JAKARTA- Penyidikan dugaan korupsi quay container crane (QCC) Pelindo II, tak kunjung tuntas. Sudah lebih setahun, kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu belum menunjukkan titik terang.

Sang tersangka, mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, juga tak kunjung dijebloskan ke tahanan. Dia terakhir diperiksa penyidik 5 Februari 2016 lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik membutuhkan waktu yang lebih lama menangani kasus ini. Bahkan, Febri melanjutkan, KPK masih berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di Tiongkok.

“Untuk kasus Pelindo, kami masih terus komunikasi dan berkoordinasi," jelasnya, Sabtu (18/2).

KPK juga membutuhkan waktu dalam menghitung kerugian negara. Ini mengingat, jeratan yang disangkakan kepada Lino adalah pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Butuh waktu yang lebih lama dalam proses penyidikan ini. Apalagi (kasusnya) lintas negara juga," ujarnya.

Yang jelas, Febri menegaskan, penyidikan kasus ini tidak akan dihentikan. "Penyidikan dilakukan oleh tim yang ditugaskan untuk menyidik tersebut," katanya.(boy/jpnn)

JAKARTA -- Pengungkapan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib secara tuntas menemui jalan terjal. Upaya membuka dokumen hasil investigasi tim pencari fakta Munir sesuai rekomendasi Komisi Informasi Pusat (KIP) dibatalkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) akan mengajukan banding untuk putusan yang didasarkan dari gugatan pemerintah.
KontraS telah menyiapkan dokumen untuk mengajukan banding. Mereka punya waktu tujuh hari sejak putusan PTUN pada Kamis (16/2) lalu.
Selain itu, KontraS juga akan melaporkan hakim yang memutus ke Komisi Yudisial. Mereka dianggap tidak memutuskan dengan cermat. ”Majelis hakim tidak melihat proses setelah putusan dari KIP. Pemerintah sedang mencari dokumen TPF. Mantan menseskab Sudi Silalahi juga sudah menyerahkan salinan dokumen ke pemerintah,” ujar Koordinator KontraS Haris Azhar, kemarin (17/2).
Dia mengungkapkan pelaporan ke KY itu akan dilakukan awal pekan depan. Suciwati, istri mendiang Munir, akan ke kantor Kontras hari ini (18/2). Haris yang pernah menjadi fenomena saat membuka kasus bandar narkoba Freddy Budiman itu menilai pemerintah tidak punya keseriusan untuk mengungkap secara tuntas kasus Munir. Hanya perlu membuka dokumen hasil kerja TPF. Sebab, masih ada yang perlu didalami informasinya. Salah satunya terhadap mantan kepala BIN AM Hendropriyono. ”Pemerintah harus membuka dokumen itu agar semuanya tuntas,” tegas dia.
Menurut Haris kasus pembunuhan Munir pada September 2004 itu diperlakukan berbeda dengan kasus Antasari Azhar yang seolah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sekarang ini. Bahkan, Antasari mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. ”Kalau Antasari Azhar dapat previllage. Sedangkan kasus HAM Munir ini malah tidak,” ujar dia.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan bahwa pemerintah tentu mentaati proses hukum yang berjalan di PTUN. Sebab, keputusan KIP juga bisa menjadi subjek hukum yang bisa diperiksa untuk dibatalkan atau tetap dijalankan. Nah, PTUN memutusakan agar tidak menjalankan rekomendasi KIP.
”Kalau memang pendapat PTUN begitu (tidak membuka dokumen TPF ke publik) ya harus kita ikuti. Itu yang penting. Pemerintah tidak ikut campur dalam ini. ini yudisial ini,” tegas JK di kantor Wakil Presiden kemarin (17/2).
Selain itu, dia menyebut bahwa dokumen TPF itu juga ada banyak. Dokumen itu juga dimiliki oleh tim pencari fakta. Sementara dokumen di pemerintah tentu sudah bertumpuk-tumpuk. Lantaran, umur TPF itu sudah lebih dari sepuluh tahun.
”Tim pencari fakta tentu juga punya dokumen juga. Kalau itu dimunculkan saja juga kan ya cukup. Tidak perlu terlalu jauh sebenarnya,” jelas dia.
Menanggapi pernyataan JK itu, Haris mengungkapkan bahwa TPF saat ini sudah dibubarkan. Sedangkan dokumen resmi ada pada pemerintah. ”Dia (pemerintah, red) yang harus bertanggung jawab pada dokumen,” ujar Haris. (jun)

 

JAKARTA— Polri menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus Antasari. Untuk mendalami kasus tersebut, Polri kembali membuka berkas lama kasus mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polda Metro Jaya. Tim Khusus dibentuk untuk mendalami kasus tersebut.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini dilakukan penelusuran kembali berkas perkara kasus Antasari yang ditangani di Polda metro Jaya. ”Karena ini kasus yang lama, tentunya harus dimulai dari awal,” tuturnya, kemarin.
Yang juga penting, perlu untuk melihat apa saja yang dialami Antasari selama menjalani proses persidangan. Semua pengumpulan data-data sedang dilakukan. ”Pastinya, untuk mendalami kembali kasus,” ungkapnya.
Hingga saat ini laporan Antasari masih dalam proses, belum ada keputusan untuk memanggil siapa pun terkait kasus tersebut. ”Belum ada jadwalnya ya,” ujar mantan kapolda Banten tersebut.
Sementara Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus menuturkan, tim untuk kasus Antasari sudah terbentuk. Karenanya, kasus tersebut sudah masuk dalam tahap penyelidikan. ”Tim ini terus bekerja,” ujarnya.
Yang pasti, nantinya arah dari kasus tersebut bergantung dari bukti-bukti yang ditemukan. Semua diharapkan bisa menghormati proses penyelidikan ini. ”Kita akan lihat bagaimana penyelidikannya,” paparnya.
Martinus menuturkan, penanganan kasus tersebut akan dilakukan dengan sangat hati-hati. Termasuk juga dengan laporan yang dilakukan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). ”Polri akan mencermati semuanya,” tuturnya.
Sementara Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Ficar Hadjar menjelaskan, masalahnya apa yang diungkapkan Antasari terkait pertemuan dengan Harry Tanoesoedibjo masih sebatas informasi. ”Belum menjadi bukti,” tuturnya.
Bila memang bisa, tentunya Antasari bisa memberikan bukti atas pertemuan tersebut. ”Dengan latarbelakang sebagai penegak hukum, tentunya Antasari seharusnya bisa melakukannya,” ungkapnya.
Dia menuturkan, yang dikhawatirkan itu bila ternyata apa yang diungkap Antasari tidak bisa menjadi bukti. Maka pernyataannya di Bareskrim itu justru akan menjadi bumerang karena bisa dianggap fitnah. ”Kalau tidak ada bukti, kesannya hanya dihubung-hubungkan saja,” jelasnya. (idr/air)

 

Sejak bekerja di Malaysia, perangai Siti Aisyah banyak berubah. Dia jadi sombong dan menghindari pergaulan dengan sesama TKI di Negeri Jiran itu. Berikut laporan wartawan Jawa Pos (induk koran ini), Andra Nur Oktaviani, dari Kuala Lumpur.
-----------------
Begitu disebut Kepolisian Diraja Malaysia sebagai salah seorang tersangka kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un, nama Siti Aisyah menjadi buah bibir di kalangan para TKI (tenaga kerja Indonesia) di Malaysia. Apalagi, media Malaysia memberitakan setiap hari.
Beberapa TKI yang ditemui Jawa Pos di Kuala Lumpur menyatakan tak asing dengan sosok Siti Aisyah. Bahkan, ada yang pernah bertemu langsung dengan perempuan 25 tahun itu. Hanya, mereka tak mengenal detail yang bersangkutan.
“Ini sih saya pernah ketemu. Tapi, baru tahu namanya setelah lihat paspornya,” tutur seorang TKI saat ditemui Jawa Pos di Restoran Sido Mampir di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur, kemarin (17/2).
Bukan hanya sekali perempuan asal Blitar yang enggan disebutkan namanya itu bertemu Aisyah. Tapi, dua kali dia bertemu janda satu anak tersebut. Yang pertama di sebuah kedai makan di KL Sentral, yang kedua di Central Market kawasan Pasar Seni, Kuala Lumpur. Kedua pertemuan terjadi pada 2015.
Menurut penilaian TKI itu, Aisyah adalah sosok yang sombong dan seperti tidak mau bergaul dengan TKI lain. “Saat bertemu di KL Sentral, saya sudah mau sapa karena saya tahu dia orang Indonesia. Dia juga melihat saya dan sepertinya tahu saya juga dari Indonesia. Bukannya menyapa, dia malah mengalihkan pandangan,” tuturnya.
Bagi perempuan yang bekerja di Malaysia sejak 2006 tersebut, kejadian seperti itu sangat jarang terjadi. Menurut dia, rata-rata TKI di Malaysia, jika bertemu dengan sesama TKI, akan saling menyapa. Kehangatan sebagai orang dari negara yang sama di negara perantauan masih sangat terasa. Namun, tidak demikian dengan Aisyah. “Dia seperti memandang remeh TKI-TKI seperti kami,” tambahnya.
Sambil terus berbincang, TKI itu berupaya mengontak beberapa temannya. Siapa tahu ada yang mengenal dengan baik sosok Siti Aisyah. Dia pun mengirim foto paspor tersebut ke beberapa temannya via smartphone. Beberapa saat kemudian beberapa temannya merespons. Ada yang mengaku sering bertemu dengan perempuan pemilik paspor itu, tapi tidak mengenal sosok Aisyah secara detail.
“Mereka bilang sering bertemu dengan Aisyah. Tapi, itu dia, tidak pernah kenal dengan detail, karena dia sombong,” terangnya. TKI yang masih kental logat Jawa-nya itu menambahkan bahwa penampilan Aisyah tidak seperti kebanyakan TKI. Aisyah selalu tampil cantik dengan polesan make-up di atas kulit mulus hasil perawatan. Rambutnya yang tertata rapi terlihat seperti hasil rebonding.
Cara berpakaian Aisyah juga terbilang seksi. Paduan jins, kaus ketat, dan high heels menjadi gaya andalannya. “Bodinya memang bagus sih,” ucapnya.
Selain terkesan sombong, sumber Jawa Pos itu mengungkapkan, Aisyah adalah perempuan yang centil dan suka gonta-ganti pasangan. Dari dua kali pertemuan dia dengan Aisyah, perempuan asal Serang, Banten, itu didampingi dua pria berbeda. Saat bertemu di KL Sentral, Aisyah terlihat sedang menikmati hidangan berdua dengan seorang pria berwajah blasteran Melayu dan bule.
Sementara itu, saat pertemuan di Central Market, Aisyah menggandeng pria berkebangsaan Pakistan atau Nepal. “Yang jelas bukan orang Indonesia. Hidungnya mancung. Dia juga berkumis,” terangnya.
Menurut TKI yang lain, selain penampilan yang tidak seperti TKI pada umumnya, Aisyah mahir berbahasa Inggris dan sedikit Korea. “Mungkin karena itulah dia bisa bergaul dengan banyak pria asing. Tapi tidak dengan para TKI seperti kami,” tutur TKI yang juga enggan diketahui identitasnya itu.
Perangai dan sikap Aisyah yang senang gonta-ganti pasangan itulah yang akhirnya mengandaskan perkawinan dia dengan Gunawan Hasyim, anak majikannya saat masih di Tambora, Jakarta Barat. Seperti diberitakan kemarin, setelah menikah dengan Gunawan pada 2007, Aisyah merantau ke Batam dan lanjut ke Malaysia pada 2009. Saat itu dia sudah memiliki seorang anak.
Namun, pada 2010 Aisyah dicerai Gunawan karena telah memiliki pria idaman lain di Malaysia. Sejak itu hidup Aisyah semakin bebas.
Sementara itu, mantan mertua Aisyah, Liang Kiong, yang dihubungi kemarin kaget mengetahui Aisyah dituduh sebagai salah satu pelaku pembunuhan di Malaysia itu. Sepengetahuan pria 55 tahun yang biasa disapa A Kiong tersebut, selama ini mantan menantunya itu termasuk perempuan santun. “Saya kaget saja kok beritanya seperti itu,” tutur A Kiong saat ditemui di rumah Hendra Gunawan, menantunya yang lain, di kawasan Tambora, Jakarta Barat.
A Kiong mengenal Aisyah sekitar delapan tahun lalu, saat dia memasang plang lowongan pekerjaan untuk pegawai konfeksi di rumahnya yang lama. Rumah lama yang dimaksud adalah alamat Aisyah di data kependudukan, yakni RW 3, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora.
Tak berapa lama Aisyah datang dan melamar pekerjaan kepada dia. Menurut A Kiong, Aisyah tergolong pegawai yang cekatan dan rajin. Sikapnya juga baik. Hingga akhirnya, Gunawan Hasyim, putranya, terpikat dan menikahinya. “Kalau dia nggak baik, nggak mungkin saya jadikan menantu,” ujarnya.
Beberapa tahun menikah, Aisyah dan Gunawan lalu memutuskan merantau ke Malaysia untuk bekerja. Namun, belakangan Aisyah diketahui punya selingkuhan di Malaysia. Akhirnya, pasangan muda itu pulang ke Indonesia dan kemudian bercerai.
Ayah enam anak tersebut mengaku terkejut atas berita tertangkapnya Aisyah di Malaysia. Apalagi sampai ada tudingan bahwa Aisyah menjadi agen rahasia Korea Utara. “Tapi, namanya sudah mantan (menantu), kami tidak ikut campur urusan dia,” lanjutnya.
A Kiong menuturkan, Aisyah yang berpendidikan terakhir SMP tidak pernah menggunakan bahasa asing saat berkomunikasi dengan keluarganya. Bahkan, hingga pertemuan terakhirnya 28 Januari lalu, dia selalu menggunakan bahasa Indonesia. “Tapi, ibunya bilang dia bisa berbahasa Inggris,” tambahnya.
Berbeda dengan A Kiong, para tetangga Aisyah di Kelurahan Angke, Tambora, menyebut Aisyah sebagai sosok pendiam. Dia juga jarang bergaul dengan tetangga. “Paling kalau lagi jajanin anaknya, dia keluar ke warung,” tutur Ida, 25, tetangga Aisyah.
Hal senada disampaikan Damayanti yang juga tetangga Aisyah di Tambora. Rumah Damayanti dengan Aisyah di perkampungan terpadat di Jakarta itu hanya terpisah jalan selebar 1,2 meter. Biasanya, kata Damayanti, Aisyah hanya keluar bila sedang menyuapi anaknya. Setelah aktivitasnya selesai, dia kembali masuk ke rumah mertuanya itu. Hanya sesekali Damayanti dan Aisyah bertegur sapa. “Kami di sini biasa memanggil dia Neng. Tidak pernah tahu namanya Siti Aisyah,” tuturnya. (bil/byu/*/c10/ari/ce1)

JAKARTA- Pengamat politik, Heri Budianto mengatakan kasus hukum yang menimpa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menjadi bahan pertimbangan para pimpinan parpol pendukung maupun yang belum masuk koalisi.

Belum lagi sikap pemerintah yang masih mempertahankan Ahok untuk menjabat gubernur, kendati banyak pro-kontra muncul.

"Masalah-masalah hukum yang menimpa Ahok ini jadi pertimbangan parpol, baik yang sudah mendukung maupun belum. Terutama dari pendukung AHY-Sylvi," kata Heri di Jakarta, Jumat (17/2).

Dia memprediksi, Djarot Saiful Hidayat yang merupakan kader PDI Perjuangan ini berpotensi menjadi gubernur bila Ahok dihukum lima tahun penjara.

Di putaran kedua nanti, PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung Ahok-Djarot, akan all out. ‎Sedang parpol pendukung maupun yang belum mendukung akan berhitung.

"Kira-kira apa nih yang bisa didapat parpol bila memberikan dukungan. Namun, ‎yang pasti sebagai partai dengan segudang pengalaman, PDIP akan berusaha meyakinkan parpol pendukung dan memperkuat mesin partainya demi memenangkan Ahok-Djarot dalam putaran kedua Pilkada DKI nanti," tandasnya. (esy/jpnn)

JAKARTA - Kendati Polri terus memproses laporan Antasari terkait dugaan rekayasa kasus, namun Koprs Bhayangkara cukup kerepotan dalam menangani kasus tersebut. Pasalnya, kasus tersebut terbilang luar biasa, mengingat statusnya yang sudah kekuatan hukum tetap. Namun, kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen tersebut masih dianggap bermasalah belakangan ini.
Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan bagaimana posisi kasus tersebut. Menurutnya, diketahui bahwa Antasari melaporkan adanya dugaan rekayasa kasus atau persangkaan palsu dengan adanya pesan singkat yang diduga dikirim orang lain dan sejumlah barang bukti yang hilang. “Tapi, kasus ini telah inkracht,” ujarnya.
Antasari diketahui telah menempuh semua upaya hukum dari banding, kasasi hingga upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali (PK). “Semua proses hukum telah dilalui dan sudah ada keputusannya,” papar mantan kapolda Banten tersebut.
Bahkan, Antasari juga telah mengajukan grasi atau pengurangan hukum para Presiden Jokowi. Grasinya juga telah dikabulkan sehingga membebaskan Antasari. “Sudah inkracht karena PK, lalu inkracht lagi karena mendapatkan grasi,” terang mantan karopenmas Divhumas Mabes Polri tersebut.
Dalam sudut pandang hukum, lanjutnya, bila seorang terpidana mengajukan grasi itu dapat diartinya terpidana mengakui kesalahan yang dilakukan. Artinya, pelanggaran hukum itu terjadi. “Proses hukumnya sudah sampai taraf seperti itu,” terangnya.
Karena posisi kasus yang sudah inkracht, maka penyidik Bareskrim tentunya perlu untuk melakukan penelusuran yang sangat cermat. “Karena akuntabilitas perkara sudah sedemikian rupa, kecuali kalau kasus belum seperti itu,” ungkapnya.
Yang paling utama dipelajari penyidik adalah aspek hukumnya kasus tersebut, apakah kasus yang berdiri sendiri atau memang kasus yang secara realitas berkaitan dengan kasus sebelumnya yang statusnya berkekuatan hukum tetap. “Harus kami teliti dulu semua,” tegasnya.
Sementara Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Fickar Hadjar menuturkan, karena sudah mendapatkan grasi, maka sebenarnya kasus dari Antasari ini tidak mungkin untuk dilanjutkan. “Hanya ada satu kuncinya, yakni menemukan bukti baru,” paparnya.
Bukti baru tersebut, lanjutnya, yang memungkinkan untuk kasus Antasari dibuka kembali dengan melalui PK. Sebab, PK bisa dilakukan berulang kali. “Atau juga bisa seperti yang dilakukan Antasari, melaporkan ke polisi. Tapi, juga perlu untuk memiliki bukti baru itu,” tuturnya.
Selama ini, bukti baru yang diajukan selalu berkutat soal pesan singkat yang disebut Antasari. Dia mengatakan, semua itu bukanlah bukti baru, sehingga susah untuk melanjutkannya. “Kalau soal cerita adanya Harry Tanoe dan SBY, setahu saya itu masih sekedar informasi, belum menjadi bukti baru,” ungkapnya.
Namun, bila Antasari ternyata tidak memiliki bukti baru tersebut. Maka, posisinya justru Antasari itu melakukan fitnah. “Justru harusnya lebih hati-hati agar tidak malah terjebak,” paparnya. (idr/ce2)

WASHINGTON - Pengunduran diri Michael Flynn dari jabatannya sebagai penasihat keamanan presiden masih menjadi topik panas warga Amerika Serikat (AS). Kemarin (15/2), New York Times melaporkan bahwa orang-orang dekat Presiden Donald Trump berkomunikasi intensif dengan Rusia sejak masa kampanye pilpres. Fakta itu diungkapkan empat mantan pejabat dan empat pejabat aktif Washington.
“Rekaman telepon dan data penyadapan menunjukkan adanya komunikasi antara Washington dan para intelijen Moskow,” tulis New York Times. Konon, komunikasi tersebut terjalin pada waktu yang bersamaan dengan munculnya bukti peretasan data digital pilpres AS oleh Rusia.
Salah seorang ajudan Trump yang namanya disebut-sebut dalam komunikasi tersebut adalah Paul Manafort yang lantas hengkang dari tim sukses Republik. Terkait dengan Flynn yang menjanjikan kelonggaran sanksi terhadap Rusia, Trump dikabarkan sudah tahu tentang sepak terjang sang mantan petinggi militer tersebut.
Bahkan, saat Flynn baru sepekan menjabat penasihat keamanan nasional, taipan 70 tahun itu mendapatkan masukan dari Departemen Kehakiman tentang ulah penasihatnya. Saat itu Flynn masuk dalam daftar pengawasan karena dekat dengan Rusia.
Berbeda dengan Trump yang sudah tahu tentang kemesraan Flynn dan Kremlin pada 26 Januari, Wakil Presiden Mike Pence baru memperoleh informasinya belakangan. Tepatnya pada 9 Februari. Namun, setelah Pence mengetahui catatan buruk sang penasihat presiden, nasib Flynn langsung diputuskan. “Semuanya lebih cepat terbongkar,” tulis Washington Post.
Kini, setelah Flynn akhirnya meletakkan jabatannya, Partai Republik tetap akan menginvestigasi kedekatannya dengan Rusia. Penyelidikan itu perlu dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran Flynn. Sebab, jika merujuk pada keterangan Sean Spicer, Flynn tidak melakukan kesalahan. Dia mengundurkan diri, tepatnya diminta mengundurkan diri karena Trump tidak lagi percaya kepada pria 58 tahun tersebut.
“Saya rasa, Kongres AS perlu tahu apa saja yang Jenderal Flynn bicarakan dengan Dubes Rusia itu,” kata senator Lindsey Graham. Pendapat yang sama diutarakan senator John Cornyn dan senator Roy Blunt. Yang lebih penting, menurut mereka, adalah latar belakang perbincangan telepon tersebut. Yakni, Flynn menjanjikan kelonggaran sanksi atas inisiatif sendiri atau perintah orang lain.
Sama dengan Republikan, tokoh-tokoh Partai Demokrat berang. “Rakyat AS berhak mengetahui tujuan perbincangan telepon Flynn dan Rusia. Mengapa Gedung Putih harus menunggu sampai publik mengendus semuanya untuk ambil tindakan?” tegas senator Mark Warner, anggota Komite Intelijen Senat.
Masifnya informasi yang tersebar ke media tentang komunikasi AS-Rusia lewat Flynn dan Dubes Sergey Kislyak membuat Trump kesal. Untuk kali pertama sejak menjabat presiden, dia menuliskan komplain berbau politis di Twitter. “Kejadian yang sebenarnya (perlu disoroti, red) adalah mengapa banyak sekali kebocoran yang tidak sah dari Washington? Apakah ini juga terjadi saat nanti saya bersepakat dengan Korea Utara dan yang lain?” tulisnya.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu akhirnya berkesempatan memperbaiki hubungan Israel dengan AS. Kemarin, pemimpin 67 tahun itu bertemu dengan Trump di Gedung Putih setelah tiba pada Senin (13/2).
Menjelang pertemuan dua kepala pemerintahan tersebut, Gedung Putih menyatakan, pada era Trump ini, AS tidak akan ngotot mewujudkan solusi dua negara. Yaitu, solusi damai yang beracuan pada kesetaraan Palestina dan Israel sebagai negara. Bagi Trump, perdamaian Timur Tengah jauh lebih penting daripada solusi dua negara yang menjadi landasan perundingan damai Israel-Palestina pada masa kepemimpinan Barack Obama.
“Solusi dua negara yang tidak kunjung mendatangkan perdamaian (sampai sekarang, red) bukanlah tujuan utama (pemerintahan Trump),” ungkap salah seorang pejabat Gedung Putih yang merahasiakan namanya pada Selasa malam waktu setempat (14/2).
Washington, menurut dia, akan mendukung apa pun yang disepakati Israel dan Palestina sebagai solusi damai. Tidak harus melibatkan lahirnya negara Palestina. “Tujuan utamanya adalah perdamaian. Entah itu perdamaian yang muncul dari solusi dua negara atau dari solusi lain yang disepakati dua pihak. Semuanya terserah mereka. Kita tidak perlu mendikte,” paparnya.
Sejak memenangi pemilihan presiden (pilpres), Trump memang berjanji mempererat hubungan AS dengan Israel sebagai sekutu yang tidak terpisahkan. Harapan untuk kembali mesra dengan Washington itulah yang membayangi kunjungan Netanyahu kemarin. Konon, politikus yang di dalam negeri akrab disapa Bibi tersebut membawa serangkaian agenda yang tidak mungkin dibahasnya bersama Obama yang ketika itu menjabat commander in chief. Sebab, pada era presiden kulit hitam pertama AS tersebut, hubungan Washington dengan Tel Aviv renggang.
Wacana untuk tidak menomorsatukan solusi dua negara itu membuat Palestina komplain. Kemarin, pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi langsung mengungkapkan kekecewaan. “Perubahan kebijakan AS soal solusi dua negara itu tidak masuk akal,” tegasnya dari Kota Ramallah. Selama ini solusi dua negara menjadi landasan dialog damai Israel-Palestina. Termasuk Perjanjian Oslo dan Kesepakatan Kamp David.
“Itu pilihan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berorientasi pada perdamaian,” jelas Ashrawi yang juga pejabat senior Palestina. Dia menuturkan, jika AS memang tidak menghendaki solusi dua negara menjadi patokan perdamaian Israel-Palestina, pemerintahan Trump harus mengusulkan solusi alternatif. Namun, Washington tidak menanggapi keluhan Palestina tersebut.
Soal perdamaian Israel-Palestina, Trump telah menunjuk menantunya, Jared Kushner, sebagai juru runding. Dia juga berpesan untuk tidak mengadaptasi rumusan damai Obama. Kushner yang seorang Yahudi bakal bekerja sama dengan Jason Greenblatt untuk mewujudkan perdamaian Israel dan Palestina. Sayangnya, sampai sekarang, AS belum punya rumusan baru dalam merealisasikan perdamaian kedua negara. (AFP/Reuters/CNN/BBC/hep/c14/any)

JAKARTA - Kasus penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dana Yayasan Justice for All terus bergulir. Setelah menetapkan rekan Bactiar Nasir berinisial IA menjadi tersangka, Polri terus mendalami konstruksi hukum kasus tersebut.
Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divhumas Mabes Polri Kombespol Martinus Sitompul menuturkan, perkembangan terbaru adalah adanya dugaan penipuan dan penggelapan dana dari yayasan tersebut. “Dana tidak dipergunakan sesuai aturan melanggar pasal 372 KUHP,” ujarnya.
Tersangka berinisial IA tersebut merupakan orang yang berperan membagi-bagikan uang sebanyak Rp600 juta dari yayasan tersebut. “Yang bersangkutan diduga mengalihan dan membantu membagikan dana ke pengurus secara tidak sah,” paparnya.
Tidak hanya dikenai pasal penggelapan, tersangka juga dijerat pasal 55 karena turut serta membantu dugaan pidana yang terjadi. “Dengan pidana pokok ini, maka TPPUnya juga dikejar,” jelasnya.
Martinus menjelaskan, awalnya ada dana Rp600 juta yang akan dipindah ke rekening FPI. Tapi, Novel Bakmumin selaku sekretaris FPI menyebut bahwa rekening yang akan dituju palsu. “Akhirnya, rekening dibuat yang baru. Nah, mekanisme pengalihan ini yang didalami,” ujarnya.
Mengalir kemana saja dana tersebut? Martinus mengatakan semua sedang diselidiki. Namun, yang pasti ada perintah dari Bachtiar Nasir untuk membuka rekening baru. “Dana diberikan sebagian ke rekening tersebut,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini Bareskrim sedang fokus untuk mendalami bagaimana mekanisme pengalihan uang di yayasan dan di bank. Apakah yang dilakukan saat ini tidak sesuai mekanisme, itu yang diteliti. “Yang sebenarnya seharusnya seperti apa,” ungkapnya.
Dengan penetapan tersangka tersebut, diharapkan kasus tersebut bisa segera terjernihkan. Sehingga, terdakwa bisa secara penuh menjelaskan kasus tersebut. “Ya, penetapan tersangka biar masalahnya jelas,” ujar mantan Kabidhumas Polda Metro Jaya tersebut.
Sebelumnya, Bachtiar Nasir, Novel Bakmumin dan sejumlah orang yayasan diperiksa di Bareskrim terkait kasus tersebut. Namun, semua saksi itu merasa bahwa tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. (idr)

JAKARTA - Antasari Azhar akhirnya membuka rahasia yang dipendamnya selama delapan tahun saat menjadi pesakitan. Kemarin (14/2), saat melapor ke Bareskrim, Antasari Azhar memprediksi mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berada di balik rekayasa kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang menjeratnya.
Dugaan Antasari itu berdasar pada pertemuannya dengan Harry Tanoesoedibyo (HT) yang menjadi utusan SBY pada Februari 2009, dua bulan sebelum Antasari ditahan karena kasus pembunuhan berbumbu kasus asmara tersebut. “Dua bulan sebelum ditahan, ada orang ketemu saya di rumah. Mohon maaf, dia adalah Harry Tanoesoedibyo,” tutur mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.
Saat pertemuan itu, HT mengaku menjadi utusan dari Cikeas. Saat Antasari bertanya, Cikeas siapa. HT menjawab bahwa SBY, yang saat itu masih menjadi presiden. “HT diutus SBY untuk meminta pada saya agar tidak menahan Aulia Pohan, besannya,” ujarnya.
Saat itu, Antasari dengan tegas menolak permintaan HT yang mengklaim diutus SBY tersebut. Penolakan itu karena standar operasional prosedur (SOP) di komisi antirasuah, yang mengharuskan seorang tersangka harus ditahan. “Saya bilang tidak bisa, sudah SOP,” paparnya dengan nada yang tenang.
Antasari menceritakan, respon HT ternyata di luar dugaan. “HT menyebut waduh Pak, saya mohon betul. Nanti keselamatan bapak bagaimana,” ujar mantan jaksa tersebut dengan suara yang mulai bergetar.
Merespon pernyataan HT itu, Antasari yang wajahnya terlihat mengingat-ingat menyebut bahwa dirinya telah memilih profesi sebagai penegak hukum. “Saya terima risikonya,” tuturnya.
Lalu, entah mengapa HT seakan pasrah. Pada Antasari, HT bertanya, apa yang harus dilaporkannya pada Ketua Umum Demokrat SBY. “Saya minta laporkan saja begitu, itu SOP KPK yang tidak bisa diubah,” paparnya.
Menurut Antasari, saat itu HT mengeluh bahwa posisinya bisa saja ditendang dari Cikeas. “Pertemuan ini dekat sekali waktunya dengan penahanan saya ya, saya ditahan Maret 2009,” terangnya.
Dengan suara yang meninggi, Antasari langsung memohon pada SBY untuk jujur dan terbuka kepada publik. “Sejak kecil saya diajarkan kejujuran, saya mohon SBY jujur. Beliau mengetahui apa yang saya alami. Beliau perintahkan siapa untuk mengkriminalisasi Antasari. Lalu apa yang dilakukan orang yang diperintah itu,” tegasnya.
Menurutnya, mengapa harus menyuruh HT untuk bertemu dirinya. Lalu, sering disebut tidak mengintervensi perkara Aulia Pohan. “Saya tidak bisa menuruti permintaannya, lalu merasa tidak bisa mengendalikan dan meminta memproses saya,” tanyanya.
Dia menyebutkan, kerugiannya begitu besar karena kriminalisasi selama delapan tahun tersebut. Jabatannya sebagai ketua KPK hilang, sebagai jaksa juga otomatis hilang. “Pendapatan sebagai pegawai negeri semua hilang. Belum lagi keluarga secara materil dan immaterial,” keluhnya.
Apalagi, kasusnya tersebut dibumbui dengan adanya perempuan lain, Rani Juliani. Apakah tidak pernah berpikir bagaimana sakitnya keluarga karena dikriminalisasi seperti itu. “Saya dibegitukan dengan bunga-bunga perempuan. Tidak pernah berpikir, bagaimana sakit hatinya keluarga saya,” ujarnya.
Apakah dengan begitu Rani Juliani juga terlibat menjebak? Saat itu, Antasari justru kembali mempertanyakannya pada semua awak media. “Menurut Anda bagaimana? Ya menjebaklah, ya iya,” ungkapnya.
Karena itu, untuk pemulihan nama baiknya, Antasari meminta kepolisian untuk serius menangani kasusnya. “Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab, saya merenungi ini. Ini kilas balik. Saya harus bicara ini karena kalau saya mati ini akan terus menjadi misteri,” tuturnya dengan wajah yang terlihat menahan marah.
Dia yakin dengan kinerja kepolisian saat ini. Menurutnya, dulu laporannya ke Polda Metro Jaya terkait SMS palsu sama sekali tidak bergerak. Padahal, tanpa adanya SMS itu, maka dirinya tidak mungkin bisa dilibatkan dalam kasus pembunuhan tersebut. “Ada juga barang bukti yang hilang, baju dan proyektil. Ini semua akan mengungkap kebenaran,” ujarnya.
Mengapa baru sekarang blak-blakan terkait kasusnya, Antasari menyebut bahwa memang sekarang ini saat yang tepat. “Saya minta semua dielaborasi, bagaimana mengungkap kasus ini,” ujarnya.
Antasari melaporkan dugaan persangkaan palsu atau rekayasa dalam kasusnya ke Bareskrim. Laporan Antasari terdaftar dengan Nomor LP/167/II/2017/Bareskrim dengan tanggal 14 Februari. Dalam tanda terima lapor itu disebut terlapor masih dalam penyelidikan dan waktu kejadian pada Mei 2009 di Jakarta. “Yang saya laporkan itu persangkaan palsu yang media sering sebut rekayasa dalam kasus saya. Sehingga, mengakibatkan saya menjadi terhukum,” jelasnya.
Antasari mendatangi Bareskrim bersama adik korban pembunuhan Nasrudin Zulkarnain, Andi Syamsudin Iskandar. Andi mengaku sangat kaget dengan keberanian Antasari Azhar mengungkap semuanya. “Saya mewakili keluarga korban mendukung penuh apa yang dilakukan Pak Antasari, biar semua terungkap,” paparnya.
Andi menyebut, kalau dirinya juga melaporkan dua saksi dalam kasus pembunuhan kakaknya. Yakni, Etza Imelda Fitri dan Jeffry Lumempouw. Keduanya diduga melakukan kesaksian palsu dalam persidangan. “Keduanya dalam sidang bersaksi melihat SMS bernada ancaman pada Antasari. Tapi, saya selama almarhum hidup tidak pernah mengenal keduanya,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi, Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq membantah tuduhan Antasari kepada HT. Sebaliknya, dia justru menilai apa yang disampaikan mantan Ketua KPK tersebut bernuansa politis. “Ini bagian dari politik sensasional dan ini politik balas dendam,” ujarnya saat dihubungi, kemarin.
Rofiq menambahkan, jika memang Antasari memiliki dendam politik dengan SBY, tidak perlu membawa-bawa HT. Sebab, dia memastikan jika HT tidak pernah menyampaikan pesan tersebut kepada antasari. “Ya, ini fitnah,” tegasnya.
Tangan kanan bos MNC Grup itu justru curiga, jika pernyataan tersebut bagian dari akrobatik politik jelang pelaksanaan Pilkada. Meski demikian, Rofiq menilai hal tersebut tidak pantas dilakukan oleh sosok kaliber Antasari. “Besok itu Pilkada nasional, sekapasitas antasari seharusnya menghormati hajatan besar ini. Ada apa?” pungkasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Presiden Johan Budi SP meminta publik tidak mengait-ngaitkan persoalan antara Antasari vs SBY dengan Istana, termasuk Presiden Joko Widodo. Hal itu dia sampaikan menanggapi pertanyaan soal cuitan SBY di Twitter kemarin sore, yang menyatakan grasi kepada Antasari memiliki motif politis. “Apa yang dibicarakan, yang tidak dibicarakan, oleh pak Antasari terkait perjalanan masa lalunya adalah urusan pribadi pak Antasari sendiri,” ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan kemarin. Dia meminta tidak dikait-kaitkan dengan Presiden.
Kemudian, mengenai grasi Antasari, Johan menegaskan sudah sesuai dengan proses dan prosedur yang ditetapkan UU. “Keputusan Presiden untuk memberikan grasi kepada pak Antasari itu berdasarkan saran dan masukan dari Mahkamah Agung. Kita tahu bersama bahwa MA itu lembaga resmi,” lanjut mantan juru bicara KPK itu.
Berbeda dengan Johan, Menkopolhukam Wiranto menolak menanggapi isu Antasari vs SBY karena di luar konteks pekerjaannya. “Saya kira itu biar saja antara personel yang bersangkutan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan. Menurut dia, hal itu tidak perlu ditanggapi berlebihan. Sebab, bisa berdampak pada terganggunya proses pilkada serentak, khususnya jelang pemungutan suara hari ini.
Sementara merespon pernyataan Antasari Azhar, ternyata SBY langsung melaporkan mantan ketua KPK tersebut. Kuasa Hukum SBY, Didi Irawadi menuturkan, pihaknya melaporkan Antasari karena pencemaran nama baik dan fitnah. “Semua barang buktinya ada kok,” ungkapnya ditemui di Bareskrim.
Menurutnya, kasus pencemaran nama baik ini akan dilakukan gelar perkara nantinya. Namun, untuk pernyataan politik dan lainnya, akan disampaikan SBY secara langsung. “Nanti ya, kan langsung dari Pak SBY,” tuturnya.
Presiden RI ke- 6 Susilo Bambang Yudhoyono langsung merespon pernyataan yang dilancarkan Antasari. "Hari ini tiba-tiba ada serangan dan black campaign dari Antasari yang baru dapat grasi," terang dia di kediamannya kawasan Mega Kuningan Timur tadi malam.
Menurut dia, Antasari berbicara yang esensinya menuduh dan merusak nama baik SBY. Sebenarnya, kata ayah dua anak itu, sudah lama ia memperkirakan kejadian itu. Banyak sahabat dan keluarga yang mengingatkan saya. "Awas Pak, ada gerakan politik yang menggunakan Antasari untuk mendiskreditkan SBY," ucap pria asal Pacitan yang mengenakan baju koko putih itu. Peringatan itu disampaikan dua bulan lalu. Dan sekarang, lanjutnya, hal yang diprediksi itu benar-benar terjadi.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu mengatakan, pemberian grasi oleh Presiden Joko Widodo kepada Antasari bermuatan politik. Pemberian grasi itu mengandung misi untuk menyerang, dan merusak nama baik dirinya dan keluarganya. Serangan itu diluncurkan sehari sebelum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta dilaksanakan. Jadi, tutur dia, sulit untuk tidak mengaitkan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter itu berkaitan langsung dengan pilkada. "Saya ulangi, terkait langsung dengan yang akan dilakukan esok hari (hari ini)," paparnya.
Dia menduga, serangan itu direncanakan secara matang oleh Antasari dan aktor di baliknya. Jadi, serangan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Tujuannya jelas, yaitu agar nama SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono rusak dan tercoreng, sehingga kalah dalam pilkada.
SBY mengatakan, sejak November 2016 lalu, serangan terus diluncurkan agar elektabilitas Agus drop dan kalah di pilkada. "Menghancurkan nama baik SBY dan Agus di jam-jam terakhir," tutur dia. Politik seperti itu sangat kasar dan tidak berperadaban. Kekuasaan melukai dan menindas yang lemah.
Dia menyatakan, tuduhan sadis dan fitnah yang dilancarkan Antasari akan dia tuntut secara hukum. Meskipun, ucapnya, dia pesimis keadilan sulit didapatkan. Namun, ia percaya keadilan akan diberikan Allah. Dia tidak tahu kapan keadilan itu datang.
Pria yang menjabat presiden dua periode itu menjelaskan, Antasari menuduh dirinya sebagai inisiator di balik kasus hukunya. Seolah-olah mantan Ketua KPK itu tidak bersalah dan hanya menjadi korban. "Tuduhan itu tidak benar, tanpa dasar dan liar," tuturnya. Tidak ada niat, pikiran dan tindakan untuk mengiring kasus Antasari. Tidak ada kaitannya jabatannya saat itu dengan Antasari.
Dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk mencampuri proses penegakan hukum. Ia tidak pernah melakukan intervensi terhadap hakim, dan jaksa dalam menangani perkara tersebut. SBY berharap penegakan kasus Antasari kembali dilakukan. "Ungkap kebenaran segamblang-gamblangnya," katanya. Kasus Antasari sudang terang benerang. Dia tidak ada kaitannya sama sekali dengan kasus itu. Ia hanya dituduh secara sadis
Menurut SBY, wajah demokrasi dan keadilan di negeri ini mengalami ancaman serius. Sejak Agus maju, tekanan dan pembunuhan terus berdatangan. Apakah Agus tidak boleh menggunakan hak konstitusionalnya, sehingga pesainya menggunakan cara yang tidak demokratif. "Apa yang dilakukan Antasari tidak mungkin tanpa restu," ucapnya.
Sementara itu, tidak hanya dugaan kriminalisasi kepada Antasari yang dialamatkan kepada SBY. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga dinilai melakukan kriminalisasi kepada mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, terkait kasus Hambalang.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anas melalui akun twitter pribadinya, yang dituliskan melalui admin. Penegasan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal ormas yang didirikan Anas, Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), I Gede Pasek Suardika. Pasek yang juga sahabat Anas itu menyebut, seperti halnya Antasari, kasus yang dialami Anas semasa aktif sebagai ketua umum itu adalah perlakuan yang sama.
"Nah ini mumpung Pak Antasari menyatakan dikriminalisasi, Mas Anas mau bilang juga bahwa bukan hanya Pak Antasari. Tapi Anas Urbaningrum juga bagian dari kriminalisasi," kata Pasek di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (14/2).
Anggota DPD RI asal provinsi Bali itu menyebut pernyataan ini dia sampaikan langsung dari Anas. Dalam hal ini, Anas tidak akan melakukan laporan hukum kepada SBY, namun cukup pernyataan permintaan maaf. "Mas Anas mengharapkan agar SBY meminta maaf soal itu. Cukup meminta maaf saja. Ini kata beliau (Anas) ya, karma itu nyata, hanya soal waktu," kata Pasek.
Pasek menambahkan, Anas menyebut bahwa dirinya dipaksa mati muda. Dalam arti, karir politiknya saat ini terbilang pendek pasca vonis kasus Hambalang dan pencabutan hak politik. Anas mengaku siap jika kasusnya dibuka kembali untuk membuktikan sikapnya saat ini.
"Kalau dikatakan kasus hambalang, kenapa Anas dihukum 14 tahun ditambah 5 tahun, totalnya 19 tahun, dicabut hak politiknya, padahal yang disangkakan terkait Harrier," ujar Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat itu.
Lebih lanjut, Anas melalui Pasek juga berpesan agar jangan sampai ada korban lagi. Menurut Pasek, apa yang terjadi pada Anas adalah berbahaya dan menyangkut rasa keadilan.
(idr/byu/far/rin/ce1)

JAKARTA- Patrialis Akbar kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/2). Kali ini, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi tersangka suap itu diboyong dari tahanan untuk menandatangani perpanjangan masa penahanan.

Di depan gedung KPK, Patrialis sesumbar bahwa dirinya memiliki kontribusi besar terhadap lembaga antirasywah itu. Alasannya, mantan anggota DPR itu merasa ikut menyusun UU KPK.

"Pertama saya ingin menyampaikan saya sangat menghormati KPK di dalam melaksanakan tugasnya. Berdirinya KPK ini saya memiliki kontribusi yang besar. Saya ikut mengolah bagaimana UU KPK eksis di negara ini," katanya seusai menandatangani perpanjangan penahanan.

Menurut Patrialis bahkan menyebut karena kontribusanya pula sehingga KPK bisa dipercaya masyarakat. Alasannya, ada perannya dalam memilih komisioner KPK.

"Kelembagaan ini bisa berbuat dengan baik, bahkan saya dua kali menjadi ketua panitia seleksi pimpinan KPK. Jadi saya punya komitmen bagaimana KPK ini bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Patrialis ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. KPK juga menetapkan rekan Patrialis yang bernama Kamaluddin sebagai perantara suap.

Sedangkan tersangka pemberi suapnya adalah pengusaha Basuki Hariman dan sekretarisnya, Ng Fenny. Basuki diduga menyuap Patrialis sebesar USD 20 ribu dan SGD 200 ribu terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.(put/jpg)

Halaman 1 dari 35

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca