JAKARTA - Sidang lanjutan kasus penistaan agama gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali digelar di auditroium Kementerian Pertanian, Rabu (29/3). Sidang ke-16 ini, penasehat hukum mantan Bupati Belitung Timur ini menghadirkan tujuh saksi.

Saksi menguntungkan yang dihadirkan pertama adalah guru besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Bambang Kaswanti Purwo.

Bambang yang dimintai komentar awak terkait statusnya sebagai saksi yang menguntungkan, belum mau memberikan keterangan. Keterangan akan diberikan pada persidangan. (tvone/dom)

JAKARTA - Debat kampanye Pilkada DKI bertajuk "Babak Final Pilkada" yang dipandu Najwa Shihab, Senin (27/3) masih menjadi ajang saling serang antara pasangan calon. 

Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menjawab lugas saat ditanya apakah pihaknya melakukan pembiaran karena merasa diuntungkan oleh kampanye SARA yang semakin vulgar belakangan ini. Dia hanya mengatakan bahwa tim kampanyenya tidak pernah menggunakan isu SARA sebagai materi.

Anies pun berkilah sudah berusaha menghentikan penggunaan isu SARA dengan mengeluarkan sebuah surat imbauan.

"Kita keluarkan surat untuk menghentikan saling ancam-mengancam, walaupun kami tidak punya kewajiban konstitusional untuk melakukan itu," ujar Anies saat tampil di acara debat bertajuk 'Babak Final Pilkada Jakarta' yang dipandu oleh Najwa Sihab, Senin (27/3) malam.

Anies pun menganggap penggunaan isu SARA oleh masyarakat bukan masalah yang sebenarnya. Masalah lebih besar, menurut dia, adalah petahana Basuki T Purnama alias Ahok terus-terusan mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memprovokasi masyarakat.

Dia mencontohkan pernyataan Ahok soal surah Almaidah ayat 51, lalu soal password wifi Balai Kota DKI dan lainnya. "Masalahnya, ada pejabat publik, kepala daerah, calon gubernur memunculkan terus pernyataan-pernyataan enggak perlu. Giliran ada yang kebakaran kita semua yang disalahkan, padahal sumber kebakarannya siapa?" beber dia sambil sesekali menunjuk Ahok.

Menanggapi hal tersebut, Ahok mengatakan bahwa dirinya sudah biasa menjadi target kampanye SARA. Berdasarkan pengalamannya, strategi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak punya materi kampanye berkualitas.

"Saya sudah biasa menghadapi orang seperti itu (menggunakan SARA). Kalau programnya tidak jelas maka mainin agama. Pak Anies mungkin enggak, tapi oknum tim suksesnya mungkin lakukan," ujar Ahok. (dil/jpnn)

JAKARTA - Sikap pemerintah yang tidak memberhentikan sementara gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disikapi umat Islam menggelar Aksi 313. 

Mabes Polri pun sudah mendengar kabar soal rencana Aksi 313 tersebut. Aksi yang digagas Forum Umat Islam (FUI) ini akan digelar pada Jumat (27/3).

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya tentu akan mengawal apa pun aksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Namun, ia meminta koordinator lapangan menyurati Polri untuk kegiatan tersebut.

"Beredarnya brosur atau ajakan untuk Aksi 313 yang akan datang, sampai saat ini Polri belum menerima pemberitahuan tentang kegiatan tersebut," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/3).

Dia mengharapkan, setiap aksi masyarakat harus mendapat izin dari Polri agar memudahkan jalannya demonstrasi itu.

Sebab, imbas dari sebuah aksi massa, pasti ada masyarakat lainnya yang berpotensi terganggu kenyamanannya saat berada di jalan raya.

"Kami akan kelola supaya pelaksanaanya berjalan dengan baik lancar dan tentu masyarakat lainnya yang ada di sekitar kegiatan tersebut juga merasakan kelancaran dan keamanan mereka," pungkas dia. (Mg4/jpnn)

PALU - Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Said alias Pasha Ungu sepertinya belum rela meninggalkan profesi artis yang telah membesarkan namanya. Padahal, saat ini Pasha sudah menjadi pejabat publik. 

Buah dari konsernya di Singapura membuat DPRD Palu meradang dan meminta Pasha untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil wali kota Palu, Sulteng.

Desakan datang dari Ketua DPRD Palu Muhammad Iqbal Andi Magga, dengan alasan agar Pasha lebih fokus menyanyi.

Menurut Iqbal, kalau jabatan wawali telah membelenggunya menjadi seorang musisi maka, Pasha dipersilakan untuk mundur.

Dia mengatakan, banyak artis yang telah menduduki jabatan politik meninggalkan profesi senimannya, karena mereka paham aturan.

“Ini aneh wawali kita kok tidak paham. Jangan-jangan nggak baca persyaratan dulu waktu pencalonan dan persiapan pelantikan,” kata Iqbal, seperti diberitakan Radar Sulteng (Jawa Pos Group).

DPRD, kata Iqbal, akan menyikapi persoalan ini sampai ke Kementerian Dalam Negeri, sebab ini pelanggaran undang-undang yang sangat nyata.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jelas Iqbal, disebutkan tugas wawali selain tugas pokok adalah tugas yang diberikan wali kota secara tertulis.

Tugas tertulis yang diberikan wali kota kepada wawali, kata Iqbal adalah mengenai penanganan reklamasi, tambang dan penertiban sumber-sumber ekonomi.
Jangan-jangan tuding Iqbal, wawali mengklaim kerja wali kota sebagai kerjanya. Padahal, dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah jelas pemisahan tugas keduanya.

"Jadi dia harus profesional sebagai kepala daerah, jangan numpang di programnya wali kota,” kata Iqbal.

Dikatakan Iqbal, soal penanganan kemiskinan saja yang menjadi tupoksi utama wawali Palu tidak pernah diurus.

“Saya dapat keluhan dari tim Pokja penanggulangan kemiskinan kalau dia tidak pernah hadir. Bahkan Wawali tidak hadir waktu diundang Wakil Presiden untuk membahas tupoksi utamanya mengenai masalah kemiskinan,” ungkap Iqbal.

Masih menurut Iqbal, Pasha ke Singapura untuk konser, tidak ada izin dari gubernur.

Kalau ada izin, kata Iqbal, ia pasti dapat tembusan baik di konser Malaysia maupun Singapura.

“Lihat di Youtube itu konsernya tidak ada urusan sama Palu Nomoni,” kata Iqbal.

Kegiatan wawali Palu menyanyi di luar negeri, Malaysia dan Singapura, menurutnya itu bagian bisnis industri musik Band Ungu.
“Jadi jangan mengalihkan isu seolah-olah itu hobi. Hobi itu kalau sudah berbau uang namanya industri,” ucapnya lagi.

Padahal, kata Iqbal Pasha, Wawali sendiri sudah bersumpah di tengah masyarakat Palu dalam berbagai pertemuan tidak akan lagi menyanyi untuk fokus bangun Kota Palu.

“Mana bukti sumpah itu. Selama jadi Wawali dia sudah menyanyi sebagai industriawan hiburan di dalam dan luar negeri,” kata Iqbal.

Dia mengeluarkan kritiknya sebagai ketua dewan ini dalam rangka tugas mengawasi kinerja eksekutif dan tidak ada urusan dengan kepentingan pribadi.

Wartawan Radar Sulteng sejak Jumat mencoba meminta tanggapan Wawali Palu, Sigit Purnomo Said melalui pesan singkat SMS di nomor HP 0822900xxxxx, namun belum mendapat respons. (zai)

JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin enggan mengomentari vonis enam tahun penjara plus pencabutan hak politik terhadap Bupati Banyuasin non-aktif, Yan Anton Ferdian. Dia hanya meminta semua orang untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga.
“Ya, sudah diputus enam tahun. Semoga ini menjadi pelajaran,” kata Alex sembari menghela nafas panjang. Alex juga mendoakan agar semua berjalan lancar dan tetap baik. Apalagi, Yan yang juga kader Partai Golkar sendiri sudah menerima putusan majelis hakim. Pendek kata, tidak akan melakukan banding. “Kan, dia (Yan Anton, red) sudah menerima putusan itu. Semoga lancar,” tukasnya.
Terkait pengajuan surat kepada Kementerian Dalam Negeri, Alex mengakui, setelah adanya penetapan status hukum, pihaknya akan mengajukan surat pemberhetian Yan Anton secara definitif. Kemudian Supriono, wakil bupati yang kini menjabat (Plt) bupati diangkat menjadi pejabat definitif. “Secepatnya kita usulkan (ajukan). Yang penting, saya berharap pembangunan dan roda pemerintahan di Banyuasin tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Alex.
Diberitakan sebelumnya, majelis hakim PN Tipikor Palembang memvonis bupati nonaktif Yan Anton dengan pidana enam tahun penjara. Sekaligus pencabutan hak politik selama tiga tahun. Ditambah denda Rp200 juta.
Yan dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Banyuasin dan proyek-proyek lainnya. Dia melanggar pasal sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Yakni pasal 12 huruf (a) jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 12 huruf (b) ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan terdakwa yang lain, mendapat vonis lebih rendah. Mereka Umar Usman (Kadisdik Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Disdik Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), dan Kirman (Direktur CV Aji Sai). Keempatnya divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Kabag Hukum dan Undang-undang Kabupaten Banyuasin, Dapot Siregar, menegaskan, pemkab sifatnya hanya menunggu dalam penetapan Ir Suman Asra Supriono MM sebagai definitif pelaksana tugas (Plt) bupati Banyuasin. “Keputusan untuk definitif (Plt) bupati ada di tangan Gubernur Sumsel selaku perwakilan pemerintah pusat. Itu juga sudah diatur dalam UU,” jelasnya.
Menurut Dapot, usulan Gubernur dapat dilakukan jika ada keputusan tetap dari pengadilan (inkracht). “Begitu inkracht, bisa diusulkan oleh Gubernur. Tapi sekarang masih vonis saja, belum ada banding dan lain sebagainya. Kita tunggu selama tujuh hari ke depan apakah diterima atau tidak,” tuturnya.
Begitu juga dengan tiga PNS, Umar Usman mantan kepala Dinas Pendidikan Banyuasin, Rustami mantan kasubag rumah tangga, dan terakhir Sutaryo mantan kasi program pembangunan Diknas Banyuasin. “Kita juga tunggu inkracht dari pengadilan, dan harus menunggu tujuh hari ke depan,” ucapnya. “Kalaupun sudah ada keputusan tetap alias inkracht, jelas ada sanksi tegas. Sesuai ASN.”
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Banyuasin Subhan Suriansyah mengatakan kalau putusan sudah inkracht, maka pihaknya dapat memberikan tindakan tegas terhadap ketiga PNS tersebut. “Tapi harus melalui rekomendasi BKD dulu, baru akan kita proses,” ungkapnya.
Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara ini masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Apakah banding atau sudah merasa cukup. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pimpinan lembaga antirasuah itu sudah mengetahui soal putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa. “Kami apresiasi majelis hakim yang telah menjatuhkan pidana. Saat ini putusan sedang dipertimbangkan,” ujarnya kemarin (24/3) di Gedung KPK, Jakarta.
KPK katanya masih memiliki waktu yang cukup untuk mengambil sikap atas putusan hakim. “Kami punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan putusan,” tutupnya.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima salinan putusan tingkat pertama terhadap perkara Yan Anton. Ia meminta semua pihak bersabar hingga ada putusan yang berkekuatan hukun tetap (inkracht). “Kami belum menerima salinan keputusannya. Kita tunggu dulu secara resminya,” ungkap Tjahjo.
Namun ia meyakinkan akan mengambil keputusan yang tegas terhadap Yan Anton yang diputus bersalah secara sah dan meyakinkan. Sanksi pemberhentian tetap sudah menunggu bupati muda tersebut. Namun Tjahjo menunggu proses inkracht-nya putusan pengadilan itu. “Kita tunggi semuanya inkracht,” ungkapnya. (ran/yun/qda/ce1)

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya segera memproses pemberhentian terhadap Bupati Banyuasin non-aktif, Yan Anton Ferdian. Itupun jika kedua belah pihak dalam hal ini, Yan maupun JPU KPK tidak melakukan banding atas kasus dugaan suap proyek di Banyuasin ini. “Tunggu semua inkracht dulu,” ujar Tjahjo melalui sms yang diterima koran ini.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji menambahkan, jika putusan hukum sudah tetap (inkracht) maka harus dilakukan pemberhentian. “Yan nyatakan tidak banding, kita tunggu JPU KPK. Kalau keduanya tidak banding, artinya putusan inkracht tingkat pertama. Sudah bisa ajukan proses pemberhentian secara tetap,” bebernya.
Proses pemberhentian sendiri, tambah dia, tergantung usulan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. “Apa usul gubernur ya kita tunggu,” tukasnya.
Terpisah, pengamat politik Universitas Sriwijaya, Dr Djoko Siswanto menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Yan Anton terlalu ringan. “Sebetulnya, jika orang itu betul-betul mengakui kesalahannya dihukum kurungan penjara satu dua hari saja sudah gelisahnya setengah mati. Yang terjadi selama ini khususnya terhadap koruptor ketika dinyatakan bersalah dan dihukum kurungan perjara justru tenang-tenang saja,” imbuhnya.
Yang benar, jika koruptor itu terbukti bersalah hukuman yang pantas diberikan selain hukuman penjara ditambah pula pemiskinan. Di samping, kewajiban mengembalikan seluruh uang yang terbukti dia selewengkan plus dendanya.
“Kalau soal pencabutan hak politik itu dikembalikan lagi ke masyarakat apakah masih mau memilih mantan terpidana korupsi menjadi pemimpin atau tidak. Pasalnya setelah menjalani hukuman mereka itu juga punya hak untuk dipilih dan memilih,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Bupati Banyuasin selaku (Plt) Bupati Banyuasin Ir Suman Asra Supriono MM tidak bersedia mengomentari hukuman enam tahun penjara yang diterima pasangannya itu. “Maaf saya tidak bisa jawab pertanyaan itu,” ujarnya ketika ditemui usai Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin di Graha Sedulang Setudung, kemarin. “Lebih baik tanya hal yang lain saja,” kilahnya. (qda/kms/rip/ce1)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengevaluasi proyek strategis nasional dan program prioritas di Sumsel. Ada 11 proyek strategis nasional yang dibahas Jokowi bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin kemarin (21/3) dalam rapat terbatas di kantor Presiden.

Diantaranya proyek infrastruktrut jalan tol, LRT, Asian Games, rel kereta api hingga pelabuhan internasional. Dari 11 proyek tersebut ada dua yang masih bermasalah. Yakni proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan pelabuhan Tanjung Carat. "Ada 11 proyek strategis nasional di Sumsel. Yang 9 aman, yang 2 ada masalah, makanya dimintakan bantuan," ungkapnya usai rapat.

Alex menjelaskan untu KEK Tanjung Api-Api kedepan akan mengintegrasikan pelabuhan Tanjung Carat. Yang mana sebelumnya Tanjung Carat tidak termasuk dalam KEK. "Ada 1 pasal dalam perpres yang harus dirubah. Yaitu KEK Tanjung-Api-Api plus Tanjung Carat," jelasnya.

KEK Tanjung Api-Api sendiri keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2014. Dimana dalam aturan itu memberi tenggat waktu pengoperasian pada pertengahan tahun 2017. Namun hingga Maret 2017, sejumlah masalah seperti pembebasan lahan pun belum rampung 100 persen.

Namun Alex tidak meyebutkan berapa banyak sisa lahan yang harus dibebaskan lagi. Permasalahan yang masih mengganjal proses penyelesaian proyek tersebut. "Untuk pembebasan lahan sudah sebagian. Karena kita tidak punya uang. Makanya kita gandeng swasta," tambah Alex.

Sementara Jokowi imeminta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur di bidang transportasi guna memperlancar konektivitas antarwilayah di Sumsel serta mendukung kelancaraan pelaksanaan Asian Games tahun 2018 mendatang. "Mulai dari jalan tol, jalur kereta api, maupun LRT (Light Rail Transit)," ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden berharap pembangunan infrastruktur transportasi utamanya di kota-kota besar dapat mendorong pergerakan ekonomi yang lebih efisien sehingga daya saing daerah tersebut menjadi lebih baik. "Ini dibutuhkan untuk menopang pergerakan ekonomi di Sumatera Selatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan pengembangan di Tanjung Carat. Dirinya meyakini pembangunan KEK tersebut akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumsel yang pada tahun 2016 bisa tumbuh sedikit di atas rata-rata nasional sekira 5,03 persen.

"Kawasan ekonomi khusus ini juga bisa dikembangkan untuk menampung minat investasi sektor industri pengolahan, mulai dari 'petro chemical' sampai dengan 'crude refinery', maupun pengembangan investasi di industri otomotif, elektronik, industri manufaktur, dan yang lain-lainnya," ujarnya.

Walaupun demikian, penguatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan nilai tukar petani juga tak lepas dari perhatian pemerintah. Bahkan berdasarkan data yang diterima, nilai tukar petani selalu berada di bawah indeks 100 dan berkecenderungan menurun.

Akibatnya kenaikan harga produk pertanian yang diterima petani lebih rendah dibandingkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi petani. "Ini artinya, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Selatan," tutupnya.(ran)

PALANGKARAYA - Wacana Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disambut positif Gubernur Sugianto Sabran.

Bahkan Sugianto mengungkapkan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan lahan sekitar 500.000 hektare untuk lokasi perpindahan ibu kota.

Sayangnya, rencana perpindahan itu mendapat hambatan. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahruddin menilai, penyiapan lahan tersebut akan terhambat Perda No 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya terkait kawasan hutan yang masih sekitar 82 persen dan 19 persen sisanya merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

“Berapa yang bisa disiapkan jika masih memakai Perda yang ada? Harapan kita ada revisi untuk jumlah kawasan hutan,” ucap Fahruddin seperti diberitakan Kalteng Pos (Jawa Pos Group).

Politikus Nasdem ini mengharapkan, rencana pemindahan ibu kota itu harus benar-benar dipertimbangkan pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sebab, lanjut dia, yang menentukan kawasan itu masuk hutan produksi tetap atau bukan merupakan kewenangan pusat.

“Permasalahan ini juga yang menghambat pembangunan kita dan itu masih menjadi kendala sampai saat ini,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini.

Dijelasakannya, gubernur sudah mendesak agar Perda tersebut direvisi kembali. Sebab, Perda No 5 tahun 2015 belum sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan DPRD Kalteng saat ini.
“Walau prosesnya lama, kita tetap berusaha dan mudah-mudahan masih ada peluang untuk itu,” ungkapnya. (uni/abe)

PALEMBANG – Setelah sempat bertugas hingga tiga bulan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dalam rangka pengamanan Pilkada, 300 personel yang ikut dalam bantuan kendali operasi (BKO), kembali ke Polda Sumsel, Senin (20/3) pukul 22.00 WIB.

Tiga SSK atau yang terdiri dari sekitar 300 personel anggota Sat Brimob Polda Sumsel, tiba di Palembang menggunakan pesawat udara yang mendarat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Ratusan personel tersebut dipimpin oleh AKBP Bachtiar Effendi, Kaden B Brimob Polda Sumsel, langsung disambut dengan upacara penyambutan pasukan yang digelar di halaman Polda Sumsel dan dipimpin oleh Wakapolda Sumsel, Brigjen Pol Asep Suhendar, Selasa (21/3).

Menurut Asep Suhendar, Provinsi NAD merupakan daerah yang paling banyak melaksanakan Pilkada tahun ini, yakni satu pemilihan gubernur, 20 pemilihan bupati dan wali kota.

"Alhamdulillah semua berlangsung aman dan itu juga berkat bantuan keamanan dari personel Brimob Polda Sumsel dimana, sebanyak 300 personel Satbrimob dibantukan untuk membantu atau mem-back up pengamanan Pilkada Aceh 2017," ungkapnya.

Pasukan Brimob Polda Sumsel dalam masa tugasnya, diperbantukan di Polda NAD. Yakni di Polres Aceh Tameang, Aceh Timur dan Langsa.

"Saat ini, tanggal 21 Maret 2017, personel Sat Brimob yang melaksanakan pengamanan telah kembali dalam keadaan selamat dan sukses dalam bertugas," pungkasnya. (wly)

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus penistaan agama terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digelar Selasa (21/3) di auditorium Kementerian Pertanian, geger. 

Seorang ibu paruh baya yang berada di dalam ruangan, tiba-tiba berteriak dan membuat hadirin terkejut. Tak ayal, seluruh hadirin dalam ruang sidang, memusatkan pandangannya kepada sang ibu.

"Saya diutus Allah ke sini. Negara ini sudah makin enggak benar," teriak dia memecah suasana ruang sidang di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).

Mendengar itu, polisi dan wartawan pun langsung mengerubungi ibu tersebut. Polisi langsung menggiring ibu itu ke luar dari ruang sidang. "Saya ini datang diutus Allah untuk membela kebenaran," tambah ibu itu kembali.

Usai ibu tersebut dibawa ke luar, sidang pun kembali kondusif. Majelis hakim pun melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan ahli bahasa Indonesia Rahayu Surtiati yang juga merupakan Guru Besar Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. (mg4/jpnn)

Halaman 1 dari 39

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca