JAKARTA- Penyidikan dugaan korupsi quay container crane (QCC) Pelindo II, tak kunjung tuntas. Sudah lebih setahun, kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu belum menunjukkan titik terang.

Sang tersangka, mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, juga tak kunjung dijebloskan ke tahanan. Dia terakhir diperiksa penyidik 5 Februari 2016 lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama menangani kasus ini. Bahkan, Febri melanjutkan, KPK masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Tiongkok.

“Untuk kasus Pelindo, kami masih terus komunikasi dan berkoordinasi," jelasnya, Sabtu (18/2).

KPK juga membutuhkan waktu dalam menghitung kerugian negara. Ini mengingat, jeratan yang disangkakan kepada Lino adalah pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Butuh waktu yang lebih lama dalam proses penyidikan ini. Apalagi (kasusnya) lintas negara juga," ujarnya.

Yang jelas, Febri menegaskan, penyidikan kasus ini tidak akan dihentikan. "Penyidikan dilakukan oleh tim yang ditugaskan untuk menyidik tersebut," katanya.(boy/jpnn)

JAKARTA- Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/2).

Emirsyah akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka suap pembelian pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce.

"Benar, diagendakan diperiksa hari ini untuk pertama kali sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (17/2).

Emirsyah disangka menerima suap dari Rolls-Royce lewat perantara beneficial owner Connaught International Pte. Ltd yang juga pendiri Muji Rekso Abadi (MRA) Group Soetikno Soedarjo.

Emirsyah diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset yang nilainya diduga lebih dari 4 juta dollar AS, atau setara dengan Rp 52 miliar dari perusahaan asal Inggris Rolls-Royce. (boy/jpnn)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan ipar dari Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo dalam persidangan terdakwa suap penghapusan pajak Country Director PT EK Prima Indonesia Ramapanicker, Rajamohanan Nair, jika memang diperlukan.

Sebelumnya, Arif yang menjabat Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu sudah pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan suap penghapusan pajak PT EK Prima Indonesia.

"Arif adalah salah satu saksi, jika dibutuhkan dalam proses persidangan tentu akan dihadirkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/2) malam di kantornya.

Dia mengatakan, KPK akan membuktikan apakah ada peran Arif dalam perkara ini. Termasuk dugaan soal hubungan bisnisnya dengan Rajamohanan, hingga perkenalan pejabat Ditjen Pajak. Hal itu diperlukan penuntut umum untuk membuktikan apa yang sudah didakwakan kepada terdakwa.

"Kami akan buktikan itu di persidangan, mulai porsi rekan bisnis, perkenalan dengan terdakwa dan pihak lain di Ditjen Pajak," papar Febri.

KPK, imbuh Febri tidak mau berandai-andai apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini. "Jika ditemukan informasi dan bukti yang cukup tentu akan dikembangkan," katanya.

Seperti diketahui, Rajamohanan didakwa menjanjikan fee kepada PPNS Ditjen Pajak, Handang Soekarno Rp 6 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia‎.

Dalam surat dakwaan disebutkan, sebagian uang itu akan diberikan kepada ‎Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv‎. Namun ketika terjadi penyerahan pertama yakni Rp 1,9 miliar dari Rajamohanan kepada Handang, keduanya diciduk KPK.

Dalam dakwaan terungkap nama Arif Budi serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi diduga mengetahui proses penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia itu. (boy/jpnn)

Aturan perundang-undangan silih berganti sejak era reformasi untuk memperbaiki system pengadaan barang/jasa pemerintah di mulia tahun 1999 dengan munculnya UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dan UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi dengan PP No. 28,29 dan 30 tentang masyarakat jasa konstruksi, kemudian disusul dengan Keppres No. 18 tahun 1999 tentang pedoman pengadaanbarang/jasa pemerintah, namun kesemua aturan perundang-undangan tersebut tidaklah mampu membendung nafsu para pejabat yang diberi kuasa oleh Negara mengelola uang Negara untuk pembangunan baik fisik seperti infrastruktur maupun non fisik untuk melakukan korupsi.


Korupsi dari masa ke masa. Kita mulai sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Dimana era ini, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Keppres 18/1999 yang mana pelelangan masih dilakukan dengan sistem prakulifikasi untuk membuat Daftar Rekanan Terseleksi (DRT). Apabila rekanan sudah masuk DRT maka rekanan tersebut berhak diundang oleh panitia lelang untuk memasukkan penawaran. Dan dengan sistem ini, penawar terendah harus ditunjuk sebagai pemenang jika penawarannya tidak banyak kesalahan. Era ini biasanya paket2 proyek yang ditenderkan yg berskala menengah dan besar diatur oleh pejabat nomor satu di instansi itu sedangkan yang skala kecil atau penunjukan langsung diatur oleh pimpro dan eksekutornya adalah panitia lelang yg menghubungi para pengusaha/kontraktor yg sudah diatur oleh pejabat nomor satu dan pimpro di instansi tersebut yang tentunya komitmen fee sudah sepakat. Dan selanjutnya panitia lelang yg mengkondisikan para rekanan yang dikehendaki dan yg telah diloloskan masuk DRT utk bekerjasama saling bantu menawar paket masing2 yang telah diatur. Di era ini biasanya pengusaha mengeluarkan 10 sampai 15 persen fee tapi komitmen fee diselesaikan setelah pekerjaan selesai kecuali bagian untuk panitia lelang sudah harus diselesaikan


Era tahun 2005 sampai dengan tahun 2010. Era ini pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Keppres No. 80 tahun 2005. Sistem pelelangan era ini berubah menjadi methode pascakulifikasi, yang mana kualifikasi dan penawaran harga menjadi satu dengan kualifikasi memakai sistem passing grade, dengan ambang lulus 70. Eksekusi panitia lelang Mengakali penawaran rekanan yg tidak dikehendaki untuk mengamankan kebijakan atasannya yg telah mengadakan kesepakatan dengan pengusaha dengan komitmen fee yg telah disepakati, kemudian komitmen fee ini sama di era 2000 - 2005. Dan pengumuman pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah di muat di media cetak dan papan pengumuman instansi tersebut.


Bagaimana dengan era sekarang ? Era 2010 sampai saat ini pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman pada Perpres No. 54 tahun 2011 revisi dari Perpres No. 60 tahun 2010 dimana yg memegang peranan penting membuat petunjuk tehnis pengadaan barang/jasa adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa dari Pemerintah (LKPP) dengan sistem LPSE hal mana semua serba digital, mulai pengumuman pelelangan sampai kepada penetapan pemenang lelang dilakukan melalui internet yg dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang menurut aturan dalam Perpres No. 54 unit layanan ini tidak boleh di intervensi, tapi unit ini masih juga bawahan dari pejabat nomor satu di instansi yang akan melakukan pelelangan.
Modus yang dilakukan untuk meraup uang negara terutama proyek yang didanai oleh APBD yakni pejabat nomor satu disuatu daerah memberikan wewenang kepada kepala SKPD/Dinas untuk mengelolah proyek dengan catatan kepala SKPD/Dinas harus menyetor 10 % dari pagu proyek tidak boleh kurang.


Dan kemungkinan hal inilah yang membuat para Kepala SKPD/Dinas untuk mengambil setoran awal kepada pengusaha/kontraktor karena khawatir ada diantara kontraktor yang tidak mau setor jika menunggu hingga selesai proyek dan jika sudah terjadi hal seperti ini, maka demi untuk mengamankan jabatan agar tidak dipecat terpaksa nombok, lalu apa peranan ULP dalam hal ini ? Peranan ULP dalam hal ini sangat sentral untuk mengamankan kerjasama ini. ULP menunggu informasi dari Kepala SKPD/Dinas paket-paket yang sudah selesai komitmen fee di instruksikan kepada ULP agar segera dilakukan pelelangan.


Langkah awal yang dilakukan ULP adalah menghubungi server yang dipakai ULP melakukan pelelangan kemudian menghubungi rekanan/penyedia jasa yang sudah menyetor, kemudian dalam masa waktu upload penawaran sesuai yg tercantum dalam dokument lelang, ada petugas ULP yang ditugaskan ketua ULP
untuk memantau rekanan yang tidak dikehendaki yang bakal mengupload penawaran.
Petugas ini yang memblok situs yg dipakai sehingga terjadi seperti ada error dan upload gagal, begitu seterusnya sampai berakhir masa upload.
Modus seperti ini terjadi tahun 2013, 2014 dan 2015 sebelum server untuk pelelangan daerah kabupaten/kota dan provinsi diambil alih oleh pemerintah pusat.


Untuk mengetahui secara gamblang, kita dapat melihat penawar yang memasukkan penawaran biasanya hanya ada tiga penawar, paling tinggi empat dan biasanya penawaran berkisar 98 % 97 % dan paling rendah 95 % dan biasanya juga yang ditunjuk menjadi pemenang lelang, penawar yang 98 % penawaran yang 97 dan 95 % digugurkan dengan sengaja drngan alasan ada persyaratan yang kurang.
Jika kita ingin mengetahui secara explisit, kita adakan komparasi dengan pelelangan yang dilakukan oleh suatu instansi yakni Balai Wilayah Sungai Sumatera VIII, dimana pelelangan yang dilaksanakan instansi ini sangat bebas dan transparan, kita tidak akan pernah melihat adanya perusahaan yang menawar kurang dari 90 % yang ditunjuk sebagai pemenang, bahkan pada tahun 2016 lalu ada rekanan yang menawar 60 % dari sebuah proyek, ditunjuk sebagai pemenang lelang.


Kesimpulan, dari semua paparan diatas kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa bukti emphiris entry point terjadinya korupsi pada dana pembangunan/pengadaan barsng jasa pemerintah, bermuara pada proses lelang yang di eksekusi oleh panitia lelang/ULP saat proses pelelangan dan terealisasi korupsi itu saat penanda tanganan kontrak


Dan disini pula nampak pemborosan uang negara yang seharusnya uang negara sebesar 15 - 20 % dari pagu anggaran proyek dapat masuk kembali ke kas negara, setelah ada efisiensi melalui pelelangan, namun uang negara sebesar itu menguap begitu saja, setiap ganti peraturan, mereka ganti modus pula untuk melakukan korupsi. Beginilah modus korupsi birokrat pada dana pembangunan lewat pengadaan barang/jasa pemerintah yg dilakukan oleh pejabat2 dinegeri ini dari masa ke masa sampai saat ini,. Seandainya saja pelelangan proyek2 pemerintah ini dilakukan sesuai dengan tujuannya yakni demi efisiensi anggaran, maka dapat dipastikan untuk regional Sumatera Selatan saja pemerintah bisa mendapatkan feedback dana ratusan milyar, jika tender2 proyek pemerintah dilakukan dengan bebas transparan dan akuntable.


Pencegahan... Jika pencegahan untuk melakukan korupsi pada aparat birokrat yang mengelolah dana pembangunan, tidak cukup dengan hanya menanda tangani fakta integritas dan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, BPKP maupun BPK, tapi harus dimulai dari niat tulus, dan diskresi dari puncak pimpinan suatu lembaga/institusi untuk tidak melakukan korupsi dan disertai dengan pengawasan yang sangat ketat oleh team pengawasan terpadu yang melibatkan aparat hukum, lembaga pemeriksa dan institusi tehnis lainnya, dimulai sejak perencanaan sampai dengan proses pelelangan proyek selesai.

Jika selama ini aparat pengawsan hanya terpokus pada kontrak kerja yang sudah berjalan, padahal sangat jarang terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan suatu proyek, jika pun terjadi penyimpangan, dapat dilakukan audit dan seberapa besar penyimpangan yg dilakukan oleh pelaksana, sebesar itu pula pelaksana harus mengembalikan uang negara, sesuai dengan perjanjian kontrak yang ditanda tangani kedua belah pihak antara pengguna jasa dan penyedia jasa yg tunduk pada Hukum Perdata, yakni antara hak dan kewajiban.

Penulis :
Rusmin Manai Gani
Ketua Umum DPD Assosiasi Kontraktor Nasional (ASKONAS)Prov. Sumatera Selatan

JAKARTA- Patrialis Akbar kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/2). Kali ini, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi tersangka suap itu diboyong dari tahanan untuk menandatangani perpanjangan masa penahanan.

Di depan gedung KPK, Patrialis sesumbar bahwa dirinya memiliki kontribusi besar terhadap lembaga antirasywah itu. Alasannya, mantan anggota DPR itu merasa ikut menyusun UU KPK.

"Pertama saya ingin menyampaikan saya sangat menghormati KPK di dalam melaksanakan tugasnya. Berdirinya KPK ini saya memiliki kontribusi yang besar. Saya ikut mengolah bagaimana UU KPK eksis di negara ini," katanya seusai menandatangani perpanjangan penahanan.

Menurut Patrialis bahkan menyebut karena kontribusanya pula sehingga KPK bisa dipercaya masyarakat. Alasannya, ada perannya dalam memilih komisioner KPK.

"Kelembagaan ini bisa berbuat dengan baik, bahkan saya dua kali menjadi ketua panitia seleksi pimpinan KPK. Jadi saya punya komitmen bagaimana KPK ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan rekan Patrialis yang bernama Kamaluddin sebagai perantara suap.

Sedangkan tersangka pemberi suapnya adalah pengusaha Basuki Hariman dan sekretarisnya, Ng Fenny. Basuki diduga menyuap Patrialis sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.(put/jpg)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengembalian uang negara Rp 250 miliar terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Uang yang dikembalikan merupakan dana negara untuk e-KTP yang dikorupsi hingga mengalir ke banyak pihak.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada banyak pihak yang mengembalikan uang aliran dana e-KTP. Ada korporasi yang mengembalikan dana Rp 220 miliar.

Sedangkan Rp 30 miliar merupakan pengembalian dari 14 orang termasuk dari anggota DPR periode 2009-2014. “Sebagian dari 14 orang itu adalah anggota DPR pada saat peristiwa ini terjadi," ujar Febri, Sabtu (10/2).

Febri menjelaskan, pengembalian uang yang selama ini dilakukan adalah dengan cara mentransfer ke rekening KPK. Rekening itu memang dibuat khusus untuk kepentingan penyidikan.

Namun, Febri mengklaim belum ada mantan menteri atau pejabat eselon I yang mengembalikan uang. Jika memang ada merasa menerima, maka sebaiknya segera mengembalikannya.

“KPK mengimbau pihak mana pun baik itu dari DPR, eksekutif, maupun swasta untuk mengembalikannya,” katanya.

Selain itu Febri juga menepis kabar tentang daftar nama politikus penerima uang aliran e-KTP yang disebut-sebut merujuk pada versi penyidikan KPK. "Kalau ada nama yang beredar di luar itu bisa dipastikan bukan dari KPK. Kami akan sampaikan secara jelas saat persidangan nanti," kata dia.

Yang pasti, katanya, KPK sudah mengantongi siapa saja penikmat aliran dana e-KTP. “KPK sudah punya nama-nama orang-orang yang menikmati aliran dana itu,” tegasnya.

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek e-KTP Sugiharto dan bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka. KPK sudah memeriksa sekitar 280 saksi, baik dari unsur legislatif, eksekutif maupun perusahaan BUMN dan swasta.

Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas program e-KTP menunjukkan adanya kerugian negara Rp 2,3 triliun. Namun, uang yang berhasil disita baru sekitar Rp 250 miliar, jauh dari angka kerugian negara.(boy/jpnn)

PALEMBANG - Terdakwa Zulfikar Muharami (39) langsung menerima vonis selama setahun, enam bulan dari majelis hakim Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Palembang, kemarin (9/2). Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntutnya dengan pidana penjara selama dua tahun.
“Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujar ketua majelis hakim Arifin SH MHum, kemarin.
Sebagai pertimbangan hal yang meringankan, lanjut Arifin SH, terdakwa adalah justice colaborator (JC) dan kooperatif selama persidangan. “Hal yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi,” tegasnya.
Selain itu, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan (1,5 tahun) dan denda Rp50 juta subsider tiga bulan penjara. “Atas putusan tersebut, dipersilakan menerima, menolak, atau pikir-pikir selama tujuh hari,” ungkapnya.
Terdakwa Zulfikar langsung menerima putusan majelis hakim, setelah berkoordinasi dengan para penasihat hukumnya. “Saya terima, pak hakim,” ungkap terdakwa yang mengenakan kemeja batik. Namun berbeda dengan JPU Feby Dwiyandospendy yang memilih pikir-pikir atas putusan tersebut.
Atas putusan ini, sambung Arifin, sidang perkara terdakwa belum memiliki kekuatan hukum tetap. “Persidangan terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup di tingkat pertama,” kata Arifin.
Sementara itu, penasihat hukum terdakwa, Rida Rubiani SH, mengaku puas dengan putusan hakim karena sudah mempertimbangkan pembelaan kliennya. “Sudah sesuai dengan pembelaan kami, minta keringanan hukuman dari tuntuan JPU dua tahun penjara,” ungkapnya.
Dikatakannya, terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan merupakan JC. Sehingga hal tersebut bisa menjadi hal yang meringankan. “Kami terima putusan hakim, sudah sesuai dengan fakta persidangan,” bebernya.
Sementara itu, JPU KPK, Feby Dwiyandospendy, mengatakan, pihaknya pikir-pikir terhadap putusan hakim. Karena harus melapor hasil sidang pada pimpinan. “Nanti kami tentukan putusan itu pada Rabu (15/2) mendatang. Karena masa pikir-pikir itu selama tujuh hari,” ulasnya.
Mengenai pengembangan, menurut Feby, pertimbangan hakim semua sama dengan tuntutan JPU. “Semua sama, termasuk pasal yang dikenakan sejak dakwaan yakni pasal 5 ayat 1 huruf (a) UU Tipikor,” terangnya. Sebelumnya, JPU KPK menuntut Zulfikar dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp150 juta subsider 3 bulan penjara.
Dalam persidangan lainnya untuk tersangka Yan Anton Ferdian, Sutaryo, Umar Usman, Rustami dan Kirman menghadirkan saksi dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP), yakni Eko Rusdianto selaku kabag ULP, serta Yulida dan Ahmad Fikri yang merupakan staf ULP. Selain itu juga Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ria Apriani dan Rusman alias Maman, staf Disperindag yang juga sebagai PPK.
Eko Rusdianto mengaku, sejak awal pelelangan proyek sudah diketahui siapa yang akan memenangkan proyek tersebut. “Ada dari Dinas PU Bina Marga, Cipta karya, Dinas Kesehatan serta Disperindag,” urainya.
Dalam keterangannya, pemenang proyek sudah disiapkan oleh terdakwa Rustami. Sementara terdakwa Kirman yang menyiapkan PT yang akan mengikuti lelang. “Untuk setoran dari ULP ada sekitar Rp15-30 juta kepada atasan,” bebernya.
Saat ditanyakan perintah tersebut berasal dari mana, Eko pun menjawab bahwa atasan. Jawaban itu sebenarnya pernah disampaikan pada awal tahun oleh Asisten II, Rislani. “Atasan itu adalah Asisten II, Sekda, dan Bupati,” ungkapnya.
Sementara, saksi Ahmad Fikri, mengatakan, sebelum dilakukan pelelangan, terdakwa Rustami sudah memberikan informasi siapa yang akan memenangkan lelang. “Lalu diberikan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memenangkan lelang,” terangnya.
Saat itu, dirinya memgatahui untuk proyek pembangunan Pasar Sukajadi yang dimenangkan oleh PT Bimo, sesuai dengan yang dikatakan oleh Rustami. “Suara Pak Rustami itu seperti suara atasan karena keduanya ada hubungan keluarga,” tuturnya.
Sedangkan saksi Yulida mengaku, mencatat uang yang diterima dari SKPD untuk atasan melalui proyek yang dilelang. “Saya hanya mencatat. Uang itu diserahkan dalam bentuk rupiah. Setelah menerima uang, beberapa hari nanti ada yang menghubungi,” bebernya.
Yulida mengaku baru bertugas untuk mencatat penerimaan uang pada 2014. Namun saat ditanyakan apakah praktik serupa sudah berlangsung sejak lama, dirinya pun membenarkannya. “Kalau kata teman-teman, itu sudah ada sejak sebelum saya mengenai penerimaan itu,” ulasnya.
Saksi Kepala Disperindag Banyuasin Ria Apriani, mengatakan, selama dirinya menjabat pada 2016, ada lima proyek yang ada di Disperindag. “Salah satunya adalah proyek pembangunan Pasar Betung dengan nilai Rp9,3 miliar,” terangnya.
Berdasarkan arahan dari Asisten II Rislani, ungkap Ria, dirinya disuruh mencari kontraktor. Untuk itu, Ria mengaku, dirinya menghubungi Rusman alias Maman yang sudah biasa mengurus proyek. “Saya masih baru, jadi saya bertanya kepada Maman, lalu bertemu dengan pemborong bernama Karmanto,” bebernya.
Menurutnya, berdasarkan perintah, bila ada proyek besar diberikan kepada Karmanto. “Tak lama, saya diberikan uang melalui Rustami. Menurutnya itu pemberian dari bupati, namun tidak tahu pemberian itu untuk apa,” tuturnya.
Sementara Rusman alias Maman dalam keterangannya menjelaskan, dirinya sebagai PPK dalam proyek yang dilakukan Disperindag Banyuasin. “Saya hanya mengumpulkan persyaratan sebelum akhirnya diserahkan kepada ULP,” terangnya.
Dalam dakwaan, Zulfikar memberikan uang yang diduga sebagai uang suap kepada Yan Anton Ferdian (YAF) terhitung sejak 2014 hingga pertengahan 2016. Uang yang totalnya mencapai Rp7 miliar lebih itu diberikan Zulfikar agar perusahaannya bisa mendapatkan beberapa proyek yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Banyuasin. Uang itu diberikan secara bertahap selama kurun waktu 2014 hingga pertengahan 2016.
Uang tersebut hampir seluruhnya diduga untuk digunakan kepentingan YAF. Beberapa di antaranya kepentingan Lebaran, naik haji, dana meloloskan APBD kepada DPRD Banyuasin, hingga saat Yan Anton dilaporkan ke aparat kepolisian perihal pinjaman uang.
Setiap kali Zulfikar memberikan uang selalu dianggap sebagai fee untuk perusahaannya ikut dalam proyek yang dimiliki Dinas Pendidikan Banyuasin. Setidaknya, ada 14 proyek yang semuanya dikerjakan oleh Zulfikar setelah sebelumnya memberikan fee kepada Yan Anton. (way/ce1)

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly tidak memberikan contoh yang baik sebagai pejabat negara. Setidaknya, politikus PDIP itu sudah dua kali mangkir panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan elektronik KTP (e-KTP).
“Kami menyayangkan ketidakhadiran saksi (Yasonna), kepentingan KPK adalah agar para saksi datang dan memberikan klarifikasi,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin (8/2). Alasan ketidakhadiran Yasonna dalam panggilan kedua itu belum diketahui secara pasti. Informasinya, Yasonna tengah berada di luar negeri.
Febri mengatakan, Yasonna sejatinya kemarin diperiksa untuk dugaan aliran uang korupsi e-KTP. Saat penganggaran di DPR pada 2011-2012, Yasonna disebut-sebut mengetahui proses pembahasan sampai pada persetujuan proyek yang merugikan negara Rp2 triliun lebih tersebut. Saat itu, dia menjabat sebagai anggota Komisi II DPR yang membidangi masalah kependudukan.
Penyidik, kata Febri, perlu mengonfirmasi kebenaran informasi aliran dana itu ke Yasonna. Sebagai catatan, mayoritas anggota komisi II DPR periode 2009-2014 dimintai keterangan oleh KPK terkait dugaan bagi-bagi uang korupsi e-KTP. Bahkan, Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto juga dipanggil lembaga antirasuah.
Menurut Febri, mangkirnya Yasonna membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjelaskan fakta dan informasi sesuai kapasitas sebagai saksi. Selain menghambat penanganan kasus e-KTP, ketidakhadiran itu tidak mencerminkan posisi Yasonna sebagai menteri yang membidangi masalah hukum. “Kami sudah melakukan panggilan sampai dua kali, yang pertama dijadwalkan ulang,” jelasnya.
Sampai saat ini, kasus e-KTP belum menetapkan tersangka baru selain pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto. KPK terus membidik pihak di luar penyelenggara negara yang diduga menikmati aliran uang korupsi tersebut. Selain dari unsur dewan, penyidik juga mendalami keterlibatan pihak korporasi. (tyo)

 

JAKARTA - Sallyawati Rahardja benar-benar menjadi prioritas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap perusahaan otomotif asal Inggris Rolls-Royce ke sejumlah pejabat PT Garuda Indonesia Tbk. Perempuan yang dicegah bepergian ke luar negeri itu kembali diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang menyeret mantan direktur utama PT Garuda Emirsyah Satar tersebut.
Sally --sapaan Sallyawati Rahardja-- kemarin (8/2) dimintai keterangan selama 6 jam oleh penyidik. Pemeriksaan itu merupakan yang kesekian kalinya. Sebelumnya, perempuan yang namanya masuk dalam daftar skandal Panama Papers itu pernah dipanggil KPK pada Kamis (26/1) dan Jumat (27/1). Dia diperiksa bersama dengan petinggi PT Garuda, Adrian Azhar.
Keterangan Sally dibutuhkan penyidik karena kedekatannya dengan tersangka perantara suap Soetikno Soedarjo. Sebelumnya, Sally diklarifikasi seputar dokumen-dokumen yang disita KPK di kantor PT MRA Grup di Jalan TB Simatupang 19, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. “Saksi (Sally, red) kami minta (imigrasi) cegah. Artinya keterangan saksi cukup penting (untuk penyidik),” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, kemarin (8/2).
Sebagaimana diberitakan, KPK menetapkan Emirsyah Satar dan bos Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo sebagai tersangka skandal suap pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce senilai Rp46 miliar. Aliran dana itu diduga parkir di rekening Connaught International Pte Ltd, perusahaan milik Soetikno di Singapura.
Febri menjelaskan, Sally terakhir kali diketahui menduduki salah satu posisi manajer di Connaught. Informasinya, Sally kerap dipercaya Soetikno Soedarjo sebagai pengatur keuangan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultan pesawat dan produk-produk otomotif tersebut. ‘Kami belum bisa sampaikan secara rinci (posisi Sally), namun Sally merupakan saksi yang kami butuhkan,” terangnya.
Sayang, Sally enggan berkomentar usai diperiksa. Perempuan yang mengenakan baju batik dan blazer biru tua itu langsung menuju kendaraan pribadinya yang terparkir di depan gedung KPK. Dia sempat kejar-kejaran dengan awak media yang mencoba mengonfirmasinya. Sally pun memalingkan wajah dari sorotan kamera wartawan. (tyo)

JAKARTA – Keinginan Andi Zulkarnaen Mallarangeng untuk ditahan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya terwujud. Adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Alfian Malarangeng itu kini mendekam di Rutan Guntur Jakarta setelah KPK memutuskan untuk melakukan penahanan, kemarin (6/1).
Pria yang akrab disapa Choel itu pun mengucap syukur atas penahanan tersebut. ”Syukur, Alhamdulillah hari ini telah diputuskan masa penahanan, masa yang sudah saya tunggu sekian lama,” ujar Choel usai diperiksa 3 jam oleh penyidik KPK di gedung Merah Putih, sebutan gedung KPK yang baru, kemarin. Choel ditetapkan tersangka sejak 21 Desember 2015 dan baru sekarang ditahan.
Sebagai catatan, sejak Januari 2016 Choel sudah meminta penyidik KPK untuk menahannya. Dia pun selalu membawa koper ketika KPK mengagendakan pemeriksaan untuk dirinya. ”Seperti kalian tahu, saya bilang saya siap ditahan. Saya juga sudah bawa koper (setiap diperiksa KPK),” ujarnya santai. Sebelum ditahan, Choel empat kali dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK.
Choel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional (P3SON) Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Choel diduga memanfaatkan jabatan kakaknya, Andi Malarangeng untuk meraup untung dari proyek tersebut. Keuntungan yang didapat diperkirakan mencapai Rp 4 miliar.
Choel mengatakan, penahanan kemarin membuat status hukum untuk dirinya tidak lagi terkatung-katung. Pihaknya pun bakal berupaya mencari keadilan sebenar-benarnya saat kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan. ”Setahun ini, (status) tersangka begitu lama. (Saya) menunggu sejak Januari tahun lalu ditahan biar argo bisa jalan. Saya dan pengacara akan mencari keadilan,” ujarnya.
Disisi lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Choel bakal ditahan untuk 20 hari kedepan. Terhitung sejak kemarin, masa penahanan pertama Choel akan berakhir pada 25 Februari mendatang. ”Jadi untuk penahanan AZM (Andi Zulkarnaen Malarangeng) ini merupakan salah satu perkara di tahun sebelumnya yang sedang didalami penyidik KPK,” terangnya. (tyo/air)

 

Halaman 1 dari 25

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca