SEKAYU - Hari ini (23/2), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muba akan melaksanakan rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Pleno tersebut akan mendapat pengamanan ketat sekitar 486 aparat kepolisian.
Pengamanan tersebut terdiri 141 personil BKO Brimob, 35 personil BKO Dalmas, serta gabungan Polres dan Polsek. Tak hanya itu, mobil baracuda dan water canon disiagakan di Kantor KPU Kabupaten Muba yang berada di Jalan Merdeka, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu.
Pengamanan ketat karena bakal ada demo pendukung pasangan calon (paslon) nomor dua, Amiri Aripin-Ahmad Toha. Sekitar 10 ribu orang pendukung Amiri-Toha akan mengkepung kantor KPU Muba. “Kita tidak bisa menahan kehendak pendukung,” kata Asthawilah Darmawi, ketua Tim Sukses Amiri-Toha, kemarin (22/2).
Meski demikian, Astawilah mengaku, pihaknya akan menimalisir jumlah pendukung dan massa yang mengikuti demo. Para pendukung Amiri-Toha itu, menganggap Pilkada Muba 2017 tidak netral. Karena ada dugaan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengumpulkan masyakat dan membagikan alat peraga d itahapan kampanye. “ Kita kesulitan melakukan penangkapan dan pembuktian ASN yang berpihak dan melanggar aturan ini,” tegasnya.
Kapolres Muba AKBP Julihan Muntaha Sik melalui Kabag Ops Kompol Janton S membenarkan bakal ada demo mewarnai pelaksanaan pleno rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten. Untuk itu, lanjut dia, pihaknya melakukan pengamanan ketat di Kantor KPU Kabupaten Muba. “Kita berharap pendukung ini melakukan aksi dengan damai,” harapnya.
Ketua KPU Kabupaten Muba H Ahmad Firdaus Marvel’s SE MSi mengatakan, pelaksanaan pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten akan dilaksanakan sekitar pukul 09.00 WIB. Pleno tidak dihadiri kedua paslon, hanya kedua tim saksi. KPU Muba juga telah menerima suarat rencana aksi damai yang diikuti 10 ribu pendukung Amiri-Toha itu.
Diperkirakan pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten itu tak jauh berbeda jumlah suara di pleno tingkat PPK. Meliputi Kecamatan Babat Toman paslon 1 Dodi-beni meraih 12.004 suara, paslon 2 Amiri-Toha, 2.434 suara; Kecamatan Sungai Keruh paslon 1 Dodi-Beni (15.606 suara) dan paslon 2 Amiri-Toha (3.409 suara). Lalu, Kecamatan Sanga Desa, paslon1 Dodi-Beni (9.651 suara) dan paslon 2 Amiri-Toha (3.748 suara).
Di Kecamatan Lais, paslon 1 Dodi-Beni (16.424 suara) dan paslon 1 Amiri-Toha (6.205 suara), Kecamatan Keluang, paslon 1 Dodi-Beni (13.157 suara) dan palson 2 Amiri-Toha (2.754 suara). Kecamatan Babat Supat, paslon 1 Dodi-Beni (11.563 suara) dan paslon 2 Amiri-Toha (3.936 suara). Kecamatan Tungkal Jaya paslon Dodi-Beni (16.914 suara) dan palson 2 Amiri-Toha (5.886 suara).
Kecamatan Plakat Tinggi paslon 1 Dodi-Beni (11.536 suara) dan paslon 2 Amiri-Toha (1.588 suara). Kecamatan Lawang Wetan, Dodi-Beni (6.663 suara) dan Amiri-Toha (3.299 suara). Kecamatan Sekayu, Dodi-Beni (32.442 suara) dan Amiri-Toha (4.801 suara). Kecamatan Sungai Lilin, Dodi-Beni (18.700 suara) dan Amiri-Toha (7.484 suara). Kecamatan Bayung Lencir, Dodi-Beni (22.846 suara) dan Amiri-Toha (8.908 suara). Kecamatan Batang Hari Leko, Dodi-Beni (6.263 suara) dan Amiri-Toha (2.545 suara); Kecamatan Lalan, Dodi-Beni (19.331 suara) dan Amiri-Toha (2.057 suara). (yud)

JAKARTA – Pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah tidak begitu semarak seperti pemungutan saat hari H pilkada pada 15 Februari pekan lalu. Terbukti, angka partisipasi pemilih untuk datang ke TPS menurun.
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengungkapkan, fenomena itu seakan sudah menjadi tradisi. Dalam PSU di pemilihan legislatif maupun presiden, hal serupa selalu terjadi. ’’Kebanyakan dari tahun ke tahun selalu menurun,’’ ujarnya di kantor KPU, Jakarta, kemarin (22/2).
Ferry menjelaskan, ada sejumlah faktor yang mengakibatkan partisipasi di sejumlah PSU menurun. Mulai waktu pelaksanaan bukan pada hari libur, informasi yang tidak tersalurkan, hingga munculnya rasa bosan dari masyarakat. ’’Pemilih yang tidak mau nyoblos lagi juga ada,’’ ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, partisipasi dalam PSU di beberapa tempat mengalami penurunan. Dua TPS yang menyelenggarakan PSU di Jakarta, misalnya. Di TPS 29 Kalibata, pengguna hak pilih yang awalnya 456 suara turun menjadi 412 suara. Di TPS 01, terjadi penurunan yang lebih rendah lagi dari 445 suara menjadi 257 suara saja. Hal serupa terjadi di TPS 2 Tidore di Kabupaten Sangihe. Dari 323 suara menjadi 257 saja. Di TPS 2 Desa Inulu, Buton Selatan, partisipasi menurun dari 114 suara menjadi 109 suara.
Sementara itu, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menilai turunnya partisipasi harus menjadi peringatan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Sebab, cara terbaik untuk mengantisipasi penurunan adalah memastikan tidak adanya PSU. ’’Pelanggaran yang mengakibatkan PSU berdampak langsung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya,’’ jelasnya.
Karena itu, selain memastikan penyelenggara di tingkat TPS berintegritas, yang perlu dipastikan adalah pemahaman terhadap prosedur dan tahapan. ’’Juga teliti dan tegas terhadap aturan dan pengaruh dari siapa pun,’’ tuturnya.
Nah, di sejumlah PSU lanjutan ataupun pemungutan suara putaran dua di DKI Jakarta, dia berharap penyelenggara memantapkan pemahaman terhadap KPPS dan pengawas TPS. Jadi, pelanggaran prosedur bisa diantisipasi sejak dini.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menyatakan, rekomendasi dilakukannya PSU dari panwas masih saja muncul. Bahkan, ada yang direkomendasikan PSU satu kabupaten, yakni Kabupaten Maybrat. Sisanya adalah satu TPS di Kolaka Utara dan Kampar. Saat ini KPU masih meneliti rekomendasi tersebut.
Hadar menyayangkan sejumlah rekomendasi yang datang terlambat. Jika ada pelanggaran pada hari H, semestinya hal tersebut disampaikan saat itu juga. ’’Kan panwas hadir di TPS. Jangan kemudian baru didapat dari tim pasangan calon tertentu, baru diperiksa,’’ terangnya.
Menurut dia, semestinya rekomendasi dari panwas sudah disampaikan dua hari setelah pemungutan. Jadi, kalau terpaksa dilakukan, PSU tidak mengganggu proses rekapitulasi. (far/c14/fat/air/ce2)

 

JAKARTA - Tujuh daerah berpotensi akan mengajukan gugatan perselisihan hasil pilkada 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, secara syarat administrasi, kemenangan paslon di tujuh daerah itu memiliki selisih yang tipis, yakni kurang dari 2 persen. Syarat selisih gugatan tersebut diatur melalui Peraturan MK No 4 Tahun 2015 tentang Pedoman dalam Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada.
Tujuh daerah penyelenggara pilkada dengan selisih kemenangan suara sangat tipis itu adalah Kota Salatiga (1,4 persen); Kota Jogjakarta (0,6 persen); Kabupaten Takalar (1,16 persen); Kabupaten Bombana (1,56 persen); Kabupaten Gayo Lues (1,44 persen); Provinsi Sulbar (0,75 persen); dan Provinsi Banten (0,14 persen).
Fajar Laksono, juru bicara MK menyatakan, pihaknya saat ini sudah siap menerima permohonan gugatan. “Berapa pun perkara yang masuk, kami siap. Setelah KPU umumkan, sejak saat itu pula juga kami stand by 3 x 24 jam,” ujarnya kemarin (20/2).
Dia menjelaskan, secara kepaniteraan, MK menerima semua aduan yang masuk. Terlepas aduan itu memenuhi syarat ataupun tidak. Namun, bisa atau tidaknya aduan tersebut berlanjut dalam sidang merupakan kewenangan hakim.
Sebagaimana diketahui, pada sengketa perselisihan hasil pilkada 2015, MK sebenarnya menerima 147 gugatan. Tetapi, dalam prosesnya, hanya sembilan gugatan yang masuk ke sidang karena syarat batas perselisihan tidak terpenuhi.
Disinggung mengenai upaya MK mengembalikan kepercayaan publik setelah kasus Patrialis Akbar, Fajar meminta pengadu tidak perlu ragu melayangkan gugatan. Sebab, pengawasan nanti tidak hanya dilakukan Dewan Etik MK, tetapi juga lembaga eksternal lainnya. “Ketua sudah sampaikan bahwa MK bekerja sama dengan KPK khusus dalam rangka pilkada serentak ini. Siapa pun kan boleh mengawasi MK, tidak harus dewan etik,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti memperkirakan jumlah sengketa yang masuk tidak sebanyak pada 2015. Sebab, gugurnya mayoritas gugatan akibat tidak terpenuhinya syarat selisih suara bisa jadi membuat penggugat kapok. “Dengan melihat itu, tampaknya tak bakal ada lonjakan sengketa ke MK,” katanya saat dihubungi.
Ray menyayangkan sikap tersebut. Menurut dia, menggugurkan aduan hanya karena syarat selisih tidak terpenuhi bukanlah hal yang bijak. Sebab, dapat dipastikan ada potensi pelanggaran yang diabaikan hanya lantaran syarat administrasi tidak terpenuhi. “Paslon pun akan berlomba memenangi pilkada dengan selisih lebih dari 2 persen melalui cara apa pun. Toh, tidak diproses di MK ini,” ungkapnya.
Padahal, lanjut Ray, potensi adanya kecurangan dalam pilkada 2017 sangat terbuka. Merujuk pada hasil pengawasan Bawaslu saja, setidaknya ditemukan lebih dari 600 laporan dugaan money politic. Karena itu, sidang di MK semestinya bisa menjadi medium untuk mengoreksi proses tersebut. (far/c14/fat)

SEKAYU – Rampung sudah semua proses pleno di 14 panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam Pilkada Muba. Tadi malam, pukul 23.00 WIB, PPK Sekayu menuntaskan perhitungan suara yang masuk dari 184 tempat pemungutan suara (TPS).
Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Dodi Reza Alex-Beni Hernedi meraih 32.142 suara. Sedang paslon nomor urut 2, Amiri Aripin-Ahmad Toha hanya 4.801 suara. Sementara yang tidak sah ada 621 suara.
Ketua PPK Sekayu, Drs HM Bambang EA MSi mengakui, petugasnya butuh waktu cukup lama menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat PPS. Setelah itu, barulah dilakukan pleno tingkat kecamatan.
“Kecamatan Sekayu memililiki TPS terbanyak, jumlahnya 184, tersebar di empat kelurahan dan 10 desa,” bebernya. Belum lagi, jumlah pemilihnya pun terbanyak. Angkanya, 61.105 pemilih. “Alhamdulillah kerja keras seluruh petugas rekapitulasi suara dan pleno kecamatan selesai malam ini (tadi malam),” pungkasnya.
Sementara 13 PPK lain telah menuntaskan pleno perhitungan suara pada Sabtu (18/2) lalu. “Hasil pleno tak berbeda dengan real count yang dilakukan sebelumnya,” ujar H Ahmad Firdaus Marvel’s SE MSi, Ketua KPU Kabupaten Muba. Saat real count, KPU menghitung perolehan suara berdasar lampiran C1 yang dikumpulkan.
Hasil keseluruhan, pasangan Dodi-Beni meraih 210.042 suara dan Amiri-Toha hanya 57.489 suara. Untuk jumlah yang tidak sah ada 5.073 suara. Total ada 272.604 pemilih yang memberikan suaranya. “Paslon nomor 1 menang mutlak di tiap kecamatan dari pasangan nomor 2,” tutur Firdaus.
“PPK yang telah menyelesaikan pleno lebih dulu sudah mengirimkan logistik ke KPU Muba. Sudah diterima,” katanya. Mulai 22-24 Februari, akan digelar Muba pun, akan melaksanakan pleno tingkat Kabupaten pada 22-24 Februari mendatang.
KPU Muba akan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih pada 8-10 Maret. tanpa permohonan perselisihan hasil pemilih (PHP) pada 8-10 Maret. Lalu pengusulan pengesahan penangkatan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Nama bupati dan wakil bupati terpilih akan diajukan ke DPRD Kabupaten Muba,” jelasnya. Lalu, dewan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai surat keputusan (SK) pelantikan. Bila seluruh proses lancar. KPU Kabupaten Muba pastikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 pada April mendatang.(yud)

JAKARTA- Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan, suara pemilih Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2) lalu, bukanlah penentu kemenangan pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti.

Dia tidak sepakat dengan wacana di publik yang memunculkan pemilih AHY merupakan penentu kemenangan.

"Menurut saya, suara pemilih AHY bukan penentu utama kemenangan pasangan calon Pilkada DKI Jakarta putaran kedua," kata Emrus, Sabtu (18/2).

Sementara politikus Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, sebelum ada hasil perhitungan real count dari KPU, partainya belum menentukan sikap.

"Jadi, kami belum memutuskan akan dikemanakan suara Agus-Sylvi nantinya," kata Roy saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2).

Hingga saat ini, partai pengusung Ahok-Djarot, maupun Anies-Sandi masih melakukan konsolidasi menghadapi putaran kedua. Empat partai pengusung Agus-Sylvi, belum menentukan sikap. (boy/jpnn)

JAKARTA- Praktisi keamanan siber Pratama Persadha mengatakan, serangan ke website Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu membuat gusar masyarakat. Pasalnya, Indonesia tidak menggunakan electronic vote atau pemungutan suara dengan sistem digital, sehingga tidak akan mengubah hasil perolehan suara.

Indonesia masih memakai cara tradisional dalam pilkada kali ini. Jadi web KPU hanya sebagai salah satu sarana jembatan informasi, bukan termasuk dalam sistem pemilu itu sendiri.

“Suara sah dihitung dari berkas TPS sampai ke pusat, jadi selama berkas dipegang setiap pasangan calon saya rasa tidak akan ada masalah,” katanya, Sabtu (18/2).

Pratama menambahkan, sebaiknya KPU memperkuat keamanan sistemnya. Walau tidak menjadi bagian integral sistem perhitungan suara dalam pemilu dan pilkada tanah air, web KPU akan tetap dianggap masyarakat sebagai salah satu rujukan terbaik pelaksanaan dan hasil pemilu.

“Walau bukan bagian integral perhitungan suara, peretasan terhadap web KPU tetap menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," katanya.

Pratama menjelaskan, KPU juga sebaiknya melakukan audit keamanan sistem informasi di lingkungannya secara berkala. Ada Lembaga Sandi Negara yang sudah berpengalaman mengamankan sistem informasi milik pemerintah. Audit keamanan sistem informasi KPU sangat penting, utamanya mengetahui mana saja bagian yang perlu mendapatkan peningkatan keamanan.

“Selain itu juga yang penting adalah peningkatan kesadaran keamanan cyber di lingkungan KPU, tidak terkecuali para komisionernya,” jelasnya.

Chairman lembaga riset keamanan cyber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini menjelaskan serangan yang hampir membuat down server KPU tersebut kemungkinan besar menggunakan DDoS (Distributed Denial of Service). Sebuah metode serangan dengan menggunakan ribuan bahkan jutaan zombie system yang mengirimkan paket data secara berulang-ulang sehingga sumber daya komputer atau sistem yang diserang tidak berfungsi.

“Saat server down praktis sebenarnya tidak ada yang bisa mengubah data, kecuali mempunyai akses fisik langsung terhadap server,” katanya.

Pratama menambahkan, saat menggunakan TOR browser, website KPU masih bisa dapat diakses. TOR browser ini bisanya digunakan oleh peretas untuk menyamarkan dirinya di internet. Ini membuktikan bahwa tidak ada filtering terhadap siapa saja untuk mengakses dan menyerang KPU.

“Seharusnya KPU dari awal memblock IP yang berpotensi digunakan oleh peretas untuk mengakses KPU,” terangnya.

Sebagai contoh, seharusnya KPU sudah melakukan block terhadap tor-exit node yang terdapat dalam https://check.torproject.org/cgi-bin/TorBulkExitList.py?ip=103.21.228.212&port=

Pratama juga mengimbau agar masyarakat bisa lebih tenang dan tidak termakan oleh banyaknya broadcast yang beredar di WhatsApp maupun media sosial.

“Serangan terhadap web KPU tidak akan mengubah hasil pilkada, karena setiap pasangan telah mempunyai formulir bukti penghitungan suara, bahkan digandakan demi keamanan," pungkasnya.(boy/jpnn)

Anies

18 Feb 2017

JAKARTA- Soepomo Institute, sebuah lembaga kajian ilmiah merilis hasil Pilgub DKI 2017-2022. Ada beberapa kejutan. Salah satunya, partisipasi pemilih kurang lebih 80 persen. Angka itu dinyatakan terbesar di antara semua pilgub DKI sejauh ini.
Andika Anwar, direktur kajian strategis Soepomo Institute menjelaskan, di antara sebab tingginya angka partisipasi tersebut adalah informasi media yang masiv, berpindahnya beberapa tokoh parpol yang berbeda sikap dengan DPP. ”Selain itu masyarakat DKI sudah semakin melek politik,” ucap dia kemarin.
Dia melanjutkan, putaran pertama telah berlangsung dengan damai. Peraturan di DKI mengharuskan raihan suara 50 plus 1 persen untuk menang. Kesimpulan saat ini menunjukkan pilgub DKI akan berlangsung dua putaran. ”Tidak ada pasangan calon yang menang di putaran pertama,” jelas dia.
“Dan menurut kami, pasangan nomor 3 Anies-Sandi akan menang mutlak dengan angka di atas 60 persen, pada putaran dua nanti,” cetus dia.
Sebab, sambungnya, suara pemilih Agus-Sylvi akan berpindah cepat kepada Anies-Sandi. Dika mengungkapkan, kesamaan target pemilih, kesamaan visi dan misi, serta kesamaan arah pergerakan dengan total hasil yang didapat pada putaran pertama mengarah kepada predisksi di atas.
Beberapa tandanya sudah terlihat. Misalnya, sehari yang lalu relawan Simpul Relawan Agus-Silvy menyatakan dukungan kepada Anies-Sandi,” sambung dia.
Menanggapi hal itu, politikus senior PKS, Hidayat Nur Wahid menyatakan, tidak ada kata puas dan bangga. Perjuangan tidak boleh kendur sampai kapan pun. ”Sekali lagi ini bukan untuk berpuas diri.Apa yang tergambar saat ini, boleh saja menjadi penambah semangat untuk menjamin kemenangan nanti,” tegas dia.
Sementara itu, Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Imelda Sari menyatakan, apa yang dilakukan tim relawan Agus – Sylvi tak bisa dikaitkan dengan partai koalisi pengusung pasangan itu. Partai Demokrat menurut dia masih terus melakukan konsolidasi internal sampai kemarin.
”Tim pemenangan Agus –Sylvi sampai saat ini masih melakukan konsolidasi internal. DPP Demokrat akan menunggu hasil penghitungan manual dan pleno KPU,” ucap dia.
Juru bicara Tim Pemenangan Agus – Sylvi, Rico Rustombi menambahkan partai-partai pengusung Agus – Sylvi belum memiliki keputusan bersama. ”Bila ada informasi resmi akan kami sampaikan secara resmi pula,” katanya.
Isu seputar peralihan suara Agus – Sylvi ke dua pasangan lainnya memang santer. PDIP dikabarkan sudah mulai ”merayu-rayu” Demokrat. Di sisi lain, peralihan suara memang sudah terjadi berdasarkan fakta di lapangan. Sehari yang lalu, sekelompok relawan Agus – Sylvi telah resmi mendeklarasikan dukungan bagi pasangan Anies – Sandi. (ydh)

JAKARTA- Panwaslu Kabupaten Bekasi pastikan bahwa semua kasus kecurangan selama masa kampanye dan masa tenang masih terus diproses. Termasuk salah satunya dugaan politik uang oleh kubu pasangan Sa'duddin-Ahmad Dhani (SAH).

Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi, setiap laporan yang masuk ke instansinya akan terus dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan.

“Ya kita akan terus tindaklanjuti. Saat ini kita masih mengumpulkan alat bukti dan akan melakukan pemanggilan pada saksi dan pihak-pihak terkait guna penindakan pelaporan,” ujarnya.

Dugaan kecurangan yang dilakukan pihak SAH adalah terkait pembagian kartu gas subsidi 3 kilogram. Kartu tersebut dibagi-bagikan kepada warga pada saat masa tenang.

Mengenai serangan fajar, Akbar mengaku banyak mendengar selentingan terkait hal itu. Namun, sejauh ini belum ada satupun laporan yang masuk ke Panwaslu terkait serangan fajar.

“Sejauh ini tidak ada laporan masuk ke panwaslu. Untuk laporan yang ada, kita akan tindak lanjuti,” katanya. (dan)

MUBA - KPU Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), akan merampungkan pelaksanaan Pilkada. Agenda penetapan Bupati dan Wakil Bupati Muba dilakukan dalam rapat pleno 24 Februari mendatang. Saat ini, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) bergerak cepat dalam menuntaskan rekapitulasi suara.
Kemarin, sehari setelah pencoblosan, petugas telah mengirim logistik ke Petugas Pemilih Kecamatan (PPK). Berbagai kendala dihadapi di lapangan. Petugas harus menerobos dan menghadapi buruknya infrastruktur jalan yang berlumpur. Logistik terpaksa diangkut dan diantar pakai motor dan mobil dobel gardan.
Kondisi tersebut seperti di Desa Sungai Labih, Kecamatan Lais. Di sana, mobil pembawa logistik terjebak di jalan berlumpur. Pemerintah desa terpaksa melakukan penarikkan mobil. “Barulah logistik dikirim ke PPK,” kata H Ahmad Firdaus Marvel’s SE MSi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muba.
Diakuinya, beberapa PPK telah melakukan pleno terbuka. Seperti PPK Babat Toman, Lawang Wetan, Bayung Lencir, Tungkal Jaya, dan Sanga Desa. "Ini laporan yang diterima, ada PPK sudah lakukan pleno,” tegasnya.
Bahkan, di PPK Babat Toman telah menyelesaikan rapat pleno, sekitar pukul 14.00 WIB. Seluruh logistik Pilkada pun, telah tiba ke KPU Kabupaten Muba, sekitar pukul 16.00 WIB. Padahal pelaksanaan pleno dan pengembalian logistik, mulai 16-22 Februari mendatang
Logistik itu, ada sekitar 72 kotak suara yang dipakai dalam pemungutan suara yang tersebar di 13 desa yang ada.Lalu tiga kotak menyimpan surat suara yang dicoblos, diangkut menuju ruangan di lantai dua Kantor KPU Kabupaten Muba. “ Tiga kotak disimpan di rungan KPU dan dikunci,” kata Fajeri, ketua PPK Babat Toman.
PPK Babat Toman pun, menyelesaikan pleno dan mengembalikan logistic yang ada. Pada pleno itu, diketahui Paslon 1, Dodi-Beni meraih 12.004 suara dan Paslon 2, Amiri-Toha, meraih 2434. Jumlah suara sah calon 14.439 suara, jumlah surat suara tidak sah 301 lembar, surat suara yag rusak dan keliru mencoblos 14 lembar.
“ Pasangan Dodi-Beni unggul telak di Kecamatan Babat Toman,” tegasnya. Terpisah, calon Bupati (Cabup) Muba, Amiri Arifin terlihat santai di posko pemenangannya di Jalan Lingkar Randik Sekayu. Dia memantau hasil quick count perolehan suara yang dirilis berbagai lembaga survey dan media yang ada. “Kami akan mengaku kalah, bila tidak ada yang merusak dan mencederai pelaksanaan Pilkada Muba ini,” tegasnya.
Amiri masih menunggu perolehan suaranya yang tertuang dalan C1. “Masih ada beberapa perolehan suara belum masuk. Kita ingin melihat angka maksimal perolehan suara,” tegasnya. Yang terpenting, Amiri berharap tuhan tetap memberikannya kesehatan sekarang ini. “Saya siap mengaku kalah nantinya,” jelasnya.
Bila seluruh timnya mengakui dan menerima perolehan suara yang ada. Amiri pun, akan beraktifitas kembali secara normal. Yakni sebagai Komisaris Utama PT Mainmora dan Direktur Utama PT Seribu Satu Nian, dan Ketua Umum BPD Gapensi Provinsi Sumsel.
Barulah Calon Wakil Bupati (Cawabup), Ahmad Toha SPdI MSi, datang dan tiba di Posko Pemenangan Sekayu. Toha mengakui yang terpenting bukanlah menang kuantitas melainkan kemenangan kualitas sebagai pemimpin Kabupaten Muba. Telah sepatutnya pemimpin mengemban amanah dan merealisasikan janjinya itu. “ Kita telah berikan pelajaran politik kepada rakyat. Pilkada bukanlah ajang mencari keuntungan, melainkan memilih pemimpin yang berkualitas,” tegasnya.
Hal serupa Cawabup, Beni Hernedi, terlihat santai di Kantor DPD PDI-Perjuang Diaan. Beni terus mengawal proses tabulasi perolehan suaranya yang ada. “ Kita telah unggul telak,” ungkapnya. Meski demikian, seluruh pihak haruslah bersabar dan menunggu keputusan KPU Kabupaten Muba.
Yakni menetapkan pasangan yang terpilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Lantaran pasangan Dodi-Beni, meraih perolehan terbanyak di Pilkada Muba. Kediamaan rumah milik Dodi Reza Alex di Jalan Kol Wahid Udin, Kelurahan Kayuara, telah dipenuhi ucapan selamat sepanjang jalan.
Berbagai ucapan tertulis selamat terpilih Bupati Muba, dikirimkan kepala SKPD dan Camat se-Kabupaten Muba Lantaran Dodi memenangkan Pilkada. Mulai banyak pejabat yang mencari muka kepada Dodi. “Ucapan ini, sangatlah tidak masuk akal dan over,” kata Hasan Usman, Ketua Pemenangan Dodi-Beni. Lantaran KPU Kabupaten Muba, belumlah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih.
Sementara, PPK Tungkal Jaya kemarin mulai menggelar rapat pleno terbuka di tingkat kecamatan. Antara lain Sungai Lilin, Bayung Lencir dan Babat Supat. "Pengamanan kita lakukan hingga surat suara diantar ke KPU," kata Kapolsek Babat Supat Iptu Zanzibar. Ketua PPK Bayung Lencir, Siarudin menegaskan rapat pleno PPK baru dilakukan Jumat (17/2). "Kotak suara masih disekretariat tidak dibawa kemana-mana. Besok (hari ini) kami baru berencana untuk pleno," pungkasnya.
Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaran KPU Sumsel, Liza Lizuarni SE mengungkapkan, seluruh anggota KPU Sumsel, sempat turun langsung ke Muba, saat pencoblosan dua hari lalu. Sejauh ini, samasekali tidak ada temuan berarti.
Namun, dari dua TPS di kota Sekayu, partisipasi masyarakat, diakui Liza memang agak kurang. Ia belum bisa memastikan penyebab kurangnya partisipasi masyarakat ini. Pihaknya pun, masih menunggu laporan resmi dari KPUD Muba.
“Dua TPS dilihat kemarin pun, belum bisa dikatakan sample, karena belum lihat di desa. Untuk kepastiannya, kami tunggu dulu laporannya,” jelasnya. Berdasarkan Pileg 2014 silam, partisipasi pemilih sudah mencapai 72 persen. Sehingga, di Pilkada Muba, pihaknya berharap, partisipasi bisa berada diatas angka tersebut. Jika pun kurang, pihaknya akan melakukan evaluasi.
“Apakah soal cuaca hujan kemarin, kurang sosialisasi, belum ada KTP elektronik atau Surat Keterangan dari Dukcapil? Nanti kami evaluasi,” jelasnya. Hasil laporan sementara didapat, hingga pukul 07.00 wib pagi kemarin (16/2), scan C1 sudah mencapai 1.1102. Dari total jumlah 1.464, diyakininya bisa diselesaikan kemarin. “Hari ini sampai tanggal 21 Februari, jadwalnya masih rekapitulasi tingkat kecamatan,” tukasnya.
KPU Muba akhirnya menyelesaikan pendataan tabulasi (pemindahan) dan scan form C, C1, lampiran C1 serta KWK, yang dituangkan dalam system informasi penghitungan suara (SITUNG). Pendataan tabulasi itu, telah selesai 100 persen pukul 15.06 WIB, kemarin.
Pasangan Dodi Reza Alex Noerdin-Beni Hernedi memperoleh 212.350 suara atau 78.49 persen suara. Pasangan Amiri Aripin-Ahmad Toha SPdI MSi memperoleh 58.197 suara atau 21.51 persen. Total pemilih 461.362 orang dengan jumlah pengguna hak pilih 279.076 orang. Partisipasi pemilih 60.5 persen. Jumlah suara sah 270.341 orang dan suara tidak sah: 5.056 orang.
Kinerja KPU Kabupaten Muba, sangatlah cepat dan professional. Sementara daerah lainnya, masih melakukan proses input dan scan. “ Data ini, terbukti pada portal resmi KPU RI,” kata H Ahmad Firdaus Marvel’s, Ketua KPU Kabupaten Muba.
Dia mengucap syukur proses SITUNG yang ditetapkan KPU RI dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Pasalnya pihaknya menyebar petugas dan mengambil C1 dari 1464 TPS yang tersebar di 14 Kecamatan. “ Pengambilan C1 ini, setelah pelaksaan penghitungan suara di TPS selesai,” ucapnya.
Tak ayal, diakuinya, berkat kerja keras seluruh petugas KPU Kabupaten Muba, yang bekerja lembur semalaman. Kerja keras ini, sebagai bentuk petugas KPU memiliki rasa tanggungjawab atas tugas yang diembannya. “ Kita telah buktikan Pilkada Muba, berjalan aman dan lancar,” tegasnya.
Meskipun, lanjutnya, jumlah partisipasi menurun di Pilkada Kabupaten Muba tahun ini. Bila dibandingkan di pelaksaan Pemilihan Legislatif (Pileg), tingkat partisipasi sekitar 60- 70 persen. Berbagai permasalahan dan kendala dihadapi di pemilihan itu.
Mulai dari hujan deras yang menguyur, infrastruktur jalan yang berlumpur serta georafis yang sulit. “ Kita telah melaksanakan Pilkada, dengan lancar dan baik,” tegasnya. (yud/kur/win)

 

PALEMBANG – Banyak pekerjaan rumah (PR) yang sudah menanti pasangan Bupati dan Wakil Bupati Muba terpilih 2017-2022. Hal itu disadari betul oleh H Dodi Reza Alex bersama Beni Hernedi, yang menurut hasil hitung cepat (quick count) serta real count sementara KPU unggul dari pasangan Amiri Aripin dan Ahmad Toha.
“Prioritas kerja, kami titik beratkan pada perbaikan infrastruktur, utamanya jalan. Target saya dua tahun harus kelar,” ungkap Dodi dibincangi usai pengundian Kuis SFC kerja sama Harian Sumatera Ekspres dengan PT SOM di Graha Pena, kemarin (16/2).
Selain infrastruktur, pihaknya akan meningkatan pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan gratis. Ini agar bisa dinikmati secara baik dan gratis oleh seluruh warga Muba.
Dia menilai, masyarakat Muba sudah cukup lama menunggu perubahan. Ada wasting time (waktu terbuang, red) 2-3 tahun. Muba satu-satunya kabupaten di Indonesia yang selama lima tahun terakhir berganti pemimpin hingga lima kali, termasuk bupati dan wakil bupati terpilih dalam pilkada ini.
“Artinya, ada sesuatu yang salah dan tidak beres dalam pengelolaan dan jalannya roda pemerintahan di Muba,” kata Dodi lagi. Nah, karena terus berganti pimpinan, berdampak pada tidak adanya kesinambungan program yang harus dilakukan untuk membenahi kondisi Muba.
Terkait statement Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin yang memintanya mengembalikan kejayaan Muba jika terpilih, Dodi menanggapi hal itu secara diplomatis. “Itu masuk dalam visi misi kami. Maksudnya agar kami bisa menyenangkan dan mensejahterakan warga Muba,” jelasnya.
Dengan infrastruktur yang baik, warga bisa memasarkan hasil pertanian dan perkebunan. Imbasnya, terjadi perbaikan taraf perekonomian warga Muba secara keseluruhan.
Terkait angka partisipasi warga di Pilkada Muba yang hanya sebesar 60 persen, Dodi mengaku hal itu telah diprediksi sebelumnya. Sekaligus menjadi PR mengingat faktor cuaca yang kurang bersahabat.
“Faktor cuaca sehari sebelum hari pemilihan dengan topografi yang sulit dan kualitas infrastruktur jalan yang buruk menyebabkan pemilih enggan ke TPS,” ungkapnya. Pihaknya bahkan memprediksi, angka partisipasi pemilih kurang dari 60%.
Ada sekitar 20 persen warga Muba yang tidak memilih paslon nomor satu, melainkan memberikan hak suaranya kepada paslon independen nomor dua, Amiri-Ahmad Toha, Dodi mengatakan hal itu wajar saja terjadi. Bukan karena mereka tidak suka kepada paslon satu.
Ada beberapa faktor penyebab. Seperti faktor keterikatan dan kekerabatan dengan paslon dua sejak dulu. Mantan anggota DPR RI itu mengaku tidak pernah berpikiran soal persentase perolehan suara. "Yang terpenting ini anugerah bagi warga Muba agar tetap solid dan kompak dalam mendukung dan menyukseskan keberlangsungan pembangunan ke depan,” pungkasnya.
Disinggung soal kansnya untuk maju di Pilgub Sumsel pada 2018, sama seperti sang ayah H Alex Noerdin, Dodi secara diplomatis mengaku belum memikirkan hal itu. “Sudah tahu aku, pasti bakal ditanya soal itu,” ujar dia sembari masuk ke dalam mobil yang dikendarainya sendiri.
Sebelumnya, Dodi mengatakan dirinya sekarang sedang tidak memiliki pekerjaan. Dia sudah mundur dari kursi legislatif sebagai anggota DPR-RI sejak namanya ditetapkan sebagai calon bupati Muba, Oktober lalu. “Saya sekarang masih pengangguran. Jadi bupati juga belum, anggota DPR tidak lagi,” tambah pria berkaca mata ini.
Makanya, suami Thia Yufada ini akan lebih menyibukkan diri untuk Sriwijaya FC. Kebetulan dia masih menjabat sebagai presiden klub berjuluk Laskar Wong Kito. “Ada kesempatan untuk ikut, kemungkinan Sabtu (18/2) nanti saya ke Bali untuk menyaksikan laga pamungkas penyisihan grup 4 Piala Presiden 2017, Sriwijaya FC akan melawan Pusamania Borneo FC. Ya, kami berharap Sriwijaya FC bisa menang dan menjadi juara grup,” tandas pria yang mimiliki putri kembar ini. (kms/ce1)

Halaman 1 dari 10

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca