PALEMBANG - Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel telah mengantongi usulan pengadaan komputer pelaksanaan Ujian Nasional berbasis komputer (UNBK) jenjang SMA/MA/SMK dari pihak sekolah. Dari data tersebut jumlahnya mencapai puluhan ribu. Terkait pengusulan tersebut, Disdik telah mengajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Kepala Bidang Kabid SMA Disdik Sumsel, H Bonny Syarfian SE MM, melalui Kasi SMA Disdik Sumsel, Dr Arwan Msi mengatakan, usulan pengadaan komputer jenjang SMA ke pusat disesuaikan dengan jumlah siswa peserta ujian. "Semua telah diusulkan sesuai data yang ada SMA/MA, penyelenggara UNBK mencapai 251 sekolah," ujarnya, kemarin (14/2).
Lanjutnya, untuk peserta mencapai 34.182 siswa dengan rincian IPA mencapai 18.474 peserta dan IPS 15.708 siswa. "Usulan komputer yang diajukan sejumlah dengan siswa, dan kita telah ajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengenai realisasi nanti ada tim pusat yang akan melakukan verifikasi," terangnya lagi.
Diketahui, sekolah yang akan menerima bantuan pengadaan komputer dari Kemendikbud melalui dana APBN ini, dilihat dari beberapa aspek jaringan listrik, internet, komputer yang masih kurang, dan letak geografis. "Sedangkan sekolah yang berada di daerah pedalaman atau tidak mempunyai persyaratan tersebut, bisa menumpang ke sekolah lain dalam radius 5 kilometer, atau akan dilakukan pengadaan komputer," urainya.
Dalam hal persiapan pelaksanaan UNBK, Disdik Sumsel telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk penggunaan komputer secara cluster.
Sementara Kepala Bidang (Kabid) SMK, Dra Hj Erlina MM mengatakan, pusat telah menyiapkan 40.000 komputer untuk seluruh Indonesia yang akan disebar nantinya. "Khusus SMK sebanyak 3.164 komputer dan 93 server, yang diajukan untuk negeri dan swasta," terangnya.
Dikatakan, tahapan melalui proses usulan dari sekolah yang diteruskan oleh Disdik Sumsel ke Kemendikbud. "Semua SMK di Sumsel yang sudah melaksanakan UNBK sudah didata dan kekurangan komputernya. Syaratnya adalah sekolah tersebut memiliki listrik, lokasi bisa dijangkau, dan hanya kekurangan fasilitas komputer," terangnya.
Ditegaskan Erlina, meskipun SMK sudah mengajukan usulan, namun pihaknya tidak bisa memastikan usulan tersebut akan dipenuhi atau tidak. Sebab, usulan tersebut harus bersaing dengan daerah lain di seluruh Indonesia. "Yang mengusulkan banyak, sedangkan jumlah komputer yang disediakan hanya 40 ribu komputer," tandasnya. (nni/nan/ce4)

 

PALEMBANG - Permasalahan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajar di sekolah Swasta kini tidak ada lagi polemik. Itu karena Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sudah membuat edaran yang memutuskan tidak ada penarikan guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Itu disampaikan langsung oleh Sekjen Kemendikbud, Didik Suhardi.
Dia menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementrian PAN-RB mengenai guru PNS yang mengajar di sekolah swasta. Pemerintah memiliki kuota untuk CPNS guru baru, sehingga bisa ditambahkan untuk mengisi kebutuhan di sekolah swasta. Menurut dia, di sejumlah daerah sekolah swasta kekurangan guru. Sehingga pemerintah daerah harus menempatkan guru PNS di sekolah swasta.
’’Contohnya di Papua, sekitar 90 persen guru di sekolah swasta itu guru PNS,’’ jelasnya di kantor Kemendikbud kemarin. Dia tidak memungkiri ada pemda yang sudah menarik guru-guru PNS dari sekolah swasta. Kementerian PAN-RB akan memberikan arahan terkait kebijakan kepegawaian itu.
Dikatakan, sekolah swasta itu pada dasarnya memiliki hubungan saling membutuhkan dengan pemerintah. Di satu sisi sekolah swasta membantu membuka akses pendidikan yang tidak terjangkau pemerintah. Sehingga pemerintah perlu membantu menyediakan guru PNS di sekolah swasta.
’’Khususnya untuk guru-guru PNS di SMK,’’ jelas Didik. Sebab saat ini komposisi SMK swasta jauh lebih besar dibandingkan dengan SMK negeri. ’’Sekolah swasta itu ikut mencerdaskan bangsa. Pemerintah tidak boleh melupakan jasa itu,’’ tandasnya.
Sejatinya, urusan penugasan guru PNS di sekolah swasta sampai saat ini masih belum klir. Sebab, patokan penugasan PNS sampai sekarang mengaju pada UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalam UU ASN ini dinyatakan bahwa PNS bertugas di institusi milik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan begitu, guru PNS juga harusnya bertugas di sekolah negeri.
Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menuturkan, penugasan guru PNS di sekolah swasta terkait dengan pembahasan pelayanan publik dan penataan SDM aparatur. Dia berharap di dalam sebelas rancangan peraturan pemerintah (RPP) turunan UU ASN, ada aturan tegas tentang tugas guru PNS. ’’Kalau memang guru PNS dibutuhkan di sekolah swasta, harus diatur di dalam RPP,’’ timpalnya.
Sementara Kepala Dinas Pendidikan (disdik) sumatera Selatan (sumsel) Drs Widodo MPd mengatakan, pihaknya tetap akan mengikuti aturan yang ada apapun itu keputusan pemerintah. "Wacana kebijakan pusat kemarin dilakukan pendataan untuk menutupi kekuarangan guru di sekolah negeri termasuk guru PNS yang diperbantukan di sekolah swasta," terangnya
Ia mengatakan, untuk guru PNS DPK di Sumsel yang di SMA sebanyak 239 guru, sedangkan guru PNS DPK di SMK sebanyak 78 guru. "Kita tidak akan menarik jika aturanya mamang seperti itu, solusinya yang di swasta tetap di swasta yang negeri tetap di negeri," tandasnya. (nni/nan)

MUARA ENIM - Kepedulian terhadap lingkungan harus dimulai dari diri masing masing. Salah satu yang perlu diperhatikan dan dijaga adalah konservasi hutan. Hal ini melatarbelakangi PT Musi Hutan Persada (MHP) melakukan sosialisasi dan edukasi lingkungan hutan bernilai konservasi tinggi serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di SMP Wana Lestari, Kecamatan Rambang Dangku, Muara Enim, Selasa (14/2).

"Menjaga hutan, sama juga kita memberikan warisan berharga kepada anak cucu kita nantinya. Pengenalan akan cara menjaga dan penyelamatan menjadi hal yang penting untuk dilakukan saat ini," kata Advisor Foresty PT MHP Ir Sudarmo didampingi Alioeng Bararata Sakti SH, Fire External Communication Head.

"Dalam rangka ikut mengkampanyekan tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan serta pendidikan tentang lingkungan, kita sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor hutan tanaman Industri melakukan sosialisasi dan edukasi tentang karhutla serta pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah yang berada di sekitar areal kerja perusahaan," ujarnya.

Dijelaskan Sudarmo, Kegiatan sosialisasi ini sengaja dilakukan di sekolah karena para guru dan siswa merupakan elemen krusial di masyarakat yang dapat berperan penting dan terdepan dalam proses edukasi kepada masyarakat.

"Mereka kita libatkan memberikan informasi bagaimana cara untuk mencegah bahaya kebakaran hutan dan lahan serta ikut menjaga kelestarian lingkungan," terangnya. (roz)

PALEMBANG - Sesuai arahan dan jadwal Prosedur Operasional Standar (POS) pada pertengahan Februari 2017 ini akan diadakan uji coba (simulasi) pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Kegiatan tersebut digelar secara serentak jenjang SMA/SMK sederajat, sedangkan SMP sederajat, minggu ketiga Februari.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel, Drs Widodo MPd, melalui Kepala Bidang (kabid) SMA Disdik Sumsel, H Bonny Syarfian MSi MM mengatakan, ujian nasional baik yang berbasis UNBK maupun PBT (non-UNBK) sudah siap. Bahkan dalam waktu dekat ini 20-21 Februari mendatang akan dilakukan uji coba (simulasi) UNBK secara serentak di kabupaten/kota untuk sekolah penyelenggara.
“Nantinya sama dengan UNBK sungguhan, mulai dari kesiapan perangkat komputer, server, hingga siswa yang akan mengerjakan soal,” ujarnya Sabtu, (12/2).
Untuk peserta UNBK mencapai 251 sekolah dengan jumlah peserta ujian 34.182 siswa. Sedangkan peserta PBT (non-UNBK) mecapai 336 sekolah dengan 26.864 siswa. "Kendala dalam pelaksanaan UNBK, selain jarak lebih dari 5 radius km, tidak adanya koneksi jaringan listrik dan internet di daerah tersebut yang menjadi poin utama,"terangnya lagi.
Mata pelajaran yang diujikan, jenjang SMA terdiri dari Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan mata pelajaran sesuai jurusan (1 mapel). jenjang SMK mata pelajaran yang diujikan meliput Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan teori kejuruan. Jenjang SMP, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA.
Sementara Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang, Hamsir SPd MM mengatakan, untuk jenjang SMP, pelaksana UNBK simulasi dilaksanakan 27-28 Februari serentek di seluruh sekolah di Kota Palembang. “Kita sudah sosialisasikan dan mengimbau pihak sekolah untuk menyiapkan siswa dan semua sarana prasarana penunjang UNBK,”terangnya.
Dikatakan, ada beberapa SMP melakukan cluster (ujian bersama) dengan menggunakan komputer SMA, seperti di SMPN 14 yang memakai komputer SMAN 14. “Khusus SMP, ada 48 sekolah penyelenggara UNBK dari 198 SMP negeri/swasta di Kota Palembang,” urainya. (nni/nan/ce4)

 

TINDAKAN berlebihan dilakukan seorang guru olahraga di di SDN dr Soetomo I, Surabaya terhadap murid perempuan. Sang guru dikabarkan memukul kepala salah seorang murid kelas IV berinisial GPR.

Akibatnya, GPR, terluka. Maria Goretti Yeti Rusdiana, sang ibu, menuturkan, putrinya tersebut mengeluh pusing saat pulang sekolah.

Putrinya mengaku telah dipukul gurunya. Yeti pun mengamati kepala putrinya yang terluka.

Dia lalu memberikan obat merah. "Ada luka darah kering," katanya.

Sorenya, Yeti membawa anaknya ke klinik yang bisa menerima BPJS. Di klinik tersebut, dokter memberikan obat antinyeri.

GPR lalu bercerita tentang insiden saat dirinya berolahraga pada Selasa (7/2).

Para murid diminta melompat berulang-ulang. Lantaran capek, GPR berhenti.

Namun, gurunya yang bernama Singgih Priyo Hardianto memukul GPR dengan menggunakan gagang sapu. Saat beristirahat dan kembali masuk kelas, GPR mengeluh kepada wali kelasnya bahwa dia merasa pusing.

Curhatan GPR karena telah dipukul kepalanya itu membuat Yeti tidak terima.

Kemarin dia melapor kepada pihak sekolah bahwa putrinya telah dipukul hingga terluka.

"Saya totohan nyawa (bertaruh nyawa, Red) waktu melahirkan. Terus sekarang dia dipukuli," sesalnya.

Karena itu, Yeti datang ke sekolah dan meminta pihak sekolah tidak main fisik kepada anak didik.

"Namanya guru, digugu dan ditiru. Mendidik," tegasnya.

Perempuan single parent itu mengakui, anaknya memang cukup bandel.

Namun, dia tetap tidak terima jika anaknya dipukul dengan menggunakan gagang sapu.
Hal senada disampaikan rekan-rekan GPR. RJR, salah seorang temannya juga mengalami perlakuan serupa.

Namun, peristiwa itu terjadi pekan sebelumnya. RJR dipukul di bagian pinggul kanan saat jam olahraga.

Dia dan rekan-rekannya diminta lompat-lompat sebanyak 50 kali. "Terus karena capek, berhenti, lalu dipukul," ujarnya.

RJR mengaku dipukul dengan menggunakan pipa. RJR juga dijewer. Termasuk rekannya yang lain.

"Katanya saya ngelamun. Padahal, saya gak ngelamun," imbuh rekannya yang lain.

Pada kejadian yang menimpa GPR, kata RJR, saat dipukul Singgih, GPR mengucapkan kata kotor. Mendengar itu, Singgih pun kembali memukul GPR.

Sementara itu, Kepala SDN dr Soetomo I Rusjati Kusuma mengatakan, kasus itu sudah tuntas. Wali murid tidak menuntut secara hukum.

Wali murid juga sudah membuat surat kesepakatan yang ditandatangani berbagai pihak sebagai saksi.
Rusjati mengakui, tindakan Singgih yang memukul tersebut merupakan perbuatan keliru.

"Sebagai pendidik, mestinya tidak boleh memukul seperti itu," tuturnya. Saat ini sanksi yang diberikan masih berupa teguran.

Namun, jika Singgih kembali berulah, sanksinya bisa dikeluarkan dari sekolah.

Menurut dia, perbuatan Singgih dilakukan secara spontan. Saat itu, kata Rusjati, ada siswa laki-laki yang membawa gagang sapu.

Oleh Singgih, gagang sapu tersebut diambil. Kemudian, lantaran ada siswanya yang tidak kompak saat berolahraga, gagang sapu itu secara spontan digunakan untuk memukulnya.(puj/did/c7/dos/jpnn)

MUSI RAWAS- ‎Bupati Kabupaten Musi Rawas (Mura), H Hendra Gunawan, meminta seluruh lapisan masyarakat kompak perangi kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan daerah.  Menurutnya, cara terbaik menuntaskan masalah itu, dengan meningkatkan Sumber
Daya Manusia (SDM) dan melaksanakan pendidikan karakter di usia dini.‎‎

"‎Dunia pendidikan sangat penting, pendidikan karakter terhadap anak di usia dini juga sama. Untuk meninggalkan status kabupaten tertinggal, dan memerangi kemiskinan, kebodohan, semua lini harus bergerak. Masyarakat perangkat desa dan semuanya ikut andil, kita mampu mengejar ketertinggalan dan bisa bersaing dengan daerah lain," kata Bupati Mura dalam sambutannya di pembukaan kegiatan Mura Cerdas di lapangan F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kamis (9/2).

Dikatakan, program pendidikan di wilayah Kabupaten Mura sudah cukup bagus. Bahkan banyak anak didik berprestasi yang berasal dari pelosok daerah di Kabupaten ini. Menurut Bupati, semua program yang ada harus lebih ditingkatkan. Sehingga tidak ada lagi pemuda di wilayah Kabupaten Mura tidak pernah mengenyam bangku sekolah.

"Pemerintah sudah menyiapkan anggaran yang cukup besar, kita harapkan anak-anak sampai 21 tahun tidak ada lagi yang tidak tersentuh pendidikan. Camat kades harus lihat ke masyarakat, masih ada atau tidak anak-anak yang putus sekolah," timpalnya. (cj13)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (10/2). 

PALEMBANG - Ujian Nasional (UN) 2017, yang bakal digelar April mendatang. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah melakukan pendataan baik untuk pelaksana Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun ujian secara manual atau Paper Based Test (PBT) .
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel Drs Widodo MPd mengatakan, UN masih sama seperti tahun sebelumnya dengan dua sistem baik UNBK maupun manual. Untuk peserta UNBK mecapai 251 sekolah dengan jumlah peserta ujian 34.182 siswa. Sedangkan peserta PBT mecapai 336 sekolah dengan 26.864 siswa. “UN bukan lagi penentu kelulusan. Namun, integritas kejujuran tetaplah dipertahannkan,"katanya
Pelaksanaan UNBK secara mandiri menjadi prioritas, terutama untuk sekolah yang sudah mempunyai jaringan listrik, internet dan komputer. Sedangkan sekolah yang berada di daerah pedalaman atau tidak mempunyai persyaratan tersebut, bisa menumpang ke sekolah lain dalam radius 5 kilometer.
Selain hal tersebut UNBK juga bisa dilakukan secara kluster yaitu sejumlah sekolah UNBK di satu titik secara bergantian (pagi, siang dan sore) melaksanakan UNBK.
Selain hal tersebut, Disdik sumsel akan bekerjasama dengan Disdik kabupaten/kota untuk bisa gunakan komputer yang ada di SMP. “Sebaliknya jika SMP kekurangan komputerr bisa gunakan komputer di SMA/SMK yang ada,” terang Widodo
Setelah dilakukan inventarisasi kekurangan yang ada. Sekolah-sekolah tertentu yang radius lebih dari 5 km atau tidak memungkinkan masuk kluster maka akan diusahakan untuk diadakan pengadaan dari dana APBN yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat. “Adanya kebijakan ini, sekolah dilarang melakukan pungutan keorang tua. Kalau orang tua mau membantu kiranya sekolah menyiapkan dasar hukum agar tidak dikategorikan sebagai Pungutan liar (pungli),”tegasnya.
"Kendala dalam pelaksanaan UNBK, selain jarak lebih dari 5 radius KM, tidak adanya koneksi jaringan internet dan listrik di daerah tersebut yang menjadi point utama," terangnya lagi.
Mata pelajaran yang diujikan, jenjang SMA terdiri matematika, bahasa Indonesia, bahasa inggris, dan mata pelajaran sesuai jurusan (1 mapel). jenjang SMK mata pelajran yang diujikan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan teori kejuruan. Jenjang SMP, mata pelajaran diujikan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan IPA.
Lebih jauh dijelaskan, UN dan USBN, yang bakal dilaksanakan merupakan rangkaian proses pendidikan, Artinya bahwa ujian sendiri merupakan bentuk dari upaya mendidik itu sendiri, membentuk karakter, menghargai proses, disiplin pada diri sendiri.
“Kejujuran atau integritas menjadi pokok dari UN dan USBN karena tidak lagi menentukan kelulusan,”. ucapnya lagi. ketidak jujuran bertentangan dengan maksud utama mendidik itu sendiri, oleh karenanya, pihaknya mengajak semua pihak untuk berlaku jujur. Mari kita dukung anak-anak kita dengan menciptakan suasana rumah dan sekolah yang mendukung upaya ini,”tandasnya. (nni)

 

PALEMBANG - Ujian Nasional (UN) 2017 bakal digelar April mendatang. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah melakukan pendataan, baik untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun ujian secara manual atau Paper Based Test (PBT) .
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel Drs Widodo MPd mengatakan, UN masih sama seperti tahun sebelumnya dengan dua sistem, baik UNBK maupun manual. Untuk peserta UNBK, mecapai 251 sekolah dengan jumlah peserta ujian 34.182 siswa. Sedangkan peserta PBT, mecapai 336 sekolah dengan 26.864 siswa. “UN bukan lagi penentu kelulusan. Namun, integritas kejujuran tetaplah dipertahannkan,"katanya
Pelaksanaan UNBK secara mandiri menjadi prioritas, terutama untuk sekolah yang sudah mempunyai jaringan listrik, internet dan komputer. Sedangkan sekolah yang berada di daerah pedalaman atau tidak mempunyai persyaratan tersebut, bisa menumpang ke sekolah lain dalam radius 5 kilometer.
Selain hal tersebut, UNBK juga bisa dilakukan secara kluster yaitu sejumlah sekolah UNBK di satu titik secara bergantian (pagi, siang, dan sore) melaksanakan UNBK.
Selain hal tersebut, Disdik sumsel akan bekerja sama dengan Disdik kabupaten/kota untuk bisa gunakan komputer yang ada di SMP. “Sebaliknya jika SMP kekurangan komputer, bisa gunakan komputer di SMA/SMK yang ada,” terang Widodo
Setelah dilakukan inventarisasi kekurangan yang ada, sekolah-sekolah tertentu yang radius lebih dari 5 km atau tidak memungkinkan masuk kluster maka akan diusahakan untuk diadakan pengadaan dari dana APBN yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat. “Adanya kebijakan ini, sekolah dilarang melakukan pungutan ke orang tua. Kalau orang tua mau membantu kiranya sekolah menyiapkan dasar hukum agar tidak dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli),”tegasnya.
"Kendala dalam pelaksanaan UNBK, selain jarak lebih dari 5 radius km, tidak adanya koneksi jaringan internet dan listrik di daerah tersebut yang menjadi poin utama," terangnya lagi.
Mata pelajaran yang diujikan, jenjang SMA terdiri matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran sesuai jurusan (satu mapel). jenjang SMK mata pelajaran yang diujikan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan teori kejuruan. Jenjang SMP, mata pelajaran diujikan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA.
Lebih jauh dijelaskan, UN dan USBN, yang bakal dilaksanakan merupakan rangkaian proses pendidikan. Artinya bahwa ujian merupakan bentuk dari upaya mendidik itu sendiri, membentuk karakter, menghargai proses, disiplin pada diri sendiri.
“Kejujuran atau integritas menjadi pokok dari UN dan USBN karena tidak lagi menentukan kelulusan,” ucapnya lagi. ketidak jujuran bertentangan dengan maksud utama mendidik itu sendiri. Oleh karenanya, pihaknya mengajak semua pihak untuk berlaku jujur. “Mari, kita dukung anak-anak kita dengan menciptakan suasana rumah dan sekolah yang mendukung upaya ini,”tandasnya. (nni/nan/ce4)

MUSI RAWAS – Pelarangan pelajar SMP dan SMA menggunakan motor ke sekolah mulai mendapatkan sambutan positif. Salah satunya pelajar di SMAN 2 Muara Beliti. Banyak pelajar sekolah tersebut yang naik sepeda dan angkot.

Hasil itu atas kesepakatan bersama (MoU) antara Satlantas Polres Mura dengan pihak sekolah dan wali murid. "Alhamdulillah saat ini sudah banyak pelajar dan orang tua wali yang telah memahami dengan melarang anaknya menggunakan sepeda motor sendiri ke sekolah," kata Kapolres Mura, AKBP Hari Brata, melalui Kasatlantas, AKP Budi H Sutrisno.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan lalu lintas, khususnya yang melibatkan pelajar. Ayo, budayakan kembali bersepeda ke sekolah.

Selain itu, pihaknya mengajak pelajar menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas. ‘’Sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan, baik melalui kegiatan preventif dengan menyosialisasikan larangan pelajar menggunakan motor, membuat MoU hingga menilang pelajar yang masih bermotor," pungkasnya.(wek/ce4)

 

PALEMBANG - Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) sebentar lagi. UN akan dilaksanakan April sedangkan UASBN pada Mei nendatang. Untuk Dinas Pendidikan (Disdik) Sumsel menunjuk sejumlah sekolah untuk membuat master soal UASBN.
Kepala Disdik Sumsel Drs Widodo MPd melalui kepala bidang SMA Disdik Sumsel Drs Bonny Syarfian MM mengatakan, kegiatan pembuatan master soal melibatkan para guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di 17 kabupaten/kota . “Soal ini Paling lambat 15 Februari diserahkan ke Disdik provinsi sebab pada 20 Februari sudah akan diverifikasi untuk di laporkan ke pusat,” terangnya, kemarin (7/2).
Menurutnya, soal mengacu pada Prosedur Operasional Standar (POS) yang dilakukan dengan cara musyawarah yang dilakukan secara mandiri oleh MGMP yang berpedoman pada penyuusnan soal bersatandar nasional. “Soal UASBN 75 persen dibuat oleh guru MGMP dan 25 persen dibuat oleh pusat,”katanya lagi.
Nantinya, master soal dari setiap MGMP yang diserahkan ke Disdik Sumsel dari kabupaten/kota akan digabungkan untuk diseragamkan. “Soal inilah yang akan digunakan oleh setiap sekolah dalam pelaksanan UASBN nantinya,”lanjutnya.
Setiap sekolah ditunjuk untuk membuat master soal yang dilakukan oleh guru MGMP menerima bantuan dari pusar Rp 35 juta perkelompok. Master soal ini ada dua kurikulum 2013 (K-13) dan kurikulum 2006 (KTSP).
“Kita sudah menghimbau dan memberikan arahan terlebih dahulu kepada para guru yang ditunjuk tergabung dalam MGMP untuk tidak membocorkan soal yang mereka buat. Tapi ini kemungkinannya kecil sebab soal akan diacak, bisa saja soal yang dibuat guru MGMP palembang digunakan oleh siswa Pagaralam,”ucapnya .
Pelaksanan pembuatan master soal oleh setiap MGMP mulai dilakukan, salah satunya MGMP sejarah kota Palembang yang sudah secara bertahap menyusun master soal. Kegiatan dipusatkan di SMA Muhammadiyah 2 Palembang dengan melibatkan 30 guru sejarah yang tergabung dalam MGMP
“Master soal UASBN mata pelajaran sejarah ditarget selesai 15 Febuari mendatang. Sesuai arahan Disdik Sumsel,”terang Ketua MGMP Sejarah Palembang, Mery Hamraeny.
Lanjutnya, asa empat paket soal yang meraka buat dua paket untuk ujian utama, satu paket untuk susulan dan sisanya cadangan. “Itupun dalam setiap paket berbeda, ada yang khusus KTSP dan K-13," jelasnya.
Mengenai tingkat kesulitan soal, Mery mengungkapkan soal dibuat secara berimbang, dengan tingkat kemudahan dan kesulitan sesuai POS, dengan persentase soalnya 10 persen mudah, 30 persen sukar dan 60 persen soal sedang. “Semuanya tentang sejarah umum, dengan 40 pilihan ganda dan lima essai. Materi pun diambil paling banyak dari kelas 12 yakni 70 persen sisanya dibagi pada kelas 10 dan 11, yang,”pungkasnya.(nni/nan)

Halaman 1 dari 34

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca