LAHAT - Lagi, jalan amblas menghantui pengguna jalan. Kali ini, amblas terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Lahat dengan Kabupaten Tebing Tinggi, tepatnya di Km 12, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat.

Jalan yang amblas tersebut sepanjang 25-30 meter. Ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lahat beberapa pekan terakhir. Bahkan hampir setengah badan jalan ikut amblas, Rabu (22/2).

Bupati Lahat H Aswari Riv'ai SE melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga H Ismail Lukman mengatakan bahwa pihaknya sudah meneirma laporan mengenai amblasnya Jalinsum di Kecamatan Gumay Talang tersebut. Bahkan pihaknya sudah turun ke lapangan bersama Dinas Perhubungan Lahat untuk meninjau kondisi jalan yang amblas, sekaligus memasang rambu-rambu sebagai peringatan agar pengguna jalan ekstra hati-hati, termasuk memasang pembatas jalan dengan daerah amblas.

"Untuk antisipasi jalan tersebut memakan korban, sementara kita pasang rambu jalan," kata Ismail, Kamis (23/2). (irw)

Baca Sumatera Ekspres Jumat (24/2)

MUARA ENIM--Untuk memaksimalkan keberadaan dan fungsi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Muara Enim, Bupati mengimbau agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungannya agar menyisihkan sedikit pendapatanuntuk membayar zakat melalui Baznas.

"Kita akan memberikan surat imbauan kepada seluruh PNS tentang membayarkan zakat mall atau profesi melaluli gaji yang disisihkan sesuai dengan eselon masing masing," terang Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar usai memimpin rapat di ruang rapat Serasan, Rabu (22/2).

Selama ini, terang Bupati, para PNS sudah dipungut dari gaji mereka untuk Baznas, namun hanya tiga ribu rupiah. "Itu sudah sejak 10 tahun yang lalu, sampai sekarang belum pernah berubah dan sama untuk tiap PNS, kan seharusnya tidak begitu,"terangnya.

Saat ini, lanjut bupati lagi, akan ditentukan besaran untuk tiap tiap PNS sesuai dengan eselonnya. "Diharapkan dengan memaksimalkan uang ini, akan banyak yang bisa dilakukan oleh Baznas dalam memaksimalkan penggunaan anggarannya,"ungkapnya. (roz)

Baca selengkapnya di Haian Sumatera Ekspres Kamis (23/2). 

PENDOPO - Satu tahun kepemimpinan Ir H Heri Amalindo MM dan Ferdian Andreas Lacony S Kom MM, sebagai Bupati dan wakil Bupati, Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), menggelar syukuran dan mendatangkan penceramah kondang Ustaz Ahmad Al Habsy untuk memberikan tausiyah. Acara digelar di halaman kantor bupati, di Jl Merdeka, Km 10 Kota Pendopo, Senin (20/2).

Dalam sambutannya, Heri Amalindo MM didampingi Ferdian Andreas Lacony mengatakan bahwa keberhasilan yang telah dicapai saat ini, merupakan keberhasilan semua masyarakat di Kabupaten PALI. Karena, tanpa adanya bantuan dan kesatuan bersama maka tidak akan bisa maju seperti ini.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri, tetapi ini berkat kebersamaan dan gotong-royong semua pihak. Peringatan ini tadinya kami ingin menggelar doa bersama saja, tetapi banyaknya usulan untuk menunjukkan kepada masyarakat akan keberhasilan ini akhirnya terlaksanakan. Namun, semua ini bukanlah ingin pamer," kata Heri.

Dijelaskannya, pembangunan infrastruktur jalan serta pendidikan dan kesehatan akan tetap menjadi prioritas utama pihaknya, dalam pembangunan ke depan. Dan sesuai dengan komitmennya di tahun 2018 mendatang, semua jalan poros di wilayah Kabupaten PALI tidak ada lagi jalan tanah.

"Kami meminta dukungan serta doa kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten PALI, agar ke depannya daerah kita ini bisa lebih pesat maju lagi dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Dan semua rencana dan pembangunan yang saat ini dan yang akan berjalan tanpa ada hambatan," harapnya. (ebi)

JAKARTA - Aksi ciuman massal yang dilakukan PNS Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, Sumut di hari Valentine, Selasa (14/2) lalu mendapat kecaman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Lembaga yang dipimpin Asman Abnur tersebut menyayangkan dengan aksi ciuman massal sejumlah PNS Kantor Lingkungan Hidup, Nias Selatan.

Aksi ciuman massal itu dipertontonkan di muka umum untuk merayakan hari kasih sayang, 14 Februari lalu.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, PNS atau aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku.

Diantaranya adalah menjaga, memelihara, dan menjunjung standar etika yang luhur.

’’Berciuman di muka umum, itu jelas bertentangan dengan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN,’’ katanya di Jakarta kemarin.

Apapun kondisinya, apakah pasangan itu muhrim atau bukan, berciuman di muka umum tidak dibenarkan.

Herman mengatakan sebagai abdi masyarakat, PNS harus menunjukkan teladan kepada masyarakat.

Terkait dengan penjatuhan sanksi, Herman mengatakan bukan kewenangan dari Kementerian PAN-RB.
Dia menjelaskan sanksi disiplin akibat ciuman massal di tempat umum adalah kewenagan pejabat pembina kepegawaian (PPK) setempat.

Pada kasus ini menjadi kewenangan Bupati Nias Selatan yang sekarang dijabat oleh Hilarius Duha.

Aksi ciuman massal ini membuat heboh dunia maya beberapa hari terakhir. Sejumlah masyarakat merespon negatif perilaku itu.

Meskipun muncul penjelasan bahwa yang berciuman adalah pasangan suami dan istri resmi.

Namun ciuman massal di muka umum, menurut sejumlah pihak, tidak sesuai dengan budaya Nias pada umumnya. (wan)

TEBING TINGGI - Mobilitas mutasi yang cukup tinggi menjadi kelemahan pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kabupaten/kota. Pejabat yang berwenang membuat LPPD, belum selesai menyelesaikan pekerjaannya tersebut tiba-tiba dimutasi sehingga LPPD terlambat.

Hal ini diungkapkan M Yamin, sekretaris Inspektorat Provinsi Sumsel ketika menjadi narasumber kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) Kabupaten Empat Lawang di Hotel Kito, Senin (20/1).

"Jadi kelemahan yang kami jumpai saat mengawal kabupaten/kota yakni mobilitas mutasi yang sangat tinggi. Baru jabat dipindah, itulah yang sering kita temui di lapangan. Kalau sudah pindah, kami cari dulu sehingga LPPD selesai," ujarnya.

Dijelaskannya, LPPD sama seperti rapor kepala daerah, ada empat kategori penilaian LPPD tersebut dan nilai paling rendah yakni 1 atau A dan paling tinggi 4 atau D. Batas akhir penyampaian LPPD setiap tahunnya yakni 31 Maret.

"Di kabupaten/kota di Sumsel nilainya sudah cukup bagus yakni mendapat nilai 3. Posisi Kabupaten Empat Lawang sekarang sudah nilai 3 atau nilai C. Nilai ini sudah cukup bagus," katanya. 

Sementara Bupati Empat Lawang, H Syahril Hanafiah menyatakan, LPPD merupakan kegiatan yang sangat vital bagi kepala daerah karena membuat laporan capaian kinerja berupa keberhasilan program kerja yang telah ditetapkan selama satu tahun melalui penjabaran program kegiatan oleh SKPD.

"Atau jika diibaratkan sekolah, LPPD ini merupakan rapor. Oleh sebab itu saya tekankan kepada kepala SKPD untuk mengikuti LPPD dengan sungguh-sungguh dan mengutus staf yang benar-benar mengerti capaian SKPD masing-masing," tukasnya. (eno)

TEBING TINGGI - Apel gabungan PNS, TNI, Polri dan pelajar digelar di halaman kantor Bupati Empat Lawang, Senin pagi (20/1). Cuaca tidak bersahabat karena hujan gerimis tidak menyurutkan semangat untuk menggelar apel gabungan setiap bulan tersebut. Meski cuaca dingin karena hujan gerimis, tidak membuat hati Bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah menjadi dingin. Tapi malah sebaliknya, bupati menjadi "panas" dikarenakan ulah pegawainnya sendiri yang tak mengakui kesalahan.

Saat apel tersebut ada delapan pegawai yang mendapat teguran keras, semuanya disuruh ke tengah lapangan untuk diberikan surat teguran. Tapi satu pegawai tidak terima mendapat teguran keras dan menolak bersalaman dengan bupati.

"Tadi Taufiqurahman salaman tidak mau. Alangkah hebatnya, tidak mengaku kesalahan. Kita ada tim yang menilai kinerja ini, bukan bupati yang nilai. Silakan protes ke KSN atau kemana saja, saya siap," cetus Syahril saat berpidato.

Kalau tidak kuat, kata Syahril, silakan ajukan berhenti sebagai pegawai Empat Lawang atau pindah dari Kabupaten Empat Lawang. Teguran ini bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk perbaikan, hanya orang gila yang tidak mau memperbaiki kesalahan.

"Jangan seperti itu jadi orang. Yang lainnya ada yang minta maaf. Ini malah tidak mengaku kesalahan. Pegawai yang mendapat teguran itu ada yang keluarga saya. Orang yang tidak mau memperbaiki kesalahan sama seperti orang gila," katanya.

Pihaknya akan terus melakukan teguran seperti ini sehingga memperbaiki kinerja pegawai. Hukuman yang diberikan ini merupakan hukuman yang ringan. Bahkan ada pegawai yang tidak masuk 50 hari, semestinya hukumannya harus diberikan yakni pemberhentian. (eno)

MUARA ENIM--Terkait wacana perluasan wilayah Palembang, Wakil Bupati Muara Enim H Nurul Aman SH pun angkat bicara. Pasalnya, sampai saat ini masih ada persoalan batas wilayah antara Kabupaten Muara Enim dan Kota Palembang.Yakni di wilayah Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Muara Enim yang diklaim masuk wilayah Palembang. Padahal menurut Pemkab Muara Enim, wilayah tersebut masuk wilayah Muara Enim.

"Untuk wacana perluasan wilayah, seharusnya kita (Pemkab Muara Enim dan Pemkot Palembang, red) duduk satu meja dulu. Membahas ini, lalu kita lihat ke lapangan secara bersama-sama. Karena sampai saat ini saja, belum ada penyelesaian terkait perbatasan antara Muara Enim dan Palembang,"terang Nurul Aman, Senin (20/2).

Nurul yang akan maju sebagai Cabup Muara Enim 2018, menyayangkan klaim Palembang tersebut. Akibatnya, sebuah perusahaan bongkar muat batu bara, PT RMK membuat izin pembangunan dermaga ke Pemkot Palembang. Padahal, bukti otentiknya sangat jelas bahwa letak dermaga PT RMK itu sudah masuk wilayah Muara Belida, Muara Enim.

"Seharusnya PT RMK membuat izin kepada Pemkab Muara Enim. Lihat saja pilar atau tugu batas wilayah itu masuk wilayah Muara Enim,"ungkapnya. (roz)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Selasa (21/2). 

 

SEKAYU – Rampung sudah semua proses pleno di 14 panitia pemilihan kecamatan (PPK) dalam Pilkada Muba. Tadi malam, pukul 23.00 WIB, PPK Sekayu menuntaskan perhitungan suara yang masuk dari 184 tempat pemungutan suara (TPS).
Pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Dodi Reza Alex-Beni Hernedi meraih 32.142 suara. Sedang paslon nomor urut 2, Amiri Aripin-Ahmad Toha hanya 4.801 suara. Sementara yang tidak sah ada 621 suara.
Ketua PPK Sekayu, Drs HM Bambang EA MSi mengakui, petugasnya butuh waktu cukup lama menyelesaikan rekapitulasi perolehan suara tingkat PPS. Setelah itu, barulah dilakukan pleno tingkat kecamatan.
“Kecamatan Sekayu memililiki TPS terbanyak, jumlahnya 184, tersebar di empat kelurahan dan 10 desa,” bebernya. Belum lagi, jumlah pemilihnya pun terbanyak. Angkanya, 61.105 pemilih. “Alhamdulillah kerja keras seluruh petugas rekapitulasi suara dan pleno kecamatan selesai malam ini (tadi malam),” pungkasnya.
Sementara 13 PPK lain telah menuntaskan pleno perhitungan suara pada Sabtu (18/2) lalu. “Hasil pleno tak berbeda dengan real count yang dilakukan sebelumnya,” ujar H Ahmad Firdaus Marvel’s SE MSi, Ketua KPU Kabupaten Muba. Saat real count, KPU menghitung perolehan suara berdasar lampiran C1 yang dikumpulkan.
Hasil keseluruhan, pasangan Dodi-Beni meraih 210.042 suara dan Amiri-Toha hanya 57.489 suara. Untuk jumlah yang tidak sah ada 5.073 suara. Total ada 272.604 pemilih yang memberikan suaranya. “Paslon nomor 1 menang mutlak di tiap kecamatan dari pasangan nomor 2,” tutur Firdaus.
“PPK yang telah menyelesaikan pleno lebih dulu sudah mengirimkan logistik ke KPU Muba. Sudah diterima,” katanya. Mulai 22-24 Februari, akan digelar Muba pun, akan melaksanakan pleno tingkat Kabupaten pada 22-24 Februari mendatang.
KPU Muba akan menetapkan bupati dan wakil bupati terpilih pada 8-10 Maret. tanpa permohonan perselisihan hasil pemilih (PHP) pada 8-10 Maret. Lalu pengusulan pengesahan penangkatan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
“Nama bupati dan wakil bupati terpilih akan diajukan ke DPRD Kabupaten Muba,” jelasnya. Lalu, dewan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai surat keputusan (SK) pelantikan. Bila seluruh proses lancar. KPU Kabupaten Muba pastikan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 pada April mendatang.(yud)

MUARA ENIM - Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar meminta para guru di Muara Enim untuk bersabar terkait belum dibayarnya uang sertifikasi guru untuk triwulan ke-empat tahun 2016. Muzakir mengatakan, Pihak Pemkab menyadari uang sertifikasi ini merupakan hak guru yang harus dibayar.

”Itu hak mereka (guru) tetap harus dibayar. Namun karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan terpaksa belum bisa kita bayarkan,” kata Muzakir, Jumat, (17/2).

Menurut Muzakir, hal ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim, tapi hampir di seluruh daerah. Penyebabnya sama, belum ada transfer dari pemerintah pusat. ”Kita sudah meingatkan dan menagih dana yang memang hak Pemkab Muara Enim. Kemarin saya baru terima surat dari Dirjen Keuangan. Mereka menyatakan Dana Pemkab Muara Enim memang ada, nilainya Rp220 miliar. Namun dana tersebut belum bisa ditransfer," ujar Muzakir.

Meskipun belum menerima uang sertifikasi, Muzakir berharap guru-guru tetap bekerja dengan penuh semangat. ”Kita tetap akan upayakan agar segera dibayar, Kami minta mereka bersabar dan tetap melaksanakan tugasnya dengan maksimal,”harapnya.Sementara seorang guru yang mengajar di salah satu SMPN di Muara Enim mengaku sangat berharap agar uang sertifikasi segera dibayarkan.

"Semoga segera dibayarkan. Soalnya gaji sudah habis untuk bayar utang. SK dijaminkan ke bank. Jadi uang sertifikasi itu sangat kami harapkan,”ujar guru yang tak mau disebut namanya itu.Namun dia juga mengerti jika hal ini bukan kesalahan Pemkab Muara Enim. ”Mau
diapakan lagi, kalu duit dari pusat belum turun, minta-mintalah jangan terlalu lama,” ujarnya dengan nada pasrah.

Meski demikian, dia tetap menjalankan tugas seperti biasa. ” Kami tetap mengajar seperti biasa. Kalau tidak mengajar kasihan anak didik," tukasnya.(roz)

LAHAT - Kepala desa harus menjadi contoh bagi warganya. "Saya minta kades menjadi contoh bukan memberi contoh," kata Bupati Lahat H Aswari Riva'i SE saat mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi Pemerintah Desa, Jumat (17/2)


Kata Aswari, memberi contoh sifatnyaa hanya sementara yakni pada momen tertentu saja. Tapi kalau menjadi contoh, sifatnya setiap saat dan jadi panutan.

Diingatkannya, jabatan Kades sebagaimana halnya jabatan bupati merupakan amanah masyarakat. Amanah itu diberikan, tidak lain karena masyarakat percaya pada pemangku jabatan.

"Karenanya, jaga kepercayaan masyarakat melalui jabatan yang diemban. Kita ini bukan siapa-siapa kalau tidak didaulat masyarakat," ingatnya. (irw)

Halaman 1 dari 43

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca