KENDATI pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni kalah Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari lalu. Namun, secara politik, kata mantan kader PD Tri Dianto, bagi Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono boleh jadi Agus tidak kalah.

"Memang kalah dalam pilgub, tapi untung secara politik. Lewat pilgub Jakarta, Agus telah diperkenalkan kepada masyarakat Jakarta dan bahkan Indonesia," ujar Tri dalam pesan elektroniknya, Minggu (19/2).

Menurut Tri, SBY telah berhasil menempatkan putranya di dunia politik. Karena itu kemungkinan akan terus terlibat dalam dunia politik, paling tidak di Partai Demokrat.

"Dugaan saya, pada pemilu 2019 nanti Agus akan disuruh jadi caleg. Pak SBY akan habis-habisan mendukung, agar Agus bisa masuk ke DPR," ucap Tri.

Selain itu, kata Tri, Presiden RI ke-6 tersebut kemungkinan juga akan merancang pada kongres partai berlambang mercy nantinya.

Sehingga kursi ketua umum diserahkan ke Agus. Bukan pada putra lainnya yang lebih dulu terjun ke dunia politik, Edhie Baskoro Yudhoyono.

"Perkiraan saya begitulah dinasti politik Cikeas dipersiapkan di Demokrat. Makanya Anas (mantan Ketua Umum PD Anas Urbaningrum,red) dikriminalisasi. Marzuki Alie disingkirkan dan kader-kader yang bagus lainnya dibikin tak nyaman. Itulah saya kira cara Pak SBY menguasai terus Demokrat," pungkas mantan Ketua DPC PD Cilacap ini.(gir/jpnn)

JAKARTA - Sikap diam Presiden Joko Widodo yang belum mencopot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama, kembali menuai aksi protes dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dan Front Pembela Islam (FPI). Dua organisasi tersebut akan  menggelar aksi pada 21 Februari mendatang.

Aksi massa 212 ini akan terpusat di gedung DPR dan MPR, menuntut proses hukum secara adil terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sekjen DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin menuturkan, aksi massa ini akan dilakukan dengan long march dari sejumlah titik menuju ke Gedung DPR dan MPR.

Aksi long march tersebut dilakukan karena tuntutan selama ini belum terpenuhi. ”Jadi, setelah shalat subuh, semua long march ke gedung wakil rakyat,” ujarnya.

Setidaknya, ada empat tuntutan yang diinginkan, yakni mencopot gubernur DKI Jakarta, hentikan kriminalisasi pada ulama, hentikan kriminalisasi pada mahasiswa, dan menahan pelaku penista agama.

”Selama ini kita sudah mengetahui, kalau aturannya harusnya dinonaktifkan. Sudah banyak contoh kasus kepala daerah dinonaktifkan selama menjadi terdakwa. Tapi, mengapa yang satu ini tidak,” tuturnya.

Seharusnya, permintaan semua pelapor untuk menahan Ahok itu dipenuhi, agar tidak terulang kembali penistaan agama.

”Seharusnya jaksa dan hakim lebih tegas. Jangan bermain-main dalam situasi semacam ini,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, perbuatan yang dilakukan Ahok itu sangat meresahkan. Sehingga, bila tuntutan untuk menahan diabaikan, maka aksi massa ini ingin mendesak kembali semua penegak hukum.

”Ya, kami berupaya terus komunikasi dengan penegak hukum, termasuk jaksa,” paparnya.

Untuk jumlah aksi massa, Habib Novel menjelaskan, targetnya jumlah peserta aksi tersebut mencapai 100 ribu orang.

Tentunya, diharapkan untuk semua umat bisa mengikuti kembali aksi ini. ”Ya, kami harap semua bisa kembali ikut” jelasnya.

Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, aksi massa apapun, hendaknya dilakukan dengan tertib dan aman.

Jangan sampai terjadi aksi anarkis dalam aksi tersebut. ”Pengamanan akan dilakukan mengantisipasi kondisi yang terjadi,” ujarnya. (idr)

JAKARTA - Rencana aksi yang akan digelar pada 11 Februari mendatang disikapi berlebihan oleh Polri. Bahkan, Polda Metro Jaya tak akan menoleransi rencana aksi unjuk rasa di jalanan pada 11 Februari mendatang. Alasannya, satuan wilayah kepolisian pimpinan Irjen M Iriawan itu tak mau ambil risiko di masa tenang jelang pemungutan suara pilkada pada 15 Fabruari.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, polisi punya kewenangan bertindak represif terhadap pelaku aksi. Kewenangan itu merujuk pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.

Pasal itu memberi kewenangan kepada polisi untuk membubarkan aksi unjuk rasa yang menyalahi aturan. “Kalau masih tetap juga bisa kami kenakan Pasal 16 (sanksi, red). Kami bisa memberikan sanksi,” kata Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (8/2).

Tapi jika mau menggelar aksi dengan alasan membela ulama dan agama, kata Argo, maka hal itu bisa dilakukan di dalam masjid. Aksinya bukan dalam bentuk fisik, tetapi seperti berdoa atau menyampaikan ceramah agama.

"Kalau salat di masjid silakan. Tapi kalau turun ke jalan tidak diizinkan karena mengganggu ketertiban umum," kata Argo.

Karenanya Polda Metro Jaya juga berkoordinasi dengan pihak lain termasuk lembaga penyelenggara Pilkada. “Tentunya kami dari Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan KPUD, Panwaslu, TNI dan Plt Gubermur bahwa 11 Februari tidak dizinkan untuk turun ke jalan,” katanya.(mg4/jpnn)

TIGA pebola voli Jakarta BNI Tablus Didi (9), Igor (10), dan Yan Bastyian (5) berada di depan net pertahanan untuk memblock smash pebola voli Surabaya Samator pada putaran pertama Proliga yang digelar di gedung Palembang Sport and Convention Centre (PSCC), Minggu (5/2). (*)

PALEMBANG - Asa Tim bola voli putri Batam Sindo BVN untuk menang di game ketiga atas tim putri Jakarta BNI Taplus, pupus sudah. Dalam pertandingan putaran pertama yang di gelar di gedung PSCC (Palembang Sport Convention Centre), Sabtu (4/2), tim putri Batam Sindo BVN harus mengakui keunggulan tim putri Jakarta BNI Taplus dengan skor 25-23, 25-14, dan 25-22.

Sebenarnya di game ketiga, tim putri Batam Sindo BVN sempat leading sampai skor 20-17. Namun kematangan tim Jakarta BNI Taplus mampu menyamakan kedudukan dan memenangi pertandingan dengan skor 25-22. (dom)

JAKARTA - Berstatus sebagai pemain baru di Persija Jakarta, Rudi Widodo mulai berlatih bersama tim di bawah kendali sang pelatih Stefano Cugurra Teco.

Mantan pemain Bhayangkara FC ini optimistis, target Persija pada Liga 1 2017 bisa tercapai.

Sebagaimana diketahui, Persija mematok target bisa menembus lima besar.

"Ya, tidak ada yang mustahil. Saya pikir tim sebesar Persija, bisa mencapai target itu. Dengan skuat yang lebih kuat dan pelatih baru, saya optimistis bisa mencapai itu," terang dia, Rabu (25/1).

Striker 33 tahun itu memiliki target pribadi di Persija untuk musim ini.

Raihan enam gol yang diukirnya bersama Bhayangkara FC musim lalu harus bisa dilampaui saat berbaju Persija.

Pada ISC A musim 2016 lalu, Rudi mencetak enam gol serta lima assist dalam 26 kali penampilan.

"Ya, saya ingin mencetak lebih banyak gol dibanding saat masih di Bhayangkara FC. Saya banyak pengganti, dan bisa cetak lumayan golnya, mudah-mudahan bisa lebih," paparnya. (dkk/jpnn)

JAKARTA - Partai Demokrat berduka. Mantan ketua umum partai berlambang Mercy tersebut meninggal dunia, Minggu (15/1) pukul 03.00 WIB. 

Kabar meninggalnya ipar mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dibenarkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo. "Ya, benar. Pak Hadi Utomo meninggal di rumahnya, Minggu (15/1) pukul 03.47," kata mantan Menpora ini. 

Jenazah rencananya akan diberangkatkan dari rumah duka, Kompleks Condet Baru Nomor B.6 Jalan Batu Ampar II, Condet, Jakarta Timur, ke Semarang. Jenazah akan dimakamkan di kampung halamannya di Klepu, Ungaran, Jawa Tengah.

Hadi Utomo lahir di Semarang pada 15 Agustus 1945. Hadi Utomo menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2005-2010. Almarhum menikah dengan Mastuti Rahayu, saudara kandung Ani Yudhoyono, yang merupakan putri Sarwo Edhi Wibowo. (net/dom)

JAKARTA - Debat calon gubernur DKI Jakarta akan dimulai di Gedung Bidakara, Jumat (13/1) pukul 20.00 WIB. Namun, tiga jam sebelum debat dimulai, Cagub Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah tiba di lokasi debat pada pukul 17.00 WIB. 

Hal itu diungkapkan Prasetyo Edi Marsudi, Ketua Tim Pemenangan Ahok-Djarot Saiful Hidayat,‎ di Gedung Bidakara, Jumat petang.

‎"Pak Ahok sudah di sini, sementara Pak Djarot lagi on the way," ujar Prasetyo.

Selain kedua pasangan calon, ‎Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kata Prasetyo, juga kemungkinan akan ikut menyaksikan secara langsung debat yang digelar KPU DKI Jakarta, sebagai bagian dari pelaksanaan kampanye Pilkada Jakarta.

"Untuk ibu (Megawati,red) tentatif, tapi katanya mau datang. Untuk kepastiannya, sebagai petugas partai saya menunggu," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPRD DKI Jakarta tersebut.

Selain itu, Prasetyo juga memastikan para ketua umum dan sekjen partai pengusung pasangan Ahok-Djarot juga akan hadir. Demikian juga ketua DPD parpol pengusung untuk wilayah DKI Jakarta dan tim pemenangan.

"Totalnya ada sekitar seratus orang pendukung Ahok-Djarot yang hadir. Masing-masing ketua umum parpol koalisi dan sekjen, ketua-ketua DPD dan tim pemenangan," pungkas Prasetyo.(gir/jpnn)

JAKARTA - Humphrey Djemat, salah satu penasihat hukum terdakwa perkara penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menunggu kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shibab, sebagai saksi di persidangan.

"Tunggu aja Rizieq di pengadilan, kami tunggu dia," kata salah satu penasihat hukum Ahok, Humphrey Djemat dalam diskusi '‎Mempertanyakan Kredibilitas Saksi Pelapor di Persidangan Ahok' di Rumah Lembang, Jakarta, Kamis (12/1).

Humphrey menilai, Rizieq tidak akan bersikap objektif pada saat memberikan keterangan dalam persidangan. Pasalnya, dia sudah benci terhadap Ahok.

"Kebencian terhadap Ahok sudah tidak bisa diragukan lagi. Gimana dia bisa jadi ahli agama yang objektif," ucap Humphrey.

‎Dalam kesempatan ini, Humphrey sempat menyinggung mengenai pemanggilan Rizieq oleh Polda Jawa Barat untuk diperiksa terkait kasus dugaan penghinaan terhadap simbol negara.

Sebelum memenuhi panggilan pemeriksaan, Rizieq mendatangi DPR.

"Sekarang dia dipanggil polisi aja udah ketakutan, udah banyak ulahnya, ke DPR. Tapi, nanti dia bisa kencing berdiri oleh kami di pengadilan," ucap Humphrey. ‎(gil/jpnn)

JAKARTA - Pembatasan umur yang diberlakukan PSSI bagi pemain liga profesional setidaknya membuat manajemen Persija Jakarta pusing. Mereka menyesalkan pembatasan usia pemain maksimal 35 tahun yang bakal diterapkan oleh PSSI.

Presiden klub Ferry Paulus berharap, aturan tersebut tidak ujug-ujug diterapkan di kompetisi ISL 2017.

"Aturan pembatasan usia pemain maksimal 35 tahun itu, kami juga pusing ya tentang regulasi ini," katanya, saat ditemui Rabu (11/1).

Ferry menegaskan, persiapan dan skuat Persija yang ada saat ini, bisa keropos dan akan kebingungan mencari pemain. Wajar, karena 15 persen pemain yang dimiliki Persija, saat ini adalah pemain senior.

"Kami punya empat pemain yang usianya di atas 35 tahun, Maman Abdurahman, Bambang Pamungkas, Ismed Sofyan, dan Hong Soon Hak. Tapi ini akan kami bahas dengan menggelar pertemuan bersama pemain pada pekan ini," terangnya.

Menurut Ferry, regulasi setiap klub harus maksimal memiliki pemain berusia 35 tahun perlu sedikit dimodifikasi pada ISL 2017 ini. Dengan begitu klub tidak kalang kabut apabila memiliki pemain di usia tersebut.

"Kami inginkan PSSI bisa sedikit mengubah regulasi itu karena ada beberapa klub yang punya pemain di atas 35 tahun. Misalnya baru tahun depan, jadi klub bisa ancang-ancang persiapan, ini kan sudah mepet dengan kompetisi, pemainnya terus bagaimana," papar dia. (dkk/jpnn)

Halaman 1 dari 17

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca