JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan ipar dari Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo dalam persidangan terdakwa suap penghapusan pajak Country Director PT EK Prima Indonesia Ramapanicker, Rajamohanan Nair, jika memang diperlukan.

Sebelumnya, Arif yang menjabat Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu sudah pernah diperiksa sebagai saksi di penyidikan suap penghapusan pajak PT EK Prima Indonesia.

"Arif adalah salah satu saksi, jika dibutuhkan dalam proses persidangan tentu akan dihadirkan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/2) malam di kantornya.

Dia mengatakan, KPK akan membuktikan apakah ada peran Arif dalam perkara ini. Termasuk dugaan soal hubungan bisnisnya dengan Rajamohanan, hingga perkenalan pejabat Ditjen Pajak. Hal itu diperlukan penuntut umum untuk membuktikan apa yang sudah didakwakan kepada terdakwa.

"Kami akan buktikan itu di persidangan, mulai porsi rekan bisnis, perkenalan dengan terdakwa dan pihak lain di Ditjen Pajak," papar Febri.

KPK, imbuh Febri tidak mau berandai-andai apakah akan ada tersangka lain dalam kasus ini. "Jika ditemukan informasi dan bukti yang cukup tentu akan dikembangkan," katanya.

Seperti diketahui, Rajamohanan didakwa menjanjikan fee kepada PPNS Ditjen Pajak, Handang Soekarno Rp 6 miliar terkait pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia‎.

Dalam surat dakwaan disebutkan, sebagian uang itu akan diberikan kepada ‎Kakanwil DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv‎. Namun ketika terjadi penyerahan pertama yakni Rp 1,9 miliar dari Rajamohanan kepada Handang, keduanya diciduk KPK.

Dalam dakwaan terungkap nama Arif Budi serta Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi diduga mengetahui proses penghapusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia itu. (boy/jpnn)

KAYUAGUNG - Sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) kasus dugaan penipuan dengan terpidana Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) nonaktif Ahmad Yani kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, kemarin (13/2). Jaksa Solahuddin SH dari Kejaksaan Negeri (Kejari) OKI selaku termohon menganggap PK yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam hukum acara pidana (KUHAP).
Menurutnya, dalam Pasal 263 KUHAP seharusnya pengajuan PK dapat diajukan oleh terpidana maupun ahli warisnya. “Namun pada perkara ini, pengajukan PK dilakukan oleh penasihat hukum, dan tidak dihadiri oleh terpidana,” paparnya, kemarin.
Dalam permohonan PK itu juga, ungkap dia, disampaikan ada bukti (novum) baru, sesuai pasal 263 KUHAP berupa kuitansi maupun surat kesepakatan perdamaian. “Menurut kami, bukti yang diajukan dalam PK ini sudah pernah disampaikan dalam persidangan. Sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, baik di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, maupun di tingkat kasasi,” jelasnya.
Karena itu, ungkap Solahuddin, termohon minta agar PN Kayuagung dan
Mahkamah Agung (MA) yang mengadili perkara tersebut untuk menolak permohonan PK. “Serta menguatkan putusan MA,” tandasnya.
Sementara itu, pemohon Ahmad Yani melalui kuasa hukumnya Dhabi K Gumayra SH tetap pada permohonannya. “Kita tetap dengan permohonan ini,” tegasnya, kemarin
Usai mendengarkan tanggapan jaksa, majelis hakim yang diketuai Masriati SH MH didamping hakim anggota Lina Safitri Tazili SH MH dan RA Asri Ningrum SH MH menunda sidang hingga Rabu (22/2) dengan agenda menyampaikan bukti-bukti.
Diketahui, Ketua DPRD OI Drs Ahmad Yani jadi terdakwa di PN Kayuagung karena diduga melakukan penipuan terhadap korban Alex bin Mahmud, humas PT Meta Pupus Sarana Agro. Ahmad Yani yang juga adik ipar mantan Bupati OI Ir H Mawardi Yahya diduga telah menipu korban pada 2012-2014 sebesar Rp1,4 milyar.
Modusnya, terdakwa mengaku bisa membantu korban untuk mendapatkan surat izin prinsip dari Bupati OI karena perusahaan korban akan membuka perkebunan sawit di Kecamatan Muarakuang. Namun hingga kasus bergulir di pengadilan, surat izin prinsip yang disepakati tidak kunjung keluar. Korban mengaku rugi Rp1,4 miliar. (gti/ce2)

JAKARTA - Sidang ke sepuluh kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau terus bergulir. Dalam sidang yang hanya memeriksa dua saksi tersebut, terjadi penolakan kuasa hukum Ahok terhadap saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Amin Suma karena dianggap conflict of interest. Sementara saksi ahli bahasa Mahyuni menyebut ucapan Ahok soal Al Maidah 51 bersifat negatif.
Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB tersebut, Kuasa Hukum Ahok, I Wayan Sudirta mengatakan, keberatan dengan kesaksian saksi ahli dari MUI karena saksi ahli merupakan Wakil Ketua Pleno MUI 2015-2016. “Kedudukan ahli jelas punya konflik kepentingan,” paparnya.
Dalam satu sisi, saksi ahli ini merupakan bagian dari masalah. Lalu, dalam satu sisi lain, dia justru menjadi solusi dengan menjadi ahli. “dia juga menjadi orang yang ikut membahas pendapat MUI terkait Ahok,” paparnya.
Karena itu, karena ada konflik kepentingan, maka sulit untuk memberikan penilaian yang obyektif, independen dan tidak berpihak. “Maka kebenaran materil sulit untuk dipakai,” terangnya.
Dia mengatakan, dengan begitu kuasa hukum meminta agar majelis menyatakan bahwa saksi ahli tidak kredibel dan tidak perlu didengar kesaksiannya. “Terlebih dia juga Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI,” ujarnya.
Saat itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono langsung angkat bicara. Menurutnya, seharusnya dalam persidangan tidak dipandang adanya pertentangan antara terdakwa dengan MUI. MUI terdiri dari ormas-ormas Islam yang mencerminkan sikap umat Islam. “Tidak ada konflik kepentingan dan mohon untuk dilanjutkan,” paparnya.
Hakim Ketua Dwiarso Budi kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan memeriksa saksi ahli agama tersebut. Namun, terkait apakah kesaksian ini dipakai atau tidak, nanti akan diputuskan majelis hakim. “Akan kami pertimbangkan nanti,” ujarnya.
Saat itu, Hakim Dwiarso beberapa kali bertanya pada saksi ahli terkait Al Maidah 51. Secara umum, Amin mengatakan bahwa dalam Al Maidah 51 terdapat kata Auliya yang multitafsir. “Ada yang menafsirkan pemimpin, teman baik dan bahkan di Indonesia ada yang menafsir ketua,” ujarnya.
Namun, lebih banyak yang menafsirkan pemimpin, karena pemimpin ini harus menolong. Sedangkan penafsiran teman baik atau teman setia itu tidak harus memberikan pertolongan. “Perbedaan penerjemahan itu biasanya akan direvisi oleh tim selanjutnya,” jelasnya.
Hakim lalu bertanya terkait awalan Al Maidah 51yang dimulai dengan “Hai orang orang beriman”. “Apa maknanya awalan itu,” ujar Hakim pada saksi ahli tersebut. Saat itu saksi ahli menjawab bahwa artinya memang Al Maidah 51 itu untuk internal. “Orang yang beriman saja,” paparnya.
Hakim juga mempertanyakan soal apakah boleh masyarakat umum menyampaikan terjemahan ayat Al Quran. Saksi ahli menuturkan bahwa diperbolehkan untuk menyampaikannya. “Tapi, soal kebenarannya belum pasti,” tuturnya.
Selanjutnya, giliran saksi ahli bahasa dari Universitas Mataram, Mahyuni, yang memberikan keterangannya. Menurut saksi ahli, suatu kata itu tidak bisa berdiri sendiri. “Artinya, terkait dengan subyek dan obyek, serta dengan kondisi dan situasi,” paparnya.
Dalam ucapan Ahok di Kepulauan Seribu itu, ada kata bohong. Yang artinya, ada yang melakukan kebohongan, ada yang dibohongi dan ada pula sumber kebohongan. “Bahkan, kata bohong bila berdiri sendiri tanpa konteks itu sudah negatif,” ujarnya.
Saat itu, kuasa hukum Ahok Humprey Jemat mempertanyakan soal adanya 14 kesamaan di dalam BAP saksi ahli bahasa dengan BAP dengan saksi lain, Husni Muaj. “Mengapa ada kesamaan ini, apakah ada yang mengarahkan sebelum diperiksa di Bareskrim,” ujarnya.
Saksi ahli bahasa menyebutkan pihaknya tidak mengetahui adanya kesamaan itu. namun, sudah biasa bila ada kesamaan terutama definisi. “Karena definisi itu bisa jadi satu sumber,” jelasnya.
Humprey menuturkan, ada kesamaan yang tidak definisi. Misalnya, ada kata tidak yang tertulis salah yang sama. Merespon hal itu, saksi ahli bahasa mengaku tidak mengetahuinya. “Saya tidak tahu, mengapa bisa ada kesamaan,” paparnya.
Selanjutnya, sidang ini Ahok ditunda pekan depan karena ada dua saksi yang belum hadir. Belum diketahui, mengapa dua saksi lain tidak hadir dalam persidangan tersebut. (idr)

JAKARTA- Muhammad Amin Suma, ahli agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan, Alquran Surah Almaidah ayat 51 sudah sangat jelas dimengerti umat muslim sebagai rujukan dalam memilih pemimpinnya.

Surah tersebut, kata Amin, mewajibkan umat Islam memilih pemimpin yang satu keyakinan.

Ketika ditanya majelis hakim apakah larangan itu berlaku bagi setiap pemilihan pemimpin, Amin mengatakan seorang nonmuslim boleh mencalonkan diri.

Hanya saja, pemilih muslim, dalam perspektif Alquran, wajib memilih pemimpin Islam.

"Kalau pemilihan misalnya Ketua RT, boleh bagi nonmuslim memimpin. Tapi dalam agama tidak boleh Pak. Surat Almaidah begitu kental dan jelas bagi orang beriman dilarang memilih non muslim," beber Amin saat dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan perkara penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (13/2).

Menurut Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI ini, agama dan praktik kehidupan berbangsa sebenarnya tidak bisa dicampuradukkan.

Namun, praktik agama didukung oleh konstitusi dan terkait memilih satu keyakinan juga bukan hal yang melanggar undang-undang.

"Undang-undang negara tidak melarang memilih pemimpin sesuai agamanya kan? Dimungkinkan pilih non. Tapi kami punya hak pilih (pemimpin) yang muslim," tandas dia. (Mg4/jpnn)

PALEMBANG - Terdakwa Zulfikar Muharami (39) langsung menerima vonis setahun enam bulan dari majelis hakim PN Palembang. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan JPU KPK yang menuntutnya dengan pidana penjara selama dua tahun.

"Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a undang undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar ketua majelis hakim Arifin SH Mhum.

Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara. "Atas putusan tersebut dipersilahkan menerima, menolak atau pikir pikir selama tujuh hari," ungkapnya.

Terdakwa langsung menerima putusan hakim setelah berkoordinasi dengan para penasehat hukumnya. "Saya terima pak hakim," ungkap terdakwa yang menegnakan kemeja batik. (way)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (10/2)



JAKARTA - Sidang kesembilan kasus dugaan penistaan agama bergulir kemarin. Salah satu saksi fakta, Jaenudin alias Panel yang berprofesi sebagai nelayan sama sekali tidak memahami surah Al Maidah 51. Namun, dia meminta agar Ahok meminta maaf karena kejadian tersebut.
Sidang kontroversial ini dimulai sekitar pukul 09.00 kemarin di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan. Jaenudin menjadi saksi pertama yang dihadirkan. Dia merupakan saksi fakta yang ikut berada dalam acara budidaya ikan kerapu di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.
Dalam kesaksiannya, Jaenudin mengaku bahwa saat acara sama sekali tidak mengetahui bahwa Basuki Tjahaja Purnama berbicara terkait Al Maidah 51. “Saat itu saya tidak mengetahui detail pidatonya,” tuturnya.
Bahkan, Jaenudin yang mengaku hadir dalam acara tersebut bersama beberapa temannya juga sempat bertanya pada teman-temannya tersebut. “Teman saya juga tidak tahu kalau bicara soal Al Maidah,” ungkapnya.
Namun begitu, Jaenudin mengatakan, seharusnya Ahok meminta maaf karena bicara soal Al Maidah 51. “Kalau sebut Al Maidah 51 ya minta maaflah,” ujarnya pada hakim.
Saat itu, Hakim Ketua Dwiarso Budi mempertanyakan, dari mana Jaenudin bisa mengetahui adanya dugaan penistaan agama tersebut. Jaelanudin menjawab bahwa mengetahuinya setelah dipanggil kepolisian. “Setelah diperiksa kepolisian, saya baru menonton dari televisi,” ungkapnya.
Dwiarso kemudian mendalami pemahaman Jaenudin terkait surah Al Maidah 51. Jawaban Jaenudin sangat lugu. Dia mengatakan bahwa tidak mengetahui bahwa Al Maidah 51 itu ada merupakan ayat Alwuran. “Saya juga tidak paham isinya,” tuturnya.
Sementara saksi fakta lainnya, Sahbudin mengaku saat acara tersebut jaraknya sekitar enam meter dari Ahok yang sedang berpidato. Namun, dia tidak mengetahui bahwa cagub tersebut berbicara soal Al Maidah. “Saya tidak mengetahuinya,” ungkapnya.
Dia mengaku, paham adanya dugaan penistaan agama setelah melihat ceramah dari AA Gym di televisi. Selanjutnya, dia juga melihat ulang video tersebut dari Facebook. “Ya, saya lihat videonya,” ujarnya.
Saat ditanya soal tanggapannya atas Ahok yang menyebut Al Maidah 51, Sahbudin mengaku kecewa atas tindakan Ahok tersebut. “Kecewa saja saya, Pak,” tuturnya polos.
Dalam persidangan itu juga mendengarkan kesaksian saksi ahli anggota Komisi Fatwa MUI Hamdan Rasyid. Rasyid menyebutkan, pendapat MUI itu merupakan hasil musyawarah semua anggota MUI. “Itu hasil tabbayun,” ungkapnya.
Dia mengatakan, pihaknya independen dalam mengeluarkan pendapat MUI tersebut. Bahkan, dia bersumpah atas kesaksiannya tersebut. “Demi Allah SWT, saya independen,” ungkapnya.
Namun, Kuasa Hukum Ahok Humprey Jemat menolak untuk mengakui bahwa Hamdan merupakan saksi ahli. Dia menuturkan, independensi dari Hamdan dipertanyakan. “Kami tidak mengakui dia saksi ahli,” ujarnya.
Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Mukartono menjelaskan, mengakui atau tidak itu haknya kuasa hukum. Tapi, semua yang menentukan itu majelis hakim. “Apa yang majelis hakim putuskan tidak bisa ditolak,” ungkapnya.
Selain itu, Ali juga berkomentar terkait banyaknya saksi yang dilaporkan pihak Ahok. Menurutnya, laporan itu merupakan hak masing-masing. “Silakan saja dilaporkan, itu hak masing-masing,” ujarnya. Tapi, lanjutnya, keterangan dalam persidangan itu seharusnya tidak bisa dilaporkan. “Tidak bisa ya menurut saya, ini persidangan,” ujarnya ditemui di kompleks gedung Kementan Ragunan. (idr/ce2)

 

JAKARTA -Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan empat saksi dalam sidang perkara penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama, di auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (7/2).

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Hasoloan Sianturi mengatakan, awalnya JPU menghadirkan tiga saksi, tapi seorang saksi mengonfirmasi kedatangannya di akhir waktu.

"Sekitar pukul 07.30 WIB, jaksa menambahkan satu saksi ahli Laboratorium Kriminalistik atas nama Prof. Nuh," kata dia.

Selain Nuh, ada dua saksi fakta yang merupakan nelayan di Kepuluan Seribu. "Ada Jaenudin dan Sahbuni," tambahnya.

Kemudian terakhir adalah saksi dari Majelis Ulama Indonesia yang membidangi komisi fatwa yaitu Hamdan Rasyid. (mg4/jpnn)

SURABAYA – Pengunjung sidang Pengadilan Tipikor Surabaya menggeleng-gelengkan kepala saat mendengarkan cerita miris Abdul Manaf. Manaf menjual rumah satu-satunya beserta perabotnya saat diperas jaksa Ahmad Fauzi yang mengancam menjadikannya tersangka.
Kini dia dan keluarganya tak memiliki rumah untuk berteduh. Uang Rp1,5 miliar hasil penjualan rumah itu pun disita sebagai barang bukti. Cerita tersebut diungkapkan Manaf dalam sidang dengan agenda pembacaan pembelaan. Warga Sumenep, Madura, tersebut ditahan karena memberikan uang Rp1,5 miliar kepada Fauzi.
Saat itu Manaf menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus penjualan tanah kas Desa Kalimook, Kalianget, Sumenep, di Kejati Jatim. Dia memberikan uang karena diperas (dalam sidang Manaf menyebutkan awalnya Fauzi meminta Rp2 miliar).
Momen sidang itu digunakan Manaf untuk curhat tentang nasib yang menimpanya. Dia merunut cerita tersebut sejak dirinya diperiksa sebagai saksi. Dalam pemeriksaan tersebut, Fauzi menanyakan transfer Rp100 juta kepada Wahyu Sudjoko (pejabat BPN) yang juga menjadi tersangka dalam kasus penjualan tanah kas desa Kalimook.
Manaf membenarkan adanya transfer itu. Dia menjelaskan, duit tersebut digunakan untuk biaya pengurusan sertifikat tanah yang dibelinya. Fauzi meminta bukti transfer itu dibawa ke Kejati Jatim. Dia pun menuruti keinginan Fauzi dengan harapan permasalahan klir.
Tetapi, harapannya tidak menjadi kenyataan. Yang terjadi justru sebaliknya. Ketika memberikan bukti itu kepada Fauzi, Manaf malah dituduh telah membantu kejahatan Kades Kalimook Murhaimin (tersangka kasus penjualan aset desa). ’’Dan (Fauzi, Red) mengancam saya dan menakuti saya akan dijadikan tersangka,’’ ucap Manaf dalam sidang.
Dia pun memberikan penjelasan sembari menunjukkan bukti kuitansi resmi yang berstempel Kantor BPN Sumenep. Dalam selembar kertas itu, tertulis bahwa duit tersebut memang digunakan untuk memproses sertifikat. Namun, bukti itu tetap diabaikan dan Fauzi menyatakan bahwa jaksa penyidiklah yang paling benar.
Manaf tidak menyangka bukti yang diberikan malah digunakan untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, dan memeras dirinya. ’’Saya sangat takut enggak karu-karuan. Stres, nangis. Istri saya juga ikut menangis dan stres. Saya tidak bisa tidur beberapa hari karena takut masuk penjara,’’ terangnya.
Di tengah kekalutannya, dia kemudian curhat kepada mantan Kades Kacongan Ma’din tentang masalah yang sedang dihadapi. Manaf lantas dikenalkan dengan Abdullah, staf TU Bidang Intelijen Kejati Jatim. Kepada pria asal Sumenep itu, Manaf menceritakan masalahnya.
Beberapa hari setelah perkenalan pertama tersebut, Manaf kembali bertemu Abdullah. Abdullah membawa pesan dari Fauzi yang dianggap sebagai amanah untuk disampaikan kepada Manaf. ’’Isi pesannya, saya disuruh menyiapkan dana Rp2 miliar agar tidak dijadikan tersangka,’’ ungkapnya.
Mendengar pesan tersebut, Manaf semakin takut. Sebab, dia tidak memiliki uang sebesar itu. Kepada Abdullah, dia mengungkapkan, harta satu-satunya adalah rumah yang ditempati bersama keluarga. Bukan jawaban yang menentramkan yang didapat dari Abdullah, tapi malah membuat Manaf semakin takut. ’’Permintaannya (Fauzi, Red) mau tidak mau harus disiapkan. Bagaimanapun caranya,’’ ujar Manaf menirukan ucapan Abdullah.
Manaf kemudian berunding dengan istri dan keluarga. Mereka sepakat untuk menjual satu-satunya rumah beserta seluruh perabot di dalamnya asalkan Manaf tidak menjadi tersangka. Pembeli yang siap membayar Rp1,5 miliar memberikan tenggat waktu empat bulan untuk pengosongan rumah tersebut.
Manaf kemudian mengabari Abdullah bahwa uang yang diminta sudah tersedia. Abdullah lantas memberikan arahan kepada Manaf bahwa ada pesan dari Fauzi untuk membawa uang itu ke Kejati Jatim bersamaan dengan pemanggilannya sebagai saksi pada 23 November 2016.
Ketika bertemu Fauzi saat pemeriksaan di Kejati Jatim, Manaf menyampaikan bahwa dirinya hanya bisa menyediakan Rp1,5 miliar. Fauzi sempat menanyakan sisanya Rp500 juta. ’’Saya jawab hanya punya Rp1,5 miliar sambil saya tunjukkan bukti surat ikatan jual beli dan pengosongan rumah saya yang laku Rp1,5 miliar,’’ jelasnya.
Meski sudah membuktikan ketidakmampuannya menyediakan Rp2 miliar, Fauzi tetap memaksa agar Manaf mau memenuhi permintaannya. Fauzi kemudian meminta kunci mobil Manaf yang berisi uang Rp1,5 miliar untuk dibawa ke tempat kosnya. Sejak itu, duit hasil penjualan rumah Manaf beserta isinya berpindah ke dalam kamar kos Fauzi.
Manaf menganggap tuntutan yang diajukan jaksa sangat tidak adil. Sebab, sebagai orang yang awam hukum, awalnya dia ditakut-takuti Fauzi akan dijadikan tersangka dan akhirnya diperas. Tapi, kini dia malah ikut ditahan. ’’Saya bingung, setelah rumah saya dijual, saya bersama keluarga harus tinggal di mana? Ini demi memenuhi permintaan Fauzi agar saya tidak jadi tersangka. Begitu hancurnya hidup saya,’’ ucapnya, lantas menangis.
Manaf memohon agar majelis hakim bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil putusan. Sebab, dia merasa menjadi korban kesewenang-wenangan Fauzi. Dia memberikan uang hanya untuk memenuhi permintaan Fauzi.
Manaf juga berharap uang Rp1,5 miliar yang disita diputus untuk dikembalikan kepada dirinya, baik semua maupun sebagian. Sebab, uang itu merupakan hasil penjualan rumah satu-satunya. ’’Uang itu sangat berharga untuk bekal kelangsungan hidup kelurga saya, membiayai sekolah anak-anak saya, dan istri. Kami tidak punya lagi tempat tinggal dan harta,’’ ucapnya.
Andry Ermawan, salah seorang pengacara Manaf, menegaskan bahwa seharusnya kliennya dibebaskan. Sebab, Manaf memberikan uang kepada Fauzi karena dipaksa dan diintimidasi. ’’Klien saya berada di bawah tekanan. Sesuai dengan pasal 48 KUHP, Pak Manaf tidak bisa dipidana. Ada alasan pemaaf,’’ katanya. Sidang ditunda pekan depan dengan agenda tanggapan dari jaksa.
Sementara itu, dalam pembelaannya, Fauzi mengakui telah menerima duit dari Manaf. Hanya, dia berdalih tidak pernah merencanakan menerima uang dari Manaf. Dia mengaku menerima duit Rp1,5 miliar itu hanya spontanitas. ’’Saya tergoda, Yang Mulia. Hati saya tergerak setelah Manaf di depan mata menyampaikan telah membawa uang,’’ ucapnya mantap.
Kepada hakim, dia mengharapkan hukuman yang seringan-ringannya sesuai dengan kesalahannya. Dia menyatakan menyesali perbuatannya dan menjadikannya sebagai pelajaran hidupnya. ’’Saya adalah manusia biasa. Sama seperti majelis hakim,’’ kata Fauzi.
Dia sempat membeberkan pengalamannya selama menjalani hukuman di penjara. Menurut dia, tahanan adalah sekolah kehidupan yang ekstrem. Dia menyatakan belajar banyak hal tentang kehidupan selama di dalam tahanan. ’’Terkadang untuk sampai pada pencapaian tertentu, harus melewati kelokan jalan yang tajam dan kadang harus jatuh ke jurang yang sangat dalam. Di situlah tempat saya saat ini,’’ ungkapnya. (tel/bjg/rul/air)

JAKARTA- Sidang terdakwa perkara dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama kembali digelar di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (7/2).

Salah satu penasihat hukum Ahok, Humphrey Djemat mengatakan, ada tiga saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan. Dua di antaranya adalah nelayan Kepulauan Seribu.

"Jaenudin alias Panel dan Sahbudn alias Deni. Keduanya nelayan Kepulauan Seribu," kata Humphrey, Senin (6/2).

Panel dan Deni seharusnya memberikan kesaksian di persidangan pada Selasa lalu, namun keduanya tidak hadir.

Selain Panel dan Deni, satu saksi lainnya yang dihadirkan dalam persidangan Ahok adalah HM Hamdan Rasyid, yang merupakan anggota Komisi Fatwa MUI dan Dosen UIN Syarif Hidayatullah.

Sementara, Ahok mengaku tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi persidangan. Sama seperti sidang sebelumnya, mantan Bupati Belitung Timur itu cuma membaca berita acara pemeriksaan (BAP) saksi yang dihadirkan di persidangan.

"Ya kami baca BAP mereka saja," ucap Ahok.(gil/jpnn)

KAYUAGUNG – Upaya hukum yang dilakukan terpidana Ahmad Yani, memasuki persidangan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri (PN) Kayuagung, Senin (6/2).

Halaman 1 dari 23

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca