JAKARTA - Sikap diam Presiden Joko Widodo yang belum mencopot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama, kembali menuai aksi protes dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dan Front Pembela Islam (FPI). Dua organisasi tersebut akan  menggelar aksi pada 21 Februari mendatang.

Aksi massa 212 ini akan terpusat di gedung DPR dan MPR, menuntut proses hukum secara adil terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sekjen DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin menuturkan, aksi massa ini akan dilakukan dengan long march dari sejumlah titik menuju ke Gedung DPR dan MPR.

Aksi long march tersebut dilakukan karena tuntutan selama ini belum terpenuhi. ”Jadi, setelah shalat subuh, semua long march ke gedung wakil rakyat,” ujarnya.

Setidaknya, ada empat tuntutan yang diinginkan, yakni mencopot gubernur DKI Jakarta, hentikan kriminalisasi pada ulama, hentikan kriminalisasi pada mahasiswa, dan menahan pelaku penista agama.

”Selama ini kita sudah mengetahui, kalau aturannya harusnya dinonaktifkan. Sudah banyak contoh kasus kepala daerah dinonaktifkan selama menjadi terdakwa. Tapi, mengapa yang satu ini tidak,” tuturnya.

Seharusnya, permintaan semua pelapor untuk menahan Ahok itu dipenuhi, agar tidak terulang kembali penistaan agama.

”Seharusnya jaksa dan hakim lebih tegas. Jangan bermain-main dalam situasi semacam ini,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, perbuatan yang dilakukan Ahok itu sangat meresahkan. Sehingga, bila tuntutan untuk menahan diabaikan, maka aksi massa ini ingin mendesak kembali semua penegak hukum.

”Ya, kami berupaya terus komunikasi dengan penegak hukum, termasuk jaksa,” paparnya.

Untuk jumlah aksi massa, Habib Novel menjelaskan, targetnya jumlah peserta aksi tersebut mencapai 100 ribu orang.

Tentunya, diharapkan untuk semua umat bisa mengikuti kembali aksi ini. ”Ya, kami harap semua bisa kembali ikut” jelasnya.

Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, aksi massa apapun, hendaknya dilakukan dengan tertib dan aman.

Jangan sampai terjadi aksi anarkis dalam aksi tersebut. ”Pengamanan akan dilakukan mengantisipasi kondisi yang terjadi,” ujarnya. (idr)

JAKARTA- Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengatakan, suara pemilih Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada pilkada DKI Jakarta, Rabu (15/2) lalu, bukanlah penentu kemenangan pilkada DKI Jakarta putaran kedua nanti.

Dia tidak sepakat dengan wacana di publik yang memunculkan pemilih AHY merupakan penentu kemenangan.

"Menurut saya, suara pemilih AHY bukan penentu utama kemenangan pasangan calon Pilkada DKI Jakarta putaran kedua," kata Emrus, Sabtu (18/2).

Sementara politikus Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, sebelum ada hasil perhitungan real count dari KPU, partainya belum menentukan sikap.

"Jadi, kami belum memutuskan akan dikemanakan suara Agus-Sylvi nantinya," kata Roy saat diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/2).

Hingga saat ini, partai pengusung Ahok-Djarot, maupun Anies-Sandi masih melakukan konsolidasi menghadapi putaran kedua. Empat partai pengusung Agus-Sylvi, belum menentukan sikap. (boy/jpnn)

JAKARTA- Warga Bukit Duri merasa kecewa dengan sikap cuek duet pemimpin Jakarta Basuki T Purnama dan Djarot Saiful Hidayat. Pasalnya, keduanya terkesan tidak peduli dengan banjir yang menggenangi Bukit Duri sejak beberapa hari lalu.

Bagaimana tidak, pasangan petahana itu tidak pernah sama sekali menyambangi warga yang tengah tertimpa musibah banjir. Ahok lebih memilih 'cuap-cuap' di media soal banjir ketimbang melihat langsung ke lapangan.

Warga justru memuji Kapolda Metro Jaya M Iriawan dan Pangdam Jaya Teddy Lhaksamana yang turun langsung ke lapangan melihat penderitaan warga dan memberikan bantuan.

"‎Bapak Kapolda dan Pangdam (Jaya) jauh lebih responsif. Saat air datang dinihari, paginya Kapolda dan Pangdam sudah ada di sini (Bukit Duri). Melihat warga yang mengungsi karena banjir," kata Ketua RW 1 Bukit Duri, Hartono (57) di Aula Garuda yang menjadi lokasi pengungsian, Jumat (17/2).

Hartono mengatakan, Iriawan dan Teddy Lhaksmana datang bersama rombongan BPBD DKI Jakarta dengan membawa sejumlah bantuan berupa mie instan, selimut, matras dan sejumlah makanan untuk dibagikan kepada warga yang terdampak banjir.

Lebih lanjut Hartono mengatakan, saat pemungutan suara Pilgub Jakarta lalu pasangan petahana mendapat suara terbanyak di wilayahnya. Tapi sekarang terbukti, Ahok-Djarot tidak punya perhatian kepada warga Bukit Duri.

Hartono, sebagai perwakilan warga menganggap pemimpin di DKI saat ini sama sekali tidak berempati.

"Kalau saya sih kecewa dan jangan pada saat bencana ya. Kalau rakyat senang ya pemimpin ikut senang, dan kalau rakyat sakit seharusnya pemimpin merasakan sakit. Pak Ahok empatinya itu lebih dibutuhkan," kata dia mengakhiri. (ipk/rmol)

JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) menolak memberikan fatwa atas kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Alhasil, Mendagri Tjahjo Kumolo pun tetap pada pendiriannya untuk tidak menonaktifkan Ahok, panggilan Basuki, sampai statusnya jelas. Sehingga, untuk saat in Ahok tetap akan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Menurut Tjahjo, pihaknya tidak bisa memaksa MA untuk membuat fatwa atas sebuah persoalan. “Statemen beliau (Hatta Ali) kan sudah ada, menyerahkan sepenuhnya kepada Mendagri,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (16/2). Karena itu, Mendagri tetap pada keputusannya sejak semula.
Mantan sekjen PDIP itu menuturkan, dia yakin antara UU pemda dan dakwaan ada yang multitafsir. Karena itu, dia akan mempertanggungjawabkan keputusannya kepada presiden. “Belum memberhentikan sementara. Belum lho ya (bukan tidak memberhentikan),” lanjutnya. Dia belum menonaktifkan Ahok karena aturannya masih multitafsir.
Memang ada perbedaan pendapat dalam menyikapi aturan penonaktifan kepala daerah yang terjerat kasus pidana. Karena itu, dia meminta fatwa dari MA. Meskipun MA belum menyampaikan surat resmi, namun statemen Hatta Ali dirasa sudah cukup menjadi dasar pihaknya untuk bersikap. “Kalau saya, ya (yakin) benar,” tambahnya.
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menuturkan keputusan MA untuk tidak memberikan fatwa itu sangat tepat. Sebab, pemberian fatwa itu dikhawatirkan bisa perpengaruh pada keputusan hakim. Apalagi peradilan untuk kasus Ahok itu sedang berjalan.
“Sekarang keputusan ada di presiden. bukan mendagri. Karena yang melantik dan memberhentikan gubernur itu presiden,” tegas dia. Ketentuan pemberhentian sementara gubernur yang menjadi kewenangan presiden itu diatur dalam pasal 83 ayat (3) undang-undang 23/2004 Pemerintah Daerah. Sedangkan kewenangan menteri untuk memberhentikan sementara wali kota atau bupati. “Menteri (dalam pemberhentian gubernur, red) sebagai pembantu presiden itu tidak punya otoritas,” tegas dia.
Margarito menjabarkan tidak ada yang multitafsir dalam Pasal 83 tentang pemberhentian sementara itu. Kepala daerah diberhentikan sementara atas dasar dakwaan tindak pidana minimal lima tahun, tindak pidana korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah negara. “Bunyi ayat berikutnya juga jelas. Diberhentikan sementara berdasarkan register perkara di pengadilan,” imbuh dia.
Dalam perkara Ahok di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu, dia didakwa alternatif Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Ancaman hukuman pidana tersebut selama-lamanya lima tahun. “Jadi beririsan dakwaan minimal lima tahun dan ancaman pidana selama-lamanya lima tahun,” jelas Margarito.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai pemerintah tidak perlu meminta fatwa MA, terkait status jabatan yang dipegang Ahok. Menurut Fahri, jika pemerintah meminta dan MA mengeluarkan fatwa, hal itu berpotensi mengganggu proses persidangan yang dijalani Ahok.
“Karena ini terkait seseorang yang tengah menjalani proses persidangan. Ketua MA juga sudah mengatakan fatwa MA nanti bisa mengganggu independensi lembaga yudikatif,” kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, kemarin (16/2).
Dengan sikap itu, maka proses usulan hak angket DPR akan tetap dilanjutkan. Sebagaimana diketahui, empat fraksi yang mengajukan usulan angket adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKS. Usulan itu akan tetap digulirkan dalam sidang paripurna nanti. “Sudah jelas ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar pemerintah,” kata Fahri.
Fahri menilai, ada unsur kealpaan yang dilakukan oleh Mendagri, dengan tidak memberhentikan sementara Ahok. Padahal, dalam kasus lain, banyak kepala daerah yang statusnya langsung diberhentikan saat menjadi terdakwa.
“Pemerintah harusnya enggak perlu minta fatwa MA. Pemerintah punya Menteri Hukum dan HAM, biro hukum di Kementerian Dalam Negeri juga banyak yang pintar. Istana kan juga banyak yang ahli hukum,” tutur Fahri.

Ombudsman Panggil Mendagri
Terpisah, Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai menyatakan, persoalan itu menjadi polemik. Bahkan, sudah ada beberapa laporan dari masyarakat yang masuk ke lembaganya terkait hal itu. Mayoritas pelapor meminta pemerintah tegas mengenai alasan tidak menonaktifkan Ahok. “Laporan masyarakat sudah masuk satu-dua laporan. Masuk sehari sebelum pilkada,” ujarnya di Jakarta, kemarin (16/2).
Sebagaimana diketahui, ketentuan pemberhentian kepala daerah diatur dalam UU Pemda pasal 83 ayat (1). Selain karena didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun, di regulasi tersebut juga meyebut beberapa kategori kepala daerah yang bisa diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD.
Di antaranya lantaran kepala daerah terseret kasus korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI. “Kalau kita mau berdebat soal (ancaman penjara) 5 tahun ya nggak selesai-selesai. Tapi kenapa (pemerintah) nggak melihat kualifikasi pidananya selain terorisme, kan ini berpotensi memecah belah NKRI,” jelasnya.
Nah, ketentuan multitafsir itulah yang menjadi salah satu penyebab polemik di kalangan masyarakat saat ini. Kondisi tersebut mesti disikapi pemerintah dengan memberikan kepastian tegas soal alasan mengapa tidak menonaktifkan Ahok. “Sekali lagi ini suatu perdebatan yang pasti kami yakin Mendagri akan melihat dan memperhatikan masukan-masukan aspek-aspek lain, tidak hanya yuridis,” pungkasnya. (byu/bay/jun/tyo)

LUBUKLINGGAU - Booming batu akik bagi pecintanya tidak pernah mati meskipun saat ini dirasakan sebagian besar oleh masyarakat mulai kendur. Namun di balik keindahan batu akik, para pecinta dan kolektor berharap batu akik kembali hidup, dikenal luas, di sisi ekonomi dapat membantu pengrajinnya.

Endi Johar, kolektor dan pecinta batu akik asal Sumsel mengaku ingin kembali mengangkat batu akik tampil di tengah masyarakat. Khususnya kembali mengenalkan batu akik khas Sumsel yang jenisnya beraneka ragam. Dia berharap agar batu akik dapat dijadikan suvenir di perhelatan Asian Games nanti.

"Kalau booming memang agak sulit. Jadi kita mempertahankan, bagaimana orang bangga memakai batu akik. Di satu sisi, kita ingin di Asian Games suvenirnya batu akik. Harus spirtus (blue calcedony) atau teratai Silampari," jelasnya.

Kata dia, suatu kebanggaan batu akik Sumsel dapat dibawa pulang oleh orang asing yang datang ke Sumsel. Sebab, di Sumsel jenis batu akik tersebar di sejumlah wilayah. Diantaranya jenis batu akik Red Muratara dan Teratai (Muratara), lumut Empat Lawang (Empat Lawang), Batu Raje Mandare (Pagaralam), spiritus dan lavender (OKU).

"Batu itu bisa dibawa orang asing yang datang ke sumsel. Itu kan kebanggaannya beda. Dan harus Blue Calcedony dan Teratai Ssilampari," timpalnya lagi. (wek)

JAKARTA- Rakyat DKI Jakarta telah menentukan pilihannya pada pilkada yang digelar Rabu (15/2). Hasil pemungutan suara berdasar hitung cepat berbagai lembaga survei menunjukkan duet Agus Yudhoyono-Sylviana Murni (Ahy-Sylvi) menempati posisi paling buncit dalam perolehan suara.

Agus-Sylvi pun telah menghubungi dua pesaingnya di pilkada DKI, yakni Basuki T Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan. Tujuannya untuk mengucapkan selamat.

Menurut Raja Juli Antoni yang menjadi juru bicara Tim Pemenangan Basuki T Purnama-Djarot S Hidayat, semula komunikasi antara jagonya di pilkada dengan pihak Agus-Sylvi terjadi tadi malam. Mulanya, Ahok baru saja mau pulang dari jumpa pers di rumah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Awalnya, Sylvi menghubungi ajudan Ahok. Namun, ajudan Ahok tidak sempat mengangkat.

Setelah itu, ajudan Ahok pun menelepon balik Sylvi. Dalam komunikasi itu Agus-Sylvi mengucapkan selamat kepada Ahok yang berdasarkan hasil hitung cepat berhasil menempati posisi teratas.

“Bu Sylvi ucapkan selamat ke Pak Ahok. ‘Terima kasih bu’ kata Ahok. Mas Agus juga ucapkan selamat,” kata Antoni, Kamis (16/2).

Dia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Agus-Sylvi. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang baik.

“Luar biasa yang dilakukan oleh Mas Agus. Sebuah teladan yang baik menurut saya. Ini awal komunikasi yang baik,” uujar Antoni.(gil/jpnn)

JAKARTA – Dari tujuh hajat pemilihan gubernur (pilgub) serentak tahun ini, DKI Jakarta yang terseksi. Hasilnya paling ditunggu publik. Sementara waktu, berdasar hitungan cepat beberapa lembaga survei, pasangan calon nomor 2, Basuki T. Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidajat, unggul.

Dukungan terhadap pasangan nomor 3 Anies Baswedan - Sandiaga Uno sebenarnya juga sangat tinggi. Sampai semalam, beberapa survei juga menunjukkan pasangan itu unggul tipis. Tetapi yang menyimpulkan begitu tidak sebanyak yang menyimpulkan Ahok–Djarot unggul.

Ketua Tim Media Pasangan Anies-Sandi, Naufal Firman Yursak mengungkapkan, di TPS 28 Cilandak Barat, tempat Anies dan keluarganya mencoblos, suara yang diraih timnya sangat tinggi. “Mendapatkan 377 suara dari 568 suara,” ujarnya, kemarin (15/2).

Naufal menilai, kemenangan di kandang sudah terprediksi sebelumnya. Sebab Anies sejak lama kerap bercengkerama dengan masyarakat sekitar. Tak jarang, rumah mantan Mendikbud itu menjadi tempat kegiatan-kegiatan sosial. Mulai dari 17 Agustus-an sampai pelatihan-pelatihan. “Pak Anies juga pembina Karang Taruna di wilayah itu,” ujar praktisi media tersebut.

Komitmen warga sekitar memilih Anies sangat terlihat. Sejumlah warga gotong-royong membuat sejumlah spanduk dukungan terhadap pria yang pernah menjabat sebagai ketua komite etik KPK itu.
Saat mencoblos, Anies tidak sendiri. Dia ditemani istrinya, Fery Farhati Ganis dan anak sulungnya, Mutiara Baswedan. Anies dan keluarganya mencoblos di TPS 28, sekitar pukul 09.00.
Di kandang Ahok, TPS 54, 55, dan 56 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, giliran pasangan Anies – Sandi dan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni kalah telak. Warga sudah memenuhi halaman sekretariat RW 16 Kelurahan Pluit sejak pagi.

Ahok merupakan pemegang hak dengan nomor DPT 146 di TPS 54. Menyusul nama putra pertamanya Nicholas Sean dengan nomor DPT 147 dan Veronica dengan nomor DPT 148. Jamuan di sana cukup menarik. Setiap tamu diperkenankan menyicipi kudapan semangkuk bakmi ayam Tenda Biru gratis. "Ini inisiatif warga gratis buat siapa saja," kata Rudi, 50, pemilik bakmi Tenda Biru.

Sejak TPS buka, Rudi tak henti-hentinya mendapat pesanan. Warga terus berdatangan. Belum lagi, sesuai orderan warga, Rudi harus menyiapkan 500 mangkok mi.
Usai makan mi dan mencoblos, banyak warga yang memilih tidak langsung pulang. Mereka ingin melihat langsung gubernur menggunakan hak suaranya. Ahok dijadwal mencoblos pukul 09.00.

Meski agak molor, warga tetap menanti. Sekitar pukul 09.37, Ahok datang bersama istri dan anaknya. Mereka jalan kaki menuju TPS yang hanya berjarak sekitar 300 meter dari. Ketiganya kompak berbaju kotak-kotak dipadu dengan celana jeans dan sepatu cokelat.

Mengetahui Ahok datang, warga langsung berkerumun. Semuanya berebut untuk ber-wefie dengan Ahok. Seperti biasa, Ahok meladeni ajakan tersebut.

"Pak Ahok sendiri, Bu Vero-nya ke mana," celetuk warga yang melihat kedatangan keluarga gubernur petahana itu. Usai melihat Veronica, warga itu berkomentar lagi. "Ke salon dulu kali Bu Vero ya," ucap dia. Veronica datang dengan tampilan menarik. Wajahnya di-make up.

Usai menggunakan hak suara, ketiganya kembali harus meladeni permintaan foto. Kali itu sambil memamerkan kertas suara. Ahok mendapat kertas suara nomor 141, Nicholas Sean nomor 142, dan Veronica nomor 143.

"Saya terima kasih karena berjalan kondusif dan saya harap warga DKI berbondong-bondong datang ke TPS," kata Ahok usai memasukkan kertas suara ke dalam bilik. Dia juga meminta warga Jakarta tidak khawatir jika tidak dapat surat undangan. Sebab, dengan menggunakan KTP dan KK, siapa saja bisa menggunakan hak suara.

Sementara itu, pasangan cagub - cawagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni harus menelan pil pahit. Semua quick count menyatakan pasangan itu tak bisa melaju ke putaran dua. Bahkan Agus kalah di kandangnya sendiri.

Agus menyalurkan haknya di TPS 06, Jalan Cibeber I, Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Sejak pagi keadaan di sana sudah cukup ramai. Awak media sudah siap menunggu Agus keluar dari rumahnya di Jalan Cibeber I Nomor 19, Kebayoran Baru, sejak pukul 08.00. Agus dijadwal mencoblos pukul 09.00.

Warga setempat datang bergantian sehingga suasana tidak begitu padat. Tidak ada gesekan sama sekali di sana. Sekilas semua seperti saling tak memperhatikan.

Muncul dari rumahnya bersama sang istri Annisa Pohan, Agus tampak tenang dan percaya diri. Dia langsung menghampiri kerumunan awak media yang sidah menanti-nanti.
"Kami sudah berpasrah. Kami sudah berjuang lima bulan terakhir ini. Bersama rakyat terutama warga Jakarta yang menginginkan perubahan," jelas putra presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Dia mengucapkan terima kasih pada para relawan dan warga yang mendukungnya, atas perjuangan sejauh ini. "Mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarah bagi saja," sambung Agus.
Mengingat persaingan ketat, dia tak lupa mengimbau masyarakat untuk datang baik-baik ke TPS."Mudah-mudahan berjalan fair. Jauh dari kecurangan. Saya berharap bisa unggul," katanya.

Usai mencoblos Agus meninggalkan lokasi. Dia menyatakan akan mengunjungi rekan dan keluarga. Juga kedua orang tuanya, guna meminta doa.
Namun, harapan Agus meredup. Di kandang sendiri dia kalah oleh pesaingnya Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidajat. Agus hanya meraih 127 suara. Ahok - Djarot meraih 286 suara dan Anies Baswedan - Sandiaga Uno 66 suara. Ada 6 surat suara tak sah. Jumlah DPT 481.

Tak sampai di situ, berbagai hasil quick count menjelang sore menyajikan data pahit bagi Agus. Tidak ada satu pun yang menyatakan Agus unggul. Bahkan di semua hitungan cepat Agus - Sylvi terbawah.
Sampai menjelang malam Agus tak tampak di publik. Di markas Demokrat, Wisma Proklamasi suasana cukup ramai setelah hitungan cepat di semua TPS beres. Namun, tidak seperti biasanya. Banyak anggota timses Agus - Sylvi yang tampak lesu.

"Aduh nyesek banget," ucap salah seorang anggota timses Agus - Sylvi kepada temannya, dalam salah satu kumpulan di Wisma Proklamasi.

Para wartawan sudah menunggu sejak magrib di depan panggung yang akan digunakan untuk jumpa pers. Jumpa pers dijadwalkan pada 20.30. Sampai berita ini ditulis Agus belum juga tampak. (riz/rya/ydh/ce2)

 

JAKARTA – Optimisme tergambar dalam setiap pasangan cagub-cawagub DKI Jakarta. Meski ada yang sesumbar bisa menang satu putaran, semuanya realistis Pilgub DKI Jakarta 2017 bakal berlangsung dua putaran. Itu berarti ada satu pasangan calon (paslon) yang gugur.
Hasil survei tiga lembaga konsisten dengan sebelumnya. LSI memang agak berbeda dengan menempatkan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni (AHY-Silvy) sebagai pemenang dengan elektabilitas 30,9 persen (selengkapnya lihat grafis). Namun, selain selisihnya dengan paslon lain masih dalam rentang margin error, tren yang tergambar pun sama.
Yakni, elektabilitas pasangan AHY-Sylvi yang sempat meroket pada November–Desember 2016 justru menukik di saat-saat terakhir menjelang hari H. Itu konsisten dengan hasil dua lembaga survei yang lain. Ketika dua paslon lain punya tren naik, justru pasangan nomor urut 1 tersebut malah turun.
Burhanuddin Muhtadi, direktur Indikator Politik Indonesia, menyatakan bahwa AHY-Sylvi dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno (Anies-Sandi) berebut ceruk elektoral yang sama. ”Hubungannya antagonistis (saling memakan, Red),” ucapnya.
Hanya, dalam pertarungan politiknya, tim paslon nomor 1 kerap ”bertarung” dengan paslon nomor 2 Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot). Itulah kira-kira yang membuat tren kenaikan Anies-Sandi (pasangan nomor 3) paling tinggi.
Pengamat politik Puthut Eko Aryanto bahkan berani mengeluarkan prediksi. Yaitu, yang hampir pasti lolos ke putaran kedua adalah pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. ”Ahok-Djarot sekitar 42 persen, sedangkan Anies-Sandi 37 persen,” yakinnya. Pasangan AHY-Sylvi sendiri tercecer dengan hanya meraup 20-an persen suara.
Namun, prediksi banyak pengamat tersebut tak lantas membuat pasangan AHY-Sylvi pesimistis. ”Hasil survei dan prediksi tidak memengaruhi kerja-kerja tim,” kata Abdul Azis, wakil ketua tim pemenangan AHY-Sylvi. ”Hasil gerilya AHY di lapangan justru menunjukkan hal yang menggembirakan,” klaim pria yang juga menjabat ketua DPW PPP versi Romahurmuziy tersebut.
Menurut Azis, bukan hal yang sulit bagi jagoannya melangkah ke putaran kedua. ”Bahkan, kami tidak akan terkejut ketika langsung menang satu putaran,” tandasnya. Dia menambahkan, survei-survei dan analisis pengamat kadang bisa berbeda dengan hasil di lapangan.
Hanya, Azis enggan menanggapi manuver politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir-akhir ini. Apakah itu membantu atau justru membuat pasangan nomor 1 kesulitan di lapangan. ”Wah, kalau itu bukan kompetensi saya untuk berkomentar,” kelitnya.
Optimisme juga tergambar dari pernyataan pasangan calon nomor 2. ”Hasil survei internal kami menunjukkan angka di atas 40 persen,” kata Bestari Barus, juru bicara tim pemenangan Ahok-Djarot.
Menurut Bestari, pihaknya memang berharap bisa menang satu putaran, tapi juga memilih realistis. Sebab, ada sejumlah daerah yang sulit dimasuki pihaknya. ”Daerah-daerah yang baru saja direlokasi seperti Kampung Akuarium Luar Batang, lalu Bukit Duri, sentimennya masih negatif,” ungkapnya.

Selain itu, Bestari mengakui bahwa kasus dugaan penistaan agama cukup banyak berpengaruh. Hanya, menurut dia, pemilih Jakarta adalah orang-orang yang rasional. ”Ini yang menguntungkan kami. Sebab, apa yang telah dilakukan Ahok-Djarot bisa diukur keberhasilannya. Parameternya jelas,” terangnya. Bestari menambahkan bahwa pihaknya juga siap melawan pasangan mana pun jika lolos ke putaran kedua.
Terpisah, petinggi tim pemenangan Anies-Sandi, M. Taufik, juga menyatakan optimismenya. ”Bisa terlihat dari hasil survei semua lembaga. Pasangan kami konsisten naik terus elektabilitasnya,” kata pria yang juga menjabat wakil ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.
Taufik menjelaskan bahwa hasil itu merupakan buah kombinasi kompaknya relawan PKS-Gerindra dengan performa paslon (Anies-Sandi). ”Kami juga konsisten melakukan pendekatan ke segmen pemilih dari kalangan muslim,” ucapnya. (riz/c9/ano/air)

JAKARTA- Rencana Cagub DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan mencoblos pada pukul 08.00 WIB akhirnya molor. Dia keluar dari rumahnya di Jl Lebak Bulus Dalam II/42, Cilandak, tepat pukul 08.45.

Anies berangkat ke TPS yang berjarak sekitar 300 meter dari rumahnya bersama dengan keluarga. Selain dia, yang memiliki suara untuk memilih adalah satu anaknya Mutiara dan istrinya‎ Fery Farhati.

Saat keluar, Anies langsung disambut para tetangga dan warga sekitar rumahnya. "Berangkat bareng-bareng ya," kata Anies kepada warga, yang sempat bersalaman dengannya di kanan kiri rumahnya.

Anies mendapatkan nomor urut pendaftaran ke-150. Artinya, dia menjadi warga ke-150 yang memberikan suara di TPS 28 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. (dkk/jpnn)

Oleh : Prof. Amzulian Rifai, Ph.D

Heboh Pilkada Jakarta menyebar keseluruh Indonesia. Pemberitaan, gerakan bahkan emosi massa bergema hingga keseluruh Indonesia. Terlebih para kandidatnya kelas berat baik karena sosok mereka sendiri ataupun orang-orang yang ada di belakangnya. Padahal, ada lebih dari 100 daerah yang melaksanakan Pilkada bersamaan. Di Sumatera Selatan, misalnya ada pemilihan Bupati Musi Banyuasin (MUBA).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Daerah yang akan menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Ketujuh provinsi tersebut yaitu Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Provinsi Aceh merupakan daerah yang akan paling banyak menggelar pilkada pada 2017, yakni satu pemilihan gubernur dan 20 pemilihan bupati dan wali kota.
Mengapa hiruk-pikuk dan atensi nasional lebih ke Pilkada DKI Jakarta yang mengusung pasangan Agus Harimurti Yudoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno? Pilkada di 101 daerah lainnya seakan tenggelam ke dalam pusaran berita Pilkada DKI Jakarta. Akibatnya, perhatian dan pengawasan publik terhadap Pilkada lainnya agak terganggu. Ada beberapa penyebab mengapa hiruk pikuk Pilkada Jakarta 2017 yang lebih mengemuka dibandingkan Pilkada daerah-daerah lain.
Pertama, media yang meliput aktivitas Pilkada Jakarta adalah media nasional. Ini artinya publikasi berbagai aspek Pilkada Jakarta ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi seluruh media utama meliput aktivitas itu secara merata tanpa memprioritaskan pada salah satu pasangan kandidat saja.
Semangatnya media nasional meliput Pilkada Jakarta tentu terkait dengan politik ekonomi media. Dapat dimaklumi, sebagai ibukota negara sekitar 80% uang di republik ini peredarannya ada di Jakarta. Tengok saja acara debat kandidat dilakukan hingga tiga kali di hotel-hotel besar. Media harus secara bergantian “teken kontrak” dengan penyelenggara debat.
Demikian juga dengan dana kampanye untuk masing-masing kandidat yang mungkin jauh lebih tinggi dari dana kampanye diluar Pilkada Jakarta. Itu sebabnya KPU harus membatasi besaran dana maksimal yang diperbolehkan. Mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2016 maka maksimal dana kampanye masing-masing pasangan kandidat Rp 203 Milyar saja. Dengan dana kampanye berkisaran sejumlah ini tentu banyak hal yang dapat dilakukan untuk melahirkan hiruk pikuk.
Hiruk pikuk Pilkada Jakarta menjadi membahana keseluruh Indonesia juga dikarenakan para pengusung tiga pasangan kandidat itu adalah para raksasa Indonesia baik secara pribadi maupun partai politik pengusung.
Pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti dan Sylviana Murni yang diusung oleh Partai Demokrat, PPP, PAN, dan PKB yang mempunyai jumlah 28 kursi di DPRD. Kita tentu memaklumi partai pendukung habis-habisan pastilah Partai Demokrat. Alasannya jelas, ada sosok mantan Presiden RI Soesilo Bambang Yudoyono dibalik itu. Apalagi jika kekuatan sosok Hatta Radjasa (besannya SBY) sebagai orang PAN juga diperhitungkan.
Tengok juga pasangan Basuki Tjahaya Purnama-Djarot Saiful Hidayat yang di usung oleh PDIP, Nasdem, Golkar dan Hanura, dengan 52 kursi di DPRD. Ada sosok Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI-P. Bahkan saat pendaftaran calon, Basuki dan Djarot diantar langsung oleh Megawati. Publik juga tetap mereka-reka bagaimana panasnya hubungan Megawati dan SBY dalam soal politik ini.
Tidak kalah serunya pasangan nomor urut tiga, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang di usung oleh partai Gerindra dan PKS memiliki jumlah 26 kursi di DPRD. Bukan sembarangan, ada sosok kuat Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra yang all out untuk memenangkan kandidatnya.
Dibalik itu semua, Pilkada Jakarta adalah perebutan “segala-galanya” bagi semua partai politik terutama PDIP, Partai Demokrat dan partai Gerindra. Penguasaan ibukota Jakarta akan sangat berpengaruh pada Pilpres mendatang dan Prabowo sangat potensial untuk bertarung kembali pada Pilpres mendatang.
Itu sebabnya dalam berbagai kesempatan Prabowo menyatakan Pilkada Jakarta kali ini merupakan pertarungan yang harus dimenangkan. "Rebut Jakarta, untuk selamatkan Indonesia," ujar Prabowo dalam pidatonya pada kampanye akbar di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta Selatan, Minggu (29/1/2017).
Sudah pasti kelompok Megawati Soekarno Putri tidak tinggal diam. Strategi paling jitu dilakukan untuk memenangkan kandidatnya Basuki Tjahya Purnama alias Ahok. Segala kekuatan digunakan karena hal ini juga terkait erat dengan Pilpres mendatang. Sungguhpun masih spekulasi, sangat mungkin sosok Ahok bakal pula dimainkan dalam Pilpres mendatang.
Bagi kekuatan politik yang ada Pilkada Jakarta adalah segala-galanya. Apalagi jika dikaitkan dengan kepentingan para pebisnis. Harap maklum APBD Jakarta di tahun 2016 mendekati angka 70 triliun. Bandingkan dengan APBD Sumatera Selatan di tahun yang sama sekitar 7 triliun saja. Hanya sepersepuluhnya saja.
Berbagai kajian para pebisnis reklamasi teluk Jakarta terlanjur menghendaki Ahok yang menjadi Gubernur dengan berbagai alasannya.
Itu sebabnya berbagai cara yang dilakukan untuk menghambat Ahok seperti membentur tembok. Pilkada Jakarta juga mengesankan penguasa berbenturan dengan umat Islam. Mungkin karena kuatnya kepentingan bisnis berbaur dengan persiapan Pilpres mendatang. Pilkada Jakarta menjadi pusat pertemuan berbagai kepentingan.
Lengkap sudah alasan menjadikan Pilkada Jakarta hiruk pikuk menenggelamkan berita 101 Pilkada lainnya. Makanya beralasan jika hasil Pilkada Jakarta meninggalkan perasaan was-was banyak orang. Apalagi seandainya pasangan Ahok-Jarot menang Pilkada disertai putusan bebas Pengadilan Negeri bagi Ahok dari dakwaan penista agama. (*)

*Ketua Ombudsman RI

Halaman 1 dari 36

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca