MUARA ENIM - Anggota DPRD Sumsel Ir H Ahmad Yani MM mengukuhkan Ikatan Majelis Taklim ibu-ibu (ISMI) Tanjung Enim di Masjid Nurul Iman Talang Jawa, Minggu (26/3). Yani dalam acara itu juga meminta restu kepada semua jemaah atas niatnya mencalonkan diri menjadi bupati Muara Enim periode 2018-2023.

"Terkait kegiatan saya di Tanjung Enim adalah mengukuhkan ISMI Tanjung Enim. Sekaligus saya meminta dukungan untuk maju Pilkada Muara Enim tahun depan, " ungkap Yani, Selasa (28/3).

Kedatangannya juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Pesan dia, kepada pengurus ISMI Tanjung Enim harus kompak dan solid dalam menjalankan tugas dan syiar Islam. Selain itu, dalam rangka mendengar aspirasi, Yani juga rutin melakukan safari Jumat. Yaitu mendatangi masjid-masjid yang ada di Muara Enim melakukan salat Jumat berjamaah. Lalu setelah itu mendengar aspirasi masyarakat dan menjalin silahturahmi.

"Safari Jumat ini tujuannya untuk silaturahmi dan mendengar aspirasi masyarakat. Rakyat ingin Muara Enim ada perubahan, aspirasi ini yang kuat disampaikan masyarakat Muara Enim," ujarnya. (roz)

MUARA ENIM - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Muara Enim tahun 2016 mendapat sorotan anggota dewan. Terutama terkait penyertaan modal dan kontribusi Perusahaan Daerah (Perusda) Muara Enim.

Anggota DPRD Muara Enim, Ruspandri, anggota Pansus LKPJ mengatakan penyertaan modal pada PDAM Lematang Enim dinilai memiliki kesalahan penyampaian informasi. “Dalam laporan yang diberikan, tertulis penyertaan modal sebesar Rp15 miliar, padahal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hanya Rp10 miliar. Untuk itu kami minta kepada Bupati untuk segera memperbaiki buku LKPJ sesuai peraturan dan perundang-undangan,” ujar Ruspandri, Selasa (28/3).

Ditambahkannya, untuk penyertaan modal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kabupaten Muara Enim juga disoroti. Tim perumus menemukan dokumen SP2D transfer dana sebesar Rp5 miliar yang tidak terdokumentasi di dalam dokumen LKPJ Bupati Muara Enim tahun 2016.

“Untuk itu, kami memandang perlu Bupati Muara Enim untuk bertanggungjawab karena berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2013, untuk penyertaan modal BPR adalah dianggarkan tahun 2013 dan tahun 2014,” jelasnya. (roz)

PAGARALAM – Menanggapi masih banyaknya ditemukan praktek pungutan liar (Pungli) yang dilakukan sejumlah oknum, baik disejumlah tempat pelayanan masyarakat, hingga sejumlah kawasan keramaian, DPRD Kota Pagaralam meminta kepada masyarakat untuk tidak takut dan segan melaporkan pungutan liar ke pihak berwajib maupun Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli KotaPagaralam yang baru saja terbentuk.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Pagaralam,Ruslan Abdul Gani SE, melalui Wakil Ketua I, Deddy Standza. “Pungli yang terjadi sangat merusak citra instansi bersangkutan, meski dilakukan oknum yang tak bertanggungjawab, tentunya harus dihilangkan secara bersama-sama semua elemen masyarakat,” tegasnya.

Sementaraitu, Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati Mkes mengatakan, aksi pungli sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi. Dalam melihat pungli jangan hanya melihat nilai uangnya saja, namun pungli termasuk dalam kategori kejahatan jabatan.

“Kita semua semua sangat menyadari, praktek pungli akan merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Selasa (28/3). 

 

MUARA ENIM - Usai melaksanakan rapat paripurna istimewa ke-1, anggota DPRD Muara Enim menjalani tes urine dadakan di ruang rapat, Senin (27/3). Petugas BNN Kabupaten Muara Enim di-back up Satres Narkoba sudah bersiap di luar ruang rapat. Sebanyak 34 anggota DPRD yang hadir tidak menyangka akan ada tes urine mendadak.

Nah, saat tes hendak dilakukan, salah seorang oknum anggota DPRD Muara Enim kabur menerobos petugas BNN dan keluar dari ruang paripurna. Padahal ruang rapat sudah dijaga petugas BNN bersama Satpol PP Muara Enim. Sehingga dari 34 anggota, hanya seorang yang tidak ikut tes urine. Namun tidak diketahui alasan sang oknum dewan tersebut segera bergegas pergi dari ruang paripurna. Diduga lantaran yang bersangkutan takut menjalani tes urine.

Kepala BNN Kabupaten Muara Enim, Ika Wahyu Hindaryati SKM MSi mengatakan, tes urine dadakan ini merupakan permintaaan dari instansi DPRD. "Namun tesnya bersifat mendadak. Kita mengapresiasi langkah DPRD Muara Enim yang mendukung perang terhadap narkoba," kata Ika. (roz)

Baca selengkapnya Sumatera Ekspres Selasa (28/3)

MUARAENIM - Musyawarah Cabang (Muscab) ke VII DPC PPP Kabupaten Muaraenim, Yusrin Densri secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partai belambang Kakbah tersebut periode 2017-2022 kubu Djan Faridz di aula Mess PGRI Kabupaten Muaraenim, (27/3).

Muscab yang dipimpin oleh Usman Kosim, Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kepemudaan OKK DPW PPP Sumsel. Muscab dihadiri oleh 16 PAC dari 20 PAC se-Kabupaten Muaraenim ini ada dua calon, yakni Yusrin Densri dan Syaipul Bahri.

Namun, Syaipul Bahri memilih untuk mundur dari pencalonan sehingga secara otomatis tinggal satu calon yakni Yusrin Densri yang akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Muaraenim periode 2017-2022.

"Saya belum bisa bicara banyak, namun yang pasti akan membentuk dahulu kepengurusan DPC PPP Kabupaten Muaraenim," ujar Yusrin yang mantan anggota DPRD Muaraenim ini. (roz)

PALU - Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu sepertinya belum rela meninggalkan profesi artis yang telah membesarkan namanya. Padahal, saat ini Pasha sudah menjadi pejabat publik. 

Buah dari konsernya di Singapura membuat DPRD Palu meradang dan meminta Pasha untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil wali kota Palu, Sulteng.

Desakan datang dari Ketua DPRD Palu Muhammad Iqbal Andi Magga, dengan alasan agar Pasha lebih fokus menyanyi.

Menurut Iqbal, kalau jabatan wawali telah membelenggunya menjadi seorang musisi maka, Pasha dipersilakan untuk mundur.

Dia mengatakan, banyak artis yang telah menduduki jabatan politik meninggalkan profesi senimannya, karena mereka paham aturan.

“Ini aneh wawali kita kok tidak paham. Jangan-jangan nggak baca persyaratan dulu waktu pencalonan dan persiapan pelantikan,” kata Iqbal, seperti diberitakan Radar Sulteng (Jawa Pos Group).

DPRD, kata Iqbal, akan menyikapi persoalan ini sampai ke Kementerian Dalam Negeri, sebab ini pelanggaran undang-undang yang sangat nyata.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jelas Iqbal, disebutkan tugas wawali selain tugas pokok adalah tugas yang diberikan wali kota secara tertulis.

Tugas tertulis yang diberikan wali kota kepada wawali, kata Iqbal adalah mengenai penanganan reklamasi, tambang dan penertiban sumber-sumber ekonomi.
Jangan-jangan tuding Iqbal, wawali mengklaim kerja wali kota sebagai kerjanya. Padahal, dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah jelas pemisahan tugas keduanya.

"Jadi dia harus profesional sebagai kepala daerah, jangan numpang di programnya wali kota,” kata Iqbal.

Dikatakan Iqbal, soal penanganan kemiskinan saja yang menjadi tupoksi utama wawali Palu tidak pernah diurus.

“Saya dapat keluhan dari tim Pokja penanggulangan kemiskinan kalau dia tidak pernah hadir. Bahkan Wawali tidak hadir waktu diundang Wakil Presiden untuk membahas tupoksi utamanya mengenai masalah kemiskinan,” ungkap Iqbal.

Masih menurut Iqbal, Pasha ke Singapura untuk konser, tidak ada izin dari gubernur.

Kalau ada izin, kata Iqbal, ia pasti dapat tembusan baik di konser Malaysia maupun Singapura.

“Lihat di Youtube itu konsernya tidak ada urusan sama Palu Nomoni,” kata Iqbal.

Kegiatan wawali Palu menyanyi di luar negeri, Malaysia dan Singapura, menurutnya itu bagian bisnis industri musik Band Ungu.
“Jadi jangan mengalihkan isu seolah-olah itu hobi. Hobi itu kalau sudah berbau uang namanya industri,” ucapnya lagi.

Padahal, kata Iqbal Pasha, Wawali sendiri sudah bersumpah di tengah masyarakat Palu dalam berbagai pertemuan tidak akan lagi menyanyi untuk fokus bangun Kota Palu.

“Mana bukti sumpah itu. Selama jadi Wawali dia sudah menyanyi sebagai industriawan hiburan di dalam dan luar negeri,” kata Iqbal.

Dia mengeluarkan kritiknya sebagai ketua dewan ini dalam rangka tugas mengawasi kinerja eksekutif dan tidak ada urusan dengan kepentingan pribadi.

Wartawan Radar Sulteng sejak Jumat mencoba meminta tanggapan Wawali Palu, Sigit Purnomo Said melalui pesan singkat SMS di nomor HP 0822900xxxxx, namun belum mendapat respons. (zai)

MUARADUA – Ketentuan Satu Desa Satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak April mendatang, masih berpeluang bisa bertambah. Terutama di desa-desa tertentu yang tidak memungkinkan cukup hanya dengan satu TPS saja.

Kemungkinan bertambahnya TPS di satu desa menjadi dua TPS, terungkap dalam rapat Komisi I DPRD bersama mitra kerja. Dihadiri Dinas PMPD, Kesbangpol dan Polres OKU Selatan. Artinya dari 82 TPS yang sudah dipersiapkan di setiap desa penyelenggara Pilkades, jumlah tersebut masih bisa berubah.

“Usai rapat ini kami DPRD meminta ke Dinas PMPD OKU Selatan agar melapor ke Bupati untuk penambahan TPS, terutama di desa-desa yang benar-benar membutuhkan. Jika diperlukan siap dilibatkan untuk Sidak lapangan melihat langsung kondisi desa yang benar-benar membutuhkan penambahan TPS,” lugas Anggota Komisi I Drs A Cipto BM

Selain rencana penambahan TPS, menjadi kesimpulan rapat Komisi I bersama mitra kerja di ruang Komisi I DPRD OKU Selatan. Yakni, pemetaan daerah rawan pilkades yang diserakan ke Polres OKU Selatan. Penegasan bahwa setiap bentuk pelanggaran menyangkut pelaksanaan Pilkades di luar ketentuan Perda tentang Pilkades, menjadi kewenangan kepolisian Polres OKU Selatan.
Juga persetujuan pembuatan seraga panitia desa jika memungkinkan. (dwa)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/3).

 

MUARADUA- Komisi IV DPRD Kabupaten OKU Selatan menggelar rapat dengar pendapat dengan seluruh mitra kerja komisi. Mulai dari Dinas Kesehatan, pendidikan hingga RSUD Muaradua juga ikut di undang Rabu (22/3).

Pembahasan komisi IV dengan mitra kerjanya itu tidak lain dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan oleh lembaga DPRD OKU Selatan. “Pertemuan dengan mitra tidak lain untuk mendengar permasalahan di masing-masing SKPD mitra Kerja komisi IV juga untuk mengetahui sejauh mana penyerapan anggaran,”kata Ketua DPRD OKU Selatan, Yohana Yhuda Yanti SE melalui ketua komisi IV Carles Minarko.

Dikatakannya, dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh mitra, komisi IV mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi SKPD dalam menajalakan program.

“Ada banyak kendala dan permasalahan yang kami dengar langsung dari SKPD,”kata Carles

Salah satunya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muaradua, dari hasil rapat diketahui bahwa salah satu kendala belum bisa maksimalnya pelayanan di RSUD karena beberapa gedung sebagai sarana pendukung belum diserahkan ke pihak RSUD oleh Dinas Pekerjaan Umum. (dwa)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (23/3). 

 

PALANGKARAYA - Wacana Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disambut positif Gubernur Sugianto Sabran.

Bahkan Sugianto mengungkapkan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan lahan sekitar 500.000 hektare untuk lokasi perpindahan ibu kota.

Sayangnya, rencana perpindahan itu mendapat hambatan. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahruddin menilai, penyiapan lahan tersebut akan terhambat Perda No 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya terkait kawasan hutan yang masih sekitar 82 persen dan 19 persen sisanya merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

“Berapa yang bisa disiapkan jika masih memakai Perda yang ada? Harapan kita ada revisi untuk jumlah kawasan hutan,” ucap Fahruddin seperti diberitakan Kalteng Pos (Jawa Pos Group).

Politikus Nasdem ini mengharapkan, rencana pemindahan ibu kota itu harus benar-benar dipertimbangkan pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sebab, lanjut dia, yang menentukan kawasan itu masuk hutan produksi tetap atau bukan merupakan kewenangan pusat.

“Permasalahan ini juga yang menghambat pembangunan kita dan itu masih menjadi kendala sampai saat ini,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini.

Dijelasakannya, gubernur sudah mendesak agar Perda tersebut direvisi kembali. Sebab, Perda No 5 tahun 2015 belum sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan DPRD Kalteng saat ini.
“Walau prosesnya lama, kita tetap berusaha dan mudah-mudahan masih ada peluang untuk itu,” ungkapnya. (uni/abe)

LUBUKLINGGAU - Polres Lubuklinggau akan melakukan pengusutan terhadap penyebar berita hoax melalui media sosial (Medsos) soal penculikan anak yang hingga dengan saat ini tidak terbukti. Sebagaimana diketahui, berita hoax mengenai penculikan itu sudah membuat resah masyarakata hampir seminggu terakhir di Lubuklinggau.

"Barusan saya rapat sama DPRD. Kita nanti kedepan akan memberikan imbauan kepada masyarakat supaya tenang, jangan terprovokasi berita yang tidak benar. Kemudian dari pihak kepolisian akan mengusut para penyebar berita-berita bohong itu dengan undang-undang ITE," kata Kapolres Lubuklinggau, AKBP Hajat Mabrur Bujangga.

Menurutnya, isu berita bohong itu di medsos terus diviralkan di Lubuklinggau. Tak ayal, informasi tersebut membuat keresahan dan membuat respon masyarakat menjadi paranoid bahkan inder estemate kepada siapa saja yang dianggap mencurigai. Sebab, isu hoax penculikan itu Rabu malam memakan korban.

"Tadi malam seorang perempuan mau dikeroyok sama massa. Terus kemudian, ya wajar seperti orang stres dianya. Padahal dia orang waras, hanya pingin tanya alamat. Ternyata masyarakat sudah paranoid, responnya seperti itu. Sekarang sudah dijemput sama keluarganya," kata Hajat. (wek)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (17/3). 

 

Halaman 1 dari 26

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca