TEBING TINGGI - Masyarakat Kabupaten Empat Lawang diminta untuk waspada dan tidak mudah percaya dengan surat keputusan (SK) pengangkatan PNS dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, di Kabupaten Empat Lawang sempat ditemukan SK tentang pengangkatan dan penempatan PNS yang ternyata setelah dicek SK tersebut palsu.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Empat Lawang, Januarsyah Hambali mengatakan beberapa hari terakhir pihaknya sempat menerima warga yang membawa SK dari Kemendagri.

"Ada SK PNS palsu dari Kemendagri, padahal selama ini tidak pernah ada pihak kementerian yang mengeluarkan SK pengangkatan PNS," ungkapnya, Rabu (29/3).

Ia menambahkan, hanya Bidan PTT yang diangkat sebagai PNS tahun ini, itupun semua urusan diurus oleh BKPSDM Empat Lawang.

"Jadi bukan tiba-tiba ada penempatan dari Kementrian, prosesnya terlebih dahulu dari kita," tuturnya. (eno)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Kamis (30/3). 

LUBUKLINGGAU - Petugas Satuan Reskrim Polres Lubuklinggau meringkus tersangka jambret yakni Agusti alias Agus (34), warga Jl Jenderal Sudirman, RT 06, Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuklinggau Utara II. Tersangka diketahui merupakan oknum guru pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Empat Lawang yang mengajar Bahasa Inggris di salah satu SMP Negeri.

Tersangka diringkus hanya berselang setengah jam usai menjambret di Jl Yos Sudarso, Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Rabu (22/3) sekitar pukul 14.30 WIB terhadap korbannya yakni Neni Maria (27), warga Jl Karya Masa, Lr Arwana, Kelurahan Taba Koji, Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Setelah sebelumnya anggota Reskrim yang dipimpin langsung Kanit Pidum Iptu Herdawan sempat kejar-kejaran dengan tersangka.

"Tidak lama datang piket reskrim dan Tim Buser menginterograsi untuk mengetahui ciri-ciri korban. Tidak lama kemudian, pelaku ditangkap di Jl Kenanga II, setelah dilakukan pengejaran," kata Kapolres Lubuklinggau AKBP Hajat Mabrur Bujangga didampingi Kasatreskrim, AKP Ali Rojikin. (wek)

Baca selengkapnya Sumatera Ekspres Senin (27/3)

MUARAENIM - Sebanyak 110 PNS di lingkungan Pemkab Muara Enim yang akan memasuki masa purna bhakti (pensiun), mengikuti kegiatan Business Gathering yang digelar oleh BRI Kantor Cabang Muara Enim di Gedung Kesenian Putri Dayang Rindu Muaraenim, Kamis (23/3).

Kegiatan dibuka oleh Wabup Muara Enim H Nurul Aman SH dan dihadiri oleh Kepala PT Taspen Kepala Cabang Lubuk Linggau Sutrisno, Sekretaris BKD Muara Enim Harson Sunardi, Pimpinan Cabang BRI Muara Enim Totok Purwanto dan ratusan calon PNS Pemkab Muara Enim yang akan memasuki masa pensiun periode April 2017- Desember 2017.

Menurut Wabup Muara Enim, H Nurul Aman SH didampingi Kepala BKD Muara Enim Hj Siti Herawati SH, tujuan kegiatan ini supaya PNS dapat memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi PNS sebagai peserta Taspen. Selain itu juga, supaya para pejabat yang mengelola dibidang kepegawaian dapat membantu memberikan informasi kepada seluruh PNS di satuan perangkat kerja daerah masing-masing terutama bagi PNS yang sebentar lagi akan memasuki masa purna bhakti (pensiun) sehingga akan diperoleh informasi yang akurat tentang proses pencairan dana pensiun, gaji para pensiun PT Taspen dan hak-hak lain yang terkait dengan masalah Taspen. (roz)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat (24/3).

 

MURATARA-Bupati Muratara H Syarif Hidayat kecam pejabat dan pegawai negeri sipil gunakan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Bupati menegaskan, pihaknya siap memberikan sanksi dan teguran keras jika didapati ada PNS maupun pejabat yang menggunakan gas subsidi di jajaran Pemkab Muratara.

" PNS tidak boleh mengunakan elpiji subsidi atau gas 3 kg, karena itu hak masyarakat tidak mampu, saya sudah edarkan surat larangan itu sampai ke desa. Jadi pejabat atau PNS harus malu, zolim namanya kalau masih menggunakan hak masyarakat miskin," kata Bupati Muratara, Selasa (21/3).

Menurutnya, sampai sejauh ini masih banyak masyarakat di wilayah Muratara yang tidak mampu yang mesti diperhatikan. Warga juga masih banyak menggunakan kayu bakar untuk memenuhi keperluan mereka sehari-hari. Kondisi itu, sangat berbeda dengan pejabat negara yang mendapatkan gaji serta fasilitas dari negara.

"Yang tidak mampu seharusnya di bantu, bukan malah hak masyarakat miskin tidak disalurkan. Jadi saya peringatkan kepada PNS dan pejabat di Muratara, jangan sekali-kali menggunakan hak orang miskin, saya haramkan itu," tegasnya.

Bupati mengatakan, pihaknya siap menampung informasi maupun keluhan dari masyarakat, jika ada pegawai atau pejabat yang 'menyunat' (tidak hak masyarakat miskin, red). Pihaknya siap memberikan sanksi tegas. (cj13)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Rabu (22/3). 

 

PALEMBANG – Kemajuan dan perkembangan kota nyatanya jadi daya tarik bagi Aparatur Sipil Negara (APN), khususnya mereka yang berada diluar daerah untuk masuk ke kota Palembang. Apalagi sebagian besar ASN di luar daerah tersebut berdomisili di Palembang. Belum lagi, Pemkot Palembang kini menjadi satu-satunya yang masih memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), bagi pegawainya.

Berbeda dengan kabupaten/kota lain, termasuk provinsi Sumsel yang telah menghapuskan TPP bagi pegawainya. Magnet yang dimiliki Pemkot Palembang ini, berkaitan pula dengan kondisi kas yang kini mulai stabil. Belanja Pegawai dalam APBD, lanjut Agus Kelana yang merupakan Mantan Kadispenda tersebut, telah berada dibawah 50 persen. Sehingga, tak hanya bisa lepas dari moratorium, kondisi kas yang stabil itu juga bisa membuat kota Palembang menerima tambahan pegawai dar ipengajuan asal Kabupaten/kota di Sumsel.

Meski demikian, Agus mengungkapkan penambahan pegawai harus segera disiasati.“Direncanakan untuk penundaan atau penghapusan TPP di tahun pertama. Masih akan dibahas dan dikaji lagi,”kata Walikota Palembang Harnojoyo,melalui Asisten III, Ir Agus Kelana MT.

Hal ini bertujuan untuk melihat kinerja dan keseriusan pegawai yang mengajukan diri bergabung dengan Pemkot Palembang. Sehingga,mereka yang diterima akan total dan loyal bekerja untuk membangun kota Palembang. (aja)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Rabu (22/3). 

 

TEBING TINGGI - Pemerataan pegawai di Pemkab Empat Lawang belum optimal. Tidak sedikit dinas atau instansi mengeluh lantaran kekurangan pegawai, baik PNS di lingkungan kecamatan maupun tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di kecamatan ataupun desa terpencil.

Oleh sebab itu, Bupati Empat Lawang, H Syahril segera perintahkan BKD Empat Lawang untuk melakukan pemerataan pegawai. Penempatan pegawai disesuaikan dengan kebutuhan, artinya jangan PNS hanya menumpuk di satu tempat tertentu saja.

"Sudah lama saya instruksikan, lakukan dahulu pemetaan agar nanti kita dapat melakukan penempatan sesuai kebutuhan, keluhan instansi sudah banyak, ada yang kurang bahkan minim," ujar Syahril.

Ia menyampaikan, dalam melaksanakan penempatan pegawai harus berdasarkan kebutuhan bukan permintaan pegawai itu sendiri, banyak sekali sekarang ini keluhan minim pegawai, mulai di Dinas Sosial, Disdukcapil, guru dan tenaga kesehatan kecamatan tertentu.

"Kok masih saja ada yang tidak mau ditempatkan disana, nanti kita uraikan penumpukan yang ada, kita bagi sesuai kebutuhan," ujar Syahril. (eno)

Baca selengkapnya di Harian Sumatera Ekspres Jumat 17/3). 

MUARA BELITI - Larangan pegawai negeri sipil (PNS) tidak boleh menggunakan tabung gas bersubsidi, nampaknya sulit diterapkan. Pasalnya, sampai saat ini, pemerintah masih kesulitan melakukan pengawasan terhadap penyaluran gas subsidi agar tepat sasaran.

Ade, distributor liquified petroleum gas (LPG)‎ di Kelurahan/Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas (Mura) mengatakan bahwa kebutuhan LPG bersubsidi dengan ukuran tabung 3 kg, terus mengalami peningkatan. Padahal Pertamina sudah mengeluarkan produk baru tabung gas ukuran 5,5 kg, untuk mengatasi banyaknya permintaan konsumen. Menurutnya, saat ini tabung gas ukuran 3 kg sangat diminati oleh masyarakat, dari kalangan tidak mampu maupun dari kalangan masyarakat menengah ke atas, termasuk para pegawai. Rata-rata seluruh warga memburu si melon hijau, dengan alasan harganya lebih
terjangkau.

"Kita sulit membedakan warga tidak mampu atau PNS yang membeli tabung gas ukuran 3Kg. Memang seharusnya tabung gas bersubsidi diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu, tapi kenyataan di lapangan sulit diprediksi," ujarnya. (cj13)

PALEMBANG - Setelah melakukan pencarian yang cukup panjang, Satuan Reskrim Polresta berhasil menangkap oknum PNS Sekretariat Dewan(Sekwan) DPRD Banyuasin, Denny Arifiyandi (35).

"Ini LP-nya sudah lama, alhamdulillah kita berhasil mengamankan orangnya," kata Kasubnit Pidsus Satuan Reskrim Polresta Palembang Aiptu Herison, Senin (6/3).

Dikatakannya, LP (laporan) yang masuk tiga kali ke Polresta Palembang dan dua diantaranya juga ada di Polda Sumsel. Dimana seluruh yang melaporkan berbeda orangnya. “Kita sudah lama lakukan pencarian. Terakhir menemukan orang ini di kontrakannya di kawasan Muhajirin,” ujarnya.

Sebelum dilakukan penangkapan itu, petugas sempat kehilangan jejak karena tersangka sudah melarikan diri ke Lampung dengan membawa istrinya.  Tersangka yang merupakan oknum PNS di Sekwan DPRD Banyuasin pun diketahui sudah lama tak masuk kerja.

“Berkasnyajuga sudah kita serahkan ke Kejaksaan Negeri,” tukasnya.

Terpisah, salah-satu korban, Muhammad Nakola (38) yang berprofesi sebagai polisi pun dalam laporannya mengaku pernah ditipu oleh tersangka Denny Afriyandi pada Jumat, 27 November 2015 lalu. Berdasarkan informasi, pelapor sudah kenal terlapor dimana pada hari itu sudah terjadi penipuan dan penggelapan karena terlapor meminta tolong untuk membiayai pembelian tiket pesawat anggota DPRD PALI  sebanyak 48 tiket pulang pergi ke Jakarta. Pelapor pun dijanjikan dengan keuntungan yang bakal didapatkan 10 persen dari modal dan bisa diambil sebulan kemudian.

“Lalu saya pun mentransfer uang dengan nilai Rp129.600.000 dari ATM Mandiri ke rekening Bank Mandiri,” jelasnya. (chy)

PALEMBANG – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Palembang menggelar sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemkot, Senin (6/3). Sebab, selama ini penerimaan atas zakat dari para pegawai ini masih belum maksimal. Untuk tahun 2016 saja, dari estimasi penerimaan sebesar sekitar Rp500 juta dalam satu bulan, hanya mampu didapat 10 persen, atau sekitar 50 juta. Sehingga, upaya ini dinilai perlu ditingkatkan, mengacu Perda tentang Zakat No 4/2017.

“Penerimaan masih belum optimal. Sehingga hari ini kami undang Baznas Sumsel dan perwakilan kantor pajak untuk mensosialisasikan hal ini,” kata Saim Marhadan, ketua Baznas Palembang.

Selama ini, lanjut Saim, PNS masih belum mengetahui secara jelas jika sebetulnya zakat ini mengurangi pajak penghasilan yang selama ini dikenakan sebesar 15 persen dari pendapatan. Dengan pembagian 12,5 persen PPh, dan 2,5 persen pajak. Mereka yang diwajibkan membayar zakat adalah pegawai yang saat ini berada di golongan III dan IV. Sementara golongan II dan I diperbolehkan untuk hanya membayar infaq semampunya, bukan zakat, begitupun honorer dan TKS. (aja)

 

PALEMBANG – Apel pagi di lingkungan Pemkot Palembang berlangsung dalam suasana berbeda. Senin (6/3), apel yang diikuti sekitar 960 PNS itu dilangsungkan di Plaza BKB, dengan background Sungai Musi.

Sekda Harobin Mastofa selaku pemimpin apel berharap para pimpinan di masing-masing organisasi perangkat paerah (OPD) mampu menerapkan disiplin agar menjadi contoh bagi bawahannya. Sehingga ke depan, kinerja Pemkot Palembang dapat terus ditingkatkan.

Dia juga menegaskan kepada para pejabat di lingkungan OPD tersebut untuk mendukung serta mensukseskan program Subuh Berjamaah dan Gotong Royong yang selama ini telah dijalankan oleh wali kota Palembang.

“Banyak yang menyebut gotong royong dan shalat Subuh adalah pencitraan. Karena itu, kami tekankan bahwa ini adalah sebuah program yang memang digagas, bukan hanya bagi masyarakat tetapi bagi kita semua,” ujarnya. (aja)

Halaman 1 dari 27

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Suara Pembaca