JAKARTA - Sidang lanjutan kasus penistaan agama gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali digelar di auditroium Kementerian Pertanian, Rabu (29/3). Sidang ke-16 ini, penasehat hukum mantan Bupati Belitung Timur ini menghadirkan tujuh saksi.

Saksi menguntungkan yang dihadirkan pertama adalah guru besar Linguistik Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta Bambang Kaswanti Purwo.

Bambang yang dimintai komentar awak terkait statusnya sebagai saksi yang menguntungkan, belum mau memberikan keterangan. Keterangan akan diberikan pada persidangan. (tvone/dom)

TEBING TINGGI - Jabatan Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Empat Lawang akhirnya kembali diisi. Sebelumnya jabatan tersebut kosong beberapa bulan karena pejabat lama, AKP Robhinson melanjutkan sekolah. Karena kekosongan tersebut, Kasat Resnarkoba, AKP Joni Indrajaya ditunjuk menjadi Plh (Pelaksana Harian) Kasat Reskrim.

Senin  (27/3) mantan Kapolsek Gelumbang, Polres Muara Enim, AKP Robi Sugara menduduki jabatan baru sebagai Kasat Rekrim Polres Empat Lawang. Serah terima jabatan (Sertijab) dilakukan langsung di halaman Mapolres Empat Lawang dipimpin langsung Kapolres Empat Lawang, AKBP Bayu Dewantoro.

"Alhamdulillah Kasat Reskrim sudah diisi, karena pejabat lama sekolah Januari lalu," ujar Bayu, usai upacara sertijab.

Bayu mengharapkan, pejabat baru untuk bisa beradaptasi di Kabupaten Empat Lawang dan bekerja sama dengan semua personil. Selain itu, juga bisa mengembangkan Satuan Reskrim dalam upaya ungkap kasus di wilayah hukum Polres Empat Lawang.

"Semua kasus, termasuk kejadian yang baru-baru ini, di Muara Saling dan Jalan Poros. Karena sudah dua bulan Kasat Reskrim kosong," katanya. (eno)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Selasa (28/3). 

JAKARTA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memantau proses persidangan kasus korupsi elektronik KTP (e-KTP). LPSK berharap penegak hukum memastikan perlindungan bagi para saksi, diharapkan suatu kejahatan dapat terungkap melalui proses peradilan ideal.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyoroti perkembangan proses peradilan kasus korupsi KTP elektronik, dimana pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor), Jakarta Pusat, Kamis (23/3), salah seorang saksi tiba-tiba mencabut dan membantah semua keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Meskipun saksi mengaku terancam oleh penyidik saat di-BAP, keterangannya tidak serta merta dipercaya majelis hakim. Kemungkinan saksi mendapatkan tekanan dari pihak-pihak lain terkait megakorupsi ini juga terbuka. Karena itu perlindungan bagi saksi dalam kasus ini sangat diperlukan karena potensi ancamannya cukup tinggi,” kata Haris, Jumat (24/3).

Semendawai mengatakan, salah satu alasan dibentuknya LPSK yaitu membantu terwujudnya proses hukum yang ideal. Salah satunya dengan memastikan perlindungan dan hak-hak bagi saksi, khususnya dalam kasus korupsi. Karena itu dia mengimbau penegak hukum dapat memanfaatkan layanan perlindungan yang diamanatkan negara kepada LPSK.

Menurut Semendawai, pada saat pembacaan dakwaan, sejumlah nama, mulai pejabat, politisi hingga pengusaha disebut-sebut menerima percikan uang dari kerugian negara yang mencapai Rp2,9 triliun tersebut. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus dengan kerugian negara terbesar yang ditangani KPK, ancaman terhadap saksi juga tinggi.

Apa yang terjadi pada saksi yang dihadirkan jaksa, yaitu mantan anggota  Komisi II DPR Miryam S Haryani, juga besar kemungkinan akan terjadi pada saksi–saksi lainnya. Apalagi, jika para saksi itu memang mendapatkan tekanan dari pihak tertentu untuk tidak menyeret nama-nama lain saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Karena itu, LPSK menilai upaya KPK yang langsung menangkap tersangka lainnya, AA, sebagai langkah yang tepat. Hal ini dirasa penting mengingat potensi ancaman fisik atau intimidasi juga diterima tersangka AA juga terbuka. Apalagi, peran AA dalam kasus ini disebut-sebut cukup penting karena diduga menjadi pihak yang aktif membagi-bagikan uang.

Khusus bagi AA, Semendawai menilai terbuka bagi yang bersangkutan untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Dengan menjadi JC, selain ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti membantu penegak hukum mengungkap tersangka lain dan mengembalikan hasil kejahatannya, juga bisa mendapatkan perlindungan dan penghargaan lainnya. (ran)

JAKARTA - Perlahan-lahan kasus mega proyek KTP elektronik terungkap di persidangan. 

Dua saksi mantan anggota Komisi II DPR Teguh Juwarno dan Taufiq Effendy mengakui bahwa komisinya yang menginginkan proyek e-KTP menggunakan rupiah murni. Hanya saja, Teguh mengklaim tidak ingat siapa anggota Komisi II DPR yang saat itu mengusulkan ketika rapat dengan Kemendagri.

"Tapi, pembahasan saat itu arahnya menggunakan rupiah murni," ujar Teguh saat bersaksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto dalam sidang perkara korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/3).

Dia mengatakan, pernah saat rapat kerja dengan Kemendagri hampir seluruh anggota Komisi II DPR menyepakati menggunakan dana dalam negeri.

Sebab, kata dia, proyek terkait data kependudukan sangat penting sehingga harus menggunakan anggaran yang bersumber dari dalam negeri atau APBN. "Saya tidak ingat siapa yang menyarankan tapi komisi arahnya demikian karena waktu itu muncul pembahasan bersama jadi kami lebih melihat aspek keamanan," katanya.

Karenanya, disepakati untuk anggaran e-KTP tidak meminjam ke luar negeri. "Karena dikhawatirkan akan mengancam aspek keamanan dan kerahasiaan negara," jelasnya.

Dalam persidangan sebelumnya, mantan Mendagri Gamawan Fauzi membantah dia yang mengusulkan sumber pembiayaan e-KTP dari APBN. Dia mengatakan, yang meminta agar proyek ini didanai APBN adalah DPR dan Mendagri sebelumnya yakni Mardiyanto. (boy/jpnn)

PALEMBANG - Umar Usman, kepala Dinas Pendidikan Banyuasin yang menjadi salah satu terdakwa dalam kasus suap Bupati Yan Anton Ferdian divonis pidana penjara empat tahun penjara. Putusan tersebut lebih rendah setahun dari tuntutan JPU.

"Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 A Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP," kata ketua mejelis hakim Arifin SH M Hum dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Palembang, Kamis (23/3).

Untuk itu menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsider satu bulan kurangan. "Silahkan menerima, menolak atau pikir-pikir. Pemeriksaan terdakwa dinyatakan selesai dan ditutup," ujarnya. (way)

JAKARTA - Sidang kasus mega proyek e-KTP kembali digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/3). Sidang mengagendakan menghadirkan saksi mantan anggota Komisi II DPR Teguh Juwarno. Politikus PAN itu sudah  tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta.

Sebelum sidang dimulai, Teguh membantah menerima aliran korupsi e-KTP sebagaimana tercantum dalam dakwaan JPU. "Tidak (terima). Nanti klarifikasi sama seperti yang sudah saya sampaikan. Nanti akan saya sampaikan di dalam," kata Teguh kepada wartawan.

Mantan penyiar televisi swasta itu membantah tidak ikut membahas proyek e-KTP bersama pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

"Tidak pernah. Nanti akan saya jelaskan ke persidangan. Saya bawa semua data pendukung," tegasnya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman serta Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Dukcapil Kemendagri Sugiharto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam penganggaran dan pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Irman dan Sugiharto didakwa melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses penganggaran dan pengadaan e-KTP yaitu dengan telah mengarahkan untuk memenangkan perusahaan tertentu. Perbuatan keduanya menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun.

Irman dan Sugiharto didakwa melakukan korupsi bersama-sama Penyedia Barang dan Jasa pada Kemendagri Andi Agustinus alias Andi Narogong, Isnu Edhi Widjaya selaku Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, dan Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Ditjen Dukcapil Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan.

Adapun Teguh Juwarno disebut menerima aliran uang e-KTP sebesar USD 167.000. (put/jpg/jpnn)

TEBING TINGGI - Aksi perampokan bersenjata api rakitan (senpira) di Desa Muara Saling, Kecamatan Saling, Empat Lawang pada Selasa (21/3) lalu menjadi tugas utama pihak Polres Empat Lawang. Bahkan Polda Sumsel mengerahkan anggota Brimob untuk membantu melakukan penyelidikan.

"Bantuan teknis penyelidikannya dibantu tim Brimob Polda Sumsel. Hari ini sudah sampai di Empat Lawang," ujar Kapolres Empat Lawang, AKBP Bayu Dewantoro, Rabu (22/3).

Masalah proyektilnya, lanjut Bayu, dibantu tim Laboratorium Forensik (Labfor) Cabang Palembang. Saat ini proyektilnya belum dikeluarkan dan harus dikeluarkan dahulu, setelah itu akan diperiksa tim Labfor sehingga tahu jenis proyektil dan jenis senjata yang digunakan pelaku.

"Jenis senjata dan proyektilnya belum tahu, slongsong peluru belum kita temukan. Untuk mayat masih di RSUD dan akan dioutopsi, mengeluarkan proyektilnya," jelas Bayu.

Pihaknya saat ini baru memeriksa dua saksi dan akan terus dikembangkan, sekaligus mencari saksi tambahan. (eno)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (23/3). 

 

JAKARTA - Sidang lanjutan kasus penistaan agama terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang digelar Selasa (21/3) di auditorium Kementerian Pertanian, geger. 

Seorang ibu paruh baya yang berada di dalam ruangan, tiba-tiba berteriak dan membuat hadirin terkejut. Tak ayal, seluruh hadirin dalam ruang sidang, memusatkan pandangannya kepada sang ibu.

"Saya diutus Allah ke sini. Negara ini sudah makin enggak benar," teriak dia memecah suasana ruang sidang di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (21/3).

Mendengar itu, polisi dan wartawan pun langsung mengerubungi ibu tersebut. Polisi langsung menggiring ibu itu ke luar dari ruang sidang. "Saya ini datang diutus Allah untuk membela kebenaran," tambah ibu itu kembali.

Usai ibu tersebut dibawa ke luar, sidang pun kembali kondusif. Majelis hakim pun melanjutkan persidangan dengan pemeriksaan ahli bahasa Indonesia Rahayu Surtiati yang juga merupakan Guru Besar Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. (mg4/jpnn)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus membongkar kasus di Tanah Air. Tanpa banyak diketahui publik, lembaga superbodi ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang jumlah kerugian negaranya sangat besar.

Bahkan, lebih besar dari kerugian negara kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) yang mencapai Rp2,3 triliun.

Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan pihaknya tengah mengusut kasus itu.

“Bukan (kasus) besar, duitnya (kerugiannya) yang besar,” kata Agus di sela-sela sebuah acara di Jakarta Selatan, Rabu (15/3).

Agus mengatakan, meski kerugiannya lebih besar daripada e-KTP namun pelakunya dan orang yang terlibat bukan pembesar seperti sekarang ini.

“Ada yang indikasi kerugian lebih besar,” ungkapnya.

Namun, Agus enggan memerinci kasus yang dimaksud dengan alasan tidak ingin dianggap berpolitik. Yang pasti, Agus mengisyaratkan bahwa ini merupakan kasus baru.

“Kan tidak boleh lempar isu, nanti dikira saya berpolitik,” jelas mantan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini. (boy/jpnn)

JAKARTA - Sidang ke-14 kasus penistaan agama yang dilakukan gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan digelar di auditorium Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jaksel, hari ini (14/3) pukul 09.00 WIB.

Ahok sendiri tiba lebih awal di lokasi sidang. Mantan bupati Belitung Timur itu sudah tiba di lokasi sidang pada pukul 08.30 WIB dengan pengawalan petugas kepolisian. Kedatangan Ahok ke auditorium Kementan melalui pintu khusus yang tidak dilewati pengunjung sidang lainnya.

Rencananya sidang hari ini, kubu Ahok akan menghadirkan empat dari lima saksi yang sudah dijadwalkan. Yakni seorang ahli hukum pidana, dan tiga teman permainan Ahok semasa kecil yang tinggal di Belitung Timur. (tvone/dom)

Halaman 1 dari 38

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca