PALEMBANG - Permasalahan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di sekolah Swasta kini tidak ada lagi polemik. Itu karena Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat edaran yang memutuskan tidak ada penarikan guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Itu disampaikan langsung oleh Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi.
Dia menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementrian PAN-RB mengenai guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Pemerintah memiliki kuota untuk CPNS guru baru, sehingga bisa ditambahkan untuk mengisi kebutuhan di sekolah swasta. Menurut dia, di sejumlah daerah sekolah swasta kekurangan guru. Sehingga pemerintah daerah harus menempatkan guru PNS di sekolah swasta.
’’Contohnya di Papua, sekitar 90 persen guru di sekolah swasta itu guru PNS,’’ jelasnya di kantor Kemendikbud kemarin. Dia tidak memungkiri ada pemda yang sudah menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta. Kementerian PAN-RB akan memberikan arahan terkait kebijakan kepegawaian itu.
Dikatakan, sekolah swasta itu pada dasarnya memiliki hubungan saling membutuhkan dengan pemerintah. Di satu sisi sekolah swasta membantu membuka akses pendidikan yang tidak terjangkau pemerintah. Sehingga pemerintah perlu membantu menyediakan guru PNS di sekolah swasta.
’’Khususnya untuk guru-guru PNS di SMK,’’ jelas Didik. Sebab saat ini komposisi SMK swasta jauh lebih besar dibandingkan dengan SMK negeri. ’’Sekolah swasta itu ikut mencerdaskan bangsa. Pemerintah tidak boleh melupakan jasa itu,’’ tandasnya.
Sejatinya, urusan penugasan guru PNS di sekolah swasta sampai saat ini masih belum klir. Sebab, patokan penugasan PNS sampai sekarang mengaju pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam UU ASN ini dinyatakan bahwa PNS bertugas di institusi milik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan begitu, guru PNS juga harusnya bertugas di sekolah negeri.
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menuturkan, penugasan guru PNS di sekolah swasta terkait dengan pembahasan pelayanan publik dan penataan SDM aparatur. Dia berharap di dalam sebelas rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan UU ASN, ada aturan tegas tentang tugas guru PNS. ’’Kalau memang guru PNS dibutuhkan di sekolah swasta, harus diatur di dalam RPP,’’ timpalnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (disdik) sumatera Selatan (sumsel) Drs Widodo MPd mengatakan, pihaknya tetap akan mengikuti aturan yang ada apapun itu keputusan pemerintah. "Wacana kebijakan pusat kemarin dilakukan pendataan untuk menutupi kekuarangan guru di sekolah negeri termasuk guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta," terangnya
Ia mengatakan, untuk guru PNS DPK di Sumsel yang di SMA sebanyak 239 guru, sedangkan guru PNS DPK di SMK sebanyak 78 guru. "Kita tidak akan menarik jika aturanya mamang seperti itu, solusinya yang di swasta tetap di swasta yang negeri tetap di negeri," tandasnya. (nni/nan)

LAHAT - Para PNS yang akan pensiun ataupun yang masih aktif, diminta selektif saat pengajuan pinjaman bank. Jika meminjaman uang untuk modal usaha sangat disarankan, namun jika untuk keperluan konsumtif tidak dianjurkan.

"Khawatirnya pinjaman tidak terbayar," ujar Bupati Lahat H Aswari Riva'i SE melalui Sekda Lahat, H Nasrun Aswari SE MM, pada acara MoU (Memorandum of Understanding) Bank SumselBabel dengan Pemkab Lahat, Kamis (9/2).

Disisi lain Nasrun mengingatkan PNS yang purnabakti maupun aktif untuk mempersiapkan diri. Menurutnya pensiun itu pasti, karenanya harus dipersiapkan sejak awal. Jangan sampai saat pensiun jadi down. Banyak lapangan usaha yang bisa dilakukan, mulai berkebun, beternak, perikanan, sawah, berdagang dan lainnya.

Dirinya mengharapkan, para PNS tetap berkarya meskipun tidak lagi menjadi PNS. "Tidak harus jadi PNS untuk berkarya," ujarnya. (irw)

PALEMBANG – Pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Sumsel, mengeluhkan uang tambahan penghasilan pegawai (TPP) dipotong Rp1 juta. Alasannya, untuk koperasi. Jumlah yang tidak sedikit, jika Rp1 juta dikalikan 8.000 PNS. “Rp8 miliar untuk koperasi, rasanya terlalu besar,” keluh PNS tersebut melalui pesan singkatnya.
Menanggapi itu, Plt Sekda Pemprov Sumsel, Joko Imam Sentosa menjelaskan pemotongan TPP Rp1 juta itu dananya untuk pengembangan unit usaha koperasi. Tujuannya juga agar koperasi tetap eksis. "Saat ini koperasi membutuhkan dana segar untuk pengembangan usaha sehingga diharapkan seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi ini," tuturnya.
Diharapkan dana tersebut dapat kembang, menjadi berlipat-lipat. Nantinya, pegawai akan diberikan kartu semacam keanggotan koperasi. Pegawai yang akan berbelanja akan mendapatkan potongan harga. "Program ini sangat bermanfaat dan jangan melihat jangka pendek," sebutanya
Pengembangan unit usaha koperasi itu, seperti pengembangan apotek, launching laboratorium, beberapa pusat-pusat kuliner dan tentunya membutuhkan dana segar. Karena itu pihaknya berterima kasih kepada pegawai yang sudah menyisihkan tabungan mereka.
Selain itu, sambung Joko, saat ini koperasi sudah merevisi Aturan Dasar Rumah Tangga (ADRT) Koperasi. Dimana sebelumnya setiap pegawai yang pensiun otomatis langsung diputus sebagai keanggotaan. Sedangkan ADRT yang baru, pegawai yang pensiun masih tetap sebagai anggota. "Koperasi itu wadah silaturahmi, jadi meskipun pensiun tetap sebagai anggota," paparnya. (yun/air/ce2)

 

PENDOPO - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) bersama Inspektorat Kabupaten, dan Dinas Kepegawaian Daerah dan SDM kembali menjaring para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang tetap saja nekat keluyuran saat jam kerja, Senin (6/2).

Kasat Pol PP Kabupaten PALI, Mukhlis Nabil mengatakan, ada beberapa pegawai yang tidak mengindahkan instruksi bupati Heri Amalindo untuk bekerja maksimal. Justru, masih banyak yang nongkrong di warung-warung di saat jam kerja, dan juga sedang asyik berbelanja di pasar. Sedangkan pegawai lainya sedang sibuk bekerja melayani masyarakat.

"Seluruh pegawai yang terjaring razia, kita giring ke kantor untuk menandatangani surat pernyataan, dan kepala SKPD bersangkutan bakal dipanggil. Lalu kita panggil kepala dinasnya untuk dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengulanginya kembali. Dan kita lakukan ini secara rutin untuk menegakkan disiplin kerja di pegawai Pemkab PALI," ujarnya. (ebi)

LAHAT - Jusman Arizon (39), PNS Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Kabupaten Lahat tewas. Sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan adu kambing dengan sepeda motor Sendi Agustian (16) dan Rudiansyah (17), di Jl RE Martadinata, Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Kota Lahat, Kamis (2/2) sekitar pukul 10.30 WIB. Sendi dan Rudi masih dalam kondisi kritis di RSUD Lahat.

Informasi yang berhasil dihimpun, sebelum kecelakaan, korban Jusman meninggalkan kantornya di Jl Bhayangkara, Kelurahan Kota Baru, Kota Lahat. Korban mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul nopol BG 4050 EL, warna merah hitam, menuju SPBU Bandar Agung untuk mengisi bahan bakar. Usai mengisi bahan bakar, warga Jl Stasiun Lahat, Kelurahan Pasar Lama, Kota Lahat itu pun meninggalkan SPBU dengan tujuan kembali ke kantornya.

Baru keluar dari lokasi SPBU, atau hanya berjarak belasan meter dari SPBU, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha Byson, nopol BG 3213 ER, yang dikemudikan Sendi membonceng Rudiansyah melaju dengan kecepatan tinggi, membuat Sendi yang masih berstatus pelajar salah satu SMA di Kecamatan Merapi Barat pun tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya.

Akibatnya, sepeda motor tersebut mengambil jalur kiri dan langsung menghantam sepeda motor yang dikendarai korban Jusman. Benturan yang sangat keras membuat tubuh Jusman terpental beberapa meter, bahkan sepeda motornya sempat terseret oleh sepeda motor Sendi. (irw)

MUSI RAWAS-‎ Penyelidikan dugaan perbuatan mesum yang dilakukan oknum PNS Dinkes Kota Lubuklinggau, di Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas (Mura), terus berlanjut. Bahkan, Dinkes Lubuklinggau sudah menyambangi Polsek Tugumulyo, untuk memastikan jika yang diamankan polisi merupakan Yeni Novita (41), pegawai di Dinkes Bagian Kesehatan Keluarga (Kesga), kota Lubuklinggau.

Plt Kepala Dinkes Lubuklinggau, Idris menjelaskan jika informasi penangkapan terhadap pegawai Dinkes Kota Lubuklinggau, benar mengenai dugaan selingkuh maka akan ada sanksi dikenakan terhadap oknum yang bersangkutan. Namun pihaknya tidak ingin berkomentar lebih banyak, sebelum memastikan secara langsung warga yang diamankan oleh pihak kepolisian tersebut.‎

"Kalau nama itu benar ada di Dinkes tapi kita belum tahu pasti. Tapi sekarang ada staf lagi ke Beliti sama Asisten untuk mengkonfirmasi," jelas Idris, Selasa (31/1).

Menurutnya, jika informasi tersebut sudah ada kepastian kebenarannya, maka sanksi akan segera diajukan Dinkes Lubuklinggau pihaknya ke Inspektorat. "Sampai sekarang kebenarannya belum pasti. Tapi kalau benar, sanksinya nanti kita ajukan ke inspektorat," ungkapnya. (cj13)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Rabu (1/2). 

LUBUKLINGGAU - Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe kembali menegaskan kepada seluruh jajaran PNS di Lubuklinggau untuk tidak melakukan pungutan apapun. Termasuk pungutan yang berkaitan dengan CPNS.

"Saya tidak mau ada pungutan apapun, khususnya yang berkaitan dengan CPNS," tegas Nanan dihadapan ratusan PNS yang akan dilantik menjadi pejabat struktual dan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah di gedung kesenian Selasa (31/1).

Hal itu pula juga diingatkan Nanan kepada BKD. "Yang jelas tidak ada pungutan atau diminta untuk memberikan uang. Kepala BKD khususnya, jangan jeruk makan jeruk. Kedepan tidak ada lagi yang seperti itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Nanan mengungkapkan bahwa dirinya kemarin membaca pemberitaan disalah satu media lokal di Lubuklinggau yang menyebut adanya praktik pungutan uang sebesar Rp3,5 juta untuk SK CPNS formasi 2016.

"Sekarang saya mau tanya, kalian dilantik apakah dipungut uang oleh BKD," tanya Nanan.

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan klarifikasi. "Kamu jawab saja jujur jangan takut-takut. Berita ini harus diklarifikasi," pungkasnya.(wek)

 

MUARA BELITI - Sejumlah warga di Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas (Mura), dihebohkan dengan penangkapan oknum PNS Dinkes Kota Lubuklinggau yang berbuat mesum.‎ Penangkapan itu dilakukan oleh suami tersangka sendiri. Selanjutnya kedua terlapor langsung dibawa ke Polsek Tugumulyo untuk diproses secara hukum.

Carles Edison (42), warga Jl Bukit Taba, Keluharan Dempo, Kecamatan Lubuklinggau Timur,  Kota Lubuklinggau dikagetkan dengan ulah istrinya sendiri Yeni Novita, oknum PNS Bagian Kesehatan Keluarga (Kesga), Dinkes Kota Lubuklinggau. Pasalnya, Senin (30/1) sekitar pukul 17.00 WIB, dia memergoki istrinya bersama pria idaman lain, Agustiawan (23), petugas honorer BUMN di Desa Mataram, Kecamatan Tugumulyo.

Saat itu dia bersama beberapa keluarganya mencari keberadaan Yeni Novita bersama anaknya, yang tidak berada di rumah. Memang sebelumnya, Carles mengakui secara pribadi sudah mengendus ‎perselingkuhan yang dilakukan istrinya tersebut sejak tiga bulan terakhir.
Padahal, dia sudah beberapa kali memperingati istrinya agar tidak berselingkuh, karena mereka sudah mempunyai dua anak.

"Kami ikuti dia, rupanya dia pergi ke rumah laki-laki lain. Waktu kami datangi rumahnya, Agus keluar dari kamar dengan resleting terbuka waktu itu Yeni tidak mau keluar dia juga berada di dalam kamar," katanya. Selanjutnya, keduanya langsung dibawa ke pihak kepolisian agar diproses secara hukum yang berlaku.

Diakui Carles, dirinya sudah habis kesabaran karena kendati sudah diperingati istrinya tetap tidak berubah. Menurutnya, dirinya sering kali dibohongi oleh Yeni Novita.

"Jumat kemarin dia bilang mau ke Palembang, ternyata Yeni ke Pekan Baru menjemput si Agus ini. ‎Saya sudah kecewa dan meminta kepada pihak kepolisian menahan mereka dan wali kota, BKD memberikan sanksi tegas karena dia merupakan PNS di Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau," ujarnya.

Sementara itu, Yeni Novita saat diperiksa oleh pihak kepolsian sempat triak-teriak, dan meminta kepada seluruh awak media langsung meliput dan memotret dirinya. "Aku idak telanjang aku main sama anak aku, silakan liput aku idak apo-apo. Aku ditangkep samo anak bukan deweaan," ujarnya sambil menangis.

Yeni juga meneriakan jika dia dijebak oleh suaminya sendiri yang hendak menghancurkan rumah tangganya sendiri. "Aku bakal lapor balik, silakan aku diliput. Dia (Carles) sendiri yang buka aib," ujarnya didampingi Agustiawan di ruang penyidik. (cj13)

SUMSEL - Hampir sebulan ini, ribuan guru SMA/SMK di Sumatera Selatan mengeluh. Gaji bulan Januari tak kunjung cair. Padahal, sebelum peralihan status dari kabupaten/kota ke Pemprov, pembayaran gaji tak pernah ada kendala. Tepat waktu. Dibayar awal bulan.
Seorang guru PNS di salah satu SMA Banyuasin, Rohmat (40) mengakui itu. “Saya menggantungkan hidup dari gaji,” katanya. Dapur tak lagi “ngebul” karena gaji ngadat. “Saya beberapa kali ngecek ke bank untuk melihat jumlah saldo rekening, mungkin gaji sudah masuk. Tapi tetap juga nihil sampai sekarang,” tuturnya.
Rohmat tak tahu pasti, apa masalahnya sehingga gaji guru-guru SMA/SMK di Banyuasin belum dicairkan. “Kalau katanya sih masalah verifikasi berkas ke provinsi belum selesai,” ungkapnya. Yang jelas, para guru meminta hak mereka segera dibayar.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Banyuasin, Ridwan Nawawi, berharap para guru bisa bersabar. “Tahap peralihan. Mungkin masih validasi data guru dari kabupaten ke provinsi,” katanya. Dia meminta guru tetap jalankan tugas seperti biasa, jangan semangatnya justru menurun.
Di Palembang, para guru PNS juga “gigit jari”. Utang menumpuk. Terpaksa harus pinjam sana-sini karena tidak ada uang lagi. “Apalagi di bank, SK sudah ‘disekolahkan’,” keluh seorang guru PNS SMA yang mengajar di sekolah swasta, Diah Asmawati (45). Dia pun tak sendiri, banyak guru PNS lainnya menunggu tanpa kunjung pasti kapan gaji dibayar.
Guru-guru dan kepsek di Muara Enim bernasib serupa. “Sampai sekarang kami juga belum gajian,” terang beberapa guru SMA yang enggan ditulis namanya, Kamis (26/1). Informasinya, guru SMA/SMK yang sudah gajian baru enam kabupaten. Verifikasinya sudah selesai.
“Kalau daerah lain belum juga. Kabarnya, gaji kami baru dibayar minggu depan,” lanjutnya. Mereka menduga, ada kesan pemerintah tidak siap dengan peralihan ini. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muara Enim, Hj Siti Herawati SH, justru mengaku penyerahan status guru dan tata usaha (TU) SMA ke pemprov secara administrasi kepegawaian sudah selesai. Bahkan nama mereka sudah tercantum di BKN. “Ada 723 guru dan pegawai Dinas Kehutanan yang kita serahkan ke provinsi,” bebernya.
Begitupula Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muara Enim, Armelli Mendri, mengaku, SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran) guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK juga sudah dikirim ke provinsi. “Prosesnya memang panjang, tapi semua sudah selesai,” tuturnya. Jadi dia yakin gaji guru Muara Enim segera cair.
Kepala Dinas DPPKAD Musi Rawas, Syahrizal membenarkan masalah keterlambatan gaji itu di Mura. “Kalau kami tidak ada masalah mendasar sehingga terjadi keterlambatan pengiriman SKPP. Hanya masalah teknis dan diskomunikasi internal. Padahal sudah banyak aku teken SKPP, mungkin belum sampai saja ke pemprov,” katanya.
Menurutnya, proses penyampaian SKPP terlambat bukan di DPPKAD. Namun pengambilan SKPP kolektif oleh penyelenggara sekolah yang baru dilakukan kemarin. “Baru kemarin dibawa ke pemprov, jadi berkasnya baru masuk,” timpalnya.
Untuk memastikan masalah itu, koran ini lalu datang ke ruang kepegawaian dan keuangan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel. Di sana, tampak para pegawai Disdik masih disibukkan dengan tumpukan berkas guru dan PNS seluruh daerah di Sumsel yang harus diverifikasi ulang.
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Disdik Sumsel, Markoginta menerangkan memang banyak guru SMA/SMK di Sumsel belum gajian sampai saat ini. Yang sudah cair itu karena verifikasi kelar. “Baru 1.644 guru di lima daerah yang cair. Total gajinya mencapai Rp6.071.382.300 (lihat grafis),” terangnya. Kelima daerah tersebut, yakni Musi Rawas Utara, OKI, Prabumulih, PALI, Pagaralam (grafis). Itu, artinya masih ada 7.016 guru yang belum gajian dari total 8.660 guru SMA/SMK se Sumsel yang dilimpahkan ke provinsi.
Nah, khusus OKU Selatan (OKUS) dan Lubuklinggau, kata dia, baru selesai verifikasi dan diserahkan ke BPKAD Sumsel. Rinciannya, Lubuklinggau 560 guru dan pegawai dengan dana gaji Rp2.167.853.100 dan OKUS 371 guru dan pegawai dengan dana Rp1.292.092.500. “Mudah-mudahan besok atau lusa sudah cair,” ujarnya.
Diakuinya, guru di daerah yang belum cair, karena memang kabupaten/kotanya belum menyerahkan berkas SKPP, seperti Kabupaten Musi Rawas. Khusus Ogan Ilir (OI), berkas diserahkan bertahap bahkan hingga kemarin (25/1) masih ada data belum diserahkan.
Lalu daerah lain sudah menyerahkan berkas. Hanya saat verifikasi masih ada kekurangan dari empat berkas yang perlu dilengkapi. Yakni SK peralihan BKN, Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) dari Kepala Disdik Sumsel kepada setiap kepala SMA/SMK. Diteruskan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dari kepala sekolah kepada guru. Dokumen terakhir SKPP dari BPKAD.
“Kendala selain data yang tidak lengkap, kadang sekolah-sekolah tidak menyerahkan berkas serentak, padahal kita sudah mengimbau MKKS, pihak sekolah, dan dinas pendidikannya,” cetusnya lagi. Dia melanjutkan, khusus Palembang bermasalah pada guru PNS yang diperbantukan (DPK) di sekolah swasta. Hingga saat ini baru sembilan guru DPK gajian dari daerah, karena tidak menerima SK pelimpahan. Itu karena data tidak ada dan tidak diusulkan ke BKN. (nni/qda/roz/cj13/fad/ce1)

 

KATINGAN - Kasus Bupati Katingan, Kalteng Ahmad Yantenglie yang tertangkap tangan selingkuh dengan oknum PNS RSUD Mas Amsyar Kasongan, Farida Yeni bergulir ke ranah politik. 

Istri oknum polisi ini akhirnya memenuhi panggilan kedua Tim Pansus Dugaan Perbuatan Tercela Bupati Katingan di gedung DPRD setempat, Rabu (25/1).

Setelah mangkir pada panggilan pertama, wanita berusia 34 tahun ini bersedia datang memberikan keterangan pada Tim Pansus mengenai skandal yang membelitnya dengan sang bupati.

Istri anggota Polsek Katingan Hilir Aipda SH ini tiba di Kantor dewan sekitar pukul 10.45 WIB.

Dia datang bersama teman laki-laki yang membawa Mobil Honda HRV nopol KH 1272 NA milik Farida Yeni.

Pada saat datang, dia langsung naik ke lantai dua kantor dewan. Lalu sekitar dua jam kemudian tepatnya pada pukul 13.00 WIB, dikawal beberapa anggota Polres Katingan berpakaian sipil maupun dinas, langsung turun ke lantai satu.

Farida Yeni yang ketika itu mengenakan baju lengan panjang dengan motif garis-garis putih dan celana selutut dengan motif bunga, terlihat cuek dan terkesan sinis melihat wartawan mengambil fotonya.

Tak sepatah kata pun ke luar dari mulutnya. Sambil menenteng tas dan memegang sebuah map, dia berjalan buru-buru langsung masuk dalam mobil yang menunggu di depan, kemudian pergi meninggalkan gedung dewan.

Sementara Tim Pansus setelah meminta keterangan Farida Yeni langsung menggelar rapat internal yang dilakukan tertutup. Tak lama kemudian, Ketua Pansus H Fahmi Fauzi SHut ke luar dengan senyuman khasnya.

Dia langsung menemui dan menyapa wartawan yang sudah menunggunya terkait hasil pemeriksaan terhadap Farida Yeni.

“Alhamdullilah, hari ini (kemarin, Red) FY hadir dan tadi telah menjalani pemeriksaan sekitar dua jam. Adapun pertanyaan yang diajukan tadi dari Panel I sebagai pemeriksa langsung mengajukan sebanyak 30 pertanyaan. Lalu dari anggota Pansus ada 12 pertanyaan. Jadi total pertanyaan yang diajukan sebanyak 42 pertanyaan,” ujarnya.

Pertanyaan yang diajukan untuk Farida Yeni, kata Fahmi, hampir sama dengan Bupati Yantenglie sebelumnya.

Bahkan jawaban dari Farida Yeni juga hampir sama dengan jawaban yang disampaikan bupati sebelumnya. Namun demikian, dari Farida Yeni ini ada satu hal baru didapatkan Pansus.

“FY mengakui, perceraiannya secara perundang-undangan negara masih belum sah. Itu perceraian dua orang saja yaitu FY dengan SH,” bebernya.

Artinya perceraian Aipda SH dan Farida Yeni ilegal atau belum sah secara hukum.

Bahkan, kata Fahmi, Farida Yeni mengakui tidak ada saksi mengetahui itu. Ibu dua anak ini mengakui surat cerainya tak ada tanda tangan saksi dan tidak ada tanggal, bulan maupun tahun.

Walau tulisan pada redaksi dalam surat pernyataan perceraian itu tertulis ditandatangani di hadapan para saksi.

“Ini hal paling baru dan sudah kami pegang di Pansus. Lalu dalam surat kesepakatan itu, FY menyebutnya sebagai surat perceraian. Ketika kami tanyakan, kenapa dibuat seperti itu, jawaban FY, ketika mereka ingin sama-sama menikah katanya bisa menggunakan surat itu,” kata Fahmi sambil tersenyum.

Ketika ditanya Kalteng Pos (Jawa Pos Group) kapan surat yang disebut sebagai surat perceraian dikeluarkan, Farida Yeni sendiri, ujar Ketua Pansus, tidak bisa menjawab pasti.

Farida berdalih, ada dua surat dan satu suratnya dibuang Aipda SH, sehingga dibuat lagi surat baru dan juga ditandatangani Aipda SH.

“Ini hasil dari pemeriksaan terhadap FY. Kemudian tadi kita juga memeriksa dua Direktur RSUD Mas Amsyar Kasongan dan mantan Direktur. Semua kita panggil, karena katanya FY ini pernah mengajukan permohonan perceraian di institusi tempatnya bekerja sekarang,” terangnya.

Sedangkan untuk Aipda SH sendiri, dalam waktu dekat akan diperiksa Pansus. Sebab dari keterangan Fahmi, pada saat mereka datang ke Polda Kalteng, pada intinya kepolisian memberikan izin dan mempersilakan memeriksa yang bersangkutan.

“Kemungkinan besok (hari ini, Red). Untuk tempatnya jika tidak di Polres, kita lakukan di Kantor DPRD ini,” ungkapnya. (ami/abe)

Halaman 1 dari 25

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca