Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kemb...

Pak Bupati... Warga Muratara Pengin Kembangkan Pupuk Kompos

‎MURATARA - Kendati banyak peminat, pengelolaan kotoran hewan ...

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

Sharing Anggaran Pilkada Belum Jelas

PAGARALAM - Anggaran untuk pelaksanaan Pilkada 2018 di Sumsel mendapat...

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

Sistem Pengairan Irigasi Ditata Ulang

PAGARALAM - Walikota Pagaralam, dr Hj Ida Fitriati ‎Mkes mengi...

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

APBD Minim, Pembangunan Dilanjutkan

PAGARALAM – Meski dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (A...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan...

Mantan Walikota Jakarta Barat Ditetapkan Tersangka

JAKARTA- Mantan Walikota Jakarta Barat Fatahillah akhirnya ditetapkan ...

Pertamina Punya Jubir Baru

Pertamina Punya Jubir Baru

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih melakukan rotasi di internal. ...

Nilai Tukar Rupiah Stabil

Nilai Tukar Rupiah Stabil

JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) masi...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selat...

Optimisme INKAI Kuasai Market Asia Selatan dan Afrika

SURABAYA - PT INKA (Persero) berambisi menguasai pasar perkeretaapian ...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan...

Organda Harusnya Tetapkan Tarif Angkutan Online

JAKARTA - Pakar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Harryadin Mahar...

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

SPP Kuliah Kedokteran DItetapkan

JAKARTA - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenri...

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

Honorer Swasta Belum Gajian 10 Bulan

SEKAYU – Permasalahan pembayaran gaji guru honorer SMA/SMK s...

Kejar Senjata Milik Teroris

Kejar Senjata Milik Teroris

JAKARTA— Densus 88 Anti-Teror berupaya melakukan antisipasi ...

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

Pengaduan Setnov Makin Menumpuk

JAKARTA – Kedatangan perwakilan Masyarakat Anti-Korupsi Indo...

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

Ratusan Anggota OPM Menyerahkan Diri

JAKARTA – Ratusan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) tur...

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

Pelaku Punya Catatan Kriminal Panjang

LONDON – Investigasi teror Westminster berlanjut. Kemarin (2...

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

Fokus di Bidang Maritim dan Ekraf

JAKARTA – Indonesia dan Prancis akan teken beberapa kesepaka...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkon...

Lima Pemimpin Komunis Bertemu di Hongkong

HONGKONG – Sosok Fidel Castro berbaring tenang di atas kasur...

Pasang QR Code di Produk Obat

Pasang QR Code di Produk Obat

JAKARTA – Pengawasan obat-obatan dan makanan diakui Badan Pe...

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

Polisi Dirampok 4 Bandit Berpistol

MARTAPURA – Tak ada lagi rasa takut kawanan bandit bersenpi ...

Perbankan Beri Kemudahan

Perbankan Beri Kemudahan

PALEMBANG - Pelaku perbankan memberi kemudahan dan biaya bunga ringan ...

JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin enggan mengomentari vonis enam tahun penjara plus pencabutan hak politik terhadap Bupati Banyuasin non-aktif, Yan Anton Ferdian. Dia hanya meminta semua orang untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran berharga.
“Ya, sudah diputus enam tahun. Semoga ini menjadi pelajaran,” kata Alex sembari menghela nafas panjang. Alex juga mendoakan agar semua berjalan lancar dan tetap baik. Apalagi, Yan yang juga kader Partai Golkar sendiri sudah menerima putusan majelis hakim. Pendek kata, tidak akan melakukan banding. “Kan, dia (Yan Anton, red) sudah menerima putusan itu. Semoga lancar,” tukasnya.
Terkait pengajuan surat kepada Kementerian Dalam Negeri, Alex mengakui, setelah adanya penetapan status hukum, pihaknya akan mengajukan surat pemberhetian Yan Anton secara definitif. Kemudian Supriono, wakil bupati yang kini menjabat (Plt) bupati diangkat menjadi pejabat definitif. “Secepatnya kita usulkan (ajukan). Yang penting, saya berharap pembangunan dan roda pemerintahan di Banyuasin tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ungkap Alex.
Diberitakan sebelumnya, majelis hakim PN Tipikor Palembang memvonis bupati nonaktif Yan Anton dengan pidana enam tahun penjara. Sekaligus pencabutan hak politik selama tiga tahun. Ditambah denda Rp200 juta.
Yan dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Banyuasin dan proyek-proyek lainnya. Dia melanggar pasal sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Yakni pasal 12 huruf (a) jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 12 huruf (b) ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan terdakwa yang lain, mendapat vonis lebih rendah. Mereka Umar Usman (Kadisdik Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Disdik Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), dan Kirman (Direktur CV Aji Sai). Keempatnya divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Kabag Hukum dan Undang-undang Kabupaten Banyuasin, Dapot Siregar, menegaskan, pemkab sifatnya hanya menunggu dalam penetapan Ir Suman Asra Supriono MM sebagai definitif pelaksana tugas (Plt) bupati Banyuasin. “Keputusan untuk definitif (Plt) bupati ada di tangan Gubernur Sumsel selaku perwakilan pemerintah pusat. Itu juga sudah diatur dalam UU,” jelasnya.
Menurut Dapot, usulan Gubernur dapat dilakukan jika ada keputusan tetap dari pengadilan (inkracht). “Begitu inkracht, bisa diusulkan oleh Gubernur. Tapi sekarang masih vonis saja, belum ada banding dan lain sebagainya. Kita tunggu selama tujuh hari ke depan apakah diterima atau tidak,” tuturnya.
Begitu juga dengan tiga PNS, Umar Usman mantan kepala Dinas Pendidikan Banyuasin, Rustami mantan kasubag rumah tangga, dan terakhir Sutaryo mantan kasi program pembangunan Diknas Banyuasin. “Kita juga tunggu inkracht dari pengadilan, dan harus menunggu tujuh hari ke depan,” ucapnya. “Kalaupun sudah ada keputusan tetap alias inkracht, jelas ada sanksi tegas. Sesuai ASN.”
Terpisah, Sekretaris Inspektorat Banyuasin Subhan Suriansyah mengatakan kalau putusan sudah inkracht, maka pihaknya dapat memberikan tindakan tegas terhadap ketiga PNS tersebut. “Tapi harus melalui rekomendasi BKD dulu, baru akan kita proses,” ungkapnya.
Terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara ini masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut. Apakah banding atau sudah merasa cukup. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pimpinan lembaga antirasuah itu sudah mengetahui soal putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa. “Kami apresiasi majelis hakim yang telah menjatuhkan pidana. Saat ini putusan sedang dipertimbangkan,” ujarnya kemarin (24/3) di Gedung KPK, Jakarta.
KPK katanya masih memiliki waktu yang cukup untuk mengambil sikap atas putusan hakim. “Kami punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan putusan,” tutupnya.
Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum menerima salinan putusan tingkat pertama terhadap perkara Yan Anton. Ia meminta semua pihak bersabar hingga ada putusan yang berkekuatan hukun tetap (inkracht). “Kami belum menerima salinan keputusannya. Kita tunggu dulu secara resminya,” ungkap Tjahjo.
Namun ia meyakinkan akan mengambil keputusan yang tegas terhadap Yan Anton yang diputus bersalah secara sah dan meyakinkan. Sanksi pemberhentian tetap sudah menunggu bupati muda tersebut. Namun Tjahjo menunggu proses inkracht-nya putusan pengadilan itu. “Kita tunggi semuanya inkracht,” ungkapnya. (ran/yun/qda/ce1)

JAKARTA - Majelis Hakim PN Tipikor Palembang telah memvonis bupati nonaktif Yan Anton Ferdian dengan pidana 6 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun ditambah denda Rp200 juta. Ia dipidana karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Pendidikan Banyuasin dan proyek-proyek lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara ini masih pikir-pikir terhadap putusan tersebut, apakah banding atau sudah merasa cukup. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pimpinan lembaga anti rasuah itu sudah mengetahui soal putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa.

"Kami apresiasi majelis hakim yang telah menjatuhkan pidana. Saat ini putusan sedang dipertimbangkan," kata Febri, Jumat (24/3) di Gedung KPK, Jakarta.

KPK katanya masih memiliki waktu yang cukup untuk mengambil sikap atas putusan hakim. Majelis hakim yang memutus perkara sudah menetapkan batasan hari bagi KPK maupun terdakwa untuk mengambil keputusan. "Kami punya waktu 7 hari untuk mempertimbangkan putusan," tutupnya. (ran)

Baca selengkapnya Sumatera Ekspres Sabtu (25/3)

TEBING TINGGI - Jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Empat Lawang sempat kosong beberapa hari karena Edison Jaya selaku kepala menduduki jabatan baru sebagai Sekda Empat Lawang. Jumat (24/3) Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah melantik Peterson Okki Bial sebagai Kepala Disdukcapil di pendopoan bupati.

Pelantikan dan pengambilan sumpah sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 821.22/210.a/KEP/BKPSDM.II/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi pratama selaku Kepala Disdukcapil. Pada pelantikan itu, juga dilakukan pengukuhan pejabat struktural mulai dari Sekretaris serta setingkat Kabid dan Kasi yang berjumlah 16 orang.

Selain itu juga pemberian Surat Keputusan (SK) kepada Hamdan yang sebelumnya menjabat Plt Kepala Disdukcapil untuk menjabat sebagai Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Empat Lawang, menggantikan Peterson Okki Bial.

Syahril Hanafiah mengatakan, penempatan Kepala Disdukcapil ini melalui perjalanan cukup panjang. Sebab, dasar aturan penunjukannya harus berdasarkan hasil seleksi panitia seleksi (Pansel) serta persetujuan Mendagri.

"Kadisdukcapil berdasarkan persetujuan Mendagri, karena sebagai instansi vertikal pimpinan harus mendapat persetujuan Mendagri. Mengapa rangkaian panjang, karena ini juga hasil seleksi Pansel," ungkapnya. (eno)

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya segera memproses pemberhentian terhadap Bupati Banyuasin non-aktif, Yan Anton Ferdian. Itupun jika kedua belah pihak dalam hal ini, Yan maupun JPU KPK tidak melakukan banding atas kasus dugaan suap proyek di Banyuasin ini. “Tunggu semua inkracht dulu,” ujar Tjahjo melalui sms yang diterima koran ini.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Dodi Riatmadji menambahkan, jika putusan hukum sudah tetap (inkracht) maka harus dilakukan pemberhentian. “Yan nyatakan tidak banding, kita tunggu JPU KPK. Kalau keduanya tidak banding, artinya putusan inkracht tingkat pertama. Sudah bisa ajukan proses pemberhentian secara tetap,” bebernya.
Proses pemberhentian sendiri, tambah dia, tergantung usulan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Sumsel, Alex Noerdin. “Apa usul gubernur ya kita tunggu,” tukasnya.
Terpisah, pengamat politik Universitas Sriwijaya, Dr Djoko Siswanto menilai vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepada Yan Anton terlalu ringan. “Sebetulnya, jika orang itu betul-betul mengakui kesalahannya dihukum kurungan penjara satu dua hari saja sudah gelisahnya setengah mati. Yang terjadi selama ini khususnya terhadap koruptor ketika dinyatakan bersalah dan dihukum kurungan perjara justru tenang-tenang saja,” imbuhnya.
Yang benar, jika koruptor itu terbukti bersalah hukuman yang pantas diberikan selain hukuman penjara ditambah pula pemiskinan. Di samping, kewajiban mengembalikan seluruh uang yang terbukti dia selewengkan plus dendanya.
“Kalau soal pencabutan hak politik itu dikembalikan lagi ke masyarakat apakah masih mau memilih mantan terpidana korupsi menjadi pemimpin atau tidak. Pasalnya setelah menjalani hukuman mereka itu juga punya hak untuk dipilih dan memilih,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Bupati Banyuasin selaku (Plt) Bupati Banyuasin Ir Suman Asra Supriono MM tidak bersedia mengomentari hukuman enam tahun penjara yang diterima pasangannya itu. “Maaf saya tidak bisa jawab pertanyaan itu,” ujarnya ketika ditemui usai Musrenbang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin di Graha Sedulang Setudung, kemarin. “Lebih baik tanya hal yang lain saja,” kilahnya. (qda/kms/rip/ce1)

PALEMBANG – Bupati Banyuasin non-aktif Yan Anton Ferdian mendapat hukuman enam tahun penjara atas kasus suap pengadaan proyek Dinas Pendidikan. Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU dengan pidana penjara 8 tahun.
Bukan itu saja. Dalam sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB itu, majelis Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Palembang juga mencabut hak politik Yan. Dia tidak bisa dipilih selama tiga tahun. Hanya punya hak untuk memilih.
Ketua majelis hakim Arifin SH MHum membacakan amar putusan tersebut dengan majelis hakim anggota lainnya. Yakni, Haridi SH dan Paluko SH. “Terdakwa Yan berhubungan langsung dengan Rustami (Kasubag Rumah Tangga). Menyampaikan kepada para SKPD. Dimana SKPD sendiri sudah tahu arahnya, meminta kepada rekanan,” ujar Arifin.
Perbuatan terdakwa, tambah dia, bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat membarantas korupsi. Apalagi, terdakwa merupakan kepala daerah. Hanya saja, ada yang meringankan. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di samping, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga.
Arifin menegaskan, terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua. Yakni pasal 12 huruf (a) jo pasal 55 ayat 1 jo pasal 12 huruf (b) ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama enam tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurungan,” papar Arifin.
Atas putusan majelis, Yan diberikan hak menerima, menolak ataupun pikir-pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Silakan pikirkan, selama tujuh hari tidak melakukan upaya hukum maka dianggap menerima putusan,” tegas Arifin.
Yan mengusap keringat di mukanya. Dia langsung diminta berkoordinasi dengan penasehat hukumnya. Tak lama berkonsultasi Yan kembali ke kursi pesakitan. “Saya menyesali perbuatan ini dan saya menerima hukuman,” katanya lantang. Majelis Arifin menyatakan pemeriksaan terhadap terdakwa selesai di tingkat pertama. “Sidang ditutup,” tegasnya.
Sehari sebelum pembacaan vonis, Yan minta keringanan hukuman kepada majelis. Begitu juga dengan terdakwa lainnya, Umar Usman (Kadisdik Banyuasin), Sutaryo (Kasi Pembangunan dan Peningkatan Mutu Disdik Banyuasin), Rustami (Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin), dan Kirman (Direktiur CV Aji Sai).
“Penasihat hukum saya sudah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Sekarang tinggal saya menjalani masa tahanan yang sudah diputuskan majelis hakim,” terang Yan yang berusaha untuk tegar. Dia terlihat mendekati adiknya, Hari Kusuma, kerabat, kolega, dan pendukung yang mengerubungi dirinya. “Saya terima semua keputusan dari majelis hakim. Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang sudah saya lakukan,” bebernya.
Bagaimana dengan pencabutan hak politik selama tiga tahun? “Ya tadi ‘kan sudah disampaikan, saya menerima,” ungkapnya. Yan dengan pengawalan mobil Barracuda kemudian langsung dibawa menuju ke Rumah Tahanan (Rutan) Klas I Palembang.
Hari Kusuma, adik kandung Yan mengaku, pihaknya pasrah dan secara penuh menerima putusan tersebut. Yang pasti, dia bersama keluarga besar lain akan terus memberikan dukungan moril. “Kita terus support. Ini kami buktikan dengan kehdairan secara langsung selama proses persidangan dari pembacaan dakwaan hingga vonis.”
Terkait dengan ketidakhadiran isteri dari Yan Anton Ferdian, Vinita Citra Karini selama persidangan, menurut Hari, dirinya terus berkomunikasi dan menyampaikan semua hasil persidangan tersebut ke istri Yan Anton. “Kalau ayah dan ibu, ada di rumah. Begitu juga dengan ayuk (Vinita Citra Karini, red) juga baik-baik saja. Ada di rumah. Hasil ini sudah diinformasikan ke keluarga,” pungkasnya.
Sebetulnya, selum mendengarkan vonis, Yan cukup lama menunggu di pengadilan. Dia tiba dari rutan pukul 10.00 WIB. Hanya saja, ketika itu bukan giliran dia yang menjalani persidangan. Pertama kali, untuk terdakwa Umar Usman. Dilanjutkan dengan Sutaryo, Rustami, dan Kirman. Keempatnya divonis dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan penjara.
Vonis tersebut juga lebih rendah dari tuntutan JPU lima tahun penjara. Keempatnya langsung menerima hukuman dari majelis hakim. Air mata mereka tak terbendung. Usai sidang langsung berhamburan dan berbaur dengan keluarga. Sidang berakhir pukul 13.30 WIB.
Saat istirahat tersebut, Yan Anton didampingi adiknya, Hari Kusuma dan kuasa hukumnya, Syamsul Huda SH bersama beberapa tim lainnya menyantap makan siang. Berupa nasi kotak di salah satu ruangan kosong lingkungan PN Palembang. “Wawancaranya nanti saja, Mas ya. Sesudah sidang. Kebetulan saya juga lagi makan siang,” kata Yan kepada Sumatera Ekspres.
Sembari makan siang, Yan bercengkerama dengan adik kandungnya tersebut. Sesekali terdengar tawa dari Yan Anton. Pada saat itu, dia juga berkonsultasi terkait dengan jalannya persidangan dan sikap yang akan diambil dari hasil vonis majelis hakim ke dirinya dengan tim kuasa hukumnya.
Sesudah bersantap siang, Yan dan tim kuasa hukum kembali memasuki ruang sidang untuk mendengarkan vonis. Sembari menunggu sidang yang dimulai pukul 14.30 WIB, dia meladeni permintaan foto selfie dari pengunjung. Juga foto-foto bersama tim penasihat hukumnya. Yan yang awalnya tampak tegang bisa tersenyum.
Jaksa Penuntut Umum KPK tidak langsung menerima atau menolak vonis para terdakwa. Melainkan pikir pikir selama tujuh hari untuk menentukan sikap. “Kami JPU pikir-pikir,” ujar Roy Riady salah satu JPU KPK.
Roy menegaskan, semua putusan hakim lebih rendah dari tuntutan JPU. Seperti empat terdakwa yang divonis empat tahun dan Yan Anton enam tahun. “Semuanya lebih rendah. Jadi itu tadi, kami pelajari dulu.”
Saat ditanyakan mengenai tersangka baru, Roy tidak mau menjelaskannya. Sebab, masih akan dilaporkan kepada pimpinan KPK. “Itu sedang dilaporkan, kan ini putusannya kami pelajari dulu, mengenai kelanjutannya lihat nanti,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Senin 20 Maret 2017, kelima terdakwa sudah menerima tuntutan dari JPU. Yan dituntut dengan pidana penjara selama delapan tahun dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan penjara serta dicabut hak politik untuk dipilih selama lima tahun. Umar Usman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan penjara. Sementara Sutaryo, Rustami dan Kirman dituntut dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan penjara.
Sebelumnya dalam dakwaan, Zulfikar memberikan uang yang diduga sebagai suap kepada Yan Anton. Terhitung 2014 hingga pertengahan 2016. Uang yang totalnya mencapai Rp7 miliar lebih itu diberikan Zulfikar supaya perusahaannya bisa mendapatkan beberapa proyek yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Banyuasin.
Uang tersebut hampir seluruhnya diduga untuk digunakan kepentingan YAF. Beberapa di antaranya buat Lebaran, naik haji, dana meloloskan APBD kepada DPRD Banyuasin, hingga saat Yan Anton dilaporkan ke aparat kepolisian perihal pinjaman uang.
Perbuatan yang menyeret banyak pihak ini, dilakukan dengan cara memita fee dari proyek yang akan dilaksanakna di Kabupaten Banyuasin melalui SKPD. Yan Anton Ferdian selaku bupati meminta kepada Rustami yang merupakan Kasubag Rumah Tangga Pemkab Banyuasin, sekaligus paman darinya untuk mencari dana. Rustami meminta kepada para SKPD yang akan menjalani proyek yang mana sudah ada rekanan yang akan menjalankannya.
Uang yang diambil tersebut, dipergunakan bukan hanya untuk kepentingan Bupati, melainkan juga untuk diberikan kepada para penegak hukum di wilayahnya seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Sejumlah nama pejabat Polri pun disebutkan seperti halnya mantan Kapolda Sumsel, dan beberapa pejabat lainnya.
Kasus ini juga menyeret DPRD Banyuasin yang berdasarkan persidangan menerima uang suap untuk pembahasan LKPJ dan RAPBD Kabupaten Banyuasin. Ketua DPRD Agus Salam dan para wakilnya menerima sejumlah uang yang diberikan oleh Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian. (way/ce1)

MUARADUA-  Bupati OKU Selatan, Popo Ali M B Comm  mengajak wajib pajak di OKU Selatan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan sebagai wajib pajak yang patuh dan displin. Ajakan demikian disampaikannya usai penandatanganan  kesepakatan  bersama Bupati dengan Kakanwil DJP Sumsel M Ismiriansyah M Zain

“Pajak sangat penting dalam pembangunan saat ini, untuk itu diperlukan upaya agar wajib pajak menumbuhkan kesadaran serta wawasan bersama terhadap aspek -aspek pajak bagi perekonomian Nasional secara umum, OKU Selatan dalam ruang lingkup khusus,”kata Popo.

Orang nomor satu di bumi Serasan Seadanana ini juga mengingatkan kepada semua para wajib pajak termasuk unsur pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan beserta jajarannya untuk selalu taat dan patuh terhadap kewajibannya terutama dalam hal membayar pajak.

“Kepatuhan ini saya tekankan dan tanamkan dimulai dari ruang lingkup pimpinan SKPD sampai ke seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten OKU Selatan,”kata Popo. (dwa)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/3).

 

KAYUAGUNG - Bupati OKI H Iskandar SE melalui Wakil Bupati OKI HM Rifai mengharapkan agar FKPPI menjadi wadah pemersatu bangsa dan menumbuhkan semangat potritisme di lingkungan masyarakat sekitat. Sehingga pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.  Selain itu, dengan hadirnya FKPPI dapat menjembatani pemerintah daerah sebagai corong dan motivator pembangunan di masyarakat.

"Juga diharapkan mendukung pembangunan di OKI menuju OKI Mandira," kata Rifai saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri Indonesia (FKPPI) Kabupaten OKI masa bakti 2017-2021 di gedung Kesenian Kayuagung, Kamis (23/3).

Sambung Dewan Penasehat FKPPI OKI ini, agar pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan organisasi sebaik mungkin. Selain itu dapat menjaring lebih banyak lagi anak- anak pejuang baik TNI dan Polri bisa bergabung.

"Saya juga anak prajurit. Masih banyak lagi putra putri prajurit yang ingin bergabung, untuk itu dapat diajak. Karena kebersamaan memperkokoh persatuan," tukasnya.

Sementara Ketua Daerah Pengurus FKPPI Sumsel Ir Muzakir Sai Sohar mengungkapkan agar kader FKPPI harus berada di garis depan di setiap masyarakat. Termasuk bila berkaitan dengan politik, maka jangan jadi "jongos" namun berada di dalam pengurus partai politik. Selain itu kader FKPPI baik pengurus mauoun anggota agar bersih dari narkoba.

"Serta meneruskan cita cita pendahulu kita untuk meneruskan pembangunan," ujar Bupati Muara Enim ini.

Kepengurusan FKPPI yang baru, Heri Sutanto dilantik menjadi ketua Pengurus Cabang FKPPI OKI. (gti)

PALEMBANG - Umar Usman, kepala Dinas Pendidikan Banyuasin yang menjadi salah satu terdakwa dalam kasus suap Bupati Yan Anton Ferdian divonis pidana penjara empat tahun penjara. Putusan tersebut lebih rendah setahun dari tuntutan JPU.

"Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 A Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP," kata ketua mejelis hakim Arifin SH M Hum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Palembang, Kamis (23/3).

Untuk itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurangan. "Silahkan menerima, menolak atau pikir-pikir. Pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup," ujarnya. (way)

MURATARA-Kebutuhan aliran listrik merupakan kebutuhan utama yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang sektor perekonomian. Hingga saat ini, masih ada sekitar 40 persen dari wilayah Muratara yang belum tersentuh aliran listrik.‎  Pemerintah Kabupaten Muratara menegaskan, krisis listrik akan segera teratasi dengan peletakan batu induk pembangunan gardu induk di Muratara 11 Juni 2017 mendatang. 

Habibi, warga Desa Pauh, Kecamatan Rawas Ilir menuturkan, hingga saat ini masyarakat di desa mereka sangat mendambakan aliran listrik negara memasuki perkampungan mereka. Untuk mendapatkan aliran listrik, warga di Desa Pauh masih banyak mengandalkan mesin disel dengan daya 8000 wat. Untuk menggunakan genset warga mengaku harus merogoh saku yang cukup dalam, karena harga solar eceran di wilayah mereka terbilang cukup tinggi dari daerah lainnya.

"Untuk semalam kami harus menggunakan solar sekitar 15 liter, harga solar sekarang sekitar Rp800‎/liter. Setidak-tidaknya, kita cuma pakai setengah malam karena biayanya cukup tinggi," ucapnya, Rabu (22/3).

Warga berharap pemerintah bisa mempercepat melakukan pembangunan gardu induk yang sudah di wacanakan di mulai pada 2017 ini. Masyarakat sangat berharap, aliran listrik dari PLN bisa mereka nikmati sehingga dapat menghemat pengeluaran mereka sehari-hari.   (cj13)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (23/3). 

 

MUARA ENIM--Sebanyak 40 Kepala Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Muara Enim ditatar manajerial kepemimpinan di Ruang Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Muara Enim, 21-25 Maret 2017.

"Kegiatan ini diharapkan agar Kepsek bisa menjadi pengemban amanah menjadi pendidik yang profesional yang memiliki intergritas yang berladasan pengabdian,"ujar Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, melalui Asisten III bidang Administrasi, Drs Ibrahim Ilyas, saat membuka kegiatan, Selasa (21/3).

Ibrahim menambahkan selesai kegiatan ini bisa diterapkan selaku Kepsek yang baik khususnya di Kabupaten Muara Enim.

Kepala BKPSDM Muara Enim, Siti Herawati, SH, melalui ketua penyelenggara, Erlandi MM mengatakan diklat angkatan ke-2 ini untuk peningkatan kemampuan Kepsek tahun 2017.

"Supaya meningkatkan kinerja Kepsek yang memiliki integritas dan sikap yang profesional dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu di Kabupaten Muara Enim,"ujar Erlandi.  (roz)

Baca selengkapnya di harian Sumatera Ekspres Rabu (22/3). 

 

Halaman 1 dari 46

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca