JAKARTA- Mantan Walikota Jakarta Barat Fatahillah akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kegiatan penertiban refungsionalisasi sungai/kali dan PBH di wilayah kota administrasi Jakarta Barat tahun 2013. Penetapan tersangka ini menyusul penemuan alat bukti yang cukup.

”Setelah ditemukan alat bukti yang cukup, maka sudah cukup alasan bagi kita untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Arminsyah di Kejagung, Jumat (24/3).

Selain Fatahillah, Armin mengaku penyidik juga menetapkan Asril yang saat ini menjabat sekretaris Kota Jakarta Barat sebagai tersangka. Meskipun demikian, diakuinya, keduanya belum dijebloskan ke dalam sel tahanan.

”Belum. Sprindiknya (Surat Perintah Penyidikan) juga baru pagi ini ditandatangani," jelas mantan Jaksa Agung Muda Intelijen.

Menurutnya, kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai Rp 5 miliar. Dalam kasus ini, Fatahillah diduga telah mendapat permintaan dari anak buahnya untuk mengerjakan suatu kegiatan agar dapat mengeluarkan anggaran dari Pemkot Jakarta Barat.

”Supaya wali kota bisa mengelola dana itu untuk dikasih ke Camat-Camat dan pelaksanaannya ditemukan ada pemotongan (anggaran) dan ada juga anggarannya yang tidak disampaikan,” jelasnya.

Pengadaan kegiatan penertiban refungsionalisasi sungai/kali dan PBH di wilayah kota adalah pengembangan dari kegiatan swakelola atau pengendali proyek banjir yang bersumber dari dana APBD-APBDP sekitar Rp 92,2 miliar.

Dalam kasus swakelola, 14 orang telah ditetapkan tersangka. Sebagian kasus ini sendiri sudah diproses di tingkat penuntutan. (ydh)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan tersangka baru kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Andi Agustinus alias Andi Narogong, kemarin (24/3). Langkah itu dilakukan seiring mencuatnya isu intervensi dan tekanan kepada para tokoh kunci megakorupsi Rp2,3 triliun tersebut.
Andi sangat berpotensi menghilangkan barang bukti yang menguatkan adanya indikasi distribusi uang haram e-KTP ke sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan kelompok legislatif. Di surat dakwaan Irman dan Sugiharto, peran Andi disebut-sebut sangat sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu.
“Tersangka AA selain diduga keras melakukan korupsi, ada kekhawatiran menghilangkan barang bukti,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Andi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kavling C1 (Gedung KPK lama) untuk 20 hari ke depan. Pengusaha yang mengkoordinir terbentuknya tim Fatmawati dalam skandal korupsi e-KTP itu sebelumnya diperiksa penyidik selama lebih dari 10 jam.
Selain mengamankan Andi, penyidik kemarin juga menyita barang bukti uang US$200 ribu. Uang itu diamankan saat penyidik menangkap Andi di sebuah kafe di daerah Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (23/3) malam. Selain itu, KPK juga memboyong Andi dan adik serta teman adiknya ke tiga lokasi rumah di Cibubur, Jakarta Timur. Tiga rumah itu ditempati tersangka dan adiknya. Semuanya digeledah KPK.
Di tiga rumah itu, penyidik menyita barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan identitas Andi serta profil perusahaan lengkap dengan bidang pekerjaan yang digeluti. Selama ini, dirut PT Murakabi Sejahtera itu diketahui menekuni usaha percetakan (printing). “Setelah melakukan penggeledahan sampai malam, kemudian tim membawa tersangka dan adik dan satu orang temannya ke KPK.”
Penyidikan terhadap Andi menunjukkan bila KPK mulai menyasar kluster korporasi. Tidak tertutup kemungkinan komisi antirasuah dalam waktu dekat membidik kalangan DPR yang diketahui menjadi mitra dalam perencanaan dan pembahasan anggaran jumbo e-KTP. “Untuk kemungkinan tersangka baru (di luar kluster eksekutif dan korporasi) tentu kami lihat bukti yang kami miliki,” ucapnya.
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan menyatakan penyidik terus bekerja keras menemukan bukti dan petunjuk lain untuk menyeret pihak-pihak terkait. Baik itu dari kelompok eksekutif, legislatif maupun korporasi. Dia memastikan bila sudah cukup alat bukti, pihak-pihak yang dimaksud segera ditetapkan jadi tersangka. “Tapi bagaimana prosesnya tentu tidak makan waktu sebentar,” ujarnya.
Sementara itu, nyanyian politikus Partai Hanura Miryam S Hariyani dalam persidangan e-KTP Kamis (23/3) berbuntut panjang. Penyidik senior KPK Novel Baswedan bakal hadir dalam sidang selanjutnya untuk menjelaskan bagaimana proses pemeriksaan Miryam selama penyidikan. “Nanti kan hadir di sidang, dilihat saja. Gak ada masalah,” ujarnya di Gedung KPK, kemarin.
Di persidangan, Novel disebut Miryam sebagai salah seorang penyidik yang memberikan ancaman saat pemeriksaan. Ancaman itu yang membuat anggota Komisi V DPR tersebut membuat keterangan asal-asalan saat di penyidikan. Miryam pun memutuskan mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) di sidang. “Mestinya ketikan dia (Miryam) berbohong, sanksinya pidana,” kata Novel.
Novel memastikan tidak ada ancaman kepada setiap saksi yang diperiksa penyidik KPK. Dia juga menepis pernyataan Miryam yang menyebut adanya durian di ruang pemeriksaan. Durian itu disebut mantan anggota komisi II bikin muntah dan menangis di kamar mandi. “Masa sih saya bawa duren ke gedung KPK. Emangnya ini (gedung KPK) toko buah,” bebernya.
Terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menilai adanya potensi tekanan cukup tinggi terhadap para saksi mega korupsi e-KTP. Salah satunya bisa dilihat dari pernyataan Miryam yang mendadak mengaku diancam penyidik KPK dan mencabut BAP yang sudah menjadi produk hukum. “Perlindungan bagi saksi sangat diperlukan,” ujarnya.
Pun, tidak tertutup kemungkinan peristiwa mengejutkan yang terjadi pada sidang e-KTP ke tiga kemarin terulang pada sidang berikutnya. Mengingat banyaknya pihak yang merasa dirugikan dalam pengungkapan dugaan korupsi akbar e-KTP. Baik itu eksekutif, legislatif hingga perusahaan-perusahaan rekanan proyek. “Tekanan dari pihak tertentu untuk tidak menyeret nama-nama lain,” ungkapnya.
Pihaknya berharap Andi Narogong mengajukan diri sebagai juctice collaborator (JC) untuk kasus e-KTP. Dengan demikian, nama-nama besar yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut bisa segera terungkap. “Dengan menjadi JC, juga bisa mendapatkan perlindungan dan penghargaan lainnya,” imbuh Semendawai. (tyo/air/ce1)

JAKARTA-Desakan publik agar mega korupsi e-KTP diusut tuntas mendapat respon positif dari KPK. Komisi antirasuah itu kemarin (23/3) menetapkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka baru dugaan korupsi yang merugikan negara Rp2,3 triliun tersebut.
“KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi tersangka AA (Andi Agustinus, Red) dari kalangan swasta,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, kemarin. Penetapan tersebut sudah diprediksi sebelumnya. Itu menyusul, peran Andi Narogong dalam proyek e-KTP sangat sentral. Yakni, diduga turut serta merencanakan pelaksanaan proyek hingga pembagian fee ke sejumlah pihak terkait.
Di surat dakwaan, direktur utama PT Murakabi Sejahtera itu disebut-sebut terlibat dalam sejumlah pertemuan dengan terdakwa Irman dan Sugiharto serta pejabat Kemendagri lain, seperti Diah Anggraeni (mantan Sekjen Kemendagri). Bukan hanya itu, Andi Narogong juga kerap menemui sejumlah anggota DPR saat pembahasan e-KTP mulai bergulir tahun 2009.
Alex menerangkan, Andi bersama-sama dua terdakwa memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi yang merugikan keuangan negara. Unsur itu tercantum dalam pasal 2 ayat 1 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “AA diduga memiliki peran aktif dalam proses penganggaran dan pelaksanaan (proyek e-KTP),” kata Alex. (tyo)

JAKARTA - Drama menggelikan tersaji dalam sidang lanjutan dugaan kasus mega korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kemarin (23/3). Itu setelah saksi dari kalangan legislatif Miryam S. Hariyani tiba-tiba mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibacakan Ketua majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) John Halasan Butar-Butar.
Miryam mengatakan, hampir semua keterangannya yang terangkum dalam ratusan lembar BAP itu tidak benar. Semua informasi yang membeberkan aliran uang korupsi e-KTP ke sejumlah anggota dewan pada 2011 tersebut hanya untuk menyenangkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya stres, akhirnya ngomong asal saja (saat diperiksa penyidik),” ucapnya.
Sambil merengek, Miryam mengaku diancam saat menjalani pemeriksaan penyidik KPK. Mantan anggota Komisi II yang kini duduk di Komisi V DPR itu diperiksa sebagai saksi pada 1 dan 7 Desember 2016 serta pertengahan Januari lalu. “(Penyidik) ngomong ibu pada 2010 mestinya sudah saya tangkap. Saya mau dipanggil juga,” imbuhnya menceritakan ancaman yang dimaksud.
Pernyataan Miryam yang terkesan membolak-balikan fakta itu membuat 4 anggota majelis hakim geregetan. Hakim Franki Tambuwun, misalnya, meragukan pernyataan Miryam yang menyebut bila keterangan di BAP hanya untuk menyenangkan penyidik. Menurut Anwar, keterangan Miryam di BAP sangat runtut dan terstruktur, sehingga mustahil bila disampaikan secara asal.
“Kalau begitu saudara pintar mengarang? Mungkin dulu waktu di sekolah disuruh mengarang nilainya 10 ya?” sindir hakim tipikor senior itu. “Drama” Miryam itu memaksa jaksa KPK menghadirkan para penyidik di sidang selanjutnya. Penasehat hukum (PH) terdakwa Irman dan Sugiharto juga bakal menghadirkan saksi yang menguatkan bila Miryam terlibat dalam distribusi uang panas e-KTP ke sejumlah anggota dewan.
Kepada dua mantan wakil ketua Komisi II DPR Taufik Effendi dan Teguh Juwarno, hakim menanyakan perihal kawal anggaran e-KTP. Sebab, selain terlibat dalam pembahasan anggaran di Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Taufik dan Teguh juga disebut-sebut memiliki peran memastikan ketersediaan anggaran e-KTP di badan anggaran (banggar) komisi.
Namun, keduanya membantah menikmati aliran uang haram e-KTP. Taufik dan Teguh kompak menjawab tidak tahu saat jaksa KPK menanyakan adanya pihak yang mengirimkan sejumlah uang kepada mereka saat proyek e-KTP sudah disepakati dilaksanakan pada tahun anggaran 2011-2012. “Tidak pernah (menerima uang),” kilah Taufik dan Teguh bergantian.
Di sisi lain, staf biro perencanaan Kemendagri Wisnu Wibowo yang kemarin juga dimintai kesaksian di pengadilan membenarkan adanya aliran dana e-KTP ke sejumlah pejabat Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “Jadi pada saat itu saya dipanggil Pak Sugiharto (terdakwa II e-KTP) ke ruang beliau. Kata Pak Sugiharto, ini (uang) sekadar ucapan terimakasih,” ungkapnya.
Selain Wisnu, jaksa KPK kemarin juga menghadirkan pejabat Kemendagri lain. Yakni Suparmanto dan Rasyid Saleh. Satu saksi Dian Hasanah yang juga diundang tidak hadir dalam sidang kemarin.
Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo tidak habis pikir dengan keterangan Miryam S. Hariyani yang menyamakan situasi saat dirinya diperiksa dalam kasus simulator SIM. Bambang yang ketika itu berstatus anggota Komisi III diperiksa penyidik KPK bersama koleganya Aziz Syamsudin yang ketika itu menjabat wakil ketua Komisi III. “Tidak benar saya merasa tertekan, apalagi sampai mencret-mencret seperti yang disampaikan Miryam,” kata Bambang di gedung DPR.
Bambang tegas membantah pernyataan Miryam di sidang tipikor KPK itu. Menurut dia, saat itu para penyidik KPK sangat ramah dan sopan. Para anggota Komisi III saat diperiksa juga kooperatif. Setelah semua dimintai keterangan, dikonfirmasi, bahkan dikronfrontir, semua berjalan normal-normal saja. “Semua sesuai dengan prosedur dan hukum tata beracara,” kata Bambang.
Dia menyatakan, keterangannya kepada penyidik KPK disampaikan dengan jujur, terkait apa yang dia dengar, lihat, dan alami. Keterangan itu tidak dilebihkan, atau dikurangi. Bambang juga menegaskan tidak ada paksaan atau ancaman yang disampaikan oleh penyidik. “Semua terekam CCTV. Jadi saya agak ragu kalau kemudian Miryam mengatakan dirinya diancam dan ditekan penyidik KPK,” tandasnya. (tyo/bay/oki)

JAKARTA - Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, tersangka korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (24/3).

Penahanan pada hari Jumat ini pun mengingatkan pada istilah Jumat Keramat yang dikenal di KPK, yakni ketika tersangka korupsi ditahan pada hari Jumat.

Politikus seperti Angelina Sondakh (kasus Wisma Atlet) dan Anas Urbaningrum (Hambalang) pernah merasakan magis Jumat Keramat KPK ini.

"Resmi tanggal 24 Maret, KPK melakukan penahanan terhadap tersangka AA dalam kasus e-KTP," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di kantornya, Jumat (24/3).

Menurut Basaria, penahanan Andi dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Tidak hanya karena Andi memegang banyak barang bukti, tapi juga KPK memang harus memeriksa yang bersangkutan.

"Beliau banyak tahu tentang ini (kasus e-KTP), selain tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Yang paling penting yang bersangkutan diperlukan pemeriksaan secara intensif," kata pensiunan Polri berpangkat inspektur jenderal itu.

Hanya saja, Basaria enggan membeberkan di mana Andi ditahan. Sebab, kata dia, saat ini Andi masih menjalani pemeriksaan. Usai diperiksa akan langsung dijebloskan ke tahanan. "Nanti lihat saja," tegas perempuan pertama yang menjadi komisioner KPK itu.

Dia mengatakan, dari pemeriksaan Andi Narogong nanti diharapkan KPK bisa melakukan pengembangan lebih lanjut. "Jadi nanti ikuti perkembangannya," ujar Basaria.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan satu tersangka yang namanya disebut bersama-sama terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto melakukan perbuatan melawan hukum korupsi e-KTP yang merugikan negara Rp 2,3 triliun.

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, jaksa KPK menyatakan keduanya bersama-sama Andi, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya dan Ketua Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Dukcapil Drajat Wisnu Setiawan melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. (boy/jpnn)

PALEMBANG – Bupati Banyuasin non-aktif Yan Anton Ferdian mendapat hukuman enam tahun penjara atas kasus suap pengadaan proyek Dinas Pendidikan. Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 8 tahun.
Bukan itu saja. Dalam sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB itu, majelis Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang juga mencabut hak politik Yan. Dia tidak bisa dipilih selama tiga tahun. Hanya punya hak untuk memilih.
Ketua majelis hakim Arifin SH MHum membacakan amar putusan tersebut dengan majelis hakim anggota lainnya. Yakni, Haridi SH dan Paluko SH. “Terdakwa Yan berhubungan langsung dengan Rustami (Kasubag Rumah Tangga). Menyampaikan kepada para SKPD. Dimana SKPD sendiri sudah tahu arahnya, meminta kepada rekanan,” ujar Arifin.
Perbuatan terdakwa, tambah dia, bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat membarantas korupsi. Apalagi, terdakwa merupakan kepala daerah. Hanya saja, ada yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di samping, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.
Arifin menegaskan, terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Yakni pasal 12 huruf (a) jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 12 huruf (b) ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan,” papar Arifin.
Atas putusan majelis, Yan diberikan hak menerima, menolak ataupun pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Silakan pikirkan, selama tujuh hari tidak melakukan upaya hukum maka dianggap menerima putusan,” tegas Arifin.
Yan mengusap keringat di mukanya. Dia langsung diminta berkoordinasi dengan penasehat hukumnya. Tak lama berkonsultasi Yan kembali ke kursi pesakitan. “Saya menyesali perbuatan ini dan saya menerima hukuman,” katanya lantang. Majelis Arifin menyatakan pemeriksaan terhadap terdakwa selesai di tingkat pertama. “Sidang ditutup,” tegasnya.
Sehari sebelum pembacaan vonis, Yan minta keringanan hukuman kepada majelis. Begitu juga dengan terdakwa lainnya, Umar Usman (Kadisdik Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Disdik Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), dan Kirman (Direktiur CV Aji Sai).
“Penasihat hukum saya sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Sekarang tinggal saya menjalani masa tahanan yang sudah diputuskan majelis hakim,” terang Yan yang berusaha untuk tegar. Dia terlihat mendekati adiknya, Hari Kusuma, kerabat, kolega, dan pendukung yang mengerubungi dirinya. “Saya terima semua keputusan dari majelis hakim. Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya lakukan,” bebernya.
Bagaimana dengan pencabutan hak politik selama tiga tahun? “Ya tadi ‘kan sudah disampaikan, saya menerima,” ungkapnya. Yan dengan pengawalan mobil Barracuda kemudian langsung dibawa menuju ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Palembang.
Hari Kusuma, adik kandung Yan mengaku, pihaknya pasrah dan secara penuh menerima putusan tersebut. Yang pasti, dia bersama keluarga besar lain akan terus memberikan dukungan moril. “Kita terus support. Ini kami buktikan dengan kehdairan secara langsung selama proses persidangan dari pembacaan dakwaan hingga vonis.”
Terkait dengan ketidakhadiran isteri dari Yan Anton Ferdian, Vinita Citra Karini selama persidangan, menurut Hari, dirinya terus berkomunikasi dan menyampaikan semua hasil persidangan tersebut ke istri Yan Anton. “Kalau ayah dan ibu, ada di rumah. Begitu juga dengan ayuk (Vinita Citra Karini, red) juga baik-baik saja. Ada di rumah. Hasil ini sudah diinformasikan ke keluarga,” pungkasnya.
Sebetulnya, selum mendengarkan vonis, Yan cukup lama menunggu di pengadilan. Dia tiba dari rutan pukul 10.00 WIB. Hanya saja, ketika itu bukan giliran dia yang menjalani persidangan. Pertama kali, untuk terdakwa Umar Usman. Dilanjutkan dengan Sutaryo, Rustami, dan Kirman. Keempatnya divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Vonis tersebut juga lebih rendah dari tuntutan JPU lima tahun penjara. Keempatnya langsung menerima hukuman dari majelis hakim. Air mata mereka tak terbendung. Usai sidang langsung berhamburan dan berbaur dengan keluarga. Sidang berakhir pukul 13.30 WIB.
Saat istirahat tersebut, Yan Anton didampingi adiknya, Hari Kusuma dan kuasa hukumnya, Syamsul Huda SH bersama beberapa tim lainnya menyantap makan siang. Berupa nasi kotak di salah satu ruangan kosong lingkungan PN Palembang. “Wawancaranya nanti saja, Mas ya. Sesudah sidang. Kebetulan saya juga lagi makan siang,” kata Yan kepada Sumatera Ekspres.
Sembari makan siang, Yan bercengkerama dengan adik kandungnya tersebut. Sesekali terdengar tawa dari Yan Anton. Pada saat itu, dia juga berkonsultasi terkait dengan jalannya persidangan dan sikap yang akan diambil dari hasil vonis majelis hakim ke dirinya dengan tim kuasa hukumnya.
Sesudah bersantap siang, Yan dan tim kuasa hukum kembali memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis. Sembari menunggu sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB, dia meladeni permintaan foto selfie dari pengunjung. Juga foto-foto bersama tim penasihat hukumnya. Yan yang awalnya tampak tegang bisa tersenyum.
Jaksa Penuntut Umum KPK tidak langsung menerima atau menolak vonis para terdakwa. Melainkan pikir pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Kami JPU pikir-pikir,” ujar Roy Riady salah satu JPU KPK.
Roy menegaskan, semua putusan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU. Seperti empat terdakwa yang divonis empat tahun dan Yan Anton enam tahun. “Semuanya lebih rendah. Jadi itu tadi, kami pelajari dulu.”
Saat ditanyakan mengenai tersangka baru, Roy tidak mau menjelaskannya. Sebab, masih akan dilaporkan kepada pimpinan KPK. “Itu sedang dilaporkan, kan ini putusannya kami pelajari dulu, mengenai kelanjutannya lihat nanti,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Senin 20 Maret 2017, kelima terdakwa sudah menerima tuntutan dari JPU. Yan dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara serta dicabut hak politik untuk dipilih selama lima tahun. Umar Usman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Sementara Sutaryo, Rustami dan Kirman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.
Sebelumnya dalam dakwaan, Zulfikar memberikan uang yang diduga sebagai suap kepada Yan Anton. Terhitung 2014 hingga pertengahan 2016. Uang yang totalnya mencapai Rp7 miliar lebih itu diberikan Zulfikar supaya perusahaannya bisa mendapatkan beberapa proyek yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Banyuasin.
Uang tersebut hampir seluruhnya diduga untuk digunakan kepentingan YAF. Beberapa di antaranya buat Lebaran, naik haji, dana meloloskan APBD kepada DPRD Banyuasin, hingga saat Yan Anton dilaporkan ke aparat kepolisian perihal pinjaman uang.
Perbuatan yang menyeret banyak pihak ini, dilakukan dengan cara memita fee dari proyek yang akan dilaksanakna di Kabupaten Banyuasin melalui SKPD. Yan Anton Ferdian selaku bupati meminta kepada Rustami yang merupakan Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, sekaligus paman darinya untuk mencari dana. Rustami meminta kepada para SKPD yang akan menjalani proyek yang mana sudah ada rekanan yang akan menjalankannya.
Uang yang diambil tersebut, dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan Bupati, melainkan juga untuk diberikan kepada para penegak hukum di wilayahnya seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Sejumlah nama pejabat Polri pun disebutkan seperti halnya mantan Kapolda Sumsel, dan beberapa pejabat lainnya.
Kasus ini juga menyeret DPRD Banyuasin yang berdasarkan persidangan menerima uang suap untuk pembahasan LKPJ dan RAPBD Kabupaten Banyuasin. Ketua DPRD Agus Salam dan para wakilnya menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. (way/ce1)

PALEMBANG - Umar Usman, kepala Dinas Pendidikan Banyuasin yang menjadi salah satu terdakwa dalam kasus suap Bupati Yan Anton Ferdian divonis pidana penjara empat tahun penjara. Putusan tersebut lebih rendah setahun dari tuntutan JPU.

"Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 A Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP," kata ketua mejelis hakim Arifin SH M Hum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Palembang, Kamis (23/3).

Untuk itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurangan. "Silahkan menerima, menolak atau pikir-pikir. Pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup," ujarnya. (way)

JAKARTA - Mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Chairul Imam menilai seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang terhadap terdakwa korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Sebab, kata Chairul, sudah jelas penyidik tindak pidana korupsi juga merupakan penyidik TPPU.

“Kenapa surat dakwaan hanya tindak pidana korupsi, kenapa tidak didakwa TPPU,” kata Chairul saat diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3).

Dia mengatakan, TPPU sebenarnya lebih mudah untuk dijeratkan kepada terdakwa korupsi. Sebab, jika satu kali saja uang berpindah tangan maka sudah bisa didakwa pencucian uang.

Selain itu, jika dakwaan korupsi dan TPPU digabungkan kemudian ditambah sepertiga hukuman maka akan semakin memberatkan terdakwaan. “Ini menimbulkan efek jera yang lebih tinggi, daripada hanya satu dakwaan,” kata Chairul.

Seperti diketahui, saat ini dua terdakwa e-KTP Irman dan Sugiharto didakwa melanggar pasal 2 dan 3 UU Tipikor juncto pasal 55 KUHP. (boy/jpnn)

 

JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengapresiasi Mabes Polri yang membatalkan semua keterlibatan pengusaha Andi Narogong dalam proyek Polri.

Pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) kini tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut IPW, sebelum dibatalkan, Andi mendapatkan enam proyek besar di Polri bernilai Rp600 miliar.

Salah satunya adalah proyek mobile automated multimodal biometric identification system (Mambis) yakni teknologi pengungkapan identitas melalui sidik jari di 13 provinsi.

Namun karena Andi Narogong terlibat kasus korupsi e-KTP yang tengah ditangani KPK, Polri pun langsung membatalkannya.

“Pembatalan semua proyek yang akan ditangani Andi Narogong itu disampaikan Wakapolri Komjen Syafruddin kepada IPW melalui telepon,” kata Neta, Sabtu (18/3).

Neta menjelaskan, keputusan pembatalan itu karena terjadi kontroversial, mengingat keterlibatan Andi Narogong dalam kasus dugaan e-KTP yang tengah ditangani KPK.

IPW memberi apresiasi pada sikap cepat dan tanggap pimpinan Polri dalam membatalkan proyek pengadaan yang melibatkan Andi Narogong ini.

Ke depan, Polri diharapkan bersikap selektif dalam proyek pengadaannya. Sebab, sebagian besar proyek pengadaan di Polri berdimensi strategis.

Polri ke depan memang harus memperkuat institusinya dengan teknologi baru agar bisa mendukung kinerja aparaturnya di lapangan dengan maksimal.

Sebab rasio kepolisian yang membandingkan jumlah polisi dengan jumlah masyarakat semata, sudah tidak rasional lagi dan harus ditambah serta didukung dengan keberadaan teknologi tinggi yang dimiliki kepolisian.

“Sehingga Polri bisa maksimal dalam menjaga keamanan masyarakat,” tegasnya.

Neta mengatakan, keberadaan teknologi Mambis atau memperbanyak CCTV di kota kota besar, dan call center adalah kebutuhan mendesak agar Polri bisa menerapkan quick respon dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini.

“Namun dalam pengadaan teknologi tinggi ini Polri jangan melibatkan pengusaha bermasalah, seperti Andi Narogong yang sedang berurusan dengan KPK,” kata Neta. (boy/jpnn)

JAKARTA - Sejumlah pihak yang diduga menerima aliran dana korupsi proyek e-KTP dihadirkan di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (16/3). Namun, hanya mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni yang mengakui menerima aliran dana.

Sementara, lima saksi lain membantah ikut menerima suap.

Di hadapan majelis hakim yang diketuai John Halasan Butar-Butar, Diah mengakui menerima aliran uang yang diduga hasil korupsi. Totalnya USD 500 ribu.

Perinciannya, USD 300 ribu dari Irman dan USD 200 ribu dari Andi Narogong. Diah mengaku uang itu diperoleh pada 2013.

’’Tapi, sudah saya serahkan ke KPK,’’ katanya sambil terisak di hadapan majelis hakim.

Perempuan yang menjabat Sekjen Kemendagri pada 2007–2014 itu menyatakan tidak tahu-menahu bahwa uang tersebut merupakan hasil korupsi e-KTP.

Diah menganggap uang tersebut sebagai rezeki Irman yang disisihkan untuk dirinya.

’’Itu kesalahan saya. Saya tidak menyadari (kalau itu adalah uang hasil korupsi e-KTP, Red). Waktu itu (Irman) bilangnya, kalau dikembalikan berarti bunuh diri,’’ ungkapnya.

Pengakuan Diah yang tidak tahu bahwa uang USD 500 ribu (sekitar Rp 6,7 miliar) tersebut adalah uang suap sangat terasa mengada-ada. Uang itu sangat banyak untuk ukuran bagi-bagi rezeki.

Irman, eks pejabat Kemendagri yang kini menjadi terdakwa, membantah penjelasan Diah.

Dia menegaskan, uang diberikan kepada Diah pada 2012, bukan 2013. Saat itu, kata dia, Diah tidak punya keinginan mengembalikan uang tersebut.

’’Dia (Diah) ingin kembalikan beberapa hari setelah Pak Sugiharto jadi tersangka (2014),’’ terang Irman yang bersedia menjadi justice collaborator bagi KPK.

Artinya, Diah mengembalikan uang tersebut ketika ancaman pengusutan sudah mengarah kepada dirinya.

Sementara itu, mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap mati-matian membantah menerima aliran dana.

Padahal, dalam surat dakwaan jaksa KPK, politikus Partai Golkar itu disebut menerima aliran dana USD 584 ribu (Rp 7,5 miliar) plus Rp 26 miliar dari megakorupsi e-KTP.

Chaeruman menepis dugaan adanya bukti tulisan tangan tanda terima uang Rp 1,5 miliar pada 16 Oktober 2011.

Uang yang disebut-sebut sebagai hadiah dari Andi Agustinus alias Andi Narogong itu, kata Chaeruman, merupakan uang pribadinya yang diberikan kepada Rida Harahap, keponakannya.

”Uang saya memang saya investasikan,” ujarnya di persidangan.

Mantan jaksa itu juga mengaku tidak tahu-menahu adanya indikasi bagi-bagi uang haram e-KTP.

Dia juga tidak mengakui bahwa pertemuan empat mata dengan Andi Narogong di ruang kerjanya kala itu membahas bagi-bagi duit panas e-KTP.

”Andi datang hanya bicara kaus, alat-alat kampanye. Saya nggak tahu apa saja proyek dia (Andi Narogong, Red),” ujarnya.

Selain Chaeruman dan Diah, ada empat saksi lain yang memberikan keterangan.

Mereka adalah mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mantan Direktur Fasilitas Dana Perimbangan Ditjen Keuangan Kemendagri Elvius Dailami, Sekjen Mendagri (aktif) Yuswandi Arsyad Tumenggung, dan Dirut PT Karsa Wira Utama Winata Cahyadi.

Dua saksi lain, yaitu mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (saat ini gubernur Bank Indonesia/BI) dan mantan Dirjen Administrasi Kependudukan (Asminduk) Kemendagri Rasyid Saleh, diagendakan bersaksi di sidang berikutnya.

Agus tidak hadir lantaran mengikuti rapar dewan gubernur BI yang menurut undang-undang tidak bisa ditinggalkan. Sementara itu, Rasyid telat hadir dalam persidangan.

Di antara para saksi yang hadir, Gamawan menjadi yang paling keras membantah dugaan aliran dana tersebut.

Dia meminta masyarakat berdoa agar dirinya dikutuk Tuhan bila menerima Rp 1 dari korupsi e-KTP.

Di surat dakwaan jaksa KPK, Gamawan diduga menikmati duit haram e-KTP sebesar USD 4,5 juta dan Rp 50 juta.

”Satu sen pun tidak pernah terima, demi Allah kalau saya terima, saya dikutuk Allah,” katanya berapi-api.

Jaksa KPK Irene Putri mengakui, aktor sentral dalam pusaran korupsi adalah Andi Narogong.

Rekanan megaproyek e-KTP yang juga tercatat sebagai direktur utama Murakabi Sejahtera itu disebut-sebut berperan aktif mengoordinasi proyek tersebut.

Mulai pra perencanaan sampai membagi-bagikan fee ke puluhan anggota DPR kala itu.

Sayang, Irene belum bisa memastikan kapan aktor utama yang disebut-sebut dekat dengan Ketua DPR Setya Novanto tersebut akan dihadirkan di persidangan. Dia hanya mengatakan secepatnya.

”Dalam pengurusan (proyek e-KTP), Andi Narogong menyerahkan uang kepada sejumlah pihak,” tuturnya.

Di sidang selanjutnya, jaksa masih mendalami seputar penganggaran. ”Untuk Andi nanti secepatnya,” ucapnya.

Pakar tindak pidana pencucian uang Universitas Trisakti Yenti Ganarsih menilai, dakwaan yang disampaikan terkait kasus e-KTP bukanlah hal yang strategis.

Jika melihat konstruksi yang lebih mendalam, ada pihak-pihak yang mengembalikan uang proyek korupsi e-KTP. Dalam hal ini, mengembalikan uang tidak menghapus proses pidana yang harus dijalani.

”Kalau dia menerima uang proyek kemudian mampir ke dia, itu perilaku korupsi,” kata Yenti dalam diskusi di gedung DPR kemarin.

Yenti mendesak KPK agar segera mengungkapkan 14 nama yang mengembalikan uang. ”KPK harus menyebut dan menersangkakan itu,” ujarnya.

Dalam hal ini, KPK bisa mencari alat bukti lain dan keterangan saksi untuk memperkuat hal tersebut. Yenti menilai, kasus korupsi e-KTP terlalu kecil jika hanya menetapkan dua orang tersangka.

”Dengan angka Rp 2,3 triliun, tidak mungkin hanya dua tersangka,” tandasnya. (tyo/c5/c10/ang)

 

Halaman 1 dari 27

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca