Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kemb...

Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kembangkan Pupuk Kompos

‎MURATARA - Kendati banyak peminat, pengelolaan kotoran hewan ...

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

PAGARALAM - Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 di Sumsel mendapat...

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

PAGARALAM - Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati ‎Mkes mengi...

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

PAGARALAM – Meski dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (A...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan Tersangka

JAKARTA- Mantan Walikota Jakarta Barat Fatahillah akhirnya ditetapkan ...

Pertamina Punya Jubir Baru

Pertamina Punya Jubir Baru

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih melakukan rotasi di internal. ...

Nilai Tukar Rupiah Stabil

Nilai Tukar Rupiah Stabil

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masi...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selat...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selatan dan Afrika

SURABAYA - PT INKA (Persero) berambisi menguasai pasar perkeretaapian ...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan Online

JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahar...

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenri...

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

SEKAYU – Permasalahan pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK s...

Kejar Senjata Milik Teroris

Kejar Senjata Milik Teroris

JAKARTA— Densus 88 Anti-Teror berupaya melakukan antisipasi ...

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

JAKARTA – Kedatangan perwakilan Masyarakat Anti-Korupsi Indo...

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

JAKARTA – Ratusan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tur...

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

LONDON – Investigasi teror Westminster berlanjut. Kemarin (2...

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

JAKARTA – Indonesia dan Prancis akan teken beberapa kesepaka...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkon...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkong

HONGKONG – Sosok Fidel Castro berbaring tenang di atas kasur...

Pasang QR Code di Produk Obat

Pasang QR Code di Produk Obat

JAKARTA – Pengawasan obat-obatan dan makanan diakui Badan Pe...

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

MARTAPURA – Tak ada lagi rasa takut kawanan bandit bersenpi ...

Perbankan Beri Kemudahan

Perbankan Beri Kemudahan

PALEMBANG - Pelaku perbankan memberi kemudahan dan biaya bunga ringan ...

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memastikan tim pemenangan Ahok-Djarot dalam keadaan solid menghadapi Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

"Solid kok," kata Ahok di Hotel Novotel, Gajah Mada, Jakarta, Kamis (9/3).

Kabar perpecahan menyeruak di tubuh tim pemenangan Ahok-Djarot. Pasalnya, Prasetio Edi Marsudi dikabarkan dicopot dari posisinya sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot.

Namun, Ahok memastikan tidak ada pergantian Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Hal senada disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. "Oh, sama sekali tidak ada (pergantian)," ucap Hasto.

Pras pun membantah kabar dia dicopot dari posisi sebagai Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot. Menurut dia, kabar itu tidak benar. "Hoaks lah, alhamdulillah masih baik-baik aja," ucap Pras. (gil/jpnn)



JAKARTA - Musisi Ahmad Dhani kembali dipolisikan oleh Relawan Basuki-Djarot BTP Network, Kamis (9/3) malam. Hal ini karena cuitan Dhani yang dianggap menyudutkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Salah satu anggota relawan yang melapor, Jack Lapian mengatakan, Twitter Dhani @AHMADDHANIPRAST telah menyerang Ahok dan menyebar konten kebencian. Menurutnya ada beberapa cuitan Dhani yang mendiskreditkan Ahok.

"Yang paling berat adalah 'siapa saja yang dukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya'," kata Jack di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Dia melanjutkan, cuitan Dhani itu mengandung tindak pidana UU ITE.

Kader PDI Perjuangan ini juga menegaskan, jalur hukum yang ditempuhnya didukung oleh partai. "Jadi tadi saya sudah kontak dengan lawyer akan mendampingi saya Henry Yoso," terangnya. Henry Yosodiningrat adalah anggota DPR Fraksi PDIP.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/1192/III/2017/PMJ/Dit Reskrimsus dengan Pasal 28 ayat (2) junto Pasal 45 ayat (2) UU nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (mg4/jpnn)

JAKARTA - Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melakukan konsolidasi dengan partai pendukung dan relawan di Hotel Novotel, Gajah Mada, Jakarta, Kamis (9/3).

Dalam pertemuan ini membahas strategi internal untuk Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 putaran kedua.

"Kami membangun strategi ke depan untuk proses pemenangan," kata Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan DPP Golkar Yorrys Raweyai.

Yorrys ‎menyatakan, pasangan Ahok-Djarot minimal membutuhkan 500 ribu suara yang memilih pada putaran kedua.

Karena itu, dia menyatakan perlu ada komunikasi dan koordinasi dilakukan oleh partai dan relawan, sehingga terjadi soliditas.

Selain itu, Yorrys menyatakan, kriteria pemilih perlu diperhatikan.

Pasalnya, ada pemilih yang sengaja tidak menggunakan hak suaranya karena liburan.

Kemudian, ada pemilih yang termakan provokasi sehingga menjadi pasif.

Terakhir, ada pemilih tidak bisa memilih terkait administra‎si. "Ini yang kami pilah-pilah," ucap Yorrys. (gil/jpnn)

JAKARTA - Dari belasan pejabat negara yang mendampingi Presiden Joko Widodo menyambut Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud yang tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (1/3), terlihat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 

Ahok yang ikut menyambut Raja Salman mengenakan jas, peci hitam dan kacamata gelap. Mantan Bupati Belitung Timur ini mendampingi Jokowi bersama pejabat negara lainnya. Seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin, dan pejabat lainnya. 

Seperti yang sudah direncanakan, Raja Salman turun dari pesawat mewah Boeing 747SP, dengan tangga khusus, berikut karpet merah yang terhampar di Halim. (elf/adk/jpnn)

JAKARTA - Menjelang akhir masa persidangan, Komisi II DPR akhirnya memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Momen itu sudah ditunggu-tunggu sejumlah fraksi di DPR terkait rencana klarifikasi status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif sebagai gubernur DKI Jakarta.
Rencana pemanggilan Mendagri tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di gedung DPR, Jakarta, kemarin (21/2). Riza menyatakan, pemanggilan Mendagri berkaitan dengan rapat kerja (raker) membahas berbagai isu terkait. “Akan membahas soal perbatasan, tetapi juga berkembang ke isu-isu lain,” ujarnya.
Hal lain yang dibahas, jelas Riza, adalah perkembangan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Terkait hal itu, Komisi II DPR masih mendapati sejumlah masalah di pemilihan kepala daerah (pilkada) 2017. “Soal e-KTP kan katanya akan otomatis masuk DPT. Nyatanya, masih ada yang belum terdata,” ujar ketua DPP Partai Gerakan Indonesia Raya itu.
Riza menjelaskan, tidak tertutup kemungkinan pembahasan terkait posisi Ahok juga berkembang dalam raker. Sebab, komitmen pemerintah terkait Ahok dinilai berubah-ubah seiring dengan pergeseran waktu. “Dulu pemerintah bilang penonaktifan Ahok menunggu surat pengadilan atau MA (Mahkamah Agung). Tak lama kemudian, disampaikan penonaktifan setelah cuti kampanye,” ujarnya.
Komitmen pemerintah itu, lanjut Riza, kembali berubah menjelang berakhirnya masa cuti. Mendagri mewakili pemerintah menyatakan bahwa keputusan penonaktifan menunggu tuntutan jaksa. Namun, lagi-lagi hal tersebut diubah dengan menunggu fatwa MA. “MA kan ternyata tidak kalah pintar. Keputusan diserahkan ke pemerintah. Karena ini sudah masuk ranah politik,” kata dia.
Karena itulah, Riza menilai penting bagi Mendagri memenuhi undangan raker tersebut. Sebab, banyak masalah yang memerlukan penjelasan Mendagri. “Kami menunggu sikap tegas pemerintah,” ucapnya. (bay/c9/fat)

 

JAKARTA- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo kukuh dengan keputusannya belum mengusulkan pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) yang berstatus terdakwa ke presiden.

Mantan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini menyatakan siap bertanggung jawab bila keputusannya menunda penonaktifan Ahok, karena ada multitafsir Pasal 83 UU Pemda, dianggap salah oleh Presiden Joko Widodo.

Dia mengakui bahwa masalah status Ahok sudah dua kali dilaporkannya kepada Presiden Jokowi, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Sudah dua kali saya laporkan kepada Pak Presiden dengan Pak Mensesneg. Beliau (presiden) tidak banyak komentar. Saya menyampaikan pendapat sebagai pembantu beliau. Saya yakin ini walaupun ada multitafsir, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat itu saja," kata Tjahjo di kompleks Istana Negara, Selasa (21/2).

Adanya multitafsir karena jaksa penuntut Ahok dengan pasal alternatif, dan ancaman hukumannya berbeda, maka Tjahjo memutuskan menunggu proses pembacaan tuntutan jaksa untuk memastikan pasal yang digunakan. Hal ini pun disetujui presiden.

Namun, Tjahjo tidak mau kalau kemudian keputusannya menimbulkan kegaduhan. Seandainya ada diskresi, itu menurutnya berada di tangan presiden. Kalaupun ada keputusan politik, tidak hanya berdasarkan hukum tapi ada pertimbangan hukum, pertimbangan sosiologis, filosofis dan mencermati gelagat perkembangan dan dinamika.

"Tapi ini kan masalah hukum. Kalau saya salah, saya siap bertanggungjawab. Saya siap diberhentikan. Siap karena ini yang saya pahami dua tahun sebagai menteri. Sudah banyak saya lakukan kepada kepala daerah," tutur mantan politikus Senayan ini. (fat/jpnn)

JAKARTA- Sejumlah perwakilan massa Forum Umat Islam (FUI) diterima Komisi III DPR. Ketua Steerring Committe Usamah Hisyam, Sekjen FUI Al Khathtath dan lainnya diterima langsung Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah anggota Komisi Hukum itu.

Dalam pertemuan itu, FUI kembali meminta agar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diberhentikan dari jabatan gubernur DKI Jakarta karena berstatus terdakwa penodaan agama Islam.

"Kami meminta Dewan tidak hanya menggunakan hak angket, tapi juga hak menyatakan pendapat," kata Usamah, di ruang Komisi III DPR.

Selain itu, Usamah juga mengadukan dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah ulama. Dia mengatakan bahwa ada upaya untuk menekan ulama.

Karenanya dia meminta Komisi III DPR menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar tidak menjadi alat kekuasaan.

"Jangan polisi jadi alat kekuasaan. Tapi alat penegakan hukum demi keadilan," katanya.(boy/jpnn)

JAKARTA: Sekitar pukul 14.35 Wib kemarin (17/20, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tampak keluar tergesa-gesa dari kantornya di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Ahok disusul pengawalnya langsung tergopoh-gopoh memasuki kendaraan dinasnya yang sudah terparkir di depan balai kota.

Sesuai agenda gubernur yang dikeluarkan situs berita resmi milik Pemprov DKI, berita jakarta, Ahok seharusnya tidak memiliki kegiatan di luar balai kota.

Dan yang lebih aneh, orang nomor satu di Jakarta itu tidak pernah keluar kantor pada siang hari.

"Memang enggak boleh pulang cepat?" kata Ahok dari dalam mobilnya yang segera melaju cepat.

Sekitar pukul 17.15, Ahok kembali ke Balai Kota. Wajahnya tampak muram. Semua pertanyaan tentang pilkada dimintanya ditanyakan kepada tim sukses.

Saat ditanyakan dari mana, Ahok juga menjawab ala kadarnya. "Tadi ini sebentar, ketemu Ibu, Bu Mega (Ketua Umum PDIP, Red). Sudah ya," katanya dengan senyum yang tampak terpaksa.

Ekspresi wajah yang sama juga terlihat saat Ahok pulang sekitar 19.45. Wartawan yang menunggunya tidak digubrisnya.

Dia berlalu sambil menutup hidung dan mulutnya menghindari wartawan.

Saat sudah di mobil pun Ahok tidak mau menjawab pertanyaan wartawan terkait pertemuannya dengan presiden kelima tersebut. Dia hanya melambaikan tangan, lantas berlalu. (rya/ilo)

 

JAKARTA- Pengamat politik, Heri Budianto mengatakan kasus hukum yang menimpa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi bahan pertimbangan para pimpinan parpol pendukung maupun yang belum masuk koalisi.

Belum lagi sikap pemerintah yang masih mempertahankan Ahok untuk menjabat gubernur, kendati banyak pro-kontra muncul.

"Masalah-masalah hukum yang menimpa Ahok ini jadi pertimbangan parpol, baik yang sudah mendukung maupun belum. Terutama dari pendukung AHY-Sylvi," kata Heri di Jakarta, Jumat (17/2).

Dia memprediksi, Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kader PDI Perjuangan ini berpotensi menjadi gubernur bila Ahok dihukum lima tahun penjara.

Di putaran kedua nanti, PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung Ahok-Djarot, akan all out. ‎Sedang parpol pendukung maupun yang belum mendukung akan berhitung.

"Kira-kira apa nih yang bisa didapat parpol bila memberikan dukungan. Namun, ‎yang pasti sebagai partai dengan segudang pengalaman, PDIP akan berusaha meyakinkan parpol pendukung dan memperkuat mesin partainya demi memenangkan Ahok-Djarot dalam putaran kedua Pilkada DKI nanti," tandasnya. (esy/jpnn)

JAKARTA- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto optimistis pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat akan menang satu putaran di pilkada DKI Jakarta 2017.

Hasto mengatakan, pihaknya telah melakukan pemetaan kekuataan dan suara di pilkada DKI Jakarta. "Pemetaan kami tadi malam menunjukkan optimisme cukup kuat, seluruh partai pengusung Ahok-Djarot mampu mempersembahkan cukup baik agar bisa menang satu putaran," kata Hasto di depan kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Kebagusan Dalam IV, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (15/2).

Selain DKI Jakarta, Hasto juga optimistis jagoan PDI Perjuangan di daerah lain bisa menang. Partai pemenang Pilpres 2014 ini menargetkan meraih 54 persen kemenangan pada pilkada serentak di 101 daerah. "Kami bisa capai target tersebut," kata orang dekat Megawati ini.

Hasto mengatakan, pihaknya juga mendapat berbagai laporan yang terkait calon yang diusung di beberapa daerah. Misalnya, dari hasil monitoring di Banten, tadi malam, ditemukan dugaan money politic oleh pihak tertentu. "Tim mewaspadai berbagai upaya tindakan-tindakan lain yang tidak demokratis," kata dia.

Hasto menambahkan, di Mesuji, Lampung, terjadi penembakan pada tim pasangan yang diusung PDI Perjuangan. Meski tidak ada korban jiwa, Hasto mengatakan, pihaknya tetap menempuh langkah hukum dengan melapor ke pihak kepolisian.

Hasto menambahkan, pilkada di Papua juga terus dimonitor. "Prinspinya kami stand by 24 jam. Doa juga kami lakukan agar kami bisa menghasilkan pemimpin yang memahami persoalan rakyatnya dan membawa kemajuan daerahnya," pungkas Hasto. (boy/jpnn)

Halaman 1 dari 18

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca