PENDOPO - Saling menjatuhkan, itulah yang saat ini terjadi dalam dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Masing-masing kubu mengklaim keabsahan statusnya, bahkan dua anggota DPRD PALI, yang berasal dari partai berlambang kakbah ini memiliki pandangan berbeda dan ingin saling menjatuhkan. 

Berawal saat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kubu Romahurmuziy yang diketuai Hairul Mursalin, sekaligus juga sebagai anggota Komisi II DPRD PALI menggelar Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) beberapa waktu lalu, dan salah satu keputusannya adalah mengajukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Aka Cholik Darlin SPdi, yang menjabat sebagai ketua Fraksi Gabungan PPP dan PKS.

Tak ayal hal tersebut menimbulkan reaksi, terhadap Aka Cholik Darlin SPdi yang juga langsung menggelar Rapimcab DPC PPP versi Djan Faridz. Hasilnya tidak lain mendesak DPP PPP untuk memecat Hairul Mursalin dari kursi dewan, karena telah jauh melenceng dengan AD/ART partai.

Aka Cholik Darlin SPdi dikonfirmasi terkait masalah ini justru tidak banyak bicara. Namun dirinya hanya menyayangkan langkah yang salah, telah dilakukan Hairul Mursalin, dengan memulai menghidupkan bola panas untuk saling menjatuhkan dari kursi legislatif.‎

"Kita lihat saja nanti, sebab kita ini merupakan negara hukum. Dan biarkan saja masyarakat yang menilainya nanti. Kalau memang mereka yang sah kenapa kantor DPW serta DPP lebih memilih untuk menyewa, sementara kantor lama sudah ada?," ujarnya. 

Sebelumnya, Hairul Mursalin selaku Ketua DPC PPP Kabupaten PALI versi Romahurmuziy menanggapinya dengan dingin, adanya rencana dirinya bakal digulingkan dari jabatanya sebagai wakil rakyat oleh DPC PPP Kabupaten PALI yang dipimpin Aka Cholik Darlin SPdi.

"Sudah biasa kita dapat ancaman-ancaman seperti itu. Seperti beberapa waktu lalu, beliau (Aka Cholik) selalu bicara akan memecat saya dihadapan rekan-rekan DPRD Kabupaten PALI, tapi nyatanya sampai hari ini saya tetap duduk di DPRD PALI. Jadi jangan omong doang lah," katanya. (ebi)

MUARA ENIM - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuasin melakukan kunjungan kerja ke kantor Pemkab Muara Enim, Jumat (17/2). Kedatangan mereka untuk mempelajari program PATEN atau Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan milik Pemkab Muara Enim.

Rombangan DPRD Banyuasin diketuai oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten, Irian Setiawan yang diterima oleh Asisten Pemerintahan Pemkab Muara Enim, Bulgani Hasan berserta jajaran, serta Wakil Ketua DPRD Muara Enim, Dwi Windarti, Ketua Komisi I DPRD Muara Enim, Faizal Anwar.

Ketua Komisi I DPRD Banyuasin, Irian Setiawan mengatakan, kunjungan kerja Komisi I ini dalam rangka koordinasi mengenai program pelayanan terpadu yang bakal segera diterapkan Pemkab Banyuasin tahun ini. "Karena itu kami perlu memperlajari daerah yang sudah lama menerapkan program ini, Kabupaten Muara Enim sudah memiliki program PATEN sangat layak dan cocok untuk diadopsi oleh daerah lain termasuk Pemkab Banyuasin,"kata Irian.

Secara umum, Irian sangat memuji jalannya program PATEN Pemkab Muara Enim yang sudah digulirkan sejak tahun 2011 lalu. Menurut Irian, program ini sangat mempermudahkan pelayanan terutama perizinan yang selama ini sering terkesan ribet dikalangan masyarakat atau investor. (roz)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Sabtu (18/2). 

PAGARALAM – Fasilitas olahraga yang dimiliki Kota Pagaralam saat ini dinilai masih jauh dari harapan. Apalagi lengkap dan memadai. Hingga kini, sarana dan prasarana penunjang olahraga daerah masih minim.

“Sudah saatnya fasilitas olahraga daerah keberadaannya lengkap, atau paling tidak ada salah satu cabang olahraga yang menonjol, dengan kata lain bisa menjadi unggulan dan andalan Kota Pagaralam. Selama ini, lokasi bakal dibangun sport centre dipakai rutin hanya untuk even offroad saja. Kami menginginkan sport centre benar-benar terealisasi pembangunannya, sehingga menjadi pusat aktivitas berbagai olahraga masyarakat,” kata Wakil Ketua II DPRD Pagaralam, Deddy Standza, Kamis (16/2).

Dia mencontohkan, atlet bola voli tidak ada lokasi pusat latihan. Dulunya ada di Terminal Nendagung, kini sudah digusur untuk pembangunan pusat los pedagang daging. Namun hingga kini los tersebut belum juga difungsikan. “Kami berharap Pemerintah Kota Pagaralam segera merealisasikan pusat olahraga, seperti sport centre di Keban Agung," ujarnya. (ald)

MUARADUA - Pasca-diterbitkannya PP No 18 Tahun 2016, status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua yang hingga kini terus mengejar tipe D, dihadapkan pada dua pilihan yakni menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau menjadi Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

Menurut anggota DPRD OKU Selatan Komisi IV Ismail MO SKM M Kes, status RSUD Muaradua bila menjadi UPT maka keberadaannya akan berada langsung di bawah Dinas Kesehatan. “Jika menjadi UPT, RSUD Muaradua secara struktural berada langsung dibawah Dinkes,” kata Ismail.

Tidak hanya itu, jika RSUD sampai batas akhir tahun 2019 tidak bisa mendapatkan akreditasi yang telah ditentukan, maka RSUD Muaradua tidak bisa bekerja sama kembali dengan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “RSUD itu jika tidak mendapatkan akreditasi tidak bisa bekerja sama dengan BPJS sampai batas akhir 2019 mendatang,” ujarnya. (dwa)

MUARA BELITI - Setelah 10 hari menempati gedung baru di Kecamatan Muara Beliti, anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas (Mura) mulai mengeeluhkan beberapa kekurangan.

Ketua DPRD Mura Yudi Pratama mengatakan, pihaknya sudah memanggil sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk mengklarifikasi sejumlah kekurangan fasilitas yang terjadi di gedung baru DPRD Mura.

"Kita pindah ke gedung baru ini sudah sekitar 10 hari. Sejak kita fungsikan gedung baru, kami mendapati sejumlah kekurangan, seperti aliran listrik selalu mati, mesin genset yang belum juga bisa dipakai. Kami tidak tahu secara teknis bagaimana proses penyerahan gedung ini, tapi kami sudah minta dinas yang bersangkutan segera perbaiki kekurangan itu," kata Yudi, Selasa (14/2). (cj13)

PALEMBANG – Para guru dan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer K2 dari sejumlah daerah di Sumsel mendatangi gedung DPRD Sumsel. Kedatangan mereka didampingi pengurus PGRI Sumsel. Di DPRD Sumsel, para pendidik itu diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Yansuri didampingi wakil rakyat dari Komisi V DPRD Sumsel.
Hadir, Ketua Komisi V H Fahlevi Maizano SH MH, Kepala BKD Sumsel Drs H Muzakir. Selain PGRI Sumsel, juga ada PGRI kota, Dewan Kehormatan Guru. “Banyak persoalan guru saat ini kami minta penjelasan,” ucap Fahlevi Maizano, di ruang Badan Anggaran, Senin (13/2).
Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto SPd MM menyebut sedikitnya, 7 pengurus PGRI yang datang seperti Banyuasin, Muratara, Lahat, Pagaralam, dan lainnya. Disebutnya, PGRI menjadi mitra bagi pemerintah. Dikatakan Zulinto, mereka mendukung program pemerintah. Tapi juga sekaligus mengkritisi jika ada hal yang perlu untuk kemajuan pendidikan.
Persoalan pertama, kata dia, tidak hanya soal pelimpahan SMA/SMK kepada Dinas Pendidikan Sumsel. Tapi juga persoalan di Sumsel saat ini kekurangan guru luar biasa. Seperti guru SD di Sumsel, yang masih kurang 9.000 orang guru SD.
Dikatakan dia di Palembang saja masih kurang 1.200 guru SD. Guru SD yang diangkat 1973 sudah banyak pensiun. Pemerintah tak hanya bisa moratorium penerimaan guru. Sebab, penerimaan ini seharusnya sudah dilakukan. Ini menjadi bukti dan bukan wacana. Persoalan guru menumpuk di kota disebutnya tidak benar karena kurang itu ditutup oleh guru honor.
Guru honor itu ada diangkat bupati/wali kota dibayar APBD, ada juga insentif sekolah. Dia mencontohkan di Kabupaten Muratara 65 persen guru masih honor. Mereka dibayar antara Rp800.000 sampai 1 juta. Termasuk di Banyuasin ada guru merangkap juga kepala sekolah. Jadi memang kurang. Tahun 2020, sebutnya akan jadi masalah jika tidak segera angkat. Di Sumsel masih sekitar 7.000 orang lagi dengan tugas SD sampai SMA.
Selain itu, adanya pelimpahan yang menjadi kekhawatiran guru honor akan diberhentikan. Mereka berharap DPRD Sumsel dapat menyuarakan pengangkatan kembali guru honor K2. Supaya nasib guru bisa menjadi terang benderang. Juga masalah mutasi guru diharapkan ada koordinasi dengan daerah.
Jangan sampai ada mutasi di luar kabupaten/kota (daerah). “Ini menjadi harapan para guru di daerah,” katanya. Termasuk jabatan kepsek. Diharapkan sejak pemindahan tidak ada pemberhentian sebelum habis masa jabatan. Juga terkait kesejahteraan guru PNS berharap pembayaran gaji guru tepat waktu. Juga guru DPK yang diperbantukan di swasta sesuai penyampaian Menteri Pendidikan tidak ditarik. Ini kata dia, sudah disetujui Menpan.
Sukman, dari Banyuasin menyampaikan pengangkatan kepsek minimal 3/c. Namun kendala di Banyuasin, susah cari guru pangkat itu di 11 kecamatan. Karena banyak banyak Plt kepsek. Sebanyak 56 Plt kepsek masih di Banyuaisn. Ini menjadi persoalan karena tidak bisa teken ijazah dan terbatas masalah pengelolaan keuangan.
Kadisdik Sumsel Widodo menegaskan, guru K2 tidak akan diberhentikan. “Saya ingin mendampingi guru mendapat haknya,” katanya. Hanya soal soal pembayaran bagi guru honor daerah disebutnya, pihaknya belum dapat rujukan. Ini masih jadi beban dirinya ke depan. “Yang ada pendataan. Karena pengalihan untuk PNS yg ada,” ucapnya.
Widodo juga menyebut guru honor SD bupati dan wako pada Maret 2016 masih berjumlah 365. Tapi September menjadi 705. Bahkan meningkat jadi 1.000 lebih. Ini perlu klarifikasi. Termasuk soal mutasi menurutnya tidak ada keinginan dilakukan.
“Tapi bagi yang ingin berkembang, disebutnya dari kota bisa mutasi ke daerah,” katanya. Guru terbaik di Kota bisa pindah ke daerah. Ini akan bisa terlihat prestasinya. Sedangkan untuk penghentian kepsek SMA/SMK disebut Widodo tidak akan dilakukan. Kecuali dalam hal kepsek masuk masa pensiun dan terjerat masalah hukum.
Kepala BKD Sumsel, Muzakir, guru DPK semestinya bekerja dengan surat dari yang berwenang, yakni pembina kepegawaian. Pertanyaan adakah SK itu. Selain itu, untuk guru honor SMA/SMK sesuai PP 48 tidak boleh angkat honor. Hal ini, sebutnya, menjadi persoalan. “Ini perlu kajian dasar hukumnya seperti apa apa,” katanya.
Ketua Komisi V Fahlevi Maizano menegaskan, tak mungkin guru honor bekerja tak dibayar. “Perlu duduk bersama,” katanya. Ditambahkan HM Yansuri, pemberhentian guru dan kepsek semestinya harus ada koordinasi. “Kita tidak ingin guru atau kepsek jadi korban politik. Harus ada cari solusi dari persoalan yang ada,” tegasnya. (bis/nan/ce2)

JAKARTA- Bupati Katingan Ahmad Yantenglie di Kalimantan Tengah sepertinya tidak bisa menikmati kekuasaannya lagi.

Pasalnya, seluruh fraksi DPRD Katingan sepakat bulat memakzulkan dia.

Kesepakatan memberhentikan orang nomor satu di Kabupaten Katingan itu mencuat dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap hasil kerja pansus di gedung dewan setempat, Jumat (10/2).

Ada lima fraksi. Yakni, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Gandang Nyaru, dan Fraksi Kebangkitan Amanat Nasional.

Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir L. Nussa menerangkan, proses tersebut masih terus berjalan hingga selesai penetapan keputusan nanti.

Artinya, kini tinggal selangkah lagi di dewan.

"Jika sudah dibuat keputusan, prosesnya tinggal di Mahkamah Agung (MA). Hasil fraksi sudah didengar seperti apa dan semua sepakat serta menyetujui pemakzulan," kata Mantir setelah memimpin rapat paripurna.

Politikus PDI Perjuangan itu memastikan, saat pengambilan keputusan, tidak akan terjadi voting.

Dia beralasan dalam pandangan fraksi sudah jelas menyatakan setuju dan sepakat pemakzulan.

"Apalagi yang divoting jika pandangannya seperti itu. Ini kan hasilnya sudah bulat," tegasnya.

Sekarang, lanjut dia, mereka tinggal menunggu jadwal pengambilan keputusan.

"Karena lewat proses, ya ditunggu saja jadwalnya. Kami tidak bisa bekerja tanpa melalui proses," ujarnya.

Jika sudah ada keputusan, dia menegaskan akan secepatnya mengantar hasil keputusan dewan ke MA sehingga bisa cepat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau di Garut (kasus Bupati Aceng Fikri, Red) itu, tujuh hari sudah selesai. Ya, harapannya, punya kami (skandal bupati Katingan, Red) tidak sampai satu bulan selesai. Apalagi, di Garut cuma menceraikan lewat SMS. Kalau di tempat kami terlalu parah, tertangkap tangan," jelas Mantir. (ami/c3/top/c24/ami/jpnn)

 

MUARADUA - DPRD OKU Selatan kini fokus membentuk alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri atas Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), Badan Kehormatan (BK) dan empat komisi guna melakukan tugas dan fungsi perwakilan rakyat.

Direncanakan sesuai jadwal, pembahsan pembentukan alat kelengkapan akan dilaksanakan mulai dari 1 Februari hingga 24 Februari. Selanjutnya, DPRD langsung membahas perubahan peraturan DPRD No 1 tahun 2017 tentang Tata tertib yang dilanjutkan penetapan pada 3 Maret mendatang.

"Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan kepada pimpinan fraksi masing-masing agar mengajukan nama-nama anggota fraksi untuk mengisi anggota alat kelengkapan DPRD,” kata Ketua DPRD OKU Selatan Yohana.

Surat pemberitahuan kepada pimpinan fraksi itu disampaikan sejak awal Februari dan paling lambat harus diterima Pimpinan DPRD pada 17 Februari mendatang. "Penerimaan nama-nama anggota alat kelengkapan itu paling lambat Jumat mendatang," ujarnya. (dwa)

PALEMBANG - Mantan Bupati Musi Rawas (Mura) periode 1990-1995 dengan inisial NAS (76) dilaporkan oleh mantan anggota Komisi I DPRD Sumsel, Sakim Nanda Budisetiawan Homandala (52) karena diduga sudah menyerobot tanah miliknya yang terletak di Jl Perjuangan, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sako, Palembang.

Dihadapan petugas SPKT Polresta Palembang, Rabu (8/2) sore dirinya mengaku tak terima karena tiba-tiba tanahnya dengan luas 1.904 M2 itu sudah dipasang papan nama.

"Selasa (31/1) lalu saya dapat undangan BPN Kota untuk ukur tanah. Tiba-tiba waktu di lokasi sudah terpampang dua nama di papan nama yang tertempel. Salah-satunya nama NAS," ungkapnya.

Lebih lanjut, di papan nama tersebut tertulis nama NAS dengan nama NAS dengan SHM 2.708 dalam pengawasan Suharyono. Dan satunya, milik M A Gani Hasyim surat resmi sah pengawasan Rustam H M Saleh.

"Saya kaget, karena saya tak pernah menjual tanah itu kepada siapapun atau beri kuasa kepada siapapun," jelasnya seraya menyebut dirinya sangat dirugikan dengan kejadian itu.

Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Marully Pardede menyatakan pihaknya sudah menerima laporan dari korban dan akan segera dilakukan penyelidikan oleh pihaknya.

"Berkas pengaduan korban akan diserahkan ke Unit Harda Porlesta Palembang untuk dimulai proses penyelidikan," tandasnya. (chy)

KAYUAGUNG – Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir nonaktif, Drs Ahmad Yani MM, kembali menjalani babak baru persidangan kasus dugaan penipuan yang sebelumnya telah diputus Mahkamah Agung. Kali ini, terpidana tersebut mengajukan dan menjalani persidangan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN), Kayuagung, Senin (6/2).

Dalam sidang tersebut, diketuai majelis hakim Masriati SH MH dengan anggota RA Asri Ningrum SH dan Lina Safitri Tazili SH serta Panitera pembantu (PP) Khairul Munawar SH. Sedangkan termohon Jaksa penuntut umum (JPU) Salahudin SH. Ahmad Yani menggunakan baju batik, ditemani penasehat hukumnya Dhabi K Gumayra dan rekan.

Sidang permohonan PK dengan nomor : 01/pk.pid/pn kag/2017 ini dengan agenda pemberian berkas permohonan PK dari Ahmad Yani kepada majelis hakim. Selanjutnya memberikan kesempatan kepada penasehat hukum untuk membacakan permohonan PK.

Namun karena salinan sudah diberikan maka permohonan tersebut tidak perlu disampaikan dan dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya majelis hakim menuda sidang hingga Senin (13/2) depan dengan agenda tanggapan termohon dalam hal ini Kejaksaan Negeri OKI atas permohonan PK Ahmad Yani. (gti)

Baca selengkapnya Sumatera Ekspres Selasa (7/2)

Halaman 1 dari 24

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca