Penkab tak segera melakukan pencairan alokasi dana desa (ADD) yang mengalami penundaan sejak enam bulan lalu.

Kepala Desa Sinar Dewa, Herry mengatakan bahwa pemerintah daerah agar secepatnya menyalurkan ADD tahun 2016, selama enam bulan yang belum dibayarkan. Karena, dengan adanya hal itu, dan yang merupakan hak desa untuk operasional menjadi terganggu.

"Keluhan ini bukan hanya di desa kami saja, melainkan seluruh desa juga mengalami hal yang sama. Dan banyak perangkat desa terganggu kinerjanya akibat tertundanya pembayaran ADD. Mendengar kabar bahwa dalam waktu dekat ini bakal dicairkan, kami akan tunggu, namun kami ingin jangan diulur lagi, kalau tidak kami akan demo," kata Herry.

Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten PALI, A Gani Akhmad menyatakan bahwa pihaknya telah bekerja maksimal dalam mengupayakan percepatan pencairan ADD, yang sudah lama di nanti-nanti para Kades di wilayahnya. 

"Dalam waktu singkat ADD bisa dicairkan dan langsung disalurkan ke rekening desa masing-masing. Surat Perintah Membayar (SPM) sudah keluar dan saya tanda tangani. Saya harap agar seluruh kepala desa dan perangkatnya untuk bisa bersabar.‎ Apabila sudah pasti, kita akan sebarkan surat pemberitahuan ke seluruh desa," jelasnya. (ebi)

PALI - ‎Puluhan warga yang tergabung dalam wadah Komunitas Pemuda Pecinta Sepakbola Kabupaten PALI (KPPSP) beramai-ramai mendatangi gedung DPRD PALI, untuk menyampaikan keluhan atas ditolaknya usulan peminjaman lapangan Gelora November Komplek Pertamina Pendopo beberapa waktu lalu oleh pihak Pertamina.

Kedatangan puluhan orang yang datang langsung ke kantor para wakil rakyat ini, langsung diterima Wakil Ketua I DPRD Kabupaten PALI Devi Harianto SH MH dengan langsung diajak ke ruangannya untuk berdiskusi mencari jalan keluar terkait permasalahan tersebut.

"Kami meminta keadilan kepada pihak Pertamina. Kenapa rencana kegiatan kami ditolak, padahal berkas persyaratan sudah kami penuhi semua sesuai yang diinginkanya," ujar Widodo, selaku ketua KPPSP, di depan gedung DPRD Kabupaten PALI, Senin (16/1).

Lebih lanjut dirinya juga menjelaskan, bahwa kedatangan dirinya bersama puluhan anggotanya tidak bermaksud mengadukan permasalahan itu kepada para legislatif, sekaligus untuk menuntut FM Pertamina Pendopo bisa dilakukan evaluasi.

"Kami meminta dewan PALI memfasilitasi permasalahan ini, tetapi apabila tidak ada titik temu kami akan menggelar aksi demonstrasi. Sekaligus kami pertanyakan transparansi CSR, pembangunan yang telah dilakukan Pertamina, dan kami minta petinggi Pertamina menurunkan FM Pertamina Pendopo saat ini," ancamnya. (ebi)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Selasa (17/1). 

LUBUKLINGGAU - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lubuklinggau Kamis (12/1) menggelar aksi di halaman kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau.

Aksi dimulai sekitar pukul 11.30 WIB. Mereka menyampaikan tujuh tuntutan. Diantaranya menolak segala keputusan dan peraturan pemerintah yang dianggap mereka tidak pro rakyat. Menolak tegas dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut legalitas PP No 16 tahun 2016 yang tidak pro rakyat.

Kemudian meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi transparansi dalam pelaksanaan amanah negara dalam segala lini. Meminta dengan tegas kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi sosialisasi atas segala keputusan dan ketetapan yang telah dibuat oleh pemerintah.

"Kami hanya menuntut dan menyampaikan aspirasi masyarakat karena pemerintah tidak pro rakyat," kata Korlap, Agung Putra. (wek)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (13/1). 

 

Halaman 1 dari 16

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca