JAKARTA - Sidang lanjutan kasus penistaan agama gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali digelar di auditroium Kementerian Pertanian, Rabu (29/3). Sidang ke-16 ini, penasehat hukum mantan Bupati Belitung Timur ini menghadirkan tujuh saksi.

Saksi menguntungkan yang dihadirkan pertama adalah guru besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Bambang Kaswanti Purwo.

Bambang yang dimintai komentar awak terkait statusnya sebagai saksi yang menguntungkan, belum mau memberikan keterangan. Keterangan akan diberikan pada persidangan. (tvone/dom)

JAKARTA - Kemelut di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepertinya tak kunjung usai. Terbaru, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz memecat Rohamurmuziy. 

Langkah tersebut dinilai Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani sebagai sebagai lelucon.

"Kalau buat kami bukan hanya Romy, sudah banyak yang dipecat Djan Faridz. Kami anggap itu lelucon aja, kami enggak pernah tanggapi itu secara serius," kata Arsul saat dihubungi, Senin (27/3).

Menurut Arsul, Djan tidak memiliki legalitas untuk memecat Romy.

"Pasti tidak sah lah, orang tidak punya legal standing," ucapnya.

Arsul menyatakan, Romy yang berstatus sebagai Ketua Umum PPP versi Muktamar Surabaya tidak perlu memecat balik Djan.
Pasalnya, Djan dalam keadaan kalap.

"Orang bertanya kenapa enggak pecat balik? Enggak usah lah, orang namanya juga lagi kalap, sudah melakukan apa saja untuk dapat SK kok tidak keluar-keluar juga SK-nya, kan kayak begitu. Masa orang lagi kalap harus kami tanggapi?" ujar Arsul.

Sementara, Djan menyatakan, pemecatan terhadap Romy dilakukan karena tidak mau bergabung bersama-sama untuk membesarkan PPP.

Selain itu, Djan menambahkan, Rommy diajak untuk mendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, tetapi malah mendukung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
"Nah, saya bujukin lagi supaya sama-sama dukung Ahok di periode kedua, itu pun enggak dijawab," tutur Djan.

Djan menyatakan, berani memecat Romy, karena memegang Keputusan Mahkamah Agung.

"Keputusan MA itu keputusan terakhir untuk segala macam hukum," ucapnya. (gil/jpnn)

JAKARTA - Sikap pemerintah yang tidak memberhentikan sementara gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, disikapi umat Islam menggelar Aksi 313. 

Mabes Polri pun sudah mendengar kabar soal rencana Aksi 313 tersebut. Aksi yang digagas Forum Umat Islam (FUI) ini akan digelar pada Jumat (27/3).

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, pihaknya tentu akan mengawal apa pun aksi yang dilakukan oleh masyarakat.

Namun, ia meminta koordinator lapangan menyurati Polri untuk kegiatan tersebut.

"Beredarnya brosur atau ajakan untuk Aksi 313 yang akan datang, sampai saat ini Polri belum menerima pemberitahuan tentang kegiatan tersebut," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/3).

Dia mengharapkan, setiap aksi masyarakat harus mendapat izin dari Polri agar memudahkan jalannya demonstrasi itu.

Sebab, imbas dari sebuah aksi massa, pasti ada masyarakat lainnya yang berpotensi terganggu kenyamanannya saat berada di jalan raya.

"Kami akan kelola supaya pelaksanaanya berjalan dengan baik lancar dan tentu masyarakat lainnya yang ada di sekitar kegiatan tersebut juga merasakan kelancaran dan keamanan mereka," pungkas dia. (Mg4/jpnn)

BOGOR - Momen libur panjang sepertinya dimanfaatkan warga Jakarta dan sekitarnya untuk menuju kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Antrean kendaraan sudah terlihat di jalan menuju jalur puncak, Minggu (26/3).

Pukul 09.00 nanti, Polres Bogor akan menerapkan sistem buka tutup dan akan berlangsung sampai pukul 14.00 WIB. Sebanyak 200 personel Satuan Lantas Polres Bogor akan dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas, baik menuju maupun kembali dari kawasan Puncak. (tvone/dom)

JAKARTA - Dua mantang anggota Komisi II DPR dihadirkan dalam sidang korupsi mega proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/3). Mereka adalah mantan Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi dan Teguh Juwarno.

Dalam kesaksiannya, Taufik membantah mengawal anggaran e-KTP. Menurut Taufik, yang bisa mengawal adalah Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sebab, kata Taufik, Banggar lah yang selalu berkaitan dengan anggaran di DPR.

"Yang bisa mengawal itu orang-orang Banggar," tegas Taufik saat bersaksi untuk terdakwa mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, Kamis (23/3).

Teguh Juwarno juga mengatakan bahwa yang tahu mengenai anggaran itu adalah Banggar. Menurut dia, Komisi II DPR hanya tahu soal pagu anggaran yang diusulkan Kemendagri. "Di komisi bahas pagu anggaran yang sudah disetujui pemerintah," ungkap politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Baik Taufik maupun Teguh kompak membantah kecipratan uang e-KTP. "Tidak pernah Yang Mulia," ujar Teguh.

Seperti diketahui, Irman dan Sugiharto didakwa bersama-sama Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, pengusaha Andi Narogong, Ketua Konsorsium PNRI Isnu Edhi Wijaya, Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Ditjen Dukcapil Kemendagri 2011 Drajat Wisnu Setyawan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi. (boy/jpnn)

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan akan mendukung pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga S Uno pada Pilkada putaran kedua. 

Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga S Uno.
Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengaku akan menginstruksikan seluruh kadernya mengerahkan kekuatan untuk membantu memenangkan pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Menurutnya, dukungan dari kader PAN sangat diperlukan untuk menambah kekuatan terhadap pasangan nomor urut tiga itu.

"Tentu PAN all out bekerja," ujar Zulkifli, Rabu (22/3).

Pria yang juga ketua MPR itu mengaku siap turun gunung dalam kampanye Anies-Sandi.

"Ya tentu, dong (akan turun kampanye juga)," tegas Zulkifli.

Dia menambahkan, sebelum menyatakan dukungan ini, PAN telah berkonsultasi tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan ormas Islam lainnya.

"Ormas Islam meminta kami bulat mendukung Anies-Sandi," katanya.

Sekadar informasi, PAN menjadi partai pertama pendukung Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, yang akan mendeklarasikan diri mendukung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.
PAN akan mendeklarasikan dukungannya di Jl Senopati, Rabu (22/3) sekitar pukul 14.00 WIB.

Anies dan Sandiaga juga akan hadir dalam deklarasi tersebut. (cr2/JPG)

JAKARTA - Pilkada DKI Jakarta putaran kedua sepertinya tidak pernah habis dengan kampanye hitam yang dilakukan timses pasangan tertentu. 

Pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan-Sandiaga S Uno kembali diterpa kampanye hitam. Kali ini, pasangan yang diusung Gerindra dan PKS itu diterpa kampanye hitam tentang surat pernyataan atau akad kontrak bertandatangan palsu yang menyatakan Anies-Sandi akan menerapkan syariat Islam di Jakarta.

Namun surat atau akad kontrak berjudul Akad Kontrak-Akad Al Ittifaq itu dipastikan tidak benar.

Ada pihak yang dengan sengaja menandatangani surat itu atas nama Anies dan Sandiaga. Padahal dipastikan tanda tangan itu tidak benar.

"Ini fitnah lagi, setelah fitnah-fitnah sebelumnya. Tanda tangan saya tidak seperti itu," ujar calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sabtu (18/3) malam.

Senada dengan Anies, Sandiaga juga merasa kalau nama dan tanda tangannya dicatut. Dia sendiri heran kenapa ada orang atau kelompok yang mau repot untuk membuat akad kontrak itu.

"Jelas-jelas itu bukan tanda tangan saya," ucapnya.

Akad itu sendiri dipastikan hoaks (kabar bohong). "Mas Anies atau Bang Sandi tidak pernah menandatangani akad itu. Dan itu palsu," tegas Naufal Firman Yursak, wakil ketua Tim Media Anies Sandi.
Naufal menambahkan, dengan makin sering munculnya fitnah-fitnah baru, pihaknya yakin sedang ada pihak yang panik.

"Kami makin yakin bahwa ada pihak-pihak yang sedang mengalami kepanikan yang luar biasa. Kami mengajak kepada para relawan, simpatisan dan warga untuk tetap fokus pada program kerja dan makin kerja keras memenuhi harapan warga Jakarta untuk menciptakan perubahan di ibu kota," pungkasnya. (prs/rmol)

JAKARTA - Dukungan keluarga Cendana terhadap pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga S Uno dinilai Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti tidak terlalu memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan calon kepala daerah tersebut. 

Dukungan kepada Anies-Sandi diberikan oleh Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto. Ray justru menilai sebaliknya, keuntungan akan lebih banyak didapat oleh keluarga Cendana.

"Kalau ada koalisi Anies dengan Mbak Titiek, sebetulnya lebih menguntungkan pihak Cendana dibandingkan pihak Anies," kata Ray di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta, Jumat (17/3).

Menurut Ray, keuntungan yang didapat keluarga Cendana adalah bisa meredam kritik publik mengenai masa orde baru. ‎Sebelumnya, dia menambahkan, orang-orang menanyakan mengenai kejahatan politik selama 32 tahun, namun sekarang tidak lagi.

‎Ray menjelaskan, keuntungan yang didapat Anies-Sandi adalah dukungan dari tokoh elit. Hanya saja dari segi elektoral, jumlahnya tidak terlalu besar, karena Titiek dan Tommy Soeharto tidak memiliki konstituen di Jakarta.

"Tommy enggak ada partai atau organisasi yang mumpuni. Kalau Mbak Titiek dapilnya Solo," ucap Ray. (gil/jpnn)

JAKARTA - Kendati banyak warga keturunan yang mendukung pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Syaiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta. Namun hal itu tidak berlaku bagi Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo. Bos MNC Grup ini justru mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga S Uno.

Dia menilai Jakarta membutuhkan sosok pemimpin baru yang mampu mempersatukan semua.

Ucapan itu disampaikan HT, -panggilan akrab bos media ini- saat Anies Baswedan dan Sandiaga Uno diundang di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (8/7) malam.

"Kita membutuhkan pemimpin yang dapat berdiri di tengah, mempersatukan dan merangkul semua," ucap Hary usai berdiskusi dengan Anies dan Sandi.

Urgensi persatuan di Jakarta memang sangat dirindukan warganya. Terlebih kondisi ibu kota saat ini seolah sedang terpecah-pecah.

Lebih lanjut, bos HT mengatakan, kondisi yang seperti itu harus segera dibereskan. Sebelum iklim investasi ikut terkena dampaknya.

"Situasi yang damai dilihat dari pemimpinya, agar iklim investasi membaik dan lapangan kerja terbuka, sehingga roda perekonomian pun berjalan," kata dia.

Hary menilai, sosok pemimpin yang mempersatukan ada pada diri Anies dan Sandiaga.

Terlebih, menurutnya Anies-Sandi merupakan pemimpin yang bukan hanya membangun saja, melainkan mampu menata dan memperhatikan rakyat kecil.

"Anies-Sandi adalah sosok yang tepat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat kecil," ucapnya. (prs/rmol)

JAKARTA - Tak hanya pengamat politik memberikan pandangannya terhadap Pilkada DKI Jakarta putaran kedua terhadap pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Syaiful Hidayat. Tetapi juga pemerhati DKI. 

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto memprediksi kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur Jakarta akan berakhir tragis.
Jika selama ini Ahok dipersepsikan sebagai sosok yang hebat dan bersih, pada saatnya nanti akan runtuh seiring sejumlah kasus hukum yang menjerat mantan bupati Belitung Timur tersebut di penghujung jabatannya.

"Kasus penistaan agama, dugaan korupsi Sumber Waras, dana CSR, hingga pembelian lahan Cengkareng yang merugikan daerah ratusan miliar rupiah yang kini sedang diproses hukum akan mengantar Ahok pada posisi sulit. Sehingga saat yang bersangkutan telah diputuskan bersalah oleh pengadilan, kemudian dipenjara, kepemimpinan Ahok pun akan berakhir tragis," ujar dia, dalam acara diskusi di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (8/3).

Sugiyanto mengatakan, manuver Ahok yang sejak awal ingin maju Pilkada DKI dengan cara arogan, yakni membentuk relawan Teman Ahok dan menolak partai poltik, belakangan terbukti cuma retorika belaka.

Karena diketahui bersama Ahok akhirnya maju melalui parpol dan meninggalkan relawannya yang mengklaim sudah mengumpulkan satu juta KTP.

Kemudian, Ahok diketahui juga mengkhianati Partai Gerindra yang sejak awal sudah mengusungnya dan berhasil mengantarkan dia sebagai wakil gubernur.

Sikap buruk Ahok lainnya yakni menebar permusuhan dengan berbagai pihak, mulai dari DPRD DKI, BPK-RI, hingga mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, dan juga pihak-pihak lain.

Program pembangunan yang dilakukan sewenang-wenang melalui penggusuran juga berdampak semakin buruk.

"Ibarat pepatah menabur agin menuai badai atau siapa yang menanam dia yang akan menuai. Artinya, siapa yang menabur atau menanam keburukan maka akan menuai bencana. Hal ini kami perkirakan akan berlaku pada Ahok," ujar anggota presidium relawan Anies-Sandi ini.

Tanda-tanda bencana itu, sambung Sugiyanto, yakni kekalahan Ahok dari pesaingnya di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta mulai terlihat dari survei terakhir yang dirilis dua lembaga ternama.

Dalam survei tersebut diungkapkan tingkat keterpilihan pasangan Basuki-Djarot semakin menurun. Pada sisi lain, pesaingnya merangkak naik.

Selain itu, sidang kasus penodaan agama dimana Ahok sebagai terdakwa juga akan mendekati tuntas. Bila hakim memutuskan Ahok bersalah maka tamatlah cerita.

"Tidak dapat dipungkiri semuanya itu seperti karma bagi Ahok. Dapat diprediksi bahwa akan tragis akhirnya nasib Ahok, kalah Pilkada Jakarta dan menjadi terpidana," tukas Sugiyanto. (wok)

Halaman 1 dari 19

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca