JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya akan segera mengemban jabatan baru sebagai duta besar RI di Selandia Baru. Mantan presenter tersebut juga akan merangkap sebagai dubes untuk Kerajaan Tonga dan Samoa dan mulai bertugas pada pekan kedua Maret mendatang.

Namun, kakak kandung Helmi Yahya tersebut masih punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum meninggalkan Indonesia. Yakni menyiapkan kongres Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI).

Tantowi terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum PAPPRI pada Mei 2012. Masa jabatannya sebagai ketua umum PAPPRI berakhir pada 2017 ini.

Mulanya, dia pengin memimpin PAPPRI selama dua periode sejak terpilih asecara aklamasi dalam kongres yang digelar pada Mei 2012. Namun, paggilan tugas negara membuatnya harus meninggalkan posisi ketua umum PAPPRI

Untuk itu, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PAPPRI maka Tantowi harus meniyapkan kongres. “Saya harus menggelar kongres untuk memilih ketua umum baru yang rencananya digelar 10-12 Maret mendatang, jadi keberangkatannya saya tunda seminggu," katanya belum lama ini.

Sejauh ini sudah ada beberapa kandidat pengganti Tantowi. Ada Anang Hermansyah, Ayu Soraya yang sekarang menjabat ketua DPD PAPPRI DKI Jakarta, hingga mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono.

Tantowi menyebut usulan bakal calon ini sifatnya terbuka. Semua nama bisa masuk asal sesuai kriteria yang harus dekat dengan musisi atau seniman musik, kemudian dekat dengan industri musik, termasuk dekat dengan organisasi terkait seperti KCI, ASIRI, WAMI, AMI, dan lain-lain.

"Dan yang tidak kalah penting adalah memiliki kepedulian yang tinggi terhadap PAPPRI, agar membesarkan roda organisasi ini," tutur mantan host kuis Gita Remaja di TVRI itu.(ded/JPG)

JAKARTA - Perubahan Undang-Undang (UU) MD3 resmi menjadi usulan DPR. Namun, hingga kemarin (16/2), pembahasan peraturan yang salah satunya berisi penambahan kursi wakil ketua DPR dan MPR itu belum dilaksanakan. Dewan masih menunggu surat dari Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Arif Wibowo mengatakan, revisi UU MD3 itu akan dibahas bersama pemerintah. Sebelum pembahasan dilakukan, pihaknya mengirimkan surat kepada presiden. Menurut dia, presiden akan menunjuk lembaga yang membahas undang-undang bersama DPR. “Kami masih menunggu surat dari presiden,” paparnya.
Ada waktu 60 hari bagi pemerintah untuk menjawab dan memastikan kapan siap membahas perubahan undang-undang tersebut. Politikus PDIP itu berharap pemerintah bisa secepatnya merespons surat DPR sehingga revisi UU segera dilakukan.
Pria asal Madiun tersebut menyatakan, karena perubahan UU itu merupakan inisiatif DPR, hanya ada satu daftar inventarisasi masalah (DIM). Yaitu dari pemerintah saja. Berbeda jika revisi itu usulan pemerintah, ada 10 DIM dari masing-masing fraksi di DPR.
Arif menuturkan, ada beberapa poin penting dalam revisi UU MD3. Yaitu, penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan MKD. Selain itu, ada penguatan peran baleg. Dalam draf yang sudah dibuat, ucap dia, kursi wakil ketua DPR dan MPR akan ditambah satu. “Satu kursi diperuntukkan bagi partai pemenang pemilu, baik di DPR dan MPR,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra mengusulkan penambahan satu kursi wakil ketua MPR. Selama ini, partai tersebut tidak mempunyai wakil di MPR. Sementara itu, PKB meminta jatah kursi wakil ketua DPR. Menurut Arif, boleh saja mereka mengusulkan, tapi keputusannya ada dalam pembahasan nanti.
Selain penambahan kursi pimpinan, revisi UU MD3 akan membahas penguatan baleg. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, ide revisi UU MD3 cukup lama bergulir. “Jadi, bukan karena kepentingan politik jangka pendek dan bagi-bagi kursi,” terangnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), kata dia, kewenangan baleg dalam membahas undang-undang hilang. Pembahasan diserahkan kepada alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain, yaitu 11 komisi di DPR. Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya yang memberikan kewenangan kepada baleg untuk membahas undang-undang. “Padahal, baleg juga alat kelengkapan dewan yang sama dengan AKD yang lain,” ucapnya.
Ketika kinerja legislasi menurun, muncul usulan untuk merevisi UU MD3. Awalnya, pihaknya mengusulkan perubahan tata tertib baleg. Tapi, fraksi berpendapat agar yang diubah adalah UU MD3. Jadi, tutur dia, motivasi perubahan aturan itu adalah menguatkan kewenangan baleg. Bukan karena ada kepentingan politik untuk bagi-bagi kursi. (lum/c19/fat)

 

JAKARTA- Pilkada Kota Bekasi, Jawa Barat, akan digelar pada 2018 mendatang.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi dikabarkan mulai mengincar kalangan artis untuk diusung sebagai calon wali Kota Bekasi.

Rumor yang beredar, PAN sedang melakukan pembicaraan dengan musisi Anang Hermansyah yang juga merupakan anggota Fraksi PAN DPR RI untuk maju di Pilkada Kota Bekasi.

“Siapa pun bisa, Anang kan kader PAN, bisa saja dia yang diusung oleh PAN pada Pilkada mendatang,” ujar Wakil Ketua DPD PAN Kota Bekasi, Syaiful Bahri.

Meski hanya memiliki empat kursi di DPRD Kota Bekasi, Syaiful optimis partainya bisa mengusung calon kepala daerah, dengan catatan harus berkoalisi dengan partai lain.

“Empat kursi itu besar, di Pilkada lalu saja mengusung calon, dan meraih posisi kedua,” ucapnya, seperti diberitakan Gobekasi.co.id.

Namun kata Saiful, hingga kini partainya belum membuka pendaftaran calon kepala daerah yang ingin maju lewat PAN. Meski demikian, dirinya memastikan PAN akan mengutamakan kader.

“Soal Pilkada 2018, PAN memprioritaskan kader dulu untuk diusung, jika memang ada wacana Anang akan maju, dia sebagai kader, bisa saja itu terjadi, hanya semua keputusan ada di partai,” kata Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi ini.

Lanjut Syaiful, PAN nantinya akan melakukan survei melalui lembaga survei yang berintegritas dan kredibel.

“Menjelang proses pendaftaran ke KPU, DPP akan menentukan siapa yang akan diusung PAN,” terangnya.

Menurut dia, masih ada waktu bagi kader yang ingin maju untuk melakukan sosialisasi dan komunikasi politik dengan masyarakat. “Semua kader berpeluang,” pungkas Syaiful. (sar/rbs/gob)

JAKARTA - Fraksi di DPR-RI terbelah dalam menyikapi usulan hak angket terhadap pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fraksi pemerintah menolak pengusulan hak melakukan penyelidikan itu.
Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menyatakan, fraksi pemerintah yang terdiri dari enam partai. Yaitu, PDIP, PKB, Partai Hanura, Partai Nasdem, PPP, dan Partai Golkar tidak sepakat dengan usulan hak angket terhadap pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur. “Kami melihat tidak ada urgensinya mengajukan hak angket,” terang dia saat konferensi pers di ruang Fraksi Nasdem kemarin (14/2).
Menurut dia, keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam mengaktifkan kembali Ahok sudah tepat dan berlandaskan hukum yang kuat sesuai dengan undang-undang pemerintah daerah. Sebelum mengambil sikap, tutur dia, fraksi pemerintah sudah melakukan kajian yang mendalam terhadap kebijakan Mendagri. Memang masih ada multitafsir dalam memahami undang-undang pemerintah daerah.
Jika ingin mendengar alasan Mendagri dalam pengaktifan Ahok, fraksi yang sebelumnya mengajukan hak angket bisa melalui forum rapat dengar pendapat (RDP). Jadi, tidak perlu mengajukan hak angket, karena penjelasan bisa didapat dari rapat bersama mendagri. “Lewat forum itu bisa ditanyakan apa dasar hukum mendagri mengangkat kembali saudara Basuki,” tutur dia.
Fraksi pemerintah siap menyiapkan forum yang akan digelar di Komisi II. Semua anggota fraksi pemerintah yang ada dalam Komisi II akan mendukung forum tersebut. “Menurut kami sudah tidak relevan mengajukan hak angket,” terang dia.
Ketua Fraksi PKB Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya juga tidak sepakat dengan pengusulan hak angket. Kalau hanya untuk mempertanyakan alasan, maka fraksi di DPR bisa memanggil mendagri. Apalagi, kata dia, pemerintah juga sudah mengajukan permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung (MA). Jadi, lebih baik semua pihak menunggu fatwa tertulis dari MA.
Zainudin Amali, ketua Komisi II menyatakan, komisinya siap menjadwalkan rapat dengan mendagri. Menurut dia, rapat tersebut dijadwalkan pada 22 Februari mendatang. Pertemuan itu digelar setelah pilkada serentak selesai. “Jadi, sudah kami agenda sebelunya. Selain membahas pengaktifan Ahok juga akan dibahas hasil pilkada,” ucapnya.
Sementara itu, sikap fraksi yang sebelumnya ikut mengusulkan angket juga mulai terbelah. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya, sikapnya terkesan mendua. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menilai hak angket merupakan hak masing-masing anggota dewan, namun secara institusi fraksi, PAN menolak jika status Ahok itu langsung dipersoalkan melalui angket.
Hal tersebut disampaikan oleh Zulkifli, di sela-sela penyampaian sikap MPR jelang pemungutan suara pilkada serentak di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (14/2). Zulkifli menyatakan, sebagai hak anggota, dirinya selaku Ketum menghargai pilihan anggota Fraksi PAN yang mendukung angket. Namun, dirinya baru mendapat laporan terkait itu setelah sejumlah anggota Fraksi PAN membubuhkan tanda tangan dukungan. “Saya baru dilapori tadi (kemarin, red),” kata Zulkifli.
Menurut dia, hak angket yang diusulkan secara umum terkait status kembali aktifnya Ahok, sapaan Basuki, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebagai seorang terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun, harus diberhentikan sementara oleh Presiden. Hal itu membuat sejumlah anggota dewan komplain dan mengajukan usulan angket. Namun, Zulkifli menilai usulan angket terlalu dini diajukan.
“Saya tidak sependapat langsung angket,” katanya.
Dia menilai, sebaiknya anggota dewan melalui Komisi terkait memanggil Mendagri lebih dahulu. Mendagri dalam hal ini bisa dimintai keterangan terkait dengan keputusan untuk tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur. “Nanti pasti ada jawabannya, kalau tidak puas bisa meningkat lagi, interpelasi atau apa, jangan angket dulu,” kata Zulkifli.
Apalagi, tambah Zulkifli, dirinya mendengar jika Mendagri akan meminta fatwa MA. Dia menilai sebaiknya DPR menunda dulu usulan angket, sambil menunggu seperti apa fatwa MA terkait status Ahok. “Kalau fraksi tegas jangan angket dulu. Pertama raker dulu, tanya dulu (Mendagri),” tandasnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, usulan hak angket yang diajukan empat fraksi, yaitu PAN, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat sudah disampaikan dalam rapat pimpinan. “Kami hanya meneruskan usulan yang disampaikan,” kata dia. Selanjutnya, usulan tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna. Setelah itu Badan Musyawarah (Bamus) akan mengagendakan rapat paripurna untuk membahas usulan hak angket.
Terpisah, Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan berkas permohonan pendapat atas tafsir Pasal 165a KUHP ke Mahkamah Agung (MA). Langkah tersebut, kata Tjahjo, dilakukan untuk memberi pencerahan mengingat adanya perbedaan tafsir antar pakar hukum dalam memaknai norma tersebut.
“Berkas permohonan pendapat Hukum sudah kami sampaikan ke sekretariat MA,” ujarnya.
Tjahjo berjanji, apapun yang menjadi fatwa dari MA, maka akan dilakukannya. Termasuk jika MA memutuskan bahwa pasal tersebut mengharuskan Ahok harus diberhentikan sementara. “Ya, pasti (dilaksanakan),” imbuhnya.
Mantan Sekjen PDIP itu juga menegaskan, jika pihaknya saat ini belum memutuskan Ahok diberhentikan atau tidak. Melainkan masih dalam proses menunggu pasal mana yang akan digunakan sebagai tuntutan jaksa penuntut umum. Meski demikian, dia mengaku menghargai apa yang menjadi usulan dan pendapat dari anggota DPR.
Terkait permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua MA M. Hatta Ali belum mengambil sikap. Selain berjumpa langsung dengan Tjaho kemarin (14/2), Hatta Ali mengaku sudah menerima surat dari menteri yang juga politisi PDIP tersebut. Isi surat itu tidak lain adalah permintaan agar MA mengeluarkan fatwa guna menengahi polemik soal status Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.
Meski sudah dinyatakan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama, pejabat yang akrab dipanggil Ahok itu belum dinonaktifkan oleh Kemendagri. Langkah tersebut menuai banyak kritik. Karena itu, Tjahjo meminta MA mengeluarkan fatwa. “Kemendagri ada bagian (yang mengurus) hukum juga. Seyogyanya dibahas di sana,” ucap Hatta Ali. Keterangan itu disampaikan guna menanggapi permintaan Tjahjo.
Hatta Ali menegaskan, MA tidak bisa sembarangan mengeluarkan fatwa. “Kami harus mempertimbangkan dampak positif dan negatif ketika menerbitkan fatwa,” jelas dia. Proses peradilan Ahok yang masih berlangsung pun turut menjadi pertimbangan. Dia tidak ingin fatwa MA membuat konsentrasi hakim dalam peradilan Ahok terganggu. Lebih dari itu, dia khwatir hakim dalam persidangan yang masih berproses merasa tertekan oleh fatwa MA.
Namun demikian, bukan berarti MA menolak permintaan Tjahjo. Hatta Ali mengungkapkan, pihaknya bakal melihat lebih jauh permintaan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Kemendagri itu. “Akan kami lihat. Relevan atau tidak (apabila) MA mengeluarkan pendapat (fatwa),” ujarnya. Yang pasti, sambung dia, keputusan soal status Ahok tidak bergantung fatwa MA. Melainkan merujuk keputusan Kemendagri. Sebab, fatwa MA tidak mengikat. “Boleh diikuti. Tidak (diikuti) juga silakan,” kata dia.(lum/bay/far/syn)

 

JAKARTA - Anggota DPR-RI semakin serius mengajukan hak angket terhadap pengaktifan kembali Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Sebanyak 90 anggota dewan resmi mengusulkan Ahok Gate, kemarin (13/2). Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang tidak memberhentikan mantan bupati Belitung Timur itu dinilai melanggar undang-undang.
90 anggota dewan yang mengajukan hak penyelidikan terhadap keputusan pemerintah itu berasal dari 4 fraksi. Yaitu, Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan PKS. Dari Partai Gerindra ada 22 anggota yang telah menandatangani usulan itu, dari Demokrat 42 orang, PAN 10 orang, dan PKS sebanyak 16 legislator. “Secara resmi kami serahkan usulan hak angket kepada pimpinan DPR,” terang Fandi Utomo, dari Fraksi Partai Demokrat.
Usulan hak angket itu diterima Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, dan Agus Hermanto. Fadli mengatakan, pihaknya menerima usulan itu dan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hak angket itu akan dibahas di badan musyawarah (bamus). Selanjutnya akan dibacakan di rapat paripurna. “Dan akan diputuskan pada rapat paripurna kedua,” ucap dia.
Almuzzammil Yusuf, anggota DPR dari Fraksi PKS menyatakan, partainya bersama PAN, Demokrat dan Gerindra sepakat mengusulkan hak angket. Menurut dia, tidak diberhentikannya Ahok dari jabatan gubernur merupakan pelanggaran hukum. Jadi, katanya, langkah itu merupakan semangat penegakan hukum.
Sesuai dengan UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3, Presiden RI berkewajiban mengeluarkan surat keputusan (SK) pemberhentian sementara bagi gubernur yang berstatus terdakwa. “Hingga status hukumnya bersifat tetap,” terang Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS itu.
Ahmad Riza Patria, anggota DPR dari Partai Gerindra mengatakan, ada ketidakadilan dalam kasus Ahok. Kepala daerah yang lain dinonaktifkan ketika sudah menjadi terdakwa. Sementara Ahok, kata dia, sampai sekarang masih aktif menjadi gubenur. Mendagri selalu beralasan ketika ditanya pemberhentian calon gubernur yang sekarang diusung PDIP itu.
Sebelumnya, Mendagri berdalih pemberhentian gubernur itu menunggu masa cuti kampanye selesai. Setelah kampanye selesai, pemerintah beralasan menunggu tuntuan dari jaksa karena sampai sekarang belum ada tuntutan hukum dari jaksa. “Alasan pemerintah itu yang akan kami tanyakan lewat hak angket. Kebijakan itu sudah melanggar aturan,” paparnya.
Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan, pemerintah seolah-olah menganak emaskan Ahok. Sebab, kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan mudah dinonaktifkan. Bahkan, lanjut dia, sebelum memasuki persidangan, kepala daerah itu sudah tidak menjabat lagi sebagai pejabat.
Menurut dia, setelah ini akan semakin banyak anggota DPR yang ikut menandatangi hak angket. Sebab, baru satu hari saja, sudah 90 orang yang ikut tandatangan dan menjadi pengusul atau inisiator. “Akan kami kawal. Ini juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Jika ada kebijakan pemerintah yang melanggar, rakyat bisa mempertanyakannya,” ucap dia.
Fahri Hamzah mengatakan, pengusulan hak angket itu sudah memenuhi syarat, karena diusulkan lebih dari 20 orang dan lebih dari satu fraksi. Terkait apakah nanti disepakati atau tidak, ucap dia, hal itu bergantung pada pembahasan di rapat paripurna. “Jadi, menang atau tidak itu nanti di paripurna,” paparnya.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan, dia tidak bisa menanggapi hak angket yang diusulkan DPR. “Itu hak anggota DPR,” terang dia saat ditemui usai rapat bersama Pansus RUU Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan kemarin.
Menurut dia, pihaknya mendengarkan semua aspirasi, baik dari masyarakat, DPR, dan para pakar hukum. Ada multitafsir dalam memahami peraturan penonaktifan calon kepala daerah yang menjadi terdakwa. Setelah ini, dia akan datang ke Mahkamah Agung (MA) untuk meminta fatwa hukum terkait persoalan tersebut.
Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, dukungan empat fraksi dalam menggalang hak angket Ahok masih kental nuansa politis. Selain terburu-buru, patut diragukan ekspresi tanggung jawab DPR terkait fungsi pengawasan. “Banyak isu pengawasan yang merugikan publik, sebut saja hasil audit BPK yang tak pernah dianggap DPR,” kata Lucius.
Apalagi, lanjut Lucius, fraksi yang mendukung angket selaras dengan dukungan mereka dalam pilkada DKI. Dengan sigapnya, empat fraksi ini langsung mengajukan hak angket. Karena itu, sikap empat fraksi ini tidak bisa dilepaskan dari nuansa politis, dibanding pengawasan. “Bagaimana hak angket ini bisa menjadi fungsi pengawasan jika mereka bekerja untuk kepentingan partai,” kata Lucius.
Dilihat dari sisi jumlah, dukungan empat fraksi itu juga masih kurang. Jika dijumlah, kekuatan empat fraksi yakni Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN adalah 222 kursi. Jumlah itu masih kalah dibandingkan enam fraksi lain yakni 337 kursi. Empat fraksi ini harus bisa meyakinkan fraksi lain agar mendukung hak angket. “Tentu sama hal ini sulit karena sebagian besar fraksi menolak hak angket tersebut,” kata Lucius.
Fraksi Partai Golkar melalui Sekretraris Fraksi Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan menolak usulan hak angket Ahok. Menurut Agus, fraksinya tak bisa mendukung permintaan fraksi lain untuk membentuk Pansus Hak Angket. Kalaupun ada hak-hak yang perlu mendapat penjelasan Pemerintah, sebaiknya diselesaikan lewat rapat di komisi DPR yang terkait. “Saya kira bisa dilakukan secara mendalam di Komisi II yang menangani tentang hal-hal pilkada,” kata Agus.
Agus menilai, tafsir pasal di UU Pemda masih cenderung multitafsir. Karena itu, lebih baik tafsiran diselesaikan lewat pembahasan di Komisi II, dan tak diperlebar ke penggunaan hak angket. “Kemendagri harus dilibatkan sebagai ujung tombak dari pihak pemerintah untuk bicara, menjelaskan kepada publik melalui Komisi II,” tandasnya. (lum/bay)

JAKARTA - Selasa besok (14/2), Mahkamah Agung (MA) akan melakukan pemilihan ketua umum. Hatta Ali, ketua umum MA saat ini, dan 47 hakim agung lain punya peluang untuk terpilih. Masyarakat menunggu gebrakan yang dilakukan MA, siapa pun yang nanti terpilih.
Anggota Komisi III Arsul Sani menyatakan, siapa pun ketua yang terpilih harus membenahi dunia peradilan. Selama ini, kata dia, MA mulai melakukan reformasi. Terutama dalam bidang pelayanan akses informasi kepada masyarakat. Namun, reformasi mental dan integritas hakim dirasa banyak pihak kurang maksimal.
“Banyaknya pejabat peradilan yang terlibat kasus pidana harus menjadi pelajaran bagi ketua yang terpilih nanti,” terang Sekjen DPP PPP itu.
Perubahan dunia peradilan itulah yang sangat ditunggu masyarakat. Menurut Arsul, masyarakat mengharapkan peradilan yang bersih dan menjadi tempat untuk mencari keadilan yang sebenar-benarnya.
Selain oknum pejabat peradilan yang terlibat korupsi, ada pula hakim yang berselingkuh. “Kasus perselingkuhan hakim juga menjadi sorotan,” terangnya.
Arsul menjelaskan, komisinya juga berupaya membenahi sistem peradilan. Yaitu, dengan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim. Undang-undang baru itu akan mengatur rekrutmen hakim, sistem mutasi, pengawasan hakim, dan aspek lainnya.
Dalam sistem mutasi, ada istilah mutasi regional. Selama ini, hakim dimutasi ke berbagai tempat. Hakim dari Jawa dimutasi ke Papua, kemudian dipindah lagi ke pelosok Sumatera, dan begitu seterusnya. Tentu hakim akan sulit membawa keluarganya dalam bertugas karena lokasinya cukup jauh. Dalam undang-undang baru, akan diatur mutasi regional. Jadi, hakim dimutasi di wilayah asalnya. Jika hakim jauh dari keluarga, godaannya cukup banyak. Akhirnya, terjadilah perselingkuhan.
Dalam bidang pengawasan, undang-undang baru itu juga mengatur sistem evaluasi. Yaitu, evaluasi lima tahunan bagi hakim. Selama ini, seseorang menjabat hakim agung pada usia 50 tahun. Mereka akan pensiun pada usia 70 tahun. Dalam rentang waktu itu, tidak ada yang mengawasi kinerja hakim agung. Misalnya, putusan yang dijatuhkan hakim.
Agar ada yang mengontrol kinerja dan kualitas hakim, akan dilaksanakan evaluasi rutin setiap lima tahun. Jika lolos dalam evaluasi itu, hakim tersebut bisa melanjutkan tugas hingga pensiun. Namun, jika tidak lolos, hakim itu akan diberhentikan dan tidak bisa menjadi hakim sampai pensiun. “Pembahasan UU Jabatan Hakim masih menunggu DIM dari pemerintah,” ucap Arsul.
Jubir MA Suhadi mengatakan, reformasi peradilan menjadi agenda utama bagi ketua MA yang baru. “Siapa pun yang terpilih, itu harus dilakukan,” papar dia.
Pihaknya sudah berupaya membersihkan dunia peradilan dari praktik-praktik kotor. Namun, masih saja ada oknum yang bermain.
Pejabat asal Sumbawa, NTB, itu menyatakan, dirinya tidak mau memprediksi siapa yang akan terpilih karena semua hakim mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Peluang bagi Hatta Ali juga masih terbuka karena dia baru sekali menjabat ketua. “Tunggu saja Selasa besok,” ujarnya.
Sebagaimana diberitakan, masa jabatan Hatta Ali akan berakhir pada 1 Maret. Selasa besok (14/2), MA akan mengadakan pemilihan ketua baru. Ada 48 hakim agung yang mempunyai hak pilih. Hakim yang memperoleh 50 persen plus 1 suara akan menjadi ketua. Namun, jika tidak ada yang memperoleh suara tersebut, akan dilaksanakan putaran kedua yang diikuti hakim dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua. Yang memperoleh suara terbanyak menjadi ketua MA lima tahun mendatang. (lum/c6/ang)

 

JAKARTA-Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hanura, Mukhtar Tompo kaget mendapat perlakuan kasar Presiden Direktur PT Freefort Indonesia, Chappy Hakim.

Ya, saat akhir rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PTFI dan sejumlah perusahaan lain, Kamis (9/2) kemarin, Chappy diduga berbuat tidak lazim kepada anggota parlemen anak buah Oesman Sapta Odang di Hanura itu.

Selain menepis tangannya saat ingin bersalaman, Mukhtar mengaku Chappy juga menunjuk-nunjuk dadanya sambil berkata kasar. Padahal, usai rapat dia berniat menghampiri Chappy untuk bersalaman.

"Assalamualaikum, Jenderal. Saya ucapkan salam, saya mau salaman langsung ditampik saya punya tangan," kata Mukhtar di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2).

Dia mengatakan, saat itu mata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara tersebut sudah merah. "Dia langsung bilang, "apa kau, jangan macam-macam. Mana tidak konsisten? Saya konsisten, awas kau"," kata Mukhtar menirukan ucapan Chappy.

Mukhtar yang awalnya berniat baik langsung kaget diperlakukan seperti itu. Apalagi, setelah berbuat seperti itu kepadanya, Chappy langsung berjalan meninggalkan ruang rapat Komisi VII DPR. "Saya merasa diteror," kata Mukhtar.

Dia mengatakan, pimpinan perusahaan lain yang ikut rapat, termasuk PTFI langsung menghampirinya. Mereka meminta maaf kepada Mukhtar. Sementara Chappy sudah meninggalkan ruangan.

Dia heran, karena selama rapat tidak ada masalah. Mukhtar hanya mengingatkan PTFI untuk konsisten memberikan jawaban soal perkembangan membangun smelter. Terlebih itu diwajibkan oleh Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. "Perasaan tidak ada sesuatu yang keliru yang saya lakukan. Kalau kritik, itu wajar saya sebagai anggota dewan," katanya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon mengatakan sejak insiden itu Chappy belum pernah meminta maaf. "Kami merasa dia belum pernah mengucapkan permintaan maaf kepada fraksi maupun Pak Mukhtar Tompo," kata Nurdin di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2). (boy/jpnn)

JAKARTA - Adanya informasi terkait ribuan e-KTP yang dikirim dari Laos dan Kamboja, melalui Bandara internasional Soekarno-Hatta, menuai penasaran anggota dewan. Informasi tersebut pun segera ditindalanjuti oleh Komisi II DPR-RI dengan melakukan sidak ke lokasi kemarin (9/2). Hasilnya, tidak ditemukan e-KTP tersebut, melainkan 36 buah KTP, 32 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), satu buah buku tabungan Bank Central Asia (BCA) dengan nominal sebesar Rp500 ribu, dan satu kartu ATM berasal dari negara tersebut.
Hal tersebut dibenarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi. Dia menguraikan, setelah dari bandara Soekarno-Hatta, rombongan komisi II DPR-RI tersebut langsung menuju kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Rawamangun. Pihaknya pun mengakui adanya temuan tersebut dan memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan anggota Komisi II DPR-RI.
“Berdasarkan laporan dari lapangan, pada 3 Februari lalu didapati pengiriman barang melalui Fedex berupa 36 lembar KTP, 32 lembar kartu NPWP, satu buku tabungan, dan satu buah kartu ATM,” papar Heru pada para anggota dewan tersebut, kemarin.
Heru juga menjelaskan, barang kiriman tersebut memang berasal dari Kamboja. Barang tersebut dikirim dengan menggunakan jasa pengiriman internasional Fed Ex. Penemuan tersebut dilakukan setelah petugas lapangan Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan rutin atas barang-barang. Pemeriksaan tersebut dilakukan bersama petugas jasa pengiriman tersebut.
“Jadi ini sebenarnya kegiatan rutin. Sesuai dengan prosedur, petugas lapangan melakukan pemeriksaan rutin atas barang-barang yang dikirim melalui Perusahaan Jasa Titipan, termasuk yang lewat Fedex ini. Pemeriksaan dilakukan baik atas dokumen maupun fisik barang dengan menggunakan alat bantu Xray,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Heru juga membantah adanya informasi yang menyebutkan bahwa jumlah KTP dan NPWP dari Kamboja tersebut mencapai ratusan. Ratusan KTP dan NPWP tersebut dimasukkan ke dalam tiga container. “Tidak. Itu tidak benar ya, sesuai keterangan kami bahwa hanya ada 36 KTP dan 32 kartu NPWP,” tegasnya.
Heru melanjutkan, saat ini Bea Cukai sedang melakukan pendalaman bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Kepolisian, dan Kementerian Dalam Negeri/Dukcapil. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengetahui motif pengiriman barang-barang tersebut.
“Kami tengah berkoordinasi intensif untuk mengetahui motif dari pengiriman barang-barang tersebut. Kalau melihat ada KTP, NPWP, Buku Tabungan, dan Kartu ATM, bisa jadi pengiriman ini terkait dengan rencana kejahatan siber, kejahatan perbankan, atau pencucian uang. Untuk memastikannya, perlu waktu untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut,” imbuhnya.
Sementara itu, Polda Metro Jaya hingga kini belum menerima limpahan kasus tersebut. “Kita belum ada limpahan dari Bea Cukai, saya masih belum tahu berapa banyak (KTP yang disita),” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya. (ken)

 

JAKARTA - Pemanggilan terhadap Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) oleh Polri mendapat perhatian dari anggota Komisi II DPR Khatibul Umam Wiranu. Dia meminta meminta kepolisian objektif terkait pemanggilan UBN dalam dugaan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Di satu sisi, UBN berkewajiban memenuhi panggilan kepolisian. Di sisi lain, polisi jangan melakukan tindakan tersebut didasari tekanan politik, apalagi UBN diketahui aktif dalam aksi-aksi yang dilakukan GNPF-MUI. Termasuk rencana aksi 11 Februari (Aksi 112) mendatang.

"Kan Habib Rizieq sudah tersangka, jangan sampai pemanggilan UBN juga bagian dari meredam gerakan massa dengan menjadikan tokoh-tokoh lainnya tersangka melalui berbagai cara," kata Khatibul di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (8/2).

Saat ditanya apakah dia melihat ada sentuhan politik terkait pemanggilan UBN, politikus Demokrat ini menduga demikian.

"Ya betul, lebih kental politisnya. Kepolisian ini sekarang sudah ada indikasi kuat tidak dalam konteks law inforcement, jadi ada upaya untuk meredam gerakan kritis, itu tidak boleh," tegas Khatibul.

Karena itu dia mengingatkan Polri bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai dalam melakukan penegakan hukum didasari kepentingan politik tertentu. (fat/jpnn)

JAKARTA - Reaksi yang dilakukan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atas aksi yang dilakukan mahasiswa di rumah pribadinya di kawasan Kuningan, Jaksel, Senin (6/2) mendapat tanggapan dingin dari anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu. Dia meminta SBY tak perlu paranoid.

"Jangan terlalu paranoid, mahasiswa bukan yang membahayakan aksinya. Itu kan bukan aksi terorisme yang berbahaya," katanya saat ditemui di kompleks DPR, Selasa (7/2).

Dia menyebutkan, saat mahasiswa-mahasiwa di era Presiden Soeharto berdemo juga menjadi hal yang biasa.

"Soeharto saja tidak pernah terancam, tidak usahlah hal seperti ini dijadikan dagelan," tutur politikus PDIP ini. 

Dia kaget karena SBY yang katanya hidup di era demokrasi saat ini, didemo mahasiswa saja menjadi ketakutan.

Dia dianggap berlebihan karena sampai merasa jiwanya terancam dengan aksi-aksi tersebut.

"Masa orang demokrasi jiwanya terancam, presiden jadinya dagelan. Masa ada demokrasi mahasiswa yang secuil masa jiwanya terancam," ujarnya dengan mimik serius.

Sebelumnya, SBY mempermasalahkan aksi di depan rumahnya di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin (6/2) kemarin. Sebagai mantan Presiden dirinya merasa terancam keamanannya karena aksi tersebut. (dkk/jpnn)

Halaman 1 dari 33

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca