Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kemb...

Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kembangkan Pupuk Kompos

‎MURATARA - Kendati banyak peminat, pengelolaan kotoran hewan ...

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

PAGARALAM - Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 di Sumsel mendapat...

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

PAGARALAM - Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati ‎Mkes mengi...

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

PAGARALAM – Meski dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (A...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan Tersangka

JAKARTA- Mantan Walikota Jakarta Barat Fatahillah akhirnya ditetapkan ...

Pertamina Punya Jubir Baru

Pertamina Punya Jubir Baru

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih melakukan rotasi di internal. ...

Nilai Tukar Rupiah Stabil

Nilai Tukar Rupiah Stabil

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masi...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selat...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selatan dan Afrika

SURABAYA - PT INKA (Persero) berambisi menguasai pasar perkeretaapian ...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan Online

JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahar...

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenri...

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

SEKAYU – Permasalahan pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK s...

Kejar Senjata Milik Teroris

Kejar Senjata Milik Teroris

JAKARTA— Densus 88 Anti-Teror berupaya melakukan antisipasi ...

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

JAKARTA – Kedatangan perwakilan Masyarakat Anti-Korupsi Indo...

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

JAKARTA – Ratusan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tur...

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

LONDON – Investigasi teror Westminster berlanjut. Kemarin (2...

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

JAKARTA – Indonesia dan Prancis akan teken beberapa kesepaka...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkon...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkong

HONGKONG – Sosok Fidel Castro berbaring tenang di atas kasur...

Pasang QR Code di Produk Obat

Pasang QR Code di Produk Obat

JAKARTA – Pengawasan obat-obatan dan makanan diakui Badan Pe...

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

MARTAPURA – Tak ada lagi rasa takut kawanan bandit bersenpi ...

Perbankan Beri Kemudahan

Perbankan Beri Kemudahan

PALEMBANG - Pelaku perbankan memberi kemudahan dan biaya bunga ringan ...

PAGARALAM - Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 di Sumsel mendapat perhatian serius dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Kemarin, tim dari Biro Keuangan KPU RI melaksanakan koordinasi dengan Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati. Hasilnya diketahui, sharing anggaran Pilkada dengan pihak provinsi masih belum jelas. Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati Mkes, didampingi Sekretaris KPU
Pagaralam, Budiarjo Sahar mengatakan, kunjungan ini sebagai bentuk monitoring sejauh mana kesiapan penganggaran Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan serentak.

“Mereka ingin memastikan penganggaran pelaksanaan Pilkada di Pagaralam aman. Alhamdulilah mereka mengapresiasi Kota Pagaraam sudah baik dalam penganggaran Pilkada,” ungkapnya.

Ditambahkan Budiarjo Sahar, Walikota Pagaralam juga berharap secepatnya ada kepastian teknis mengenai sharing anggaran,tidak hanya dibebankan pada Pemerintah Daerah. Adanya penghematan anggaran, juga meminta kontribusi Pemerintah Provinsi.

“Mudah mudahan Provinsi secepatnya mengambil keputusan saling menguntungkan kepastian dana sharing, sehingga tidak hanya penghematan daerah saja, Pilkada tangggungjawab bersama,” katanya. (ald)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Minggu (26/3). 

 

KAYUAGUNG –Jelang pesta demokrasi 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan sosialisasi ke masyarakat dan partai politik. Hal ini guna memperkenalkan UU Pilkada baru UU No 10 tahun 2016,serta pengetahuan pencalonan kepala daerah ada yang berasal dari Parpol dan independent. 

“Selain itu juga memberikan pengetahuan politik kepada masyarakat dan diharapkan partisipasi politik meningkat,” ungkap Ketua KPU OKI Dedy Irawan SIP M.Si didampingi Deri Siswadi S.IP, Divisi Partisipasi Mastyarakat dan SDM KPU OKI, Rabu (15/3).

Dalam UU terbaru tersebut menjelaskan dukungan independent harus KTP Elektronik,karena sebelumnya tidak harus menggunakan KTP E. Lalu bila menjadi PNS dan atau anggota dewan harus mengundurkan ketika ditetapkan oleh KPU menjadi Cabup dan Cawabup. Serta UU baru ini memungkinkan calon tunggal.

Karena sebelumnya belum diakomodir dalam UU dan masih menunggu fatwa MK. Tapi hasil pilkada harus 50 persen plus 1, bila tidak sampai maka proses Pilkada harus diulang awal lagi.

“Serta banyak lagi yang dijelaskan dalam UU baru tersebut,” ujarnya. (gti)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (16/3). 

 

JAKARTA- Warga ibu kota bakal kembali dihebohkan dengan gonjang-ganjing politik dan kekuasaan. Ya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta memastikan kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua segera dimulai.

"Putaran kedua salah satu tahapannya adalah kampanye," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno dalam diskusi 'Kawal Pilkada DKI' di Cikini, Jakarta, Sabtu (4/3).

Sumarno menyatakan, launching Pilkada DKI Jakarta 2017‎ putaran kedua akan dilakukan nanti malam. Launching ini ditandai dengan penetapan pasangan calon yang lolos di putaran kedua.

"Kampanye dilakukan tiga hari setelah penetapan pasangan calon. Dimulai tanggal 7 Maret," ucap Sumarno.

Dia mengatakan, kampanye diselenggarakan hingga 15 April 2016. Setelah itu, Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua memasuki masa tenang. "16, 17, dan 18 April 2017 masa tenang," ujar Sumarno.

Pada putaran pertama, pasangan petahana yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat harus cuti karena kampanye. Hal itu juga berlaku pada putaran kedua.

"Gubernur dan wakil gubernur yang mencalonkan harus cuti dan dilarang menggunakan fasilitas yang melekat,"‎ ucap Sumarno. (gil/jpnn)

PALEMBANG – Para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam proses pemilihan umum. Keterbatasannya, bukan berarti suaranya diabaikan. “Mereka ikut menentukan nasib bangsa melalui pemilu,” kata Ketua KPU Sumsel Aspahani SE Ak. Dalam sosialisasi pendidikan pemilih di Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Perkasa, kemarin (27/2), diikuti puluhan penyandang disabilitas. Aspahani menyebut perlu ditentukan supaya para penyandang disabilitas ini masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Bila terdata dalam DPT, sebutnya, maka KPU harus memberi kemudahan akses. TPS juga disesuaikan, dengan jenisnya, tuna netra, tuna rungu wicara, grahita, dan tuna daksa. Seperti pintu untuk memudahkan mereka masuk khususnya bagi pengguna kursi roda. Ketinggian kotak coblos juga lebih rendah untuk memudahkan penyandang disabilitas. “KPU sudah memperhatikan itu,” katanya.
Ke depan, tidak ada alasan dan kebutuhan itu harus disediakan KPU. Sepeti tuna netra punya rancangan untuk memilih calon yang akan dipilih seperti menggunakan template dengan huruf braile. Tinggal di TPS mana untuk kebutuhan penyandang disabilitas. Bisa juga menggunakan pendamping khusus yang dipercaya. “Intinya, bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dari penyandang disabilitas,” pungkasnya.
Ketua panitia acara sosialiasi, Nuraini, mengatakan penting memberikan pemahaman bagi penyandang disabilitas. Sebagai hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Ke depan, perlu dibentuk semacam kepanitiaan khusus.
Sedangkan Kepala PSBD Budi Perkasa, diwakili Dra Teni Krisnayanti, sepakat penyandang disabilitas harus ada cara khusus, tempat, dan bisa dilakukan sesuai jenis penyandang. Tempat juga harus aksesibilitas bagi penyandang empat jenis tersebut. “Ini bentuk kerja sama pertama. Sehingga apa yang jadi harapan KPU bisa berjalan sesuai harapan,” harapnya. (bis/air/ce1)

 

SUMSEL - Belum semua dari 9 KPU yang menggelar Pemilihan Kepala Daerah 2018 mengajukan anggaran. Tercatat baru Komisi Pemilihan Umum Sumsel yang menggelar Pilgub dan Prabumulih yang sudah mendapat persetujuan. Menariknya, semua mengalami pemangkasan.
Komisioner KPU Sumsel, Ahmad Naafi SH MKn, menjelaskan, pihaknya mengajukan anggaran Pilgub Sumsel Rp80,78 miliar. Baru disetujui Rp40 miliar. Padahal, pihaknya sudah menganggarkan pembelian dan pengadaan barang dan jasa Rp40,4 miliar. Lalu, honorium untuk kelompok kerja Rp40,37 miliar. “Saya mendapat informasi kalau kekurangan dari kebutuhan, kemungkinan bisa ditambah pada APBD Perubahan 2017,” jelasnya.
Menurut Naafi, proses penganggaran dua tahap. Selain 2017, juga 2018 saat pelaksanaan Pilkada mencapai Rp360,7 miliar. “Itu dikucurkan di tahun depan,” bebernya.
Komisioner KPU Sumsel Bidang Teknis Liza Lizuarni SE menambahkan, saat ini pihaknya melakukan perekrutan PPK, PPS, KPPS dan PPDP. Meski anggaran baru disetujui sebagian, sebut Liza, tidak akan mengganggu operasional KPU Sumsel. Karena kebutuhan operasional KPU, seperti gaji, berasal dari anggaran pusat.
Khusus tahapan Pilgub dan Pilkada, masih menunggu peraturan PKPU (Peraturan KPU). “Kalau sudah turun baru ada agenda program. Termasuk jadwal penyerahan Daftar Penduduk Pemilih Potensial (DP4). Dari pusat data itu diserahkan ke KPU. Baru diteruskan ke daerah. Baik provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya. Pihaknya akan melakukan verifikasi DPT. Kemungkinan Juni-Juli ini.
Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengaku efisiensi anggaran pemerintah pusat ikut berimbas pada alokasi transfer daerah dan pembangunan pemda. Menyiasati itu, pihaknya terpaksa memangkas beberapa kegiatan termasuk dana KPU. “Karena pilkada serentak baru tahun depan,” terangnya. Tahun ini, kata dia, fokus anggaran pembangunan penunjang infrastruktur Asian Games 2018, seperti Musi VI, LRT, jalan, dan lainnya. “Baru tahun depan kita prioritaskan anggaran untuk pilkada,” ulasnya.
Ketua KPUD Muara Enim Rohani SH, mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran Pilkada Juni 2017 sebesar Rp56,9 miliar ke pemda. “Kita lebih cepat ajukan karena tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim akan dimulai September 2017,” tuturnya. Seperti KPU Sumsel, pencairannya juga dua tahap. Tapi pihaknya berharap tahap pertama bisa segera cair sebelum masuk tahapan.
Sekda Muara Enim, H Hasanudin mengaku baru akan membahas pengajuan anggaran KPU bersama tim. Jadi belum tahu apakah disetujui penuh atau separuhnya. Sebab, posisi saat ini defisit anggaran. “Tapi kemungkinan masuk APBD-P 2017,” ungkapnya.
KPU Banyuasin mengajukan anggaran Rp70 miliar kepada Pemkab Banyuasin. “Iya kita ajukan dana sebesar itu,” ujar Sekretaris KPU Banyuasin Sapran SSos, kemarin. Namun dana itu, kata Sapran, masih diverifikasi. “Bisa bertambah besar bahkan bisa berkurang,” terangnya.
Diakuinya, saat ini pihaknya juga masih menunggu juknis KPU Pusat. “Banyuasin mayoritas daerah perairan. Besar biaya transportasi seperti mengangkut perlengkapan pemilu harus menggunakan kapal jukung, speed, dan lain sebagainya,” tukasnya. Jadi tak dapat disamakan dengan daerah perkotaan.
Sementara, Pemkot Prabumulih sudah menganggarkan Pilwako 2018 Rp28 miliar. Rinciannya Rp5 miliar untuk 2017 dan Rp23 miliar 2018. Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Prabumulih, Drs Jauhar Fahri AK mengatakan tahapan sudah dimulai 2017.
Ketua KPU Prabumulih, M Tahyul SIP mengatakan dana yang disetujui itu untuk mendanai launching dan tahapan pilkada tahun ini. Target September atau Oktober sudah mulai. “Kami sekarang terus mematangkan persiapan pelaksanaannya, meliputi sosialisasi, perekrutan PPK/PPS, pemuktahiran data pemilih, bimtek, publikasi media, dana operasional, dan lainnya,” tandasnya.
Ketua KPU Empat Lawang, Mobius Alhazan mengungkapkan persiapan Pilkada Empat Lawang sudah fix. Tinggal menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mengenai anggaran Pilkada Empat Lawang. “Mei nanti penandatanganannya,” ujar Mobius.
Di daerah ini, tahapan pilkada juga diperkirakan Juni atau Juli. Sebelum itu, pihaknya akan menyiapkan ruangan khusus media atau media center agar semua tahapan mudah untuk dipublikasikan di media cetak, online maupun elektronik.
Ketua KPU OKI, Dedy Irawan SIp MSi mengungkapkan hal serupa. Data terakhir, pemilih di OKI ada 556.139 saat Pilpres 2014 lalu. “Tentu data akan berubah saat Pilkada,” tambahnya. Anggarannya sebesar Rp67,9 miliar. Meningkat signifikan dibanding Pilkada 2013. Itu sesuai kebuthan standar berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Namun ada beberapa item disepakati bersama Pemda seperti Sekretariat PPK dan PPS disediakan Pemkab, termasuk kendaraan operasional penunjang.
Diketahui, pada 2018 ada 8 kabupaten/kota gelar pilkada yakni Prabumulih, Palembang, Lahat, Pagaralaman, Empat Lawang, Banyuasin, Lubuklinggau, dan OKI. Ditambah 1 pilgub Sumsel.
Pengamat Politik Sumsel Drs Ki Joko Siswanto MSi menilai demokrasi itu butuh mahal dan butuh biaya. “Jadi kita harus berkorban untuk penyelenggaraan pemilu,” terangnya. Tapi dalam pelaksanaan, kata dia, bisa diminimalkan. Pelaksanaan pemilu serentak, pilkada maupun pemilihan gubernur, menjadi salah satu cara meminimalkan anggaran. Baik itu soal biaya, waktu dan juga peralatan atau logistik pemilu. Untuk menekan biaya bisa juga mengurangi honor.
Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempersiapkan putaran kedua pemilihan kepala daerah. Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku jajarannya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Tjahjo sudah memerintahkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Soni Sumarsono berkoordinasi dengan KPU di daerah-daerah memastikan kondusivitas. Ia menambahkan, Kemendagri melalui Direktorat Jendral Ditjen Otda dan Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) membentuk tim kecil untuk terjun memantau langsung kondisi di daerah pascapilkada ini. “Gejolaknya perlu diperhatikan dengan baik. Laporkan bila ada pelanggaran, politik uang, termasuk lihat juga netralitas PNS di sana,” ujarnya kemarin (27/2) di Jakarta. (ran/bis/gti/yun/roz/qda/eno/kos/fad/ce1)

SEKAYU – Rencana sekitar 10 ribu pendukung pasangan calon nomor nomor 2, Amiri Aripin-Ahmad Toha, “menduduki” kantor KPU Muba tak terealisasi. Ratusan polisi yang disiagakan tetap tak ditarik. Mereka mengamankan jalannya Rapat Pleno.
“Ada 486 polisi terus berjaga melakukan pengamanan,” ujarnya. Hanya saja, pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang dipimpin H Ahmad Firdaus Marvel’s, Ketua KPU Kabupaten Muba, berjalan panas dan tegang.
Ketua tim saksi paslon Amiri-Toha, Astawilah D langsung interupsi. Rapat pleno mulai berjalan pukul 09.30 WIB. Mantan Anggota DPRD Kabupaten Muba itu, berteriak kepada pimpinan rapat. Minta agar KPU menghadirkan Camat Babat Supat, Marko Susanto SSTP MSi, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumsel, Richard Cahyadi AP MSi, dan Camat Babat Toman, Agus Kurniawan SIP.
Astawilah menduga, ketiga pejabat ASN itu, melakukan kegiatan politik dan mendukung paslon 1 Dodi-Beni. Lantaran tak mendapatkan tanggapan Ketua KPU Kabupaten Muba, H Firdaus Marvel’s SE MSi, tim saksi paslon Amiri-Toha dengan komando Astawilah langsung walk out (WO). Meninggalkan ruangan rapat di Kantor KPU Muba.
“Kita minta rapat pleno diskor terlebih dahulu. Sebelum menghadirkan ketiga pejabat ASN ini,” teriak Astawilah. Dirinya menginginkan pengakuan ketiga pejabat ASN itu, di rapat pleno yang ada. Lantaran laporannya ke Panwaslih, tidak tindaklanjuti dan diproses.
Ketua KPU selaku pimpinan rapat bersikukuh meneruskan rapat pleno rekapitulasi hasil penghtiungan perolehan suara. “ Kita persilakan rapat dilanjutkan dan tim WO,” jelasnya.
Setelah tim saksi Amiri-Toha meninggalkan ruangan dan kantor KPU Muba, rapat pleno rekapitulasi perolehan suara, terus dilanjutkan. Satu persatu petugas 14 PPK, membuka kotak suara dan bacakan DA1 KWK yang ada. ”Alhamdulillah rekap selesai 17.30 WIB,” ujar Ketua KPU H Ahmad Firdaus Marvel’s SE MSi.
Dalam pleno itu, ada evaluasi beberapa pemilih wanita dan laki yang masuk daftar pemilihan tetap (DPT). Mengenai saksi Amiri-Toha yang melakukan WO, kata Firdaus, itu sebuah keputusan.
Berdasarkan rekapitulasi, dipastikan paslon 1 Dodi-Beni memenangkan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Muba periode 2017-2022 mendatang. Pasangan yang memborong dukungan dari semua partai itu, paslon 1 Dodi-Beni. Mereka meraih total 212.800 suara atau 78,51 %. Sedangkan paslon 2 meraih total 58.244 suara atau 21,49%. KPU Kabupaten Muba pun, melakukan penetapan pasang calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, pada 8-10 Maret mendatang. (yud/ce1)

 

SEKAYU - Hari ini (23/2), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muba akan melaksanakan rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Pleno tersebut akan mendapat pengamanan ketat sekitar 486 aparat kepolisian.
Pengamanan tersebut terdiri 141 personil BKO Brimob, 35 personil BKO Dalmas, serta gabungan Polres dan Polsek. Tak hanya itu, mobil baracuda dan water canon disiagakan di Kantor KPU Kabupaten Muba yang berada di Jalan Merdeka, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu.
Pengamanan ketat karena bakal ada demo pendukung pasangan calon (paslon) nomor dua, Amiri Aripin-Ahmad Toha. Sekitar 10 ribu orang pendukung Amiri-Toha akan mengkepung kantor KPU Muba. “Kita tidak bisa menahan kehendak pendukung,” kata Asthawilah Darmawi, ketua Tim Sukses Amiri-Toha, kemarin (22/2).
Meski demikian, Astawilah mengaku, pihaknya akan menimalisir jumlah pendukung dan massa yang mengikuti demo. Para pendukung Amiri-Toha itu, menganggap Pilkada Muba 2017 tidak netral. Karena ada dugaan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengumpulkan masyakat dan membagikan alat peraga d itahapan kampanye. “ Kita kesulitan melakukan penangkapan dan pembuktian ASN yang berpihak dan melanggar aturan ini,” tegasnya.
Kapolres Muba AKBP Julihan Muntaha Sik melalui Kabag Ops Kompol Janton S membenarkan bakal ada demo mewarnai pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya melakukan pengamanan ketat di Kantor KPU Kabupaten Muba. “Kita berharap pendukung ini melakukan aksi dengan damai,” harapnya.
Ketua KPU Kabupaten Muba H Ahmad Firdaus Marvel’s SE MSi mengatakan, pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten akan dilaksanakan sekitar pukul 09.00 WIB. Pleno tidak dihadiri kedua paslon, hanya kedua tim saksi. KPU Muba juga telah menerima suarat rencana aksi damai yang diikuti 10 ribu pendukung Amiri-Toha itu.
Diperkirakan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten itu tak jauh berbeda jumlah suara di pleno tingkat PPK. Meliputi Kecamatan Babat Toman paslon 1 Dodi-beni meraih 12.004 suara, paslon 2 Amiri-Toha, 2.434 suara; Kecamatan Sungai Keruh paslon 1 Dodi-Beni (15.606 suara) dan paslon 2 Amiri-Toha (3.409 suara). Lalu, Kecamatan Sanga Desa, paslon1 Dodi-Beni (9.651 suara) dan paslon 2 Amiri-Toha (3.748 suara).
Di Kecamatan Lais, paslon 1 Dodi-Beni (16.424 suara) dan paslon 1 Amiri-Toha (6.205 suara), Kecamatan Keluang, paslon 1 Dodi-Beni (13.157 suara) dan palson 2 Amiri-Toha (2.754 suara). Kecamatan Babat Supat, paslon 1 Dodi-Beni (11.563 suara) dan paslon 2 Amiri-Toha (3.936 suara). Kecamatan Tungkal Jaya paslon Dodi-Beni (16.914 suara) dan palson 2 Amiri-Toha (5.886 suara).
Kecamatan Plakat Tinggi paslon 1 Dodi-Beni (11.536 suara) dan paslon 2 Amiri-Toha (1.588 suara). Kecamatan Lawang Wetan, Dodi-Beni (6.663 suara) dan Amiri-Toha (3.299 suara). Kecamatan Sekayu, Dodi-Beni (32.442 suara) dan Amiri-Toha (4.801 suara). Kecamatan Sungai Lilin, Dodi-Beni (18.700 suara) dan Amiri-Toha (7.484 suara). Kecamatan Bayung Lencir, Dodi-Beni (22.846 suara) dan Amiri-Toha (8.908 suara). Kecamatan Batang Hari Leko, Dodi-Beni (6.263 suara) dan Amiri-Toha (2.545 suara); Kecamatan Lalan, Dodi-Beni (19.331 suara) dan Amiri-Toha (2.057 suara). (yud)

JAKARTA – Pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah tidak begitu semarak seperti pemungutan saat hari H pilkada pada 15 Februari pekan lalu. Terbukti, angka partisipasi pemilih untuk datang ke TPS menurun.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan, fenomena itu seakan sudah menjadi tradisi. Dalam PSU di pemilihan legislatif maupun presiden, hal serupa selalu terjadi. ’’Kebanyakan dari tahun ke tahun selalu menurun,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (22/2).
Ferry menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan partisipasi di sejumlah PSU menurun. Mulai waktu pelaksanaan bukan pada hari libur, informasi yang tidak tersalurkan, hingga munculnya rasa bosan dari masyarakat. ’’Pemilih yang tidak mau nyoblos lagi juga ada,’’ ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, partisipasi dalam PSU di beberapa tempat mengalami penurunan. Dua TPS yang menyelenggarakan PSU di Jakarta, misalnya. Di TPS 29 Kalibata, pengguna hak pilih yang awalnya 456 suara turun menjadi 412 suara. Di TPS 01, terjadi penurunan yang lebih rendah lagi dari 445 suara menjadi 257 suara saja. Hal serupa terjadi di TPS 2 Tidore di Kabupaten Sangihe. Dari 323 suara menjadi 257 saja. Di TPS 2 Desa Inulu, Buton Selatan, partisipasi menurun dari 114 suara menjadi 109 suara.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai turunnya partisipasi harus menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Sebab, cara terbaik untuk mengantisipasi penurunan adalah memastikan tidak adanya PSU. ’’Pelanggaran yang mengakibatkan PSU berdampak langsung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,’’ jelasnya.
Karena itu, selain memastikan penyelenggara di tingkat TPS berintegritas, yang perlu dipastikan adalah pemahaman terhadap prosedur dan tahapan. ’’Juga teliti dan tegas terhadap aturan dan pengaruh dari siapa pun,’’ tuturnya.
Nah, di sejumlah PSU lanjutan ataupun pemungutan suara putaran dua di DKI Jakarta, dia berharap penyelenggara memantapkan pemahaman terhadap KPPS dan pengawas TPS. Jadi, pelanggaran prosedur bisa diantisipasi sejak dini.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan, rekomendasi dilakukannya PSU dari panwas masih saja muncul. Bahkan, ada yang direkomendasikan PSU satu kabupaten, yakni Kabupaten Maybrat. Sisanya adalah satu TPS di Kolaka Utara dan Kampar. Saat ini KPU masih meneliti rekomendasi tersebut.
Hadar menyayangkan sejumlah rekomendasi yang datang terlambat. Jika ada pelanggaran pada hari H, semestinya hal tersebut disampaikan saat itu juga. ’’Kan panwas hadir di TPS. Jangan kemudian baru didapat dari tim pasangan calon tertentu, baru diperiksa,’’ terangnya.
Menurut dia, semestinya rekomendasi dari panwas sudah disampaikan dua hari setelah pemungutan. Jadi, kalau terpaksa dilakukan, PSU tidak mengganggu proses rekapitulasi. (far/c14/fat/air/ce2)

 

JAKARTA - Tujuh daerah berpotensi akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, secara syarat administrasi, kemenangan paslon di tujuh daerah itu memiliki selisih yang tipis, yakni kurang dari 2 persen. Syarat selisih gugatan tersebut diatur melalui Peraturan MK No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman dalam Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada.
Tujuh daerah penyelenggara pilkada dengan selisih kemenangan suara sangat tipis itu adalah Kota Salatiga (1,4 persen); Kota Jogjakarta (0,6 persen); Kabupaten Takalar (1,16 persen); Kabupaten Bombana (1,56 persen); Kabupaten Gayo Lues (1,44 persen); Provinsi Sulbar (0,75 persen); dan Provinsi Banten (0,14 persen).
Fajar Laksono, juru bicara MK menyatakan, pihaknya saat ini sudah siap menerima permohonan gugatan. “Berapa pun perkara yang masuk, kami siap. Setelah KPU umumkan, sejak saat itu pula juga kami stand by 3 x 24 jam,” ujarnya kemarin (20/2).
Dia menjelaskan, secara kepaniteraan, MK menerima semua aduan yang masuk. Terlepas aduan itu memenuhi syarat ataupun tidak. Namun, bisa atau tidaknya aduan tersebut berlanjut dalam sidang merupakan kewenangan hakim.
Sebagaimana diketahui, pada sengketa perselisihan hasil pilkada 2015, MK sebenarnya menerima 147 gugatan. Tetapi, dalam prosesnya, hanya sembilan gugatan yang masuk ke sidang karena syarat batas perselisihan tidak terpenuhi.
Disinggung mengenai upaya MK mengembalikan kepercayaan publik setelah kasus Patrialis Akbar, Fajar meminta pengadu tidak perlu ragu melayangkan gugatan. Sebab, pengawasan nanti tidak hanya dilakukan Dewan Etik MK, tetapi juga lembaga eksternal lainnya. “Ketua sudah sampaikan bahwa MK bekerja sama dengan KPK khusus dalam rangka pilkada serentak ini. Siapa pun kan boleh mengawasi MK, tidak harus dewan etik,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti memperkirakan jumlah sengketa yang masuk tidak sebanyak pada 2015. Sebab, gugurnya mayoritas gugatan akibat tidak terpenuhinya syarat selisih suara bisa jadi membuat penggugat kapok. “Dengan melihat itu, tampaknya tak bakal ada lonjakan sengketa ke MK,” katanya saat dihubungi.
Ray menyayangkan sikap tersebut. Menurut dia, menggugurkan aduan hanya karena syarat selisih tidak terpenuhi bukanlah hal yang bijak. Sebab, dapat dipastikan ada potensi pelanggaran yang diabaikan hanya lantaran syarat administrasi tidak terpenuhi. “Paslon pun akan berlomba memenangi pilkada dengan selisih lebih dari 2 persen melalui cara apa pun. Toh, tidak diproses di MK ini,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Ray, potensi adanya kecurangan dalam pilkada 2017 sangat terbuka. Merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu saja, setidaknya ditemukan lebih dari 600 laporan dugaan money politic. Karena itu, sidang di MK semestinya bisa menjadi medium untuk mengoreksi proses tersebut. (far/c14/fat)

SEKAYU – Rampung sudah semua proses pleno di 14 panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam Pilkada Muba. Tadi malam, pukul 23.00 WIB, PPK Sekayu menuntaskan perhitungan suara yang masuk dari 184 tempat pemungutan suara (TPS).
Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Dodi Reza Alex-Beni Hernedi meraih 32.142 suara. Sedang paslon nomor urut 2, Amiri Aripin-Ahmad Toha hanya 4.801 suara. Sementara yang tidak sah ada 621 suara.
Ketua PPK Sekayu, Drs HM Bambang EA MSi mengakui, petugasnya butuh waktu cukup lama menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat PPS. Setelah itu, barulah dilakukan pleno tingkat kecamatan.
“Kecamatan Sekayu memililiki TPS terbanyak, jumlahnya 184, tersebar di empat kelurahan dan 10 desa,” bebernya. Belum lagi, jumlah pemilihnya pun terbanyak. Angkanya, 61.105 pemilih. “Alhamdulillah kerja keras seluruh petugas rekapitulasi suara dan pleno kecamatan selesai malam ini (tadi malam),” pungkasnya.
Sementara 13 PPK lain telah menuntaskan pleno perhitungan suara pada Sabtu (18/2) lalu. “Hasil pleno tak berbeda dengan real count yang dilakukan sebelumnya,” ujar H Ahmad Firdaus Marvel’s SE MSi, Ketua KPU Kabupaten Muba. Saat real count, KPU menghitung perolehan suara berdasar lampiran C1 yang dikumpulkan.
Hasil keseluruhan, pasangan Dodi-Beni meraih 210.042 suara dan Amiri-Toha hanya 57.489 suara. Untuk jumlah yang tidak sah ada 5.073 suara. Total ada 272.604 pemilih yang memberikan suaranya. “Paslon nomor 1 menang mutlak di tiap kecamatan dari pasangan nomor 2,” tutur Firdaus.
“PPK yang telah menyelesaikan pleno lebih dulu sudah mengirimkan logistik ke KPU Muba. Sudah diterima,” katanya. Mulai 22-24 Februari, akan digelar Muba pun, akan melaksanakan pleno tingkat Kabupaten pada 22-24 Februari mendatang.
KPU Muba akan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih pada 8-10 Maret. tanpa permohonan perselisihan hasil pemilih (PHP) pada 8-10 Maret. Lalu pengusulan pengesahan penangkatan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Nama bupati dan wakil bupati terpilih akan diajukan ke DPRD Kabupaten Muba,” jelasnya. Lalu, dewan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai surat keputusan (SK) pelantikan. Bila seluruh proses lancar. KPU Kabupaten Muba pastikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 pada April mendatang.(yud)

Halaman 1 dari 11

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca