JAKARTA- Penyidikan dugaan korupsi quay container crane (QCC) Pelindo II, tak kunjung tuntas. Sudah lebih setahun, kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu belum menunjukkan titik terang.

Sang tersangka, mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, juga tak kunjung dijebloskan ke tahanan. Dia terakhir diperiksa penyidik 5 Februari 2016 lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama menangani kasus ini. Bahkan, Febri melanjutkan, KPK masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Tiongkok.

“Untuk kasus Pelindo, kami masih terus komunikasi dan berkoordinasi," jelasnya, Sabtu (18/2).

KPK juga membutuhkan waktu dalam menghitung kerugian negara. Ini mengingat, jeratan yang disangkakan kepada Lino adalah pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Butuh waktu yang lebih lama dalam proses penyidikan ini. Apalagi (kasusnya) lintas negara juga," ujarnya.

Yang jelas, Febri menegaskan, penyidikan kasus ini tidak akan dihentikan. "Penyidikan dilakukan oleh tim yang ditugaskan untuk menyidik tersebut," katanya.(boy/jpnn)

JAKARTA— Polri menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus Antasari. Untuk mendalami kasus tersebut, Polri kembali membuka berkas lama kasus mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Metro Jaya. Tim Khusus dibentuk untuk mendalami kasus tersebut.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini dilakukan penelusuran kembali berkas perkara kasus Antasari yang ditangani di Polda metro Jaya. ”Karena ini kasus yang lama, tentunya harus dimulai dari awal,” tuturnya, kemarin.
Yang juga penting, perlu untuk melihat apa saja yang dialami Antasari selama menjalani proses persidangan. Semua pengumpulan data-data sedang dilakukan. ”Pastinya, untuk mendalami kembali kasus,” ungkapnya.
Hingga saat ini laporan Antasari masih dalam proses, belum ada keputusan untuk memanggil siapa pun terkait kasus tersebut. ”Belum ada jadwalnya ya,” ujar mantan kapolda Banten tersebut.
Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus menuturkan, tim untuk kasus Antasari sudah terbentuk. Karenanya, kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. ”Tim ini terus bekerja,” ujarnya.
Yang pasti, nantinya arah dari kasus tersebut bergantung dari bukti-bukti yang ditemukan. Semua diharapkan bisa menghormati proses penyelidikan ini. ”Kita akan lihat bagaimana penyelidikannya,” paparnya.
Martinus menuturkan, penanganan kasus tersebut akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Termasuk juga dengan laporan yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Polri akan mencermati semuanya,” tuturnya.
Sementara Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Ficar Hadjar menjelaskan, masalahnya apa yang diungkapkan Antasari terkait pertemuan dengan Harry Tanoesoedibjo masih sebatas informasi. ”Belum menjadi bukti,” tuturnya.
Bila memang bisa, tentunya Antasari bisa memberikan bukti atas pertemuan tersebut. ”Dengan latarbelakang sebagai penegak hukum, tentunya Antasari seharusnya bisa melakukannya,” ungkapnya.
Dia menuturkan, yang dikhawatirkan itu bila ternyata apa yang diungkap Antasari tidak bisa menjadi bukti. Maka pernyataannya di Bareskrim itu justru akan menjadi bumerang karena bisa dianggap fitnah. ”Kalau tidak ada bukti, kesannya hanya dihubung-hubungkan saja,” jelasnya. (idr/air)

 

JAKARTA – Setelah penetapan tersangka sebulan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memeriksa mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Tbk, Emirsyah Satar, kemarin (17/2). Pemeriksaan perdana Emirsyah terkait kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat itu berlangsung selama 9 jam.
Emir-sapaan Emirsyah Satar- tiba di gedung KPK pukul 08.45. Didampingi pengacara Luhut Pangaribuan, Emir yang mengenakan kemeja putih lengan panjang kombinasi garis hitam tipis itu disodori 17 pertanyaan oleh penyidik. ”Saya berikan keterangan apa adanya. Saya harapkan ini tidak mengganggu PT Garuda,” ujar Emir usai diperiksa.
Di pemeriksaan pertama, Emir hanya dimintai keterangan seputar kewenangan dan tugas pokok fungsi (tupoksi) ketika menjabat sebagai orang nomor satu di PT Garuda periode 2005-2014. Emir mengatakan, semua pertanyaan yang diajukan dijawab apa adanya. Dia berharap proses penyidikan kasus suap dari pabrikan pesawat asal Inggris itu lebih cepat selesai.
Luhut Pangaribuan menambahkan, kliennya berjanji membantu KPK untuk menyelesaikan dugaan kasus suap senilai Rp46 miliar tersebut. Pihaknya juga bakal bekerja sama dengan komisi antirasuah untuk mengungkap semua peristiwa yang berkaitan dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat. ”Itu (aliran suap Rp46 miliar) urusan Rolls-Royce kalau yang itu. Nggak ada hubungannya,” kilahnya.
Selain Emir, KPK juga menetapkan Soetikno Soedarjo dalam kasus suap PT Garuda. Suap itu diduga terkait dengan pengadaan pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce pada 2012 lalu. Uang suap diduga diparkir lebih dulu di perusahaan Soetikno Soedarjo, Connaught International Pte Ltd yang bermarkas di Singapura.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejauh ini belum ada rencana melakukan penahanan terhadap Emir. Sebab, sejauh ini penyidik masih sebatas mendalami kewenangan mantan petinggi BUMN itu. Belum mengarah pada pokok materi perkara. ”Kami juga menyampaikan hak-hak apa saja untuk tersangka, mulai dari pendampingan hukum dan hak-hak lain,” terangnya.
Selain Emir, penyidik juga akan memulai pemeriksaan terhadap tersangka Soetikno Soedarjo. Bos PT Mugi Rekso Abadi (MRA) itu akan dimintai keterangan seputar kewenangan dan tugas selama mengelola Connaught International Pte Ltd, perusahaan Soetikno. Selain kedua tersangka, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi dari PT Garuda dan pegawai perusahaan Soetikno. (tyo/air/ce2)

JAKARTA- Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/2).

Emirsyah akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka suap pembelian pesawat Airbus dan mesin pesawat Rolls-Royce.

"Benar, diagendakan diperiksa hari ini untuk pertama kali sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Jumat (17/2).

Emirsyah disangka menerima suap dari Rolls-Royce lewat perantara beneficial owner Connaught International Pte. Ltd yang juga pendiri Muji Rekso Abadi (MRA) Group Soetikno Soedarjo.

Emirsyah diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset yang nilainya diduga lebih dari 4 juta dollar AS, atau setara dengan Rp 52 miliar dari perusahaan asal Inggris Rolls-Royce. (boy/jpnn)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan ipar dari Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo dalam persidangan terdakwa suap penghapusan pajak Country Director PT EK Prima Indonesia Ramapanicker, Rajamohanan Nair, jika memang diperlukan.

Sebelumnya, Arif yang menjabat Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu sudah pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan suap penghapusan pajak PT EK Prima Indonesia.

"Arif adalah salah satu saksi, jika dibutuhkan dalam proses persidangan tentu akan dihadirkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/2) malam di kantornya.

Dia mengatakan, KPK akan membuktikan apakah ada peran Arif dalam perkara ini. Termasuk dugaan soal hubungan bisnisnya dengan Rajamohanan, hingga perkenalan pejabat Ditjen Pajak. Hal itu diperlukan penuntut umum untuk membuktikan apa yang sudah didakwakan kepada terdakwa.

"Kami akan buktikan itu di persidangan, mulai porsi rekan bisnis, perkenalan dengan terdakwa dan pihak lain di Ditjen Pajak," papar Febri.

KPK, imbuh Febri tidak mau berandai-andai apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini. "Jika ditemukan informasi dan bukti yang cukup tentu akan dikembangkan," katanya.

Seperti diketahui, Rajamohanan didakwa menjanjikan fee kepada PPNS Ditjen Pajak, Handang Soekarno Rp 6 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia‎.

Dalam surat dakwaan disebutkan, sebagian uang itu akan diberikan kepada ‎Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv‎. Namun ketika terjadi penyerahan pertama yakni Rp 1,9 miliar dari Rajamohanan kepada Handang, keduanya diciduk KPK.

Dalam dakwaan terungkap nama Arif Budi serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi diduga mengetahui proses penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia itu. (boy/jpnn)

JAKARTA - Serangan yang dilakukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mendapat pembelaan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

Bahkan, Fahri Hamzah mengingatkan mantan Kajati Sumbar tersebut agar tidak menyalahkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia yakin, tidak ada kriminalisasi yang dilakukan SBY seperti yang dituduhkan Antasari.

Fahri menjelaskan, pembunuhan bos Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, yang dituduhkan kepada Antasari, sudah terbukti secara hukum.

Sejak awal, Antasari disidik kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri di era Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Kemudian, Antasari dituntut oleh kejaksaan yang saat itu Korps Adhyaksa dipimpin Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Antasari kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Antasari lantas mengajukan banding, kasasi, hingga dua kali peninjauan kembali (PK).

"Artinya pengadilan demi pengadilan mengukuhkan kesalahan Antasari. MA (Mahkamah Agung) bahkan dua kali menolak (PK). Jangan salahkan Pak SBY," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2).

Menurut Fahri, kalau menyalahkan SBY, artinya sama saja ingin mengatakan tidak ada independensi di kepolisian. "Ini Mabes Polri yang (harus) jawab, bukan Pak SBY yang jawab," katanya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra M Syafi'i menyatakan, tidak masalah jika Partai Demokrat melaporkan Antasari ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik SBY.

"Itu juga hak dari Pak SBY, hak dari Partai Demokrat," tegasnya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2).

Syafi'i menilai langkah yang diambil itu berarti ingin menyakinkan secara hukum bahwa mereka tidak pernah melakukan kriminalisasi.

"Jadi ini biasalah ya saling mengadukan, tapi keputusannya di tangan penyidik soal siapa yang benar," kata Syafi'i.

Dia menyarankan sebaiknya Antasari dan SBY menyelesaikan persoalan itu dengan cara yang halus. Meskipun dia tidak menyalahkan langkah hukum yang ditempuh Antasari maupun SBY.

"Karena secara hukum kan warga negara ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan," pungkasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat, Kamis (16/2).

Arief akan digarap sebagai saksi dugaan suap uji materi Undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Arief akan diperiksa untuk tersangka sekretaris CV Sumber Laut Perkasa NG Fenny.

"Arief Hidayat akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka NGF," ujar Febri, Kamis (16/2).

Selain Arief penyidik juga memanggil tiga Hakim MK, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Suhartoyo. Mereka juga akan diperiksa untuk NG Fenny.

Sebelumnya, KPK sudah menggarap empat hakim konstitusi dalam kasus yang menjerat Patrialis Akbar ini.

Mereka adalah Hakim Manahan Sitompul, I Gede Dewa Palguna, Wahidudin Adams dan Anwar Usman.

"Sampai hari ini kami masih dalami posisi dan peran hakim MK," kata Febri.

Penyidik juga memanggil Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah dan Panitera Pengganti MK Ery Satria. Mereka juga akan diperiksa untuk tersangka NG Fenny.
Selain ketua, hakim dan sekjen MK, penyidik memanggil pula pihak swasta. Mereka adalah Sekjen Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Rochadi Tawaf, dan swasta bernama Kuswandi Wangidjaja.

Dalam kasus ini, Patrialis bersama koleganya Kamaluddin diaangka menerima suap dari bos impor daging Basuki Hariman dan sekretarisnya NG Fenny. Keempatnya sudah dijebloskan ke tahanan. (boy/jpnn)

JAKARTA - Antasari Azhar akhirnya membuka rahasia yang dipendamnya selama delapan tahun saat menjadi pesakitan. Kemarin (14/2), saat melapor ke Bareskrim, Antasari Azhar memprediksi mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik rekayasa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menjeratnya.
Dugaan Antasari itu berdasar pada pertemuannya dengan Harry Tanoesoedibyo (HT) yang menjadi utusan SBY pada Februari 2009, dua bulan sebelum Antasari ditahan karena kasus pembunuhan berbumbu kasus asmara tersebut. “Dua bulan sebelum ditahan, ada orang ketemu saya di rumah. Mohon maaf, dia adalah Harry Tanoesoedibyo,” tutur mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Saat pertemuan itu, HT mengaku menjadi utusan dari Cikeas. Saat Antasari bertanya, Cikeas siapa. HT menjawab bahwa SBY, yang saat itu masih menjadi presiden. “HT diutus SBY untuk meminta pada saya agar tidak menahan Aulia Pohan, besannya,” ujarnya.
Saat itu, Antasari dengan tegas menolak permintaan HT yang mengklaim diutus SBY tersebut. Penolakan itu karena standar operasional prosedur (SOP) di komisi antirasuah, yang mengharuskan seorang tersangka harus ditahan. “Saya bilang tidak bisa, sudah SOP,” paparnya dengan nada yang tenang.
Antasari menceritakan, respon HT ternyata di luar dugaan. “HT menyebut waduh Pak, saya mohon betul. Nanti keselamatan bapak bagaimana,” ujar mantan jaksa tersebut dengan suara yang mulai bergetar.
Merespon pernyataan HT itu, Antasari yang wajahnya terlihat mengingat-ingat menyebut bahwa dirinya telah memilih profesi sebagai penegak hukum. “Saya terima risikonya,” tuturnya.
Lalu, entah mengapa HT seakan pasrah. Pada Antasari, HT bertanya, apa yang harus dilaporkannya pada Ketua Umum Demokrat SBY. “Saya minta laporkan saja begitu, itu SOP KPK yang tidak bisa diubah,” paparnya.
Menurut Antasari, saat itu HT mengeluh bahwa posisinya bisa saja ditendang dari Cikeas. “Pertemuan ini dekat sekali waktunya dengan penahanan saya ya, saya ditahan Maret 2009,” terangnya.
Dengan suara yang meninggi, Antasari langsung memohon pada SBY untuk jujur dan terbuka kepada publik. “Sejak kecil saya diajarkan kejujuran, saya mohon SBY jujur. Beliau mengetahui apa yang saya alami. Beliau perintahkan siapa untuk mengkriminalisasi Antasari. Lalu apa yang dilakukan orang yang diperintah itu,” tegasnya.
Menurutnya, mengapa harus menyuruh HT untuk bertemu dirinya. Lalu, sering disebut tidak mengintervensi perkara Aulia Pohan. “Saya tidak bisa menuruti permintaannya, lalu merasa tidak bisa mengendalikan dan meminta memproses saya,” tanyanya.
Dia menyebutkan, kerugiannya begitu besar karena kriminalisasi selama delapan tahun tersebut. Jabatannya sebagai ketua KPK hilang, sebagai jaksa juga otomatis hilang. “Pendapatan sebagai pegawai negeri semua hilang. Belum lagi keluarga secara materil dan immaterial,” keluhnya.
Apalagi, kasusnya tersebut dibumbui dengan adanya perempuan lain, Rani Juliani. Apakah tidak pernah berpikir bagaimana sakitnya keluarga karena dikriminalisasi seperti itu. “Saya dibegitukan dengan bunga-bunga perempuan. Tidak pernah berpikir, bagaimana sakit hatinya keluarga saya,” ujarnya.
Apakah dengan begitu Rani Juliani juga terlibat menjebak? Saat itu, Antasari justru kembali mempertanyakannya pada semua awak media. “Menurut Anda bagaimana? Ya menjebaklah, ya iya,” ungkapnya.
Karena itu, untuk pemulihan nama baiknya, Antasari meminta kepolisian untuk serius menangani kasusnya. “Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab, saya merenungi ini. Ini kilas balik. Saya harus bicara ini karena kalau saya mati ini akan terus menjadi misteri,” tuturnya dengan wajah yang terlihat menahan marah.
Dia yakin dengan kinerja kepolisian saat ini. Menurutnya, dulu laporannya ke Polda Metro Jaya terkait SMS palsu sama sekali tidak bergerak. Padahal, tanpa adanya SMS itu, maka dirinya tidak mungkin bisa dilibatkan dalam kasus pembunuhan tersebut. “Ada juga barang bukti yang hilang, baju dan proyektil. Ini semua akan mengungkap kebenaran,” ujarnya.
Mengapa baru sekarang blak-blakan terkait kasusnya, Antasari menyebut bahwa memang sekarang ini saat yang tepat. “Saya minta semua dielaborasi, bagaimana mengungkap kasus ini,” ujarnya.
Antasari melaporkan dugaan persangkaan palsu atau rekayasa dalam kasusnya ke Bareskrim. Laporan Antasari terdaftar dengan Nomor LP/167/II/2017/Bareskrim dengan tanggal 14 Februari. Dalam tanda terima lapor itu disebut terlapor masih dalam penyelidikan dan waktu kejadian pada Mei 2009 di Jakarta. “Yang saya laporkan itu persangkaan palsu yang media sering sebut rekayasa dalam kasus saya. Sehingga, mengakibatkan saya menjadi terhukum,” jelasnya.
Antasari mendatangi Bareskrim bersama adik korban pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, Andi Syamsudin Iskandar. Andi mengaku sangat kaget dengan keberanian Antasari Azhar mengungkap semuanya. “Saya mewakili keluarga korban mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Antasari, biar semua terungkap,” paparnya.
Andi menyebut, kalau dirinya juga melaporkan dua saksi dalam kasus pembunuhan kakaknya. Yakni, Etza Imelda Fitri dan Jeffry Lumempouw. Keduanya diduga melakukan kesaksian palsu dalam persidangan. “Keduanya dalam sidang bersaksi melihat SMS bernada ancaman pada Antasari. Tapi, saya selama almarhum hidup tidak pernah mengenal keduanya,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq membantah tuduhan Antasari kepada HT. Sebaliknya, dia justru menilai apa yang disampaikan mantan Ketua KPK tersebut bernuansa politis. “Ini bagian dari politik sensasional dan ini politik balas dendam,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Rofiq menambahkan, jika memang Antasari memiliki dendam politik dengan SBY, tidak perlu membawa-bawa HT. Sebab, dia memastikan jika HT tidak pernah menyampaikan pesan tersebut kepada antasari. “Ya, ini fitnah,” tegasnya.
Tangan kanan bos MNC Grup itu justru curiga, jika pernyataan tersebut bagian dari akrobatik politik jelang pelaksanaan Pilkada. Meski demikian, Rofiq menilai hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh sosok kaliber Antasari. “Besok itu Pilkada nasional, sekapasitas antasari seharusnya menghormati hajatan besar ini. Ada apa?” pungkasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP meminta publik tidak mengait-ngaitkan persoalan antara Antasari vs SBY dengan Istana, termasuk Presiden Joko Widodo. Hal itu dia sampaikan menanggapi pertanyaan soal cuitan SBY di Twitter kemarin sore, yang menyatakan grasi kepada Antasari memiliki motif politis. “Apa yang dibicarakan, yang tidak dibicarakan, oleh pak Antasari terkait perjalanan masa lalunya adalah urusan pribadi pak Antasari sendiri,” ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Dia meminta tidak dikait-kaitkan dengan Presiden.
Kemudian, mengenai grasi Antasari, Johan menegaskan sudah sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan UU. “Keputusan Presiden untuk memberikan grasi kepada pak Antasari itu berdasarkan saran dan masukan dari Mahkamah Agung. Kita tahu bersama bahwa MA itu lembaga resmi,” lanjut mantan juru bicara KPK itu.
Berbeda dengan Johan, Menkopolhukam Wiranto menolak menanggapi isu Antasari vs SBY karena di luar konteks pekerjaannya. “Saya kira itu biar saja antara personel yang bersangkutan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan. Menurut dia, hal itu tidak perlu ditanggapi berlebihan. Sebab, bisa berdampak pada terganggunya proses pilkada serentak, khususnya jelang pemungutan suara hari ini.
Sementara merespon pernyataan Antasari Azhar, ternyata SBY langsung melaporkan mantan ketua KPK tersebut. Kuasa Hukum SBY, Didi Irawadi menuturkan, pihaknya melaporkan Antasari karena pencemaran nama baik dan fitnah. “Semua barang buktinya ada kok,” ungkapnya ditemui di Bareskrim.
Menurutnya, kasus pencemaran nama baik ini akan dilakukan gelar perkara nantinya. Namun, untuk pernyataan politik dan lainnya, akan disampaikan SBY secara langsung. “Nanti ya, kan langsung dari Pak SBY,” tuturnya.
Presiden RI ke- 6 Susilo Bambang Yudhoyono langsung merespon pernyataan yang dilancarkan Antasari. "Hari ini tiba-tiba ada serangan dan black campaign dari Antasari yang baru dapat grasi," terang dia di kediamannya kawasan Mega Kuningan Timur tadi malam.
Menurut dia, Antasari berbicara yang esensinya menuduh dan merusak nama baik SBY. Sebenarnya, kata ayah dua anak itu, sudah lama ia memperkirakan kejadian itu. Banyak sahabat dan keluarga yang mengingatkan saya. "Awas Pak, ada gerakan politik yang menggunakan Antasari untuk mendiskreditkan SBY," ucap pria asal Pacitan yang mengenakan baju koko putih itu. Peringatan itu disampaikan dua bulan lalu. Dan sekarang, lanjutnya, hal yang diprediksi itu benar-benar terjadi.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mengatakan, pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada Antasari bermuatan politik. Pemberian grasi itu mengandung misi untuk menyerang, dan merusak nama baik dirinya dan keluarganya. Serangan itu diluncurkan sehari sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dilaksanakan. Jadi, tutur dia, sulit untuk tidak mengaitkan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter itu berkaitan langsung dengan pilkada. "Saya ulangi, terkait langsung dengan yang akan dilakukan esok hari (hari ini)," paparnya.
Dia menduga, serangan itu direncanakan secara matang oleh Antasari dan aktor di baliknya. Jadi, serangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Tujuannya jelas, yaitu agar nama SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono rusak dan tercoreng, sehingga kalah dalam pilkada.
SBY mengatakan, sejak November 2016 lalu, serangan terus diluncurkan agar elektabilitas Agus drop dan kalah di pilkada. "Menghancurkan nama baik SBY dan Agus di jam-jam terakhir," tutur dia. Politik seperti itu sangat kasar dan tidak berperadaban. Kekuasaan melukai dan menindas yang lemah.
Dia menyatakan, tuduhan sadis dan fitnah yang dilancarkan Antasari akan dia tuntut secara hukum. Meskipun, ucapnya, dia pesimis keadilan sulit didapatkan. Namun, ia percaya keadilan akan diberikan Allah. Dia tidak tahu kapan keadilan itu datang.
Pria yang menjabat presiden dua periode itu menjelaskan, Antasari menuduh dirinya sebagai inisiator di balik kasus hukunya. Seolah-olah mantan Ketua KPK itu tidak bersalah dan hanya menjadi korban. "Tuduhan itu tidak benar, tanpa dasar dan liar," tuturnya. Tidak ada niat, pikiran dan tindakan untuk mengiring kasus Antasari. Tidak ada kaitannya jabatannya saat itu dengan Antasari.
Dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri proses penegakan hukum. Ia tidak pernah melakukan intervensi terhadap hakim, dan jaksa dalam menangani perkara tersebut. SBY berharap penegakan kasus Antasari kembali dilakukan. "Ungkap kebenaran segamblang-gamblangnya," katanya. Kasus Antasari sudang terang benerang. Dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus itu. Ia hanya dituduh secara sadis
Menurut SBY, wajah demokrasi dan keadilan di negeri ini mengalami ancaman serius. Sejak Agus maju, tekanan dan pembunuhan terus berdatangan. Apakah Agus tidak boleh menggunakan hak konstitusionalnya, sehingga pesainya menggunakan cara yang tidak demokratif. "Apa yang dilakukan Antasari tidak mungkin tanpa restu," ucapnya.
Sementara itu, tidak hanya dugaan kriminalisasi kepada Antasari yang dialamatkan kepada SBY. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga dinilai melakukan kriminalisasi kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, terkait kasus Hambalang.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anas melalui akun twitter pribadinya, yang dituliskan melalui admin. Penegasan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ormas yang didirikan Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), I Gede Pasek Suardika. Pasek yang juga sahabat Anas itu menyebut, seperti halnya Antasari, kasus yang dialami Anas semasa aktif sebagai ketua umum itu adalah perlakuan yang sama.
"Nah ini mumpung Pak Antasari menyatakan dikriminalisasi, Mas Anas mau bilang juga bahwa bukan hanya Pak Antasari. Tapi Anas Urbaningrum juga bagian dari kriminalisasi," kata Pasek di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (14/2).
Anggota DPD RI asal provinsi Bali itu menyebut pernyataan ini dia sampaikan langsung dari Anas. Dalam hal ini, Anas tidak akan melakukan laporan hukum kepada SBY, namun cukup pernyataan permintaan maaf. "Mas Anas mengharapkan agar SBY meminta maaf soal itu. Cukup meminta maaf saja. Ini kata beliau (Anas) ya, karma itu nyata, hanya soal waktu," kata Pasek.
Pasek menambahkan, Anas menyebut bahwa dirinya dipaksa mati muda. Dalam arti, karir politiknya saat ini terbilang pendek pasca vonis kasus Hambalang dan pencabutan hak politik. Anas mengaku siap jika kasusnya dibuka kembali untuk membuktikan sikapnya saat ini.
"Kalau dikatakan kasus hambalang, kenapa Anas dihukum 14 tahun ditambah 5 tahun, totalnya 19 tahun, dicabut hak politiknya, padahal yang disangkakan terkait Harrier," ujar Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat itu.
Lebih lanjut, Anas melalui Pasek juga berpesan agar jangan sampai ada korban lagi. Menurut Pasek, apa yang terjadi pada Anas adalah berbahaya dan menyangkut rasa keadilan.
(idr/byu/far/rin/ce1)

JAKARTA- Patrialis Akbar kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/2). Kali ini, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi tersangka suap itu diboyong dari tahanan untuk menandatangani perpanjangan masa penahanan.

Di depan gedung KPK, Patrialis sesumbar bahwa dirinya memiliki kontribusi besar terhadap lembaga antirasywah itu. Alasannya, mantan anggota DPR itu merasa ikut menyusun UU KPK.

"Pertama saya ingin menyampaikan saya sangat menghormati KPK di dalam melaksanakan tugasnya. Berdirinya KPK ini saya memiliki kontribusi yang besar. Saya ikut mengolah bagaimana UU KPK eksis di negara ini," katanya seusai menandatangani perpanjangan penahanan.

Menurut Patrialis bahkan menyebut karena kontribusanya pula sehingga KPK bisa dipercaya masyarakat. Alasannya, ada perannya dalam memilih komisioner KPK.

"Kelembagaan ini bisa berbuat dengan baik, bahkan saya dua kali menjadi ketua panitia seleksi pimpinan KPK. Jadi saya punya komitmen bagaimana KPK ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan rekan Patrialis yang bernama Kamaluddin sebagai perantara suap.

Sedangkan tersangka pemberi suapnya adalah pengusaha Basuki Hariman dan sekretarisnya, Ng Fenny. Basuki diduga menyuap Patrialis sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.(put/jpg)

JAKARTA- Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar mengungkapkan bahwa Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah otak di balik kriminalisasi yang membuatnya dijatuhi hukuman 18 tahun penjara.

Antasari bahkan meminta ketua umum Partai Demokrat (PD) itu untuk mengakui bahwa kriminalisasi itu ada kaitannya dengan perkara Aulia Pohan yang pernah dijerat KPK. Aulia Pohan yang juga besan SBY pernah dipidana karena korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI) Bank Indonesia.

"Kepada SBY, jujurlah! Beliau tahu perkara saya, beliau perintahkan siapa untuk kriminalisasi Antasari ini," kata Antasari usai melapor di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2).

Mantan jaksa itu secara terang-terangan menuding SBY sebagai dalang di balik kasus yang akhirnya membuatnya lengser dari KPK dan berakhir di penjara. "Masalah perintah segera Antasari segera diproses, inisiator kriminalisasi terhadap saya itu SBY," tegasnya.

Antasari juga menyebut nama Bos MNC Grup Hary Tanoesoedibjo tahu soal kasusnya. Menurut Antasari, dirinya saat masih menjadi ketua KPK pernah didatangi Hary yang membawa pesan dari SBY.

“Ada orang datang malam-malam ke saya, dia adalah Hary Tanoe. Dia diutus oleh Cikeas, beliau minta agar saya jangan menahan Aulia Pohan," beber Antasari.

Dalam pertemuan itu pula, kata Antasari, dirinya mendapat isyarat buruk dari pengusaha yang kondang dengan inisial HT itu. "Nanti keselamatan bapak bagaimana," kata Antasari menirukan ucapan Hary.(Mg4/jpnn)

Halaman 1 dari 53

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca