MUARA ENIM - Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar meminta para guru di Muara Enim untuk bersabar terkait belum dibayarnya uang sertifikasi guru untuk triwulan ke-empat tahun 2016. Muzakir mengatakan, Pihak Pemkab menyadari uang sertifikasi ini merupakan hak guru yang harus dibayar.

”Itu hak mereka (guru) tetap harus dibayar. Namun karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan terpaksa belum bisa kita bayarkan,” kata Muzakir, Jumat, (17/2).

Menurut Muzakir, hal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh daerah. Penyebabnya sama, belum ada transfer dari pemerintah pusat. ”Kita sudah meingatkan dan menagih dana yang memang hak Pemkab Muara Enim. Kemarin saya baru terima surat dari Dirjen Keuangan. Mereka menyatakan Dana Pemkab Muara Enim memang ada, nilainya Rp220 miliar. Namun dana tersebut belum bisa ditransfer," ujar Muzakir.

Meskipun belum menerima uang sertifikasi, Muzakir berharap guru-guru tetap bekerja dengan penuh semangat. ”Kita tetap akan upayakan agar segera dibayar, Kami minta mereka bersabar dan tetap melaksanakan tugasnya dengan maksimal,”harapnya.Sementara seorang guru yang mengajar di salah satu SMPN di Muara Enim mengaku sangat berharap agar uang sertifikasi segera dibayarkan.

"Semoga segera dibayarkan. Soalnya gaji sudah habis untuk bayar utang. SK dijaminkan ke bank. Jadi uang sertifikasi itu sangat kami harapkan,”ujar guru yang tak mau disebut namanya itu.Namun dia juga mengerti jika hal ini bukan kesalahan Pemkab Muara Enim. ”Mau
diapakan lagi, kalu duit dari pusat belum turun, minta-mintalah jangan terlalu lama,” ujarnya dengan nada pasrah.

Meski demikian, dia tetap menjalankan tugas seperti biasa. ” Kami tetap mengajar seperti biasa. Kalau tidak mengajar kasihan anak didik," tukasnya.(roz)

PALEMBANG - Permasalahan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di sekolah Swasta kini tidak ada lagi polemik. Itu karena Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat edaran yang memutuskan tidak ada penarikan guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Itu disampaikan langsung oleh Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi.
Dia menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementrian PAN-RB mengenai guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Pemerintah memiliki kuota untuk CPNS guru baru, sehingga bisa ditambahkan untuk mengisi kebutuhan di sekolah swasta. Menurut dia, di sejumlah daerah sekolah swasta kekurangan guru. Sehingga pemerintah daerah harus menempatkan guru PNS di sekolah swasta.
’’Contohnya di Papua, sekitar 90 persen guru di sekolah swasta itu guru PNS,’’ jelasnya di kantor Kemendikbud kemarin. Dia tidak memungkiri ada pemda yang sudah menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta. Kementerian PAN-RB akan memberikan arahan terkait kebijakan kepegawaian itu.
Dikatakan, sekolah swasta itu pada dasarnya memiliki hubungan saling membutuhkan dengan pemerintah. Di satu sisi sekolah swasta membantu membuka akses pendidikan yang tidak terjangkau pemerintah. Sehingga pemerintah perlu membantu menyediakan guru PNS di sekolah swasta.
’’Khususnya untuk guru-guru PNS di SMK,’’ jelas Didik. Sebab saat ini komposisi SMK swasta jauh lebih besar dibandingkan dengan SMK negeri. ’’Sekolah swasta itu ikut mencerdaskan bangsa. Pemerintah tidak boleh melupakan jasa itu,’’ tandasnya.
Sejatinya, urusan penugasan guru PNS di sekolah swasta sampai saat ini masih belum klir. Sebab, patokan penugasan PNS sampai sekarang mengaju pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam UU ASN ini dinyatakan bahwa PNS bertugas di institusi milik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan begitu, guru PNS juga harusnya bertugas di sekolah negeri.
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menuturkan, penugasan guru PNS di sekolah swasta terkait dengan pembahasan pelayanan publik dan penataan SDM aparatur. Dia berharap di dalam sebelas rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan UU ASN, ada aturan tegas tentang tugas guru PNS. ’’Kalau memang guru PNS dibutuhkan di sekolah swasta, harus diatur di dalam RPP,’’ timpalnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (disdik) sumatera Selatan (sumsel) Drs Widodo MPd mengatakan, pihaknya tetap akan mengikuti aturan yang ada apapun itu keputusan pemerintah. "Wacana kebijakan pusat kemarin dilakukan pendataan untuk menutupi kekuarangan guru di sekolah negeri termasuk guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta," terangnya
Ia mengatakan, untuk guru PNS DPK di Sumsel yang di SMA sebanyak 239 guru, sedangkan guru PNS DPK di SMK sebanyak 78 guru. "Kita tidak akan menarik jika aturanya mamang seperti itu, solusinya yang di swasta tetap di swasta yang negeri tetap di negeri," tandasnya. (nni/nan)

PALEMBANG – Pascaperalihan SMA/SMK ke provinsi, Pemerintah Provinsi Sumsel belum bisa membayar gaji guru honor daerah (honda) jenjang SMA/SMK. Itu karena terganjal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 mengenai larangan pengangkatan pegawai honorer daerah di atas 2005. Padahal banyak guru honda yang diangkat oleh bupati, wali kota maupun kepala dinas pendidikan di 17 kabupaten/kota.
"Pascaperalihan kepengurusan SMA/SMK, baik kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel maupun Gubernur Sumsel tidak bisa mengeluarkan surat keterangan (SK) pengangkatan dan pembayaran gaji melalui APDB Sumsel," ujar Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel, Drs Widodo MPd.
Ia menegaskan, aturan sudah jelas tertuang dalam PP No 48 Tahun 2005, jadi tidak bisa sembarangan untuk mengeluarkan SK pengangkatan dan pembayaran gaji . Harus jelas dulu landasan untuk pembayaran gaji guru honor daerah tersebut. “Dananya ada, bahkan kami sudah menyiapkan sekitar Rp15 miliar. Tinggal menunggu ada tidak revisi dari PP No 48 Tahun 2005 tersebut, atau ada kebijakan baru pascaperalihan ini dari pusat,” tegasnya.
Lebih lanjut Widodo menambahkan, jika memang gaji guru honor tersebut mau dibayarkan, maka harus menunggu adanya perubahan peraturan. Kalau tidak, mereka harus meminta SK dari kepala sekolah tempat guru tersebut mengajar agar dapat dibayarkan melalui dana sekolah.
"Jalan satu-satu tercepat agar guru honor daerah mendapat gaji meminta SK dari sekolah tempat mengajar. Jadi, gaji dapat ditarik dari dana BOS, dana PSG maupun langsung dari komite sekolah,” ungkapnya.
Sementara Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumsel, Ahmad Zulinto SPd MM, meminta agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Sebab, tidak mungkin membiarkan guru honor daerah bekerja tanpa dibayar. "Di Sumsel saat ini sedang kekurangan guru yang setiap tahun ada yang pensiun namun tidak ada pengangkatan karena moratorium," ucapnya.
Diketahui, jenjang sekolah dasar (SD) kekurangan 9.000-an guru se-Sumsel. Zulinto mengungkap, hal ini harus diselamatkan karena pada 2020 nanti akan terjadi kekurangan guru yang luar biasa. Pasalnya, guru yang dianggkat pada 1973 akan pensiun semua. "Keberadaan guru honor sangat penting dalam membantu mengatasi persoalan kekurangan guru dan opersiaonal sekolah sehingga saya berharap persoalan gaji guru honor ini bisa segera dipecahkan," tandasnya. (nni/nan/ce4)

 

PALEMBANG – Para guru dan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tenaga Honorer K2 dari sejumlah daerah di Sumsel mendatangi gedung DPRD Sumsel. Kedatangan mereka didampingi pengurus PGRI Sumsel. Di DPRD Sumsel, para pendidik itu diterima Wakil Ketua DPRD Sumsel HM Yansuri didampingi wakil rakyat dari Komisi V DPRD Sumsel.
Hadir, Ketua Komisi V H Fahlevi Maizano SH MH, Kepala BKD Sumsel Drs H Muzakir. Selain PGRI Sumsel, juga ada PGRI kota, Dewan Kehormatan Guru. “Banyak persoalan guru saat ini kami minta penjelasan,” ucap Fahlevi Maizano, di ruang Badan Anggaran, Senin (13/2).
Ketua PGRI Sumsel Ahmad Zulinto SPd MM menyebut sedikitnya, 7 pengurus PGRI yang datang seperti Banyuasin, Muratara, Lahat, Pagaralam, dan lainnya. Disebutnya, PGRI menjadi mitra bagi pemerintah. Dikatakan Zulinto, mereka mendukung program pemerintah. Tapi juga sekaligus mengkritisi jika ada hal yang perlu untuk kemajuan pendidikan.
Persoalan pertama, kata dia, tidak hanya soal pelimpahan SMA/SMK kepada Dinas Pendidikan Sumsel. Tapi juga persoalan di Sumsel saat ini kekurangan guru luar biasa. Seperti guru SD di Sumsel, yang masih kurang 9.000 orang guru SD.
Dikatakan dia di Palembang saja masih kurang 1.200 guru SD. Guru SD yang diangkat 1973 sudah banyak pensiun. Pemerintah tak hanya bisa moratorium penerimaan guru. Sebab, penerimaan ini seharusnya sudah dilakukan. Ini menjadi bukti dan bukan wacana. Persoalan guru menumpuk di kota disebutnya tidak benar karena kurang itu ditutup oleh guru honor.
Guru honor itu ada diangkat bupati/wali kota dibayar APBD, ada juga insentif sekolah. Dia mencontohkan di Kabupaten Muratara 65 persen guru masih honor. Mereka dibayar antara Rp800.000 sampai 1 juta. Termasuk di Banyuasin ada guru merangkap juga kepala sekolah. Jadi memang kurang. Tahun 2020, sebutnya akan jadi masalah jika tidak segera angkat. Di Sumsel masih sekitar 7.000 orang lagi dengan tugas SD sampai SMA.
Selain itu, adanya pelimpahan yang menjadi kekhawatiran guru honor akan diberhentikan. Mereka berharap DPRD Sumsel dapat menyuarakan pengangkatan kembali guru honor K2. Supaya nasib guru bisa menjadi terang benderang. Juga masalah mutasi guru diharapkan ada koordinasi dengan daerah.
Jangan sampai ada mutasi di luar kabupaten/kota (daerah). “Ini menjadi harapan para guru di daerah,” katanya. Termasuk jabatan kepsek. Diharapkan sejak pemindahan tidak ada pemberhentian sebelum habis masa jabatan. Juga terkait kesejahteraan guru PNS berharap pembayaran gaji guru tepat waktu. Juga guru DPK yang diperbantukan di swasta sesuai penyampaian Menteri Pendidikan tidak ditarik. Ini kata dia, sudah disetujui Menpan.
Sukman, dari Banyuasin menyampaikan pengangkatan kepsek minimal 3/c. Namun kendala di Banyuasin, susah cari guru pangkat itu di 11 kecamatan. Karena banyak banyak Plt kepsek. Sebanyak 56 Plt kepsek masih di Banyuaisn. Ini menjadi persoalan karena tidak bisa teken ijazah dan terbatas masalah pengelolaan keuangan.
Kadisdik Sumsel Widodo menegaskan, guru K2 tidak akan diberhentikan. “Saya ingin mendampingi guru mendapat haknya,” katanya. Hanya soal soal pembayaran bagi guru honor daerah disebutnya, pihaknya belum dapat rujukan. Ini masih jadi beban dirinya ke depan. “Yang ada pendataan. Karena pengalihan untuk PNS yg ada,” ucapnya.
Widodo juga menyebut guru honor SD bupati dan wako pada Maret 2016 masih berjumlah 365. Tapi September menjadi 705. Bahkan meningkat jadi 1.000 lebih. Ini perlu klarifikasi. Termasuk soal mutasi menurutnya tidak ada keinginan dilakukan.
“Tapi bagi yang ingin berkembang, disebutnya dari kota bisa mutasi ke daerah,” katanya. Guru terbaik di Kota bisa pindah ke daerah. Ini akan bisa terlihat prestasinya. Sedangkan untuk penghentian kepsek SMA/SMK disebut Widodo tidak akan dilakukan. Kecuali dalam hal kepsek masuk masa pensiun dan terjerat masalah hukum.
Kepala BKD Sumsel, Muzakir, guru DPK semestinya bekerja dengan surat dari yang berwenang, yakni pembina kepegawaian. Pertanyaan adakah SK itu. Selain itu, untuk guru honor SMA/SMK sesuai PP 48 tidak boleh angkat honor. Hal ini, sebutnya, menjadi persoalan. “Ini perlu kajian dasar hukumnya seperti apa apa,” katanya.
Ketua Komisi V Fahlevi Maizano menegaskan, tak mungkin guru honor bekerja tak dibayar. “Perlu duduk bersama,” katanya. Ditambahkan HM Yansuri, pemberhentian guru dan kepsek semestinya harus ada koordinasi. “Kita tidak ingin guru atau kepsek jadi korban politik. Harus ada cari solusi dari persoalan yang ada,” tegasnya. (bis/nan/ce2)

MUSI RAWAS - Bupati Musi Rawas (Mura) H Hendra Gunawan menginstruksikan kepada seluruh tenaga pengajar agar menjadi suri tauladan bagi para pelajar. Menurutnya, pelaku dunia pendidikan harus menghilangkan kebiasaan buruk seperti merokok di hadapan murid.

"‎Bagaimana mungkin kita menghadirkan generasi hebat kalau kita tidak memberikan contoh baik terhadap para murid. Guru-guru jangan memberikan contoh buruk dengan merokok di sekolah, jelas itu nanti dilihat murid dan membentuk karakter negatif," kata Hendra, Minggu (12/2).

Menurutnya, kemajuan kualitas dan mutu sumber daya manusia (SDM) di wilayah Kabupaten Mura yang saat ini masih dalam kategori tertinggal, sangat berpengaruh dari hasil pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Guru diminta tetap memaksimalkan fungsi mereka sebagai tenaga pengajar yang sudah diberdayakan untuk mengajari ‎anak didik mereka secara maksimal. Dengan tidak merokok di hadapan murid, itu merupakan salah satu bentuk pengajaran yang bakal menjadi contoh pelajar.

"Kalau gurunya merokok nanti dicontoh oleh murid, mau merokok silakan di luar sekolah jangan dilihat murid. Dengan tidak merokok setidaknya itu bisa menghidari hal-hal yang tidak diinginkan seperti pengaruh peredaran narkoba," ujarnya. (cj13)

MUARA BELITI - Satuan reskrim Polres Mura dipimpin Kanit Pidum, Ipda Bertu Haridyka STK berhasil meringkus dua bandit begal yakni Angga Hajri (22), warga Dusun 1, Desa Madang, Kecamatan Sumber Harta dan Yudha Tobagus (24), guru honorer SD yang satu desa dengan tersangka Angga.

Penangkapan terhadap dua tersangka, Kamis (9/2) sekitar pukul 02.00 WIB di rumah masing-masing. Pertama diringkus tersangka Angga di rumahnya yang berada di Dusun 1. Saat akan ditangkap, tersangka Angga sempat berusaha kabur. Namun, petugas sudah mengepung seluruh penjuru rumahnya.

Selanjutnya Polisi meringkus tersangka Yudha, yang mana rumahnya hanya berjarak 50 meter dari rumah tersangka Angga. Saat dilakukan penangkapan, tersangka Yudha langsung menyerahkan diri tanpa melakukan perlawanan.

Kapolres Mura, AKBP Hari Brata melalui Kasatreskrim AKP Satria Dwi Darma menjelaskan, aksi begal yang dilakukan tersangka pada Rabu (27/1) sekitar pukul 19.30 WIB di dekat jembatan, Kelurahan Talang Ubi, Kecamatan Megang Saksi, Kabupaten Mura. Korbannya Fauzan yang melaporkan kejadian berdasar LP/B-08/I/2016/SS/ResMura/Sek.MGS.

"Saat kejadian, korban baru kembali dari main badminton," jelasnya. (wek)

PALEMBANG- Antusias 56 anak TK Cipta Talenta (The Real Active Learning School) saat mengunjungi “dapur“ Harian Pagi Sumatera Ekspres (sumeks) sangat luar biasa, Kamis (9/2). Kegiatan tersebut diberi nama Field Trip.

Sempat membuat ramai ruang redaksi Harian Sumatera Ekspres, dengan ceria dan suara anak-anak ini. “Bagaimana proses pembuatan koran (How to make a newspaper?,” tanya Zeus, salah satu anak kepada salah satu karyawan Sumatera Ekspres yang saat itu tengah menerima kunjungan rombongan ini.

Menurut salah satu guru pendamping, Miss Efri Diana, kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh hari ini  (9/2). “Kegiatan ini sesuai tema kita bulan ini yakni Hari Pers Nasional,” ujarnya di sela kunjungan.

Lanjutnya, alasan mengapa mereka mengunjungi media terbesar di Sumbagsel ini ingin memberikan jawaban kepada anak-anak dengan rasa penasarannya. “Anak-anak sering bertanya, miss gimana ya proses pembuatan koran?,” katanya. (nni)

 

TINDAKAN berlebihan dilakukan seorang guru olahraga di di SDN dr Soetomo I, Surabaya terhadap murid perempuan. Sang guru dikabarkan memukul kepala salah seorang murid kelas IV berinisial GPR.

Akibatnya, GPR, terluka. Maria Goretti Yeti Rusdiana, sang ibu, menuturkan, putrinya tersebut mengeluh pusing saat pulang sekolah.

Putrinya mengaku telah dipukul gurunya. Yeti pun mengamati kepala putrinya yang terluka.

Dia lalu memberikan obat merah. "Ada luka darah kering," katanya.

Sorenya, Yeti membawa anaknya ke klinik yang bisa menerima BPJS. Di klinik tersebut, dokter memberikan obat antinyeri.

GPR lalu bercerita tentang insiden saat dirinya berolahraga pada Selasa (7/2).

Para murid diminta melompat berulang-ulang. Lantaran capek, GPR berhenti.

Namun, gurunya yang bernama Singgih Priyo Hardianto memukul GPR dengan menggunakan gagang sapu. Saat beristirahat dan kembali masuk kelas, GPR mengeluh kepada wali kelasnya bahwa dia merasa pusing.

Curhatan GPR karena telah dipukul kepalanya itu membuat Yeti tidak terima.

Kemarin dia melapor kepada pihak sekolah bahwa putrinya telah dipukul hingga terluka.

"Saya totohan nyawa (bertaruh nyawa, Red) waktu melahirkan. Terus sekarang dia dipukuli," sesalnya.

Karena itu, Yeti datang ke sekolah dan meminta pihak sekolah tidak main fisik kepada anak didik.

"Namanya guru, digugu dan ditiru. Mendidik," tegasnya.

Perempuan single parent itu mengakui, anaknya memang cukup bandel.

Namun, dia tetap tidak terima jika anaknya dipukul dengan menggunakan gagang sapu.
Hal senada disampaikan rekan-rekan GPR. RJR, salah seorang temannya juga mengalami perlakuan serupa.

Namun, peristiwa itu terjadi pekan sebelumnya. RJR dipukul di bagian pinggul kanan saat jam olahraga.

Dia dan rekan-rekannya diminta lompat-lompat sebanyak 50 kali. "Terus karena capek, berhenti, lalu dipukul," ujarnya.

RJR mengaku dipukul dengan menggunakan pipa. RJR juga dijewer. Termasuk rekannya yang lain.

"Katanya saya ngelamun. Padahal, saya gak ngelamun," imbuh rekannya yang lain.

Pada kejadian yang menimpa GPR, kata RJR, saat dipukul Singgih, GPR mengucapkan kata kotor. Mendengar itu, Singgih pun kembali memukul GPR.

Sementara itu, Kepala SDN dr Soetomo I Rusjati Kusuma mengatakan, kasus itu sudah tuntas. Wali murid tidak menuntut secara hukum.

Wali murid juga sudah membuat surat kesepakatan yang ditandatangani berbagai pihak sebagai saksi.
Rusjati mengakui, tindakan Singgih yang memukul tersebut merupakan perbuatan keliru.

"Sebagai pendidik, mestinya tidak boleh memukul seperti itu," tuturnya. Saat ini sanksi yang diberikan masih berupa teguran.

Namun, jika Singgih kembali berulah, sanksinya bisa dikeluarkan dari sekolah.

Menurut dia, perbuatan Singgih dilakukan secara spontan. Saat itu, kata Rusjati, ada siswa laki-laki yang membawa gagang sapu.

Oleh Singgih, gagang sapu tersebut diambil. Kemudian, lantaran ada siswanya yang tidak kompak saat berolahraga, gagang sapu itu secara spontan digunakan untuk memukulnya.(puj/did/c7/dos/jpnn)

MUARADUA - Tingginya perbuatan melawan hukum seperti kriminal dan lainnya bukan semata disebabkan oleh faktor ekonomi, namun ada faktor lain yang luput dari perhatian yakni miskin ilmu. Itulah yang terjadi pada banyak generasi saat ini. Terbukti, dari banyak warga binaan (Narapidana) di Rutan Muaradua, ada beberapanapi tidak bisa baca tulis.

Selain itu, banyak lagi narapindana yang putus sekolah, sehingga melalui program pembinaan. Rutan Muaradua menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah melalui kejar paket A, B dan C. Uniknya kejar paket yang diselenggarakan mirip sekolah formal, ada murid, ada guru (tutor) yang memberikan materi sesuai dengan kurikulum, kepala sekolah, dan ada jam belajar.

Menurut Kepala Rutan Muaradua Jumadi SH MH, pendidikan di luar sekolah yang dilaksanakan di Rutan Muaradua didirikan atas kepedulian beberapa pihak, selain rutan juga Dinas Pendidikan. Pendidikan meliputi kejar paket A, B, dan Paket C untuk napi yang tidak mengenyam pendidikan atau putus sekolah.

“Kegiatan belajar mengajarnya dilaksanakan tiga kali seminggu pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu,” kata Jumadi.

Sementara itu, kepala sekolah yang juga mantan Kepala Dinas PU Kabupaten OKU Selatan Ir Sudirman MM menyatakan, napi yang ikut kejar paket atau penddikan di luar sekolah di Rutan Muaradua berjumlah 69 orang per Desember 2016. Yakni 40 napi paket A, 17 (paket B), dan 22 napi yang ikut paket C. (dwa)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menepati janji untuk memberikan dana bantuan kepada organisasi guru di daerah. Organisasai sasaran pemberian dana ini adalah kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), dan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS).
Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menuturkan anggaran yang disiapkan menyasar 2.669 unit kelompok kerja di seluruh Indonesia. Dengan total nilai anggaran mencapai Rp 100 miliar. ’’Satu unit kelompok kerja mendapatkan bantuan Rp 35 juta sampai Rp 40 juta,’’ katanya kemarin (5/2).
Pejabat yang akrab disapa Pranata itu menjelaskan pengucuran bantuan ini terkait program peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dasar dan menengah di daerah. Khususnya terkati dua agenda besar Kemendikbud. Yakni penyelenggaraan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) dan penguatan pendidikan karakter (PPK).
Pranata menjelaskan anggaran bantuan operasional yang disiapkan oleh Kemendikbud itu terbatas. Sehingga dia berharap program ini bisa diraplikasi atau dicontoh oleh pemerintah daerah. Dana bantuan dari daerah itu diharapkan dipecah menjadi dua. Yakni 70 persen sampai 80 persen untuk pembuatan soal USBN dan 20 persen sampai 30 persen untuk program PPK.
Untuk menindaklanjuti program pemberian dana bantuan itu, Pranata berharap kepala dinas kabupaten, kota, dan provinsi untuk melayangkan usulan nama KKG, MGMP, dan MKKS ke Kemendikbud. ’’Kita sudah menetapkan syarat kriteria yang berhak mendapatkan alokasi dana bantuan,’’ jelasnya.
Kriteria itu adalah organisasi wajib memiliki struktur kepengurusan yang disahkan oleh dinas pendidikan setempat. Kepengurusan meliputi ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian memiliki catatan aktif menjalankan kegiatan dalam kurun satu tahun terakhir. Dibuktikan dengan laporan kegiatan berkala dan bukti fisik kegiatan. Kriteria terakhir harus memiliki NPWP dan nomor rekening di bank pemerintah atas nama organisasi, bukan perorangan.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Lisyarti mengatakan di Jakarta belum ada kabar pencairan dana bantuan untuk KKG, MGMP, maupun MKKS. ’’Khususnya untu MGMP PPKn saya belum mendengar ada pencairan,’’ kata guru PPKn di SMAN 13 Jakarta itu. Dia berharap pemberian dana bantuan itu harus dapat memberdayakan MGMP atau sejenisnya. Retno juga meminta ada kontrol terhadap penggunaan dana bantuan itu, supaya tidak menguap percuma.
Retno menjelaskan kondisi MGMP atau sejenisnya cukup beragam. Ada yang bagus, tetapi ada yang tidak. Umumnya MGMP didominasi oleh guru-guru PNS. ’’Guru yang dilibatkan kegiatan MGMP itu-itu saja. Guru swasta sering tersisih,’’ tuturnya.
Retno menceritakan pada 2016 Kemendikbud juga memberikan dana bantuan kepada MGMP. Pengalaman tahun lalu anggaran terserap cukup baik. Sebab tahun lalu Kemendikbud fokus pada kegiatan membahas modul guru pembelajar. (wan/nan)

Halaman 1 dari 17

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca