Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kemb...

Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kembangkan Pupuk Kompos

‎MURATARA - Kendati banyak peminat, pengelolaan kotoran hewan ...

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

PAGARALAM - Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 di Sumsel mendapat...

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

PAGARALAM - Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati ‎Mkes mengi...

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

PAGARALAM – Meski dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (A...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan Tersangka

JAKARTA- Mantan Walikota Jakarta Barat Fatahillah akhirnya ditetapkan ...

Pertamina Punya Jubir Baru

Pertamina Punya Jubir Baru

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih melakukan rotasi di internal. ...

Nilai Tukar Rupiah Stabil

Nilai Tukar Rupiah Stabil

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masi...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selat...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selatan dan Afrika

SURABAYA - PT INKA (Persero) berambisi menguasai pasar perkeretaapian ...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan Online

JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahar...

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenri...

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

SEKAYU – Permasalahan pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK s...

Kejar Senjata Milik Teroris

Kejar Senjata Milik Teroris

JAKARTA— Densus 88 Anti-Teror berupaya melakukan antisipasi ...

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

JAKARTA – Kedatangan perwakilan Masyarakat Anti-Korupsi Indo...

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

JAKARTA – Ratusan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tur...

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

LONDON – Investigasi teror Westminster berlanjut. Kemarin (2...

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

JAKARTA – Indonesia dan Prancis akan teken beberapa kesepaka...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkon...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkong

HONGKONG – Sosok Fidel Castro berbaring tenang di atas kasur...

Pasang QR Code di Produk Obat

Pasang QR Code di Produk Obat

JAKARTA – Pengawasan obat-obatan dan makanan diakui Badan Pe...

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

MARTAPURA – Tak ada lagi rasa takut kawanan bandit bersenpi ...

Perbankan Beri Kemudahan

Perbankan Beri Kemudahan

PALEMBANG - Pelaku perbankan memberi kemudahan dan biaya bunga ringan ...

PALEMBANG – Proyek jalan tol Palembang-Tanjung Api-Api (TAA) sepanjang 69 km memang belum dikerjakan. Namun, kendala yang menghambat pembangunannya sudah dibereskan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, beberapa hari lalu.
Dua kendala itu, persoalan lahan dan perizinan. “Saat ini kami sedang menyelesaikan penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dan feasibility study (FS)-nya,” kata Pimpinan Proyek Pembangunan Tol Trans Sumatera PT Hutama Karya (HK), Hasan Turcahyo, kemarin. Akhir bulan ini, amdal dan FS ditarget rampung.
“Sekarang sedang finalisasi,” tambahnya. Setelah selesai, pihaknya akan langsung membuat DED (Detail Engineering Design). Termasuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan BPN untuk memulai pembebasan lahan. Rencana trase jalan tol ini akan sejajar, tak terlalu jauh dengan jalan eksisting.
Awal 2018, konstruksi fisik jalan tol ini akan dimulai. Menurut Hasan, jalan tol Palembang-TAA ini akan bersinggungan dengan tol Kayuagung-Palembang-Betung (Kapal Betung). Ketemunya di ruas Palembang-Betung.
“Untuk tol ke TAA ini, titik nolnya ada di kawasan Musi Landas, Banyuasin,” jelas dia. Titik nol itu akan jadi gerbang tol menuju kawasan KEK TAA. Dengan begitu, pengendara yang melaju dari jalan tol Palindra, bisa langsung masuk ke tol Kapal Betung dan meneruskan perjalanan ke TAA lewat tol ini.
Jalan tol yang lebarnya dirancang 60 meter itu akan melintasi pinggiran Sungai Sungsang. Panjangnya sekitar 2 km. Dengan kontur lahan seperti tol Palembang-Inderalaya (Palindra) yang dominan rawa, konstruksi tol Palembang-TAA kurang lebih sama. “Pengerjaannya menggunakan sistem vakum,” tutur Hasan. Target selesainya 2019.
Dengan panjang tiga kali lebih tol Palindra, tentu saja pembangunan jalan tol TAA ini membutuhkan dana lebih besar lagi. Diprediksi, kebutuhan dananya mencapai Rp14 triliun. Keberadaan jalan tol ini dipastikan menunjang kegiatan perekonomian di kawasan ekonomi khusus (KEK) TAA.
Dana itu akan diambil dari anggaran pemerintah pusat dan investasi pihak swasta. “Kalau mengandalkan anggaran dari pemerintah setempat tentu tidak akan memadai. Kami buka keran bagi investor,” imbuhnya.
Ketua Project Management Unit (PMU) KEK TAA, Regina Ariyanti mengungkapkan, saat ini tengah dibangun kantor untuk badan pengelola KEK TAA.
“Progresnya sedang berjalan, tahun ini selesai,” ujarnya. Dewan nasional KEK menargetkan tahap pertama KEK TAA beroperasional Juli 2017. Namun, target pembebasan lahan 217 hektare belum beres. Yang sudah selesai 66,13 hektare. Perlu dikebut untuk merampungkan 150 hektare lagi.
Dana yang dibutuhkan mencapai Rp153 miliar. Tahun lalu, hanya dianggarkan Rp38 miliar. Pemprov menggandeng PT Sriwijaya Tanjung Carat untuk mempercepat pembebasan lahan. Untuk pengelola utama KEK tetap dilakukan PT Sriwijaya Mandiri Sumsel, BUMD milik Pemprov Sumsel.
Beberapa waktu lalu, pihaknya telah mengundang semua calon investor untuk memastikan investasi di KEK TAA. “Yang sudah pasti berinvestasi hingga saat ini ada dua investor besar,” tandas Regina.
Kepala Bappeda Sumsel, Ekowati Retnaningsih, mengatakan, Tanjung Carat disetujui masuk dalam areal KEK TAA. “Itu hasil ratas Gubernur Sumsel H Alex Noerdin dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ujar dia.
Sebelum ini, Pemprov Sumsel memang sudah mengusulkan itu ke pemerintah pusat. Wilayah Tanjung Carat ini sudah lama diminati Pelindo yang berkeinginan membangun pelabuhan laut di sana.
Dengan persetujuan ini, BUMN tersebut bisa memulai action di lapangan. Dimulai dengan reklamasi. “Ini jadi kemajuan yang sangat positif, angin segar bagi pengembangan KEK TAA,” tandas Ekowati. Selama ini internal rate of return (IRR) Tanjung Cara dinilai kecil sehingga dianggap tidak menguntungkan.
“Tapi dengan adanya keputusan ini maka kawasan itu dapat menarik investor untuk berinvestasi di sana,” jelasnya. Sebelumnya, Staf Ahli Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian RI Bidang Maritim, Abdul Marzuki, mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan penataan untuk wilayah sekitar KEK TAA.
Bagaimana dengan proyek lain? Persoalan yang ada dibereskan dalam ratas. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumsel, Dra Lesty Nuraini Apt MKes mengatakan, ada kendaa dana dalam pengadan alat kesehatan (alkes) yang membutuhkan anggaran sekitar Rp1 triliun.
Pihaknya sudah mengajukan bantuan ke pusat. Sasarannya, dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur atau fisik bidang kesehatan. “Bantuan pusat akan diberikan bertahap, hingga 2020. Menyesuaikan dengan kemampuan anggaran,” beber Lesty.
Dari provinsi juga akan menganggarkan dana sharing dari APBD sebagai pendukung. “Dengan demkian, pada saat Asian Games nanti, rumah sakit ini sudah bisa melayani pasien,” tandasnya.
Saat ini, progres keseluruhan pembangunan RSUD Provinsi sekitar 58 persen. Hingga akhir tahun ini diperkirakan capai 80 persen. Targetnya, April 2018 sudah soft launching. “Hingga saat itu, kami akan terus selesaikan pengerjaan fisiknya, interior, SDM dan alkes yang diperlukan,” pungkas Lesty.
Adanya perubahan rencana pendirian Institut Olahraga Indonesia (IOI) menjadi politeknik sedikit disesalkan Kepala Dispora Sumsel, Ahmad Yusuf Wibobo. Termasuk perpindahan kewenangan pengurusan itu dari Kemenristekdikti ke Kemenpora.
“Kabar ini disampaikan oleh Kepala Bappeda usai ikut pertemuan dengan Presiden,” jelas dia. Dengan berbentuk politeknik, artinya mahasiswa dan lulusan akan sama dengan prodi olahraga yang sudah ada sebelumnya. “Padahal, itu dulu dilarang oleh Dirjen Dikti,” sambungnya.
Berbeda jika berbentuk institut olahraga. Bentuk program studi yang ada di dalamnya semua baru dan tidak sama dengan program studi olahraga mana pun. “Institut tidak meluluskan guru penjas dan pelatih, tapi para ahli,” bebernya. Dia mencontohkan, ahli gizi olahraga, ahli manajemen olahraga, ahli kesehatan olahraga, ahli jurnalistik olahraga, dan ahli desain bangunan dan alat-alat olahraga.(yun/bis/afi/cj11/ce1)

 


KASTAMONU – Saat para pemimpin dunia bergantian menunjukkan solidaritas terhadap Inggris setelah teror di Westminster Palace alias House of Parliament (gedung parlemen), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan justru menebar ancaman. Di hadapan media, dia menyatakan bahwa Eropa tidak akan pernah aman jika tak mengubah sikap mereka terhadap Turki.
”Turki bukanlah negara yang bisa seenaknya kalian tarik ulur. Juga bukan negara yang para penduduknya bisa seenaknya kalian seret-seret,” ujar pemimpin 63 tahun tersebut kemarin (23/3). Pernyataan Erdogan itu menandai babak baru permusuhan Turki dengan negara-negara Eropa, khususnya Uni Eropa (UE). Bulan ini, Turki bersitegang dengan Jerman dan Belanda terkait referendum perubahan sistem pemerintahan.
Dalam pidato yang disiarkan langsung oleh stasiun-stasiun televisi Turki dan Eropa tersebut, Erdogan menegaskan bahwa sikap tak bersahabat negara-negara UE bakal membuat Eropa tidak aman. ”Jika Eropa terus bersikap seperti ini, tak akan ada seorang warga Eropa di belahan dunia mana pun yang bisa melangkah dengan aman di jalanan. Eropa akan hancur karena (sikap) seperti itu,” ucapnya.
Erdogan lantas menyerukan pada negara-negara Eropa untuk menghormati HAM serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dia menganggap Belanda terlalu kasar dalam memperlakukan sekelompok warga Turki yang berunjuk rasa di Kota Rotterdam beberapa waktu lalu. Kelompok pro-Erdogan yang menggelar aksi protes di dekat gedung konsulat Turki itu dibubarkan paksa oleh polisi antihuru-hara.
Pembubaran tersebut melibatkan meriam air, pasukan berkuda, dan sejumlah anjing. Padahal, menurut Ankara, kelompok pro-Erdogan yang berusaha menarik simpati warga demi kemenangan Yes dalam referendum 16 April mendatang itu menyampaikan aspirasi dengan baik-baik. Erdogan mengklaim unjuk rasa tersebut berlangsung damai.
Komentar Erdogan itu langsung ditanggapi Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier yang baru dilantik. ”Kami memandang Turki dengan penuh rasa cemas. Sebab, segala hal yang terjalin baik selama bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade, terancam rusak,” katanya. Khusus kepada Erdogan, dia mengimbau ketua Partai AKP tersebut berhenti mengaitkan negara-negara Eropa dengan Nazi.
Pada 16 April nanti, Turki menggelar referendum tentang sistem pemerintahan. Yakni, mengubah sistem demokrasi parlementer menjadi presidensial yang akan membuat Erdogan punya kekuatan mutlak atas pemerintahan. Jika kubu Erdogan alias Yes menang, konstitusi negara itu bakal berubah. Sebab, konstitusi yang sekarang berlaku membagi kekuasaan di tangan presiden dan parlemen.
Sebagai negara yang menampung diaspora Turki dalam jumlah besar, Jerman menjadi harapan Erdogan. Sebab, popularitasnya di mata warga Turki yang tinggal di mancanegara jauh lebih tinggi ketimbang di dalam negeri. Dia meyakini bahwa suara warga di luar Turki memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemenangan. Sayang, kampanye yang dilakukan lewat para menterinya dihadang Eropa.
Sebagian besar negara Eropa, khususnya UE, melarang menteri-menteri Erdogan berkampanye di wilayah mereka. Alasannya klasik, yaitu keamanan. Kebijakan negara-negara Eropa tersebut membuat Erdogan berang. Dia pun menyamakan Jerman dan Belanda yang menolak kehadiran tim suksesnya dengan Nazi. Kontroversi itu membuat UE memanggil duta besar Turki di organisasi tersebut kemarin. (AFP/Reuters/hep/c18/any)

PRESIDEN Jerman yang baru Frank-Walter Steinmeier mengucapkan sumpah dan janjinya saat dilantik di depan majelis rendah parlemen Bundestag di Berlin, Rabu (22/3). Seluruh anggota parlemen memberikan aplus kepada pemimpin baru Jerman tersebut. (*) REUTERS/Fabrizio Bensch

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengevaluasi proyek strategis nasional dan program prioritas di Sumsel. Ada 11 proyek strategis nasional yang dibahas Jokowi bersama Gubernur Sumsel Alex Noerdin kemarin (21/3) dalam rapat terbatas di kantor Presiden.

Diantaranya proyek infrastruktrut jalan tol, LRT, Asian Games, rel kereta api hingga pelabuhan internasional. Dari 11 proyek tersebut ada dua yang masih bermasalah. Yakni proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan pelabuhan Tanjung Carat. "Ada 11 proyek strategis nasional di Sumsel. Yang 9 aman, yang 2 ada masalah, makanya dimintakan bantuan," ungkapnya usai rapat.

Alex menjelaskan untu KEK Tanjung Api-Api kedepan akan mengintegrasikan pelabuhan Tanjung Carat. Yang mana sebelumnya Tanjung Carat tidak termasuk dalam KEK. "Ada 1 pasal dalam perpres yang harus dirubah. Yaitu KEK Tanjung-Api-Api plus Tanjung Carat," jelasnya.

KEK Tanjung Api-Api sendiri keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2014. Dimana dalam aturan itu memberi tenggat waktu pengoperasian pada pertengahan tahun 2017. Namun hingga Maret 2017, sejumlah masalah seperti pembebasan lahan pun belum rampung 100 persen.

Namun Alex tidak meyebutkan berapa banyak sisa lahan yang harus dibebaskan lagi. Permasalahan yang masih mengganjal proses penyelesaian proyek tersebut. "Untuk pembebasan lahan sudah sebagian. Karena kita tidak punya uang. Makanya kita gandeng swasta," tambah Alex.

Sementara Jokowi imeminta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur di bidang transportasi guna memperlancar konektivitas antarwilayah di Sumsel serta mendukung kelancaraan pelaksanaan Asian Games tahun 2018 mendatang. "Mulai dari jalan tol, jalur kereta api, maupun LRT (Light Rail Transit)," ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden berharap pembangunan infrastruktur transportasi utamanya di kota-kota besar dapat mendorong pergerakan ekonomi yang lebih efisien sehingga daya saing daerah tersebut menjadi lebih baik. "Ini dibutuhkan untuk menopang pergerakan ekonomi di Sumatera Selatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan pengembangan di Tanjung Carat. Dirinya meyakini pembangunan KEK tersebut akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumsel yang pada tahun 2016 bisa tumbuh sedikit di atas rata-rata nasional sekira 5,03 persen.

"Kawasan ekonomi khusus ini juga bisa dikembangkan untuk menampung minat investasi sektor industri pengolahan, mulai dari 'petro chemical' sampai dengan 'crude refinery', maupun pengembangan investasi di industri otomotif, elektronik, industri manufaktur, dan yang lain-lainnya," ujarnya.

Walaupun demikian, penguatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan nilai tukar petani juga tak lepas dari perhatian pemerintah. Bahkan berdasarkan data yang diterima, nilai tukar petani selalu berada di bawah indeks 100 dan berkecenderungan menurun.

Akibatnya kenaikan harga produk pertanian yang diterima petani lebih rendah dibandingkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi petani. "Ini artinya, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Selatan," tutupnya.(ran)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengevaluasi proyek strategis nasional dan program prioritas di provinsi Sumatera Selatan. Ada 11 proyek strategis nasional yang dibahas Jokowi bersama Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin kemarin (21/3) dalam rapat terbatas di Kantor Presiden.

Diantaranya proyek infrastruktrut jalan tol, LRT, Asean Games, rel kereta api hingga pelabuhan internasional. Dari 11 proyek tersebut ada 2 yang masih bermasalah. Yakni proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan pelabuhan Tanjung Carat. "Ada 11 proyek strategis nasional di Sumsel. Yang 9 aman, yang 2 ada masalah, makanya dimintakan bantuan," ungkapnya usai rapat.

Alex menjelaskan untu KEK Tanjung Api-Api kedepan akan mengintegrasikan pelabuhan Tanjung Carat. Yang mana sebelumnya Tanjung Carat tidak termasuk dalam KEK. "Ada 1 pasal dalam perpres yang harus dirubah. Yaitu KEK Tanjung-Api-Api plus Tanjung Carat," jelasnya.

KEK Tanjung Api-Api sendiri keberadaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2014. Dimana dalam aturan itu memberi tenggat waktu pengoperasian pada pertengahan tahun 2017. Namun hingga Maret 2017, sejumlah masalah seperti pembebasan lahan pun belum rampung 100%.

Namun Alex tidak meyebutkan berapa banyak sisa lahan yang harus dibebaskan lagi. Permasalahan yang masih mengganjal proses penyelesaian proyek tersebut. "Untuk pembebasan lahan sudah sebagian. Karena kita tidak punya uang. Makanya kita gandeng swasta," tambah Alex.

Sementara Jokowi imeminta jajarannya untuk fokus pada penyelesaian pembangunan infrastruktur di bidang transportasi guna memperlancar konektivitas antarwilayah di Provinsi Sumatera serta mendukung kelancaran pelaksanaan Asian Games tahun 2018 mendatang. "Mulai dari jalan tol, jalur kereta api, maupun LRT (Light Rail Transit)," ujar Presiden Joko Widodo.

Presiden berharap pembangunan infrastruktur transportasi utamanya di kota-kota besar dapat mendorong pergerakan ekonomi yang lebih efisien sehingga daya saing daerah tersebut menjadi lebih baik. "Ini dibutuhkan untuk menopang pergerakan ekonomi di Sumatera Selatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga meminta percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dan pengembangan di Tanjung Carat. Dirinya meyakini pembangunan KEK tersebut akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan yang pada tahun 2016 bisa tumbuh sedikit di atas rata-rata nasional sekira 5,03 persen.

"Kawasan ekonomi khusus ini juga bisa dikembangkan untuk menampung minat investasi sektor industri pengolahan, mulai dari 'petro chemical' sampai dengan 'crude refinery', maupun pengembangan investasi di industri otomotif, elektronik, industri manufaktur, dan yang lain-lainnya," ujarnya.

Walaupun demikian, penguatan produktivitas sektor pertanian dan peningkatan nilai tukar petani juga tak lepas dari perhatian pemerintah. Bahkan berdasarkan data yang diterima, nilai tukar petani selalu berada di bawah indeks 100 dan berkecenderungan menurun.

Akibatnya kenaikan harga produk pertanian yang diterima petani lebih rendah dibandingkan kenaikan harga barang yang dikonsumsi petani. "Ini artinya, kita harus bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sumatera Selatan," tutupnya.(ran)

Hampir setiap generasi Z pasti punya gadget dan akun sosial media. Buat kamu yang aktif di youtube, pasti sering nonton vlog yang lagi ngetren banget di Indonesia terutama di kalangan artis. Banyak banget orang-orang yang terkenal melalui vlog nya seperti Raditya dika, Prilly Latuconsina, Ernest Prakasa, Arif Muhammad, dan masih banyak lagi. Ditambah kehebohan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi yang ngevlog bareng Raja Salman yang jadi viral.

Ngomong soal ngevlog ternyata beauty vlogger lagi nge-hits dan menjadi perhatian publik karena popularitasnya. Beauty vlogger sangat digemari para cewek yang menggemari dunia kecantikan. Beauty vlogger sangat mudah dikenali dengan melihat postingan videonya yang banyak memberikan tips-tips kecantikan paling update seperti tips make up, review tentang alat makeup, tutorial hair style, dan review produk-produk kecantikan. Ini bisa jadi rekomendasi buat generasi Z loh.

Di Indonesia yaitu Abel Cantika, Sarah Rahayu, Rachel Goddard merupakan beauty vlogger yang banyak viewers nya. Nggak perlu ke salon dech, belajar make up dari beauty vlogger aja udah cukup! .(nda)

JAKARTA - Alasan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut mobil dinas kepresidenan mendesak untuk diganti, mendapat tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah.

Mobil kepresidenan.
Fahri justru mengkhatirkan keamanan Presiden Joko Widodo. Sebab, mengacu UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, harus ada sistem yang baik untuk menjamin keamanan kepala negara.

"Saya konsennya pada keamanann presiden. Di antaranya cara mengatur keamanan presiden, kendaraan itu harus aman. Kalau mogok berarti kendaraan itu gak aman. Maka harus dievaluasi," ujar Fahri di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (21/3).

Namun pihaknya menilai pemerintah juga tidak boleh beralasan karena mobilnya sudah lama. Sebab, itu sama saja pihak Istana Negara menyalahkan diri sendiri.

"Salah sendiri. Sistem pemerintahan tidak boleh membiarkan presiden naik mobil lama. Karena terkait keamanan. Kalau sudah lama bikin jangka waktu," ujar politikus PKS itu.

Kalau sering mogok yang dijadikan alasan oleh Setneg, itu menurutnya juga tidak tepat. Sebab, soal mogok itu ilmiah, karena itu ilmu mesin. Karena itu dia meminta adanya evaluasi.

"Iya kalau mogoknya di tempat aman, kalau di tempat tidak aman? Itu keamanan presiden loh. Karena kalau anggota DPR ada yang meninggal, menggantinya gampang, kalau presiden itu kan bahaya," tandas dia.(fat/jpnn)

PALANGKARAYA - Wacana Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kota Palangkaraya , Kalteng, mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Salah satunya adalah akademisi. 

Prof Norsani Darlan mengatakan, kalau memang rencana tersebut terwujud, maka pasti ada dampak sosial positif dan negatif.

"Saya kira positifnya karena Kota Palangkaraya jumlah penduduk belum padat dan lapangan kerja dapat terpenuhi," jelas Norsani kepada Kalteng Pos (Jawa Pos Group).

Jika rencana tersebut serius, lanjutnya, pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi, termasuk juga menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang baik sehingga masyarakat lokal tidak terpinggirkan.

"Pemerintah harus memberikan penyuluhan sejak dini agar masyarakat bisa menghadapi kemajuan nantinya," tegasnya.

Sementara praktisi hukum Hendry S Dalim menilai, kalau memang ibu kota negara jadi dipindahkan ke Kota Palangkaraya, sudah pasti di kota ini akan muncul beragam sosial yang pelik.

"Kemajuan daerah biasanya diimbangi dengan naiknya angka kriminalitas. Jadi ini juga wajib diperhatikan kalau memang jadi dipindahkan," jelasnya.(alh)

JAKARTA - Kejadian mogoknya mobil kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kalimantan Tengah pekan lalu menjadi wacana untuk mengganti mobil yang sudah ada. 

Tidak dijelaskan secara teknis apa masalahnya. Namun, Menteri Sekretaris Negara Prarikno menilai sudah mendesak untuk dilakukan pembaharuan mobil RI-1.

Salah satu alasannya karena sering mogok saat kunjungan ke daerah.

Nah, berdasarkan penjelasan Kepala Sekretariat Kepresidenan Darmansjah Djumala, mobil kepresidenan yang dioperasionalkan untuk presiden dan wapres sekarang ada tujuh unit dari delapan mobil yang ada.

Satu unit lagi, menurut Djumala, masih dipinjamkan kepada Kepala Negara sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Satu dipinjamkan ke presiden terdahulu. Karena saat itu baru selesai serah terima beliau masih butuh mobil. Jadi dipinjamkan oleh negara," ujar Djumala saat dikonfirmasi JPNN.

Memang, katanya, sesuai aturan setiap mantan presiden dan mantan wakil presiden diberikan bantuan rumah, mobil plus sopir, pengawal dan biaya kesehatan.

Nah, belakangan ini dari pihak SBY sudah ada komitmen untuk mengembalikan aset negara itu ke Sekretariat Kepresidenan.
"Beberpa waktu lalu, sudah ada komitmen dari pihak beliau (SBY) mobil itu akan dikembalikan. Saat ini surat menyuratnya sedang diproses," pungkas Djumala.(fat/jpnn)

PALANGKARAYA - Wacana Presiden Joko Widodo yang akan memindahkan ibu kota negara ke Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, disambut positif Gubernur Sugianto Sabran.

Bahkan Sugianto mengungkapkan, Pemprov Kalteng telah menyiapkan lahan sekitar 500.000 hektare untuk lokasi perpindahan ibu kota.

Sayangnya, rencana perpindahan itu mendapat hambatan. Pasalnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kalteng HM Fahruddin menilai, penyiapan lahan tersebut akan terhambat Perda No 5 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), khususnya terkait kawasan hutan yang masih sekitar 82 persen dan 19 persen sisanya merupakan Areal Penggunaan Lainnya (APL).

“Berapa yang bisa disiapkan jika masih memakai Perda yang ada? Harapan kita ada revisi untuk jumlah kawasan hutan,” ucap Fahruddin seperti diberitakan Kalteng Pos (Jawa Pos Group).

Politikus Nasdem ini mengharapkan, rencana pemindahan ibu kota itu harus benar-benar dipertimbangkan pihak Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Sebab, lanjut dia, yang menentukan kawasan itu masuk hutan produksi tetap atau bukan merupakan kewenangan pusat.

“Permasalahan ini juga yang menghambat pembangunan kita dan itu masih menjadi kendala sampai saat ini,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kabupaten Kotim dan Seruyan ini.

Dijelasakannya, gubernur sudah mendesak agar Perda tersebut direvisi kembali. Sebab, Perda No 5 tahun 2015 belum sesuai dengan harapan pemerintah provinsi dan DPRD Kalteng saat ini.
“Walau prosesnya lama, kita tetap berusaha dan mudah-mudahan masih ada peluang untuk itu,” ungkapnya. (uni/abe)

Halaman 1 dari 35

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca