JAYAPURA - Wacana penutupan perusahaan pertambangan PT Freeport Indonesia kembali bergulir. Kali ini datang dari aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa dari Forum Persatuan Mahasiswa Tutup Freeport, di kantor DPR Papua, Senin (20/3). Mereka menuntut agar perusahaan penambangan emas itu ditutup.

Sebelum menyampaikan aspirasi ke gedung DPR Papua, kelompok pendemo ini melakukan pemalangan gapura Uncen untuk menggalang massa dan membentangkan spanduk yang isinya meminta penentuan nasib sendiri termasuk menolak kehadiran militer organik dan nonorganik di Papua.

Dari spanduk ini juga ada yang tertulis untuk segera mengadili pelaku pelanggaran HAM termasuk pesan yang isinya tidak memiliki kaitan dengan Freeport yakni penolakan pembangunan pangkalan militer di Biak.

Dalam aksinya yang dimulai pukul 08.30 WIT, para pendemo juga membagikan banyak selebaran yang isinya menutup Freeport dan menentukan nasib sendiri. Nelius Wenda sebagai penanggung jawab aksi menyuarakan agar mahasiswa dan masyarakat satu suara meminta PT Freeport ditutup.

"Ini karena keberadaan Freeport tidak banyak memberi keuntungan pada Papua meski lokasi tambang ada di Papua. Sudah sekian lama Freeport beroperasi di Papua tapi hasilnya hanya begitu-begitu saja. Kami meminta agar Freeport ditutup," kata Nelius, seperti dikutip dari Cenderawasih Pos.

Terkait aksi demo ini, anggota DPR Papua, Ruben Magai mengaku sangat mendukung ditutupnya PT Freeport Indonesia. Sebab menurutnya, pengoperasian tambang tersebut di Papua tidak membawa dampak yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat Papua selama ini.

Ruben Magai mengatakan, pihaknya di DPR Papua akan membentuk Pansus penutupan Freeport Indonesia. “Namun sebelumnya kami akan melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh adat, masyarakat dan agama di Papua,” tuturnya.

Apabila nantinya kontrak PT Freeport Indonesia diperpanjang, Ruben Magai meminta, Freeport untuk melakukan studi banding di Papua New Guinea.

“Di sana masyarakat adatnya mendapatkan honor setiap bulan dari perusahan tambang yang beroperasi di sana dan juga punya saham di dalamnya. Ini yang harus dilakukan oleh Freeport. Kalau tidak, bubar saja atau ditutup saja perusahannya," tegasnya.

Terpisah, Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw menilai aksi yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Bersatu Tutup Freeport terlalu membias.

“Silakan sampaikan aspirasi, asal proporsional. Kalau sampai ada yang minta TNI dan Polri ditarik, itu berarti sudah keluar konteks. Peran kami jangan dihubung-hubungkan. Polisi dan TNI selalu menjaga keamanan dan ketertiban, jadi kalau sekarang ada soal seperti ini, tugas kami di situ,” ujarnya. (ans/ade/jo/nat)

LAHAT - Rencana tujuh siswa kelas X SMKN 1, Babat Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumsel untuk menikmati indahnya sunrise di puncak Bukit Besar, Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat berujung petaka.

Tiga rekannya sesama pendaki tewas. Mereka tersambar petir di bukit yang letaknya berdampingn dengan Bukit Serelo, Sabtu (11/3) sekitar pukul 18.30 WIB.

Medan yang sulit serta cuaca kurang bersahabat menyebabkan tim evakuasi TNI da Polri yang dibantu warga sekitar kesulitan. Tim baru bisa membawa jenazah dan korban terluka ke RSUD Lahat, sekitar pukul 01.00 WIB.

Korban yang tewas yakni M Ramadhan (16), warga Desa Babat Kecamatan Abab, Kabupaten PALI; Almahesa (16), warga Desa Tanjung Kurung;  dan Sangkut (16), warga Desa Gunung Raja, Kecamatan Penukal Kabupaten PALI.

Kemudian korban yang selamat yakni  Ayu (14), warga Desa Babat Kecamatan Penukal; Reni, warga Gunung Raja Penukal; Wawan (16), warga Desa Betung; dan Rudi (16), warga Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab. (irw)

Baca selengkapnya Sumatera Ekspres Senin (13/3)

JAKARTA- Apel Pasukan Gabungan dari TNI/Polri untuk mengecek kesiapan pengamanan rombongan Raja Arab Salman bin Abdulaziz Al-Saud, digelar di Lapangan Lagoon Nusa Dua, Bali, pada Jumat pagi (3/3) sekitar pukul 08.00 wita.

Apel gelar pasukan tersebut sebagai prosedur tetap pengamanan tamu VIP.

Dalam agenda tersebut Kapolda Bali, Irjen Pol. Dr. Petrus R. Golose bersama dengan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko melakukan pemeriksaan personel pengamanan kedatangan rombongan raja Arab.

Pangdam IX Udayanan Mayjen TNI Kustanto Widiatmoko menyampaikan bahwa gelar apel tersebut adalah untuk mengecek kesiapan sebelum pasukan bertugas sesuai peran masing-masing secara bertahap sampai hari H.

"Pasukan Gabungan TNI/Polri pagi ini gelar pasukan terakhir dalam rangka Persiapan Pengamanan Kunjungan Raja Arab Saudi beserta Rombongan ke Provinsi Bali. Persiapan pasukan pasukan gabungan dari TNI, jajaran kepolisian dan pemerintah daerah sekitar 2.500 personil mencakup semua bidang kegiatan. Kami sudah menentukan di titik titik mana penjagaan akan dilakukan, tentunya yang dianggap bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kami siapkan pasukan pasukan mulai anti teror hingga sniper," terangnya.

Terkait pengamanan laut pihaknya menyampaikan sudah menyiapkan enam unit kapal perang dan dua di antaranya KRI.

Pengamanan tersebut dimulai dari jarak 1 mil dari pantai.

Sedangkan pengaman terhadap pesawat kerajaan tersebut, pihaknya menegaskan hanya sebatas pengamanan luar saja.

Terkait pengamanan dalam pesawat tersebut, hanya dilakukan oleh tim mereka.

Saat disinggung ke mana lokasi wisata yang akan dikunjungi, pihaknya hanya menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian dari beliau untuk berkunjung ke mana.

"Kedatangan Raja Arab merupakan suatu kehormatan yang harus disambut dengan pengamanan yang baik. Penekanan dari pihak mereka ini merupakan kunjungan pribadi. Terkait permintaan khusus tersebut tentunya sangat berbeda dengan kunjungannya di Jakarta. Harapan besarnya, tentu penghormatan terhadap privasi mereka, kalau tugas pengamanan ya tetap dilakukan. Namun kami harus pandai-pandai supaya kebebasan tamu tidak terganggu," terangnya, seperti diberitakan Bali Express (Jawa Pos Group).

Bahkan karena penegasan tersebut kabarnya belum ada penegasan apakah media boleh melakukan peliputan.

Pihaknya hanya berharap semua akan berjalan lancar dan aman. Sebab menjelang kedatangannya ke Bali ini situasi terpantau aman. (afi/yes)

PALEMBANG – Kodam II Sriwijaya, memilih enam daerah sebagai sasaran program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-98 Tahun 2017. “Hasil evaluasi pelaksanaan TMMD masih sangat dibutuhkan masyarakat,” kata Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Sudirman, dalam paparan program TMMD, di Gedung Sudirman Makodam II/Swj, kemarin (3/3).
Karena itu, lanjut Sudirman, program TMMD akan tetap dilanjutkan. Karena terbukti menjadi terobosan yang efektif, efisien dan produktif dalam akselerasi pembangunan, khususnya di daerah pedesaan, daerah tertinggal, terpencil dan terisolir. ”Menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama mensukseskannya,” tegasnya.
TMMD kali ini tetap dititik beratkan pada sasaran fisik dan sasaran non fisik. Adapun sasaran fisik berupa pembangunan infrastruktur dan sarana dan prasarana di daerah pedesaan sedangkan sasaran non fisik yaitu berupa penyuluhan-penyuluhan berupa , penyuluhan pertanian, bela negara, agama, hukum. Termasuk kegiatan sosial seperti khitanan massal dan pelayanan KB kesehatan.
Enam wilayah yang melaksanakan TMMD itu, Korem 041/Gamas dan Kodim 0409/Rejang Lebong di Kelurahan Durian Depun, Desa Pulogeto dan Desa Pungguk Meranti Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahang. Korem 042/Gapu dan Kodim 0419/Tanjab akan dilaksanakan di Desa Muara Seberang, Kuala Baru dan Desa Tungkai IV, Kecamatan Seberang Kota, Kabupaten Tanjab Barat.
Selanjutnya Korem 043/Gatam dan Kodim 0410/Kota Bandar Lampung, akan dilaksanakan di Desa Sukarame II, Kecamatan Teluk Betung Barat Kabupaten Bandar Lampung. Kodim 0427/Way Kanan, di laksanakan di Juku Batu Banjit Kabupaten Way Kanan. Sementara, Korem 044/Gapo dan Kodim 0418/Palembang, akan melaksanakan di Bukit Baru Kecamatan Ilir barat I dan Pulokerto Kecamatan Gandus, Kota Palembang
Sedangkan Korem 045/Gaya dan Kodim 0413/Bangka, dilaksanakan di Desa Sungai Daeng, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. “Diharapkan kegiatan berjalan dengan lancar dan sukses serta mencapai sasaran yang diharapkan, baik sasaran fisik maupun nonfisik,” kata Sudirman, didampingi Kasdam II/Swj Brigjen TNI Marga Taufiq, serta pejabat kodam lainnya. (bis/air)

 

LAHAT - Ada yang menarik saat pelantikan Secaba TNI di lapangan Dodik, Lahat, Senin (13/2). Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Sudirman SH MH MM meminta orang tua atau keluarga untuk mencari anaknya hanya dalam waktu 5 menit./

"Saya kasih waktu lima belas menit. Silahkan para orang tua dan keluarga siswa secaba mencari anaknya masing-masing," ujar Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Sudirman SH MH MM, pada pelantikan Secaba Rindam II/sriwijaya di Lapangan Dodik.

Ratusan keluarga dari 187 siswa bintara TNI AD langsung berlarian ke lapangan mencari anaknya yang berdiri tegap di lapangan. Kelucuan pun kadang terlihat ketika mereka salah menebak anaknya. Maklum, para secaba muda ini memakai seragam yang sama dan mukanya dilumuri dengan cat hitam dan hijau ala tentara yang akan berperang. "Eh bukan anakku, maaf ya," ujar ibu yang memilih

anaknya.

Saking sulitnya mengenali anak mereka, hingga waktu yang diberikan berakhir, belasan orang tua tidak berhasil menemukan putranya. Apalagi bintara muda yang dicari, dilarang memberikan kode atau pun memanggil orang tua dan keluarganya yang sengaja hadir dalam pelantikan.

"Sudah lima bulan anak kami pendidikan, tentu sedih dan haru, apalagi suasananya seperti ini," kata Firman, keluarga bintara muda, asal Baturaja. Merekapun berangkulan saat menemukan keluarganya. (irw)

JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto menyesalkan insiden di Desa Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) Sabtu malam (11/2). Menurut dia, keributan berujung perusakan Pos TNI AU oleh ratusan warga di lokasi itu tidak seharusnya terjadi. Sebab, setiap prajurit TNI AU punya kewajiban dan tanggung jawab menjadi telandan masyarakat.
Karena itu, Hadi merasa sangat prihatin. Apalagi, ribut bermula dari hal sepele. Dia minta insiden itu menjadi perhatian bagi seluruh jajaran TNI AU. Sehingga tidak terulang. Untuk prajurit yang melakukan tindakan di luar kontrol, mantan Irjen Kemhan itu meminta agar dievaluasi. “Tindak tegas prajurit yang melakukan perbuatan tidak terpuji,” pinta Hadi, kemarin (12/2). Tidak hanya itu, dia juga meminta pimpinan prajurit tersebut turun ke lokasi.
Langkah tersebut penting agar hubungan antara TNI AU dengan masyarakat tetap terjalin baik. “Bangun dan jaga komunikasi dengan masyarakat sekitar instalasi TNI AU,” ungkap Hadi. Perintah itu dia sampaikan tidak lama setelah mendapat kabar ribut antara warga Desa Ujung Genteng dengan prajurit TNI AU yang berjaga di Pos TNI AU di sana. “Ambil sebagai pelajaran dan evaluasi untuk tidak terjadi di jajaran TNI AU lain,” ujarnya.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama Jemi Trisonjaya menjelaskan, ribut berujung perusakan Pos TNI AU di Desa Ujung Genteng bermula sekitar pukul 18.00 WIB. Saat itu, Pratu Oka Prasetyo yang tengah bertugas jaga menegur salah seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor. Teguran dia berikan lantaran sepeda motor menginjak kubangan air. “Pratu Oka Prasetyo terkena cipratan air,” ungkap Jemi.
Tidak terima dengan teguran tersebut, pengendara sepeda motor lantas berhenti. Dia turun kemudian memukul Pratu Oka Prasetyo. Tindakan tersebut dibalas tempelengan oleh salah seorang prajurit TNI AU tersebut. Ribut sempat reda pasca pengendara sepeda motor itu pergi. Namun, sekitar pukul 19.00 WIB, ratusan warga berkumpul di depan Pos TNI AU tempat Pratu Oka Prasetyo bertugas.
Mereka tidak terima lantaran mendapat informasi bahwa salah seorang warga dipukuli oleh prajurit TNI AU. “Bersama-sama (warga) melakukan perusakan terhadap bangunan Pos TNI AU,” terang Jemi. Berdasar informasi yang diterima oleh TNI AU, jumlah warga yang berkumpul dan merusak bangunan itu tidak kurang dari 400 orang. Alhasil bangunan yang jaga oleh enam prajurit TNI AU itu rusak parah.
Bagian atap, dinding, serta bagian bangunan lainnya berantakan. Beruntung sekitar pukul 20.00 WIB, aparat kepolisian bersama aparat dari Kecamatan Ciracap datang ke lokasi kejadian. Mereka lantas mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) dan meminta warga kembali ke rumah masing-masing. Sampai saat ini, sambung Jemi, prajurit TNI AU dibantu anggota Koramil 2214 Surade, Polsek Ciracap, dan Satpol PP Kecamatan Ciracap masih berjaga di sana.
Sementara itu, Pratu Oka Prasetyo yang mengalami memar di wajah dan luka ringan pada bagian tangan sudah pulang pasca dirawat di Puskesmas Gunung Batu. Jemi menyebutkan, TNI AU bakal menyelidiki insiden tersebut. Mereka bakal memeriksa prajurit TNI AU yang bertugas di Pos TNI AU di Desa Ujung Genteng. “Sesuai arahan KSAU,” ungkapnya. Bangunan Pos TNI AU yang rusak pun segera diperbaiki agar dapat digunakan kembali. (syn)

KAYUAGUNG - Ratusan santri ikut serta dalam giat zikir dan salawat bersama Polres OKI, TNI, Pemkab, dan Majelis Salawat Kubro, Sabtu (11/2) di halaman Mapolres OKI. Giat tersebut dalam rangka menjaga silaturahmi, keutuhan NKRI, sekaligus sosialisasi penanggulangan Karhutla.

Kapolres OKI  AKBP Amazona Pelamonia mengungkapkan bahwa kebersamaan yang dilakukan guna meningkatkan tali silaturahmi. Selain itu terus terjaga komunikasi antar tokoh agama, polri, TNI dan pemerintah daerah. "Selain kita juga sampaikan untuk bersama-sama mengantisipasi Karhutla tahun ini," kata Amazona.

Wakil Bupati OKI, HM Rifai mengungkapkan bahwa kegiatan zikir bersama dan istighosa sering dilakukan di OKI. Sehingga tak ada hubungannya dengan giat aksi damai yang dilakukan warga sesama muslim di Jakarta. "Kebetulan saja berbarengan. Karena kalau di OKI sudah jadi tradisi dilakukannya zikir dan istighosa bersama," ujarnya. (gti)

JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tak ingin polemik pengadaan helikopter AW-101 berlanjut. Dia menegaskan, pemerintah kini tinggal menunggu hasil investigasi TNI dalam pengadaan salah satu alat utama sistem persenjataan (alutsista) tersebut.
Mengingat sampai saat ini investigasi masih berlangsug. TNI bakal mengurai proses belanja heli pabrikan perusahaan Inggris dan Italia itu. Ryamizard menegaskan, pembicaraan soal helikopter AW-101 sudah selesai. Itu dia sampaikan setelah bertemu Menko Polhukam di kantor Kemenko Polhukam kemarin (10/2).
"Kan sudah jelas. Segala macam sudah jelas ya," ungkap jenderal purnawirawan kelahiran 21 April 1950 itu kemarin (10/2). Pejabat yang sempat menduduki kursi kepala staf angkatan darat (KSAD) pada 2002 sampai 2005 pun ogah berspekulasi.
Dia mengaku tidak tahu nasib heli yang saat ini berada di hanggar Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Disamping membuka proses belanja helikopter itu, investigasi oleh TNI dilakukan untuk memastikan nasib alutsista yang dibanderol dengan harga ratusan miliar rupiah tersebut. Termasuk di antaranya kemungkinan mengembalikan heli tersebut kepada penjualnya.
Berkaitan dengan kemungkinan itu, Ryamizard enggan banyak komentar. "Mana tahu saya," kata dia. Sebagai menteri, dia pun masih menunggu investigasi yang dilakukan TNI terhadap helikopter yang sampai saat ini diparkir dengan lilitan garis polisi itu. "Iya (tinggal tunggu investigasi)," ujarnya singkat.
Senada, Anggota Komisi I DPR Supiadin Aries Saputra pun berpendapat polemik helikopter AW-101 sudah selesai. "Kan sudah klir," kata dia tegas.
Sementara itu, Direktur Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi berpendapat, investigasi yang tengah dilakukan oleh TNI bukan hanya harus rinci. Melainkan juga wajib dilaksanakan apa adanya. "TNI harus betul-betul jujur," ucap pria yang akrab dipanggil Khairul tersebut.
Itu penting lantaran investigasi proses belanja AW-101 berkaitan dengan perintah Presiden Joko Widodo. Dia menjelaskan, sejak kali pertama diwawacanakan sudah banyak yang menentang pengadaan heli tersebut. "Sampai presiden membatalkan," ucap dia. Apabila pengadaan dilakukan tanpa sepengetahuan presiden, kata dia, boleh dibilang itu merupakan pengabaian perintah. "Itu namanya pembangkangan," tegasnya. (syn/agm)

JAKARTA - Helikopter AgustaWestland (AW) 101 menjadi soroton. Pengadaan salah satu alat utama sistem pertahanan (alutsista) oleh TNI AU itu sempat ditolak oleh beberapa pejabat tinggi. Termasuk di antaranya Presiden Joko Widodo. Namun, helikopter pabrikan perusahaan asal Inggris dan Italia itu sudah mendarat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Kemarin (9/2), untuk kali pertama TNI membuka pintu untuk memperlihatkan helikopter tersebut kepada publik.
Namun, hal itu tidak lantas meredam polemik pengadaan helikopter dengan harga ratusan miliar itu. Pengamat militer Wawan Purwanto berpendapat, investigasi yang tengah dilakukan oleh TNI bakal menjadi pintu gerbang untuk menuntaskan polemik tersebut. Hasil investigasi itu sangat penting. Mengingat, ada berbagai kemungkinan berkaitan pengadaan helikopter yang kini terpakarkir di Skadron Teknik 021 Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma itu. “Nanti bisa diurai setelah hasil investigasi keluar,” kata dia.
Satu dari beberapa kemungkinan dari hasil investigasi itu adalah pengembalian helikopter tersebut kepada penjual. Apabila itu terjadi, TNI AU harus menanggung kompensasi sesuai klausul awal. “Seperti apa klausulnya akan diketahui dari investigasi,” jelas Wawan. Yang pasti, pemerintah harus siap dengan kemungkinan paling buruk. Misalnya, uang yang sudah masuk tidak kembali utuh. Kemudian hubungan kerja sama dengan penjual alutsista tersebut. “Pasti menjadi catatan,” ujarnya.
Senada, Direktur Institute for Security adan Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengungkapkan, sudah pasti terdapat klausul yang mengatur kompensasi dalam setiap pembatalan transaksi jual beli. Apalagi jual beli alutsista sekelas Helikopter AW 101. Namun demikian, lantaran masih dalam proses investigas, klausul tersebut belum bisa dipastikan. “Belum jelas siapa yang beli, bayar, dan perintahkan,” ucap dia. Untuk itu, hasil investigasi oleh TNI AU patut ditunggu.
Pria yang akrab dipanggil Khairul itu meyebutkan, hasil investigasi TNI AU menjadi penting lantaran pengadaan helikopter tersebut sudah lama ditolak presiden. Salah satu dasar penolakan itu adalah kasus pengadaan helikopter serupa di India. “Jadi, menarik karena ada apa? Kok ada yang ngotot mendatangkan (Helikopter) AW 101,” ucap dia. Untuk itu, dia berharap besar TNI menginvestigasi pengadaan alutsista itu secara rinci. “Apakah oknum atau persoalan sistemik yang harus dibenahi,” ungkapnya.
Sengkarut pembelian Heli AW-101 rupanya juga dipengaruhi oleh kasus yang sempat menghebohkan di India. Rabu lalu (8/2), KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut jika salah satu alasan Presiden Jokowi ketika menolak pembelian Heli AW-101 adalah perkembangan kasus di India. Tapi, Hadi tidak memerinci maksudnya.
Namun, akhir tahun lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pernah menyinggung soal itu. Politikus senior itu sudah mewanti-wanti agar jangan sampai pembelian helikopter AW 101 oleh TNI AU malah menjadi skandal besar seperti yang terjadi di India. “Harganya terlalu mahal, dianggap korupsi, menterinya, panglima (tentara) nya, direktur utama perusahaannya, semua kena masuk penjara,” sebutnya.
Kasus pembelian helikopter AW 101 oleh Angkatan Udara India (Indian Air Force) memang menjadi isu besar di Negeri Sungai Gangga itu. Sebab, kasus korupsi yang di India dikenal dengan sebutan chopper gate atau skandal helikopter ini memang menyeret nama-nama petinggi parlemen hingga Kepala Angkatan Udara India.
Kasus itu bermula dari ditandatanganinya kontrak pembelian 12 unit helikopter AW 101 senilai US$540 juta oleh Angkatan Udara India pada 2010. Rencananya, helikopter VVIP itu akan digunakan untuk menunjang kegiatan perdana menteri, presiden, dan pejabat tinggi India lainnya.
Namun pada Februari 2013, kontrak pembelian helikopter itu menjadi heboh lantaran ditangkapnya Giuseppe Orsi, CEO Finmeccanica, perusahaan induk AgustaWestland oleh otoritas hukum Italia. Tuduhannya, menyuap pejabat India untuk memuluskan kontrak penjualan dua unit helikopter AW 101.
Penangkapan itu ditindaklanjuti parlemen India untuk memulai investigasi pada Maret 2013. Apalagi, muncul pernyataan resmi Kementerian Pertahanan India yang mengakui telah terjadi korupsi dan penyuapan dalam pembelian helikopter tersebut. India akhirnya membatalkan kontrak pembelian helikopter AW 101 pada Januari 2014. (syn)

 

JAKARTA - Panglima TNI Gatot Nurmantyo bertemu dengan Chief of Army Australia Angus Campbell di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, kemarin (8/2). Pertemuan yang berlangsung tertutup itu membahas tindak lanjut persoalan hubungan kerja sama militer dengan Indonesia. Melalui keterangan resmi, Gatot menjelaskan kedatangan Chief of Army Australia untuk meminta maaf secara langsung dan menyampaikan hasil investigasi terhadap insiden plesetan Pancasila menjadi Pancagila pada materi pelatihan Australia Defence Force (ADF) di Barak Campbell, Perth, Australia Barat.
Pada pertemuan tersebut, Chief of Army Australia juga menyampaikan, militer Australia akan menghentikan kegiatan pelajaran pendidikan Bahasa Indonesia dan melakukan pembenahan internal satuan dan staf, tenaga pengajar, dan personel yang terlibat serta merevisi materi pelajaran. “Australian Defence Force jugamenerapkan sanksi tegas kepada seluruh personel yang terlibat dan bertangggung jawab atas kejadian tersebut, yang berdampak terhadap karier mereka,” katanya.
Gatot menyayangkan hal tersebut bisa terjadi. Bagi Indonesia, Pancasila adalah ideologi negara. Sehingga rakyat Indonesia rela mati untuk membela ideologinya. “Apalagi bagi seorang prajurit TNI. Hal itu sangat sensitif dan menyakitkan,” kata Gatot tegas.
Kendati begitu, Gatot tetap menghargai sikap tegas Chief of Army Australia dalam menanggapi insiden tersebut. Gatot juga sudah menerima permohonan maaf militer Australia. Terkait dengan hubungan kerja sama kedua negara yang sempat terputus karena insiden tersebut, Gatot mengatakan pihaknya belum mengambil keputusan. “Tetapi, kami akan berdiskusi dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar negeri terlebih dahulu. Selanjutnya, kami akan bersama-sama melaporkannya kepada presiden,” terangnya.
Kendati suasana sedang memanas, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menuturkan, hubungan bilateral Indonesia dan Australia akan tetap berjalan. Australia adalah mitra yang penting. Sebagai negara tetangga yang dekat satu sama lain, Australia dan Indonesia saling membutuhkan. Intensitas hubungan kedua negara juga sangat tinggi. “Komitment untuk tidak saling campur tangan dalam masalah penghormatan terhadap territorial, integrity, dan sebagainya dalam hubungan kita dengan Australia sudah diamini oleh kedua negara,” terangnya.
Hal tersebut juga dipertegas dengan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia untuk bertemu Perdana Menteri Malcolm Turnbull sebagai tindak lanjut dari pertemuan Panglima TNI dengan Chief of Army Australia. Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Wiranto pada kegiatan Coffee Morning di kantornya, kemarin. Dia mengatakan, Presiden Jokowi akan bertandang ke Australia pada 26 Februari mendatang. “Itu menunjukan hubungan antara Indonesia dan Australia tidak goyah,” ungkapnya.
Secara bilateral, lanjut Wiranto, Indonesia dan Australia sudah berhubungan sangat lama. Namun, memang ada kalanya hubungan tersebut pasang. Tapi, tidak sampai jadi putus. Menurutnya, Indonesia dan Australia akan tetap berhubungan karena keduanya memiliki kepentingan bersama. (and)

 

Halaman 1 dari 17

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca