LAHAT - Ada yang menarik saat pelantikan Secaba TNI di lapangan Dodik, Lahat, Senin (13/2). Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Sudirman SH MH MM meminta orang tua atau keluarga untuk mencari anaknya hanya dalam waktu 5 menit./

"Saya kasih waktu lima belas menit. Silahkan para orang tua dan keluarga siswa secaba mencari anaknya masing-masing," ujar Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Sudirman SH MH MM, pada pelantikan Secaba Rindam II/sriwijaya di Lapangan Dodik.

Ratusan keluarga dari 187 siswa bintara TNI AD langsung berlarian ke lapangan mencari anaknya yang berdiri tegap di lapangan. Kelucuan pun kadang terlihat ketika mereka salah menebak anaknya. Maklum, para secaba muda ini memakai seragam yang sama dan mukanya dilumuri dengan cat hitam dan hijau ala tentara yang akan berperang. "Eh bukan anakku, maaf ya," ujar ibu yang memilih

anaknya.

Saking sulitnya mengenali anak mereka, hingga waktu yang diberikan berakhir, belasan orang tua tidak berhasil menemukan putranya. Apalagi bintara muda yang dicari, dilarang memberikan kode atau pun memanggil orang tua dan keluarganya yang sengaja hadir dalam pelantikan.

"Sudah lima bulan anak kami pendidikan, tentu sedih dan haru, apalagi suasananya seperti ini," kata Firman, keluarga bintara muda, asal Baturaja. Merekapun berangkulan saat menemukan keluarganya. (irw)

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menyesalkan insiden di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) Sabtu malam (11/2). Menurut dia, keributan berujung perusakan Pos TNI AU oleh ratusan warga di lokasi itu tidak seharusnya terjadi. Sebab, setiap prajurit TNI AU punya kewajiban dan tanggung jawab menjadi telandan masyarakat.
Karena itu, Hadi merasa sangat prihatin. Apalagi, ribut bermula dari hal sepele. Dia minta insiden itu menjadi perhatian bagi seluruh jajaran TNI AU. Sehingga tidak terulang. Untuk prajurit yang melakukan tindakan di luar kontrol, mantan Irjen Kemhan itu meminta agar dievaluasi. “Tindak tegas prajurit yang melakukan perbuatan tidak terpuji,” pinta Hadi, kemarin (12/2). Tidak hanya itu, dia juga meminta pimpinan prajurit tersebut turun ke lokasi.
Langkah tersebut penting agar hubungan antara TNI AU dengan masyarakat tetap terjalin baik. “Bangun dan jaga komunikasi dengan masyarakat sekitar instalasi TNI AU,” ungkap Hadi. Perintah itu dia sampaikan tidak lama setelah mendapat kabar ribut antara warga Desa Ujung Genteng dengan prajurit TNI AU yang berjaga di Pos TNI AU di sana. “Ambil sebagai pelajaran dan evaluasi untuk tidak terjadi di jajaran TNI AU lain,” ujarnya.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya menjelaskan, ribut berujung perusakan Pos TNI AU di Desa Ujung Genteng bermula sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, Pratu Oka Prasetyo yang tengah bertugas jaga menegur salah seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor. Teguran dia berikan lantaran sepeda motor menginjak kubangan air. “Pratu Oka Prasetyo terkena cipratan air,” ungkap Jemi.
Tidak terima dengan teguran tersebut, pengendara sepeda motor lantas berhenti. Dia turun kemudian memukul Pratu Oka Prasetyo. Tindakan tersebut dibalas tempelengan oleh salah seorang prajurit TNI AU tersebut. Ribut sempat reda pasca pengendara sepeda motor itu pergi. Namun, sekitar pukul 19.00 WIB, ratusan warga berkumpul di depan Pos TNI AU tempat Pratu Oka Prasetyo bertugas.
Mereka tidak terima lantaran mendapat informasi bahwa salah seorang warga dipukuli oleh prajurit TNI AU. “Bersama-sama (warga) melakukan perusakan terhadap bangunan Pos TNI AU,” terang Jemi. Berdasar informasi yang diterima oleh TNI AU, jumlah warga yang berkumpul dan merusak bangunan itu tidak kurang dari 400 orang. Alhasil bangunan yang jaga oleh enam prajurit TNI AU itu rusak parah.
Bagian atap, dinding, serta bagian bangunan lainnya berantakan. Beruntung sekitar pukul 20.00 WIB, aparat kepolisian bersama aparat dari Kecamatan Ciracap datang ke lokasi kejadian. Mereka lantas mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta warga kembali ke rumah masing-masing. Sampai saat ini, sambung Jemi, prajurit TNI AU dibantu anggota Koramil 2214 Surade, Polsek Ciracap, dan Satpol PP Kecamatan Ciracap masih berjaga di sana.
Sementara itu, Pratu Oka Prasetyo yang mengalami memar di wajah dan luka ringan pada bagian tangan sudah pulang pasca dirawat di Puskesmas Gunung Batu. Jemi menyebutkan, TNI AU bakal menyelidiki insiden tersebut. Mereka bakal memeriksa prajurit TNI AU yang bertugas di Pos TNI AU di Desa Ujung Genteng. “Sesuai arahan KSAU,” ungkapnya. Bangunan Pos TNI AU yang rusak pun segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali. (syn)

KAYUAGUNG - Ratusan santri ikut serta dalam giat zikir dan salawat bersama Polres OKI, TNI, Pemkab, dan Majelis Salawat Kubro, Sabtu (11/2) di halaman Mapolres OKI. Giat tersebut dalam rangka menjaga silaturahmi, keutuhan NKRI, sekaligus sosialisasi penanggulangan Karhutla.

Kapolres OKI  AKBP Amazona Pelamonia mengungkapkan bahwa kebersamaan yang dilakukan guna meningkatkan tali silaturahmi. Selain itu terus terjaga komunikasi antar tokoh agama, polri, TNI dan pemerintah daerah. "Selain kita juga sampaikan untuk bersama-sama mengantisipasi Karhutla tahun ini," kata Amazona.

Wakil Bupati OKI, HM Rifai mengungkapkan bahwa kegiatan zikir bersama dan istighosa sering dilakukan di OKI. Sehingga tak ada hubungannya dengan giat aksi damai yang dilakukan warga sesama muslim di Jakarta. "Kebetulan saja berbarengan. Karena kalau di OKI sudah jadi tradisi dilakukannya zikir dan istighosa bersama," ujarnya. (gti)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tak ingin polemik pengadaan helikopter AW-101 berlanjut. Dia menegaskan, pemerintah kini tinggal menunggu hasil investigasi TNI dalam pengadaan salah satu alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut.
Mengingat sampai saat ini investigasi masih berlangsug. TNI bakal mengurai proses belanja heli pabrikan perusahaan Inggris dan Italia itu. Ryamizard menegaskan, pembicaraan soal helikopter AW-101 sudah selesai. Itu dia sampaikan setelah bertemu Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam kemarin (10/2).
"Kan sudah jelas. Segala macam sudah jelas ya," ungkap jenderal purnawirawan kelahiran 21 April 1950 itu kemarin (10/2). Pejabat yang sempat menduduki kursi kepala staf angkatan darat (KSAD) pada 2002 sampai 2005 pun ogah berspekulasi.
Dia mengaku tidak tahu nasib heli yang saat ini berada di hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Disamping membuka proses belanja helikopter itu, investigasi oleh TNI dilakukan untuk memastikan nasib alutsista yang dibanderol dengan harga ratusan miliar rupiah tersebut. Termasuk di antaranya kemungkinan mengembalikan heli tersebut kepada penjualnya.
Berkaitan dengan kemungkinan itu, Ryamizard enggan banyak komentar. "Mana tahu saya," kata dia. Sebagai menteri, dia pun masih menunggu investigasi yang dilakukan TNI terhadap helikopter yang sampai saat ini diparkir dengan lilitan garis polisi itu. "Iya (tinggal tunggu investigasi)," ujarnya singkat.
Senada, Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra pun berpendapat polemik helikopter AW-101 sudah selesai. "Kan sudah klir," kata dia tegas.
Sementara itu, Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi berpendapat, investigasi yang tengah dilakukan oleh TNI bukan hanya harus rinci. Melainkan juga wajib dilaksanakan apa adanya. "TNI harus betul-betul jujur," ucap pria yang akrab dipanggil Khairul tersebut.
Itu penting lantaran investigasi proses belanja AW-101 berkaitan dengan perintah Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, sejak kali pertama diwawacanakan sudah banyak yang menentang pengadaan heli tersebut. "Sampai presiden membatalkan," ucap dia. Apabila pengadaan dilakukan tanpa sepengetahuan presiden, kata dia, boleh dibilang itu merupakan pengabaian perintah. "Itu namanya pembangkangan," tegasnya. (syn/agm)

JAKARTA - Helikopter AgustaWestland (AW) 101 menjadi soroton. Pengadaan salah satu alat utama sistem pertahanan (alutsista) oleh TNI AU itu sempat ditolak oleh beberapa pejabat tinggi. Termasuk di antaranya Presiden Joko Widodo. Namun, helikopter pabrikan perusahaan asal Inggris dan Italia itu sudah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Kemarin (9/2), untuk kali pertama TNI membuka pintu untuk memperlihatkan helikopter tersebut kepada publik.
Namun, hal itu tidak lantas meredam polemik pengadaan helikopter dengan harga ratusan miliar itu. Pengamat militer Wawan Purwanto berpendapat, investigasi yang tengah dilakukan oleh TNI bakal menjadi pintu gerbang untuk menuntaskan polemik tersebut. Hasil investigasi itu sangat penting. Mengingat, ada berbagai kemungkinan berkaitan pengadaan helikopter yang kini terpakarkir di Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu. “Nanti bisa diurai setelah hasil investigasi keluar,” kata dia.
Satu dari beberapa kemungkinan dari hasil investigasi itu adalah pengembalian helikopter tersebut kepada penjual. Apabila itu terjadi, TNI AU harus menanggung kompensasi sesuai klausul awal. “Seperti apa klausulnya akan diketahui dari investigasi,” jelas Wawan. Yang pasti, pemerintah harus siap dengan kemungkinan paling buruk. Misalnya, uang yang sudah masuk tidak kembali utuh. Kemudian hubungan kerja sama dengan penjual alutsista tersebut. “Pasti menjadi catatan,” ujarnya.
Senada, Direktur Institute for Security adan Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengungkapkan, sudah pasti terdapat klausul yang mengatur kompensasi dalam setiap pembatalan transaksi jual beli. Apalagi jual beli alutsista sekelas Helikopter AW 101. Namun demikian, lantaran masih dalam proses investigas, klausul tersebut belum bisa dipastikan. “Belum jelas siapa yang beli, bayar, dan perintahkan,” ucap dia. Untuk itu, hasil investigasi oleh TNI AU patut ditunggu.
Pria yang akrab dipanggil Khairul itu meyebutkan, hasil investigasi TNI AU menjadi penting lantaran pengadaan helikopter tersebut sudah lama ditolak presiden. Salah satu dasar penolakan itu adalah kasus pengadaan helikopter serupa di India. “Jadi, menarik karena ada apa? Kok ada yang ngotot mendatangkan (Helikopter) AW 101,” ucap dia. Untuk itu, dia berharap besar TNI menginvestigasi pengadaan alutsista itu secara rinci. “Apakah oknum atau persoalan sistemik yang harus dibenahi,” ungkapnya.
Sengkarut pembelian Heli AW-101 rupanya juga dipengaruhi oleh kasus yang sempat menghebohkan di India. Rabu lalu (8/2), KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut jika salah satu alasan Presiden Jokowi ketika menolak pembelian Heli AW-101 adalah perkembangan kasus di India. Tapi, Hadi tidak memerinci maksudnya.
Namun, akhir tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah menyinggung soal itu. Politikus senior itu sudah mewanti-wanti agar jangan sampai pembelian helikopter AW 101 oleh TNI AU malah menjadi skandal besar seperti yang terjadi di India. “Harganya terlalu mahal, dianggap korupsi, menterinya, panglima (tentara) nya, direktur utama perusahaannya, semua kena masuk penjara,” sebutnya.
Kasus pembelian helikopter AW 101 oleh Angkatan Udara India (Indian Air Force) memang menjadi isu besar di Negeri Sungai Gangga itu. Sebab, kasus korupsi yang di India dikenal dengan sebutan chopper gate atau skandal helikopter ini memang menyeret nama-nama petinggi parlemen hingga Kepala Angkatan Udara India.
Kasus itu bermula dari ditandatanganinya kontrak pembelian 12 unit helikopter AW 101 senilai US$540 juta oleh Angkatan Udara India pada 2010. Rencananya, helikopter VVIP itu akan digunakan untuk menunjang kegiatan perdana menteri, presiden, dan pejabat tinggi India lainnya.
Namun pada Februari 2013, kontrak pembelian helikopter itu menjadi heboh lantaran ditangkapnya Giuseppe Orsi, CEO Finmeccanica, perusahaan induk AgustaWestland oleh otoritas hukum Italia. Tuduhannya, menyuap pejabat India untuk memuluskan kontrak penjualan dua unit helikopter AW 101.
Penangkapan itu ditindaklanjuti parlemen India untuk memulai investigasi pada Maret 2013. Apalagi, muncul pernyataan resmi Kementerian Pertahanan India yang mengakui telah terjadi korupsi dan penyuapan dalam pembelian helikopter tersebut. India akhirnya membatalkan kontrak pembelian helikopter AW 101 pada Januari 2014. (syn)

 

JAKARTA - Panglima TNI Gatot Nurmantyo bertemu dengan Chief of Army Australia Angus Campbell di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin (8/2). Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas tindak lanjut persoalan hubungan kerja sama militer dengan Indonesia. Melalui keterangan resmi, Gatot menjelaskan kedatangan Chief of Army Australia untuk meminta maaf secara langsung dan menyampaikan hasil investigasi terhadap insiden plesetan Pancasila menjadi Pancagila pada materi pelatihan Australia Defence Force (ADF) di Barak Campbell, Perth, Australia Barat.
Pada pertemuan tersebut, Chief of Army Australia juga menyampaikan, militer Australia akan menghentikan kegiatan pelajaran pendidikan Bahasa Indonesia dan melakukan pembenahan internal satuan dan staf, tenaga pengajar, dan personel yang terlibat serta merevisi materi pelajaran. “Australian Defence Force jugamenerapkan sanksi tegas kepada seluruh personel yang terlibat dan bertangggung jawab atas kejadian tersebut, yang berdampak terhadap karier mereka,” katanya.
Gatot menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Bagi Indonesia, Pancasila adalah ideologi negara. Sehingga rakyat Indonesia rela mati untuk membela ideologinya. “Apalagi bagi seorang prajurit TNI. Hal itu sangat sensitif dan menyakitkan,” kata Gatot tegas.
Kendati begitu, Gatot tetap menghargai sikap tegas Chief of Army Australia dalam menanggapi insiden tersebut. Gatot juga sudah menerima permohonan maaf militer Australia. Terkait dengan hubungan kerja sama kedua negara yang sempat terputus karena insiden tersebut, Gatot mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan. “Tetapi, kami akan berdiskusi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar negeri terlebih dahulu. Selanjutnya, kami akan bersama-sama melaporkannya kepada presiden,” terangnya.
Kendati suasana sedang memanas, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menuturkan, hubungan bilateral Indonesia dan Australia akan tetap berjalan. Australia adalah mitra yang penting. Sebagai negara tetangga yang dekat satu sama lain, Australia dan Indonesia saling membutuhkan. Intensitas hubungan kedua negara juga sangat tinggi. “Komitment untuk tidak saling campur tangan dalam masalah penghormatan terhadap territorial, integrity, dan sebagainya dalam hubungan kita dengan Australia sudah diamini oleh kedua negara,” terangnya.
Hal tersebut juga dipertegas dengan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia untuk bertemu Perdana Menteri Malcolm Turnbull sebagai tindak lanjut dari pertemuan Panglima TNI dengan Chief of Army Australia. Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto pada kegiatan Coffee Morning di kantornya, kemarin. Dia mengatakan, Presiden Jokowi akan bertandang ke Australia pada 26 Februari mendatang. “Itu menunjukan hubungan antara Indonesia dan Australia tidak goyah,” ungkapnya.
Secara bilateral, lanjut Wiranto, Indonesia dan Australia sudah berhubungan sangat lama. Namun, memang ada kalanya hubungan tersebut pasang. Tapi, tidak sampai jadi putus. Menurutnya, Indonesia dan Australia akan tetap berhubungan karena keduanya memiliki kepentingan bersama. (and)

 

KAYUAGUNG - Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten OKI terus melakukan perluasan lahan pertanian. Kali ini, Desa Kayulabu, Kecamatan Pedamaran Timur menjadi wilayah yang pertama kali menjadi target cetak sawah baru di tahun ini.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura OKI Syarifudin mengungkapkan, cetak sawah di Desa Kayulabu akan dimulai pada Februari mendatang dengan luas 450 hektare.

“Cetak sawah akan dilakukan oleh TNI. Kita sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Desa Kayulabu yang lahannya terkena cetak sawah,” kata Syarifudin.

Dalam sosialisasi di desa tersebut, tidak ada kendala, sehingga cetak sawah akan segera dimulai. “Ini sebagai upaya kita dalam rangka memperluas lahan pertanian di OKI, untuk meningkatkan hasil produksi padi sebebar 1 juta ton pada tahun 2017. Dengan adanya program cetak sawah ini, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang pertanian,” ujarnya. (gti)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2017 di Mabes Cilangkap, Senin (16/1). Kedatangan orang nomor satu di republik ini disambut meriah. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memasuki kawasan Mabes TNI menggunakan Panser Anoa Amphibi, yang dikendarai oleh dua prajurit wanita TNI AD yang cantik-cantik.

Keduanya adalah Serda (K) Lutfiah (Pussenif Kodiklat TNI AD) dan Serda (K) Melysa Situmorang (Pusdiktif TNI AD), dengan rute dari gerbang utama Delta II menuju danau di kawasan Mabes TNI.

Panser Anoa buatan PT Pindad tersebut kemudian melintasi danau menuju Gedung Aula Gatot Subroto, tempat dilaksanakan Rapim TNI 2017.

Sebelum dibuka oleh Presiden Jokowi, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat memberi arahan kepada peserta Rapim yang diikuti 184 peserta, terdiri dari TNI AD, TNI AL, TNI AU, peninjau dan 57 Pati Polri.

"Rapim kali ini saya sampaikan sangat penting dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena presiden selalu mengingatkan bahwa saat ini kita sedang menghadapi kompetisi global," kata Jenderal Gatot.

Saat ini, prosesi pembukaan Rapim TNI sedang berlangsung.

Hadir dalam acara ini Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menkopolhukam Wiranto, Menko Maritim Luhut B Panjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (fat/jpnn)

MUARADUA - Bupati OKU Selatan Popo Ali M B Comm secara resmi melantik Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli, di Aula Serasan Seadanana Pemkab OKU Selatan, Jumat (13/1).

Ketua Tim Saber Pungli sendiri dimandatkan kepada Wakapolres OKU Selatan Kompol Hadi Saefudin yang dibantu seluruh anggota dari lintas lembaga yang ada di OKU Selatan. Mulai dari jajaran  Polri, TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan dari unsur Pemkab, yakni Inspektorat. Sementara sekretariat Satgas Saber Pungli sendiri ditempatkan di kantor Inspektorat Kabupaten.

Bupati OKU Selatan Popo Ali menyampaikan, pembentukan Satgas Saber Pungli ini sesuai dengan Perpres No 87 Tahun2016 tentang Satgas Saber Pungli yang termasuk dalam paket reformasi hukum. “Langkah pertama yang harus dilaksanakan adalah pengawasan dan penindakan hukum,” kata Popo. (dwa)

JAKARTA - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyatakan bahwa Indonesia dikepung oleh proxy war dikabarkan membuat Presiden Joko Widodo kurang nyaman. 

Jokowi bahkan merasa perlu memanggil Gatot dan menegurnya.

Sebagaimana diberitakan REUTERS, Presiden Jokowi pekan lalu memanggil Jenderal Gatot untuk bertemu di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Jokowi memperingatkan Gatot yang terus menyuarakan pendapatnya bahwa Indonesia dikepung oleh proxy war.

Kalangan analis dan beberapa pembantu Presiden Jokowi memang merasa waswas dengan upaya Jenderal Gatot memperluas peran TNI dalam urusan sipil di Indonesia. Menurut sumber yang juga pejabat pemerintah, Presiden Jokowi pun merasa perlu bertindak untuk menunjukkan kewenangannya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas TNI.

“Dengan Gatot, perasaan sepertinya dia sedikit di luar kontrol,” ujar sumber REUTERS itu dalam artikel berjudul Indonesia's president moves to rein in "out of control" military chief.

Sumber lainnya di kalangan elite juga membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dan Jenderal Gatot di Istana Bogor. Sumber itu juga menyebut Presiden Jokowi secara tak resmi menegur Gatot dalam pertemuan itu.

Beberapa hari ini nama Jenderal Gatot memang kian kondang seiring keputusannya menghentikan kerja sama TNI dengan Australian Defence Force (ADF). Alasan Gatot menghentikan kerja sama itu karena ada materi pelatihan militer di Perth yang menyinggung TNI dan menghina Pancasila.

Namun, manuver itu tidak hanya menimbulkan spekulasi di Australia, tetapi juga memunculkan kecurigaan di elite pemerintahan. “Kami menduga Gatot mengeksploitasi insiden itu untuk agenda politiknya sendiri, ambisi politiknya sendiri,” ujar sumber yang juga pejabat teras di pemerintahan Jokowi itu.

Selain itu, Gatot akhir-akhir inu juga sering muncul dan berbicara di publik. “Terus terang, kami berpikir banyak di antara perang proxy dan ancaman terhadap Indonesia benar-benar konyol,” tegasnya.

Namun demikian, Presiden Jokowi tidak sampai pada keputusan memberhentikan Gatot dari posisi Panglima TNI. “Untuk saat ini, kami percaya bahwa dia tidak akan mengkhianati presiden atau pemerintahan sipil,” tutur sumber itu.
Seperti diketahui, beberapa pernyataan Jenderal Gatot memang menggegerkan. Contohnya soal prediksinya bahwa Tiongkok akan mengalami kekurangan bahan pangan sehingga memicu warganya mengungsi menggunakan perahu menuju Indonesia.

Gatot mengaku sudah siap mengantisipasi jika prediksinya tentang serbuan pengungsi Tiongkok benar-benar terjadi. Caranya adalah dengan memotong puluhan ekor sapi dan melemparkannya ke laut untuk menarik hiu yang akan melahap pengungsi Tiongkok.

Tentara kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 itu juga pernah membuat tulisan pada 2015 perihal kekuatan asing yang akan melemahkan Indonesia melalui media, sistem pendidikan, organisasi Islam, perusahaan dan partai politik dalam rangka melemahkan NKRI. Menurutnya, kekuatan asing itu juga akan memperkuat kontrol terhadap aparat keamanan dan insudtri-industri strategis.

Gatot juga curiga dengan membanjirnya narkoba dari mancanegara yang menurutnya merupakan bagian dari upaya melemahkan generasi muda Indonesia. Selain itu, dia juga menyebut ada upaya membuat generasi muda Indonesia menjadi semakin permisif.

Sedangkan yang masih hangat adalah pernyataan Gatot bahwa Australia mengincar perwira-perwira terbaik TNI untuk dijadikan mata-mata ataupun sumber informasi bagi Negeri Kanguru itu. Namun, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne membantah tuduhan itu.(ara/jpnn)

Halaman 1 dari 16

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca