JAKARTA - Sikap diam Presiden Joko Widodo yang belum mencopot Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena menyandang status terdakwa dalam kasus penistaan agama, kembali menuai aksi protes dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dan Front Pembela Islam (FPI). Dua organisasi tersebut akan  menggelar aksi pada 21 Februari mendatang.

Aksi massa 212 ini akan terpusat di gedung DPR dan MPR, menuntut proses hukum secara adil terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sekjen DPD FPI DKI Jakarta Habib Novel Bamukmin menuturkan, aksi massa ini akan dilakukan dengan long march dari sejumlah titik menuju ke Gedung DPR dan MPR.

Aksi long march tersebut dilakukan karena tuntutan selama ini belum terpenuhi. ”Jadi, setelah shalat subuh, semua long march ke gedung wakil rakyat,” ujarnya.

Setidaknya, ada empat tuntutan yang diinginkan, yakni mencopot gubernur DKI Jakarta, hentikan kriminalisasi pada ulama, hentikan kriminalisasi pada mahasiswa, dan menahan pelaku penista agama.

”Selama ini kita sudah mengetahui, kalau aturannya harusnya dinonaktifkan. Sudah banyak contoh kasus kepala daerah dinonaktifkan selama menjadi terdakwa. Tapi, mengapa yang satu ini tidak,” tuturnya.

Seharusnya, permintaan semua pelapor untuk menahan Ahok itu dipenuhi, agar tidak terulang kembali penistaan agama.

”Seharusnya jaksa dan hakim lebih tegas. Jangan bermain-main dalam situasi semacam ini,” ungkapnya.
Dia mengungkapkan, perbuatan yang dilakukan Ahok itu sangat meresahkan. Sehingga, bila tuntutan untuk menahan diabaikan, maka aksi massa ini ingin mendesak kembali semua penegak hukum.

”Ya, kami berupaya terus komunikasi dengan penegak hukum, termasuk jaksa,” paparnya.

Untuk jumlah aksi massa, Habib Novel menjelaskan, targetnya jumlah peserta aksi tersebut mencapai 100 ribu orang.

Tentunya, diharapkan untuk semua umat bisa mengikuti kembali aksi ini. ”Ya, kami harap semua bisa kembali ikut” jelasnya.

Sementara Kadivhumas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan, aksi massa apapun, hendaknya dilakukan dengan tertib dan aman.

Jangan sampai terjadi aksi anarkis dalam aksi tersebut. ”Pengamanan akan dilakukan mengantisipasi kondisi yang terjadi,” ujarnya. (idr)

JAKARTA - Perubahan Undang-Undang (UU) MD3 resmi menjadi usulan DPR. Namun, hingga kemarin (16/2), pembahasan peraturan yang salah satunya berisi penambahan kursi wakil ketua DPR dan MPR itu belum dilaksanakan. Dewan masih menunggu surat dari Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Arif Wibowo mengatakan, revisi UU MD3 itu akan dibahas bersama pemerintah. Sebelum pembahasan dilakukan, pihaknya mengirimkan surat kepada presiden. Menurut dia, presiden akan menunjuk lembaga yang membahas undang-undang bersama DPR. “Kami masih menunggu surat dari presiden,” paparnya.
Ada waktu 60 hari bagi pemerintah untuk menjawab dan memastikan kapan siap membahas perubahan undang-undang tersebut. Politikus PDIP itu berharap pemerintah bisa secepatnya merespons surat DPR sehingga revisi UU segera dilakukan.
Pria asal Madiun tersebut menyatakan, karena perubahan UU itu merupakan inisiatif DPR, hanya ada satu daftar inventarisasi masalah (DIM). Yaitu dari pemerintah saja. Berbeda jika revisi itu usulan pemerintah, ada 10 DIM dari masing-masing fraksi di DPR.
Arif menuturkan, ada beberapa poin penting dalam revisi UU MD3. Yaitu, penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan MKD. Selain itu, ada penguatan peran baleg. Dalam draf yang sudah dibuat, ucap dia, kursi wakil ketua DPR dan MPR akan ditambah satu. “Satu kursi diperuntukkan bagi partai pemenang pemilu, baik di DPR dan MPR,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra mengusulkan penambahan satu kursi wakil ketua MPR. Selama ini, partai tersebut tidak mempunyai wakil di MPR. Sementara itu, PKB meminta jatah kursi wakil ketua DPR. Menurut Arif, boleh saja mereka mengusulkan, tapi keputusannya ada dalam pembahasan nanti.
Selain penambahan kursi pimpinan, revisi UU MD3 akan membahas penguatan baleg. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan, ide revisi UU MD3 cukup lama bergulir. “Jadi, bukan karena kepentingan politik jangka pendek dan bagi-bagi kursi,” terangnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), kata dia, kewenangan baleg dalam membahas undang-undang hilang. Pembahasan diserahkan kepada alat kelengkapan dewan (AKD) yang lain, yaitu 11 komisi di DPR. Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya yang memberikan kewenangan kepada baleg untuk membahas undang-undang. “Padahal, baleg juga alat kelengkapan dewan yang sama dengan AKD yang lain,” ucapnya.
Ketika kinerja legislasi menurun, muncul usulan untuk merevisi UU MD3. Awalnya, pihaknya mengusulkan perubahan tata tertib baleg. Tapi, fraksi berpendapat agar yang diubah adalah UU MD3. Jadi, tutur dia, motivasi perubahan aturan itu adalah menguatkan kewenangan baleg. Bukan karena ada kepentingan politik untuk bagi-bagi kursi. (lum/c19/fat)

 

JAKARTA - Serangan yang dilakukan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kepada Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) justru mendapat pembelaan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

Bahkan, Fahri Hamzah mengingatkan mantan Kajati Sumbar tersebut agar tidak menyalahkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia yakin, tidak ada kriminalisasi yang dilakukan SBY seperti yang dituduhkan Antasari.

Fahri menjelaskan, pembunuhan bos Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, yang dituduhkan kepada Antasari, sudah terbukti secara hukum.

Sejak awal, Antasari disidik kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri di era Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri.

Kemudian, Antasari dituntut oleh kejaksaan yang saat itu Korps Adhyaksa dipimpin Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Antasari kemudian dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Antasari lantas mengajukan banding, kasasi, hingga dua kali peninjauan kembali (PK).

"Artinya pengadilan demi pengadilan mengukuhkan kesalahan Antasari. MA (Mahkamah Agung) bahkan dua kali menolak (PK). Jangan salahkan Pak SBY," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2).

Menurut Fahri, kalau menyalahkan SBY, artinya sama saja ingin mengatakan tidak ada independensi di kepolisian. "Ini Mabes Polri yang (harus) jawab, bukan Pak SBY yang jawab," katanya.
Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Gerindra M Syafi'i menyatakan, tidak masalah jika Partai Demokrat melaporkan Antasari ke polisi karena dugaan pencemaran nama baik SBY.

"Itu juga hak dari Pak SBY, hak dari Partai Demokrat," tegasnya di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/2).

Syafi'i menilai langkah yang diambil itu berarti ingin menyakinkan secara hukum bahwa mereka tidak pernah melakukan kriminalisasi.

"Jadi ini biasalah ya saling mengadukan, tapi keputusannya di tangan penyidik soal siapa yang benar," kata Syafi'i.

Dia menyarankan sebaiknya Antasari dan SBY menyelesaikan persoalan itu dengan cara yang halus. Meskipun dia tidak menyalahkan langkah hukum yang ditempuh Antasari maupun SBY.

"Karena secara hukum kan warga negara ini sama-sama memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan," pungkasnya. (boy/jpnn)

JAKARTA- Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Ketua Majelis Al Syura Kerajaan Arab Saudi, Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim Al Syeh bersama rombongan di Istana Negara, Kamis (16/2).

Kunjungan majelis Al Syura ini dalam rangka persiapan kedatangan Raja Salman ke Indonesia pada 1-9 Maret mendatang.

"Indonesia sedang mempersiapkan kunjungan Sri Baginda Raja Salman ke Indonesia pada Maret yang akan datang. Kunjungan ini bersejarah setelah terakhir Sri Baginda Raja Faisal ke Indonesia 46 tahun yang lalu," ujar Jokowi.

Presiden meyakini kunjungan Raja Salman akan memperkuat hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi, dan saling menguntungkan.

Menanggapi penyampaian Presiden Jokowi, Abdullah menimpali dengan ucapan terima kasih kepada presiden yang telah menerima kedatangan mereka.

"Kunjungan ini juga menjadi tanda perhatian yang besar dari baginda yang besar yang mulia Raja Salman kepada Indonesia, sebagai salah satu negara Islam di dunia," ujar Abdullah.

Meskipun ada berapa sektor yang perlu ditingkatkan kerja samanya antara dua negara, kata Abdullah, tetapi sesungguhnya hubungan sejarah antara Arab Saudi dan Indonesia akan terus berlanjut.

"Kunjungan ini juga untuk memperkuat kerja sama antara parlemen Indonesia dan parlemen Saudi, termasuk juga untuk membahas sektor yang potensial untuk dimajukan antara kedua negara," jelasnya.

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Abdullah dan rombongan akan berkunjung ke gedung Parlemen di Senayan, Jakarta. Jokowi berharap pertemuan Majelis Al Syura Kerajaan Saudi dengan Ketua DPR RI Setya Novanto, akan mampu mendorong peningkatan hubungan bilateral kedua negara. (fat/jpnn)

WASHINGTON - Pengunduran diri Michael Flynn dari jabatannya sebagai penasihat keamanan presiden masih menjadi topik panas warga Amerika Serikat (AS). Kemarin (15/2), New York Times melaporkan bahwa orang-orang dekat Presiden Donald Trump berkomunikasi intensif dengan Rusia sejak masa kampanye pilpres. Fakta itu diungkapkan empat mantan pejabat dan empat pejabat aktif Washington.
“Rekaman telepon dan data penyadapan menunjukkan adanya komunikasi antara Washington dan para intelijen Moskow,” tulis New York Times. Konon, komunikasi tersebut terjalin pada waktu yang bersamaan dengan munculnya bukti peretasan data digital pilpres AS oleh Rusia.
Salah seorang ajudan Trump yang namanya disebut-sebut dalam komunikasi tersebut adalah Paul Manafort yang lantas hengkang dari tim sukses Republik. Terkait dengan Flynn yang menjanjikan kelonggaran sanksi terhadap Rusia, Trump dikabarkan sudah tahu tentang sepak terjang sang mantan petinggi militer tersebut.
Bahkan, saat Flynn baru sepekan menjabat penasihat keamanan nasional, taipan 70 tahun itu mendapatkan masukan dari Departemen Kehakiman tentang ulah penasihatnya. Saat itu Flynn masuk dalam daftar pengawasan karena dekat dengan Rusia.
Berbeda dengan Trump yang sudah tahu tentang kemesraan Flynn dan Kremlin pada 26 Januari, Wakil Presiden Mike Pence baru memperoleh informasinya belakangan. Tepatnya pada 9 Februari. Namun, setelah Pence mengetahui catatan buruk sang penasihat presiden, nasib Flynn langsung diputuskan. “Semuanya lebih cepat terbongkar,” tulis Washington Post.
Kini, setelah Flynn akhirnya meletakkan jabatannya, Partai Republik tetap akan menginvestigasi kedekatannya dengan Rusia. Penyelidikan itu perlu dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran Flynn. Sebab, jika merujuk pada keterangan Sean Spicer, Flynn tidak melakukan kesalahan. Dia mengundurkan diri, tepatnya diminta mengundurkan diri karena Trump tidak lagi percaya kepada pria 58 tahun tersebut.
“Saya rasa, Kongres AS perlu tahu apa saja yang Jenderal Flynn bicarakan dengan Dubes Rusia itu,” kata senator Lindsey Graham. Pendapat yang sama diutarakan senator John Cornyn dan senator Roy Blunt. Yang lebih penting, menurut mereka, adalah latar belakang perbincangan telepon tersebut. Yakni, Flynn menjanjikan kelonggaran sanksi atas inisiatif sendiri atau perintah orang lain.
Sama dengan Republikan, tokoh-tokoh Partai Demokrat berang. “Rakyat AS berhak mengetahui tujuan perbincangan telepon Flynn dan Rusia. Mengapa Gedung Putih harus menunggu sampai publik mengendus semuanya untuk ambil tindakan?” tegas senator Mark Warner, anggota Komite Intelijen Senat.
Masifnya informasi yang tersebar ke media tentang komunikasi AS-Rusia lewat Flynn dan Dubes Sergey Kislyak membuat Trump kesal. Untuk kali pertama sejak menjabat presiden, dia menuliskan komplain berbau politis di Twitter. “Kejadian yang sebenarnya (perlu disoroti, red) adalah mengapa banyak sekali kebocoran yang tidak sah dari Washington? Apakah ini juga terjadi saat nanti saya bersepakat dengan Korea Utara dan yang lain?” tulisnya.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu akhirnya berkesempatan memperbaiki hubungan Israel dengan AS. Kemarin, pemimpin 67 tahun itu bertemu dengan Trump di Gedung Putih setelah tiba pada Senin (13/2).
Menjelang pertemuan dua kepala pemerintahan tersebut, Gedung Putih menyatakan, pada era Trump ini, AS tidak akan ngotot mewujudkan solusi dua negara. Yaitu, solusi damai yang beracuan pada kesetaraan Palestina dan Israel sebagai negara. Bagi Trump, perdamaian Timur Tengah jauh lebih penting daripada solusi dua negara yang menjadi landasan perundingan damai Israel-Palestina pada masa kepemimpinan Barack Obama.
“Solusi dua negara yang tidak kunjung mendatangkan perdamaian (sampai sekarang, red) bukanlah tujuan utama (pemerintahan Trump),” ungkap salah seorang pejabat Gedung Putih yang merahasiakan namanya pada Selasa malam waktu setempat (14/2).
Washington, menurut dia, akan mendukung apa pun yang disepakati Israel dan Palestina sebagai solusi damai. Tidak harus melibatkan lahirnya negara Palestina. “Tujuan utamanya adalah perdamaian. Entah itu perdamaian yang muncul dari solusi dua negara atau dari solusi lain yang disepakati dua pihak. Semuanya terserah mereka. Kita tidak perlu mendikte,” paparnya.
Sejak memenangi pemilihan presiden (pilpres), Trump memang berjanji mempererat hubungan AS dengan Israel sebagai sekutu yang tidak terpisahkan. Harapan untuk kembali mesra dengan Washington itulah yang membayangi kunjungan Netanyahu kemarin. Konon, politikus yang di dalam negeri akrab disapa Bibi tersebut membawa serangkaian agenda yang tidak mungkin dibahasnya bersama Obama yang ketika itu menjabat commander in chief. Sebab, pada era presiden kulit hitam pertama AS tersebut, hubungan Washington dengan Tel Aviv renggang.
Wacana untuk tidak menomorsatukan solusi dua negara itu membuat Palestina komplain. Kemarin, pejabat senior Palestina, Hanan Ashrawi langsung mengungkapkan kekecewaan. “Perubahan kebijakan AS soal solusi dua negara itu tidak masuk akal,” tegasnya dari Kota Ramallah. Selama ini solusi dua negara menjadi landasan dialog damai Israel-Palestina. Termasuk Perjanjian Oslo dan Kesepakatan Kamp David.
“Itu pilihan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berorientasi pada perdamaian,” jelas Ashrawi yang juga pejabat senior Palestina. Dia menuturkan, jika AS memang tidak menghendaki solusi dua negara menjadi patokan perdamaian Israel-Palestina, pemerintahan Trump harus mengusulkan solusi alternatif. Namun, Washington tidak menanggapi keluhan Palestina tersebut.
Soal perdamaian Israel-Palestina, Trump telah menunjuk menantunya, Jared Kushner, sebagai juru runding. Dia juga berpesan untuk tidak mengadaptasi rumusan damai Obama. Kushner yang seorang Yahudi bakal bekerja sama dengan Jason Greenblatt untuk mewujudkan perdamaian Israel dan Palestina. Sayangnya, sampai sekarang, AS belum punya rumusan baru dalam merealisasikan perdamaian kedua negara. (AFP/Reuters/CNN/BBC/hep/c14/any)

WASHINGTON - Persekongkolannya dengan Rusia memaksa Michael Thomas Flynn hengkang dari inner circle Gedung Putih. Senin malam waktu setempat (13/2), penasihat keamanan nasional Presiden Donald Trump tersebut menyampaikan pengunduran dirinya secara tertulis. Sementara itu, pertemuan perdana Trump dengan Perdana Menteri (PM) Kanada Justin Trudeau berlangsung hangat dan lancar.
“Terkait perbincangan telepon saya dengan Duta Besar Rusia (Sergey Kislyak), saya sudah minta maaf kepada presiden (Trump) dan wakil presiden (Mike Pence), dan mereka sudah menerima permintaan maaf saya,” terang Flynn dalam surat pengunduran dirinya. Kemarin (14/2) Gedung Putih memublikasikan salinan surat sepanjang tujuh paragraf itu kepada media.
Flynn yang sejak hari pertama pencalonannya sebagai penasihat keamanan dalam negeri presiden menuai kontroversi menyatakan memang membahas sanksi AS terhadap Rusia dengan Kislyak. Percakapan jarak jauh itu terjadi pada hari yang sama saat Barack Obama menjatuhkan sanksi atas Rusia terkait dengan peretasan pemilihan presiden (pilres). Ketika itu, Washington membekukan aset sejumlah tokoh Rusia.
Saat itu, Flynn belum menjabat sebagai penasihat presiden. Namun, pencalonannya sangat santer terdengar. Dan, ketika itu, tokoh 58 tahun tersebut menjanjikan kelonggaran sanksi kepada Kislyak. Dia optimistis Trump bisa melonggarkan sanksi untuk Kremlin. Sebab, itulah yang dijanjikan pengganti Obama tersebut sejak dideklarasikan sebagai pemenang pilpres.
Media, sebenarnya, sudah mengendus ketidakberesan perbincangan telepon tersebut. Itu terjadi karena Flynn memang punya kedekatan dengan Kremlin dan Rusia. Namun, ketika itu, Gedung Putih terus-terusan membantah. Pemerintahan Trump menegaskan bahwa percakapan telepon antara Flynn dan Kislyak hanyalah percakapan biasa. Tidak ada muatan politik, apalagi janji-janji tentang pelonggaran atau pencabutan sanksi.
Berkali-kali dibantah Gedung Putih, belakangan justru Flynn mengakui kesalahannya. Dalam wawancara dengan salah satu media, dia menyebut sanksi AS terhadap Rusia sebagai salah satu topik yang dibahasnya dengan Kislyak. Pengakuan itu pun langsung menjadi bumerang. Flynn menuai kecaman. Sebagian kalangan bahkan mendesak Trump mencopot penasihat keamanannya tersebut.
Pence yang juga sempat menyangkal adanya pembahasan tentang sanksi dalam perbincangan telepon antara Flynn dan Kislyak jelas kecewa. Senin malam, Flynn pun langsung minta maaf kepada sang Wapres. Dia mengaku telah membuat orang nomor dua Gedung Putih itu salah paham. Karena itu, sebagai bentuk tanggung jawab, Flynn mengundurkan diri.
Kemarin, Kremlin menanggapi pengunduran diri Flynn. Moskow yakin, mantan petinggi intelijen Pentagon itu dipaksa mengundurkan diri. “Jelas dia menuliskan surat pengunduran dirinya di bawah paksaan,” kata Leonid Slutsky, ketua Komite Urusan Luar Negeri Majelis Rendah Rusia. Konstantin Kosachev dari majelis tinggi menganggap pengunduran diri Flynn sebagai sinyal munculnya sentimen anti-Rusia di Washington.
Kendati demikian, Kremlin menegaskan bahwa pengunduran diri Flynn tidak berkaitan dengan mereka. “Itu adalah urusan dalam negeri AS. Hanya itu yang perlu kami sampaikan,” ujar Dmitry Peskov, Jubir Kremlin. Sebelumnya, lewat pernyataan tertulis, Kremlin membantah pembahasan tentang sanksi oleh Flynn dan Kislyak. Faktanya, pemerintahan Trump mempertimbangkan wacana untuk menghapus sanksi.
Kemarin, Gedung Putih langsung mencari pengganti Flynn. CNN menyebut tiga kandidat yang potensial menjadi penasihat keamanan nasional baru. Yakni, Joseph Kellogg, David Petraeus, dan Bob Harward. Sama seperti Flynn, mereka punya latar belakang militer. Jika Kellogg dan Petraeus berkarir di AD, tidak demikian Harward. Dia adalah perwira Angkatan Laut (AL).
Sementara itu, pertemuan perdana Trump dengan Trudeau di Gedung Putih berjalan lancar. Dalam jumpa pers bersama setelah pertemuan empat mata, dua pemimpin sama-sama berbicara tentang kebijakan imigrasi. “Saya hanya melakukan apa yang sudah saya janjikan. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang yang tidak benar itu masuk ke AS,” ujar tokoh 70 tahun tersebut.
Setelah paparan Trump, Trudeau pun membahas imigrasi. “Hal yang paling tidak diinginkan rakyat Kanada adalah saya menggurui negara lain tentang cara mengelola pemerintahan mereka sendiri,” kata pemimpin 45 tahun tersebut. PM berparas menawan itu lantas mengatakan bahwa yang diterapkan di Kanada adalah kebijakan imigrasi berbasis keterbukaan. Tapi, dia juga menekankan keamanan.
Trudeau juga seakan menyindir Trump yang mengeluarkan perintah menolak pengungsi Syria untuk selamanya. Alasannya, Trump ingin melindungi warga AS dari kemungkinan serangan terorisme. Saat Trump meneken perintah eksekutifnya yang berisi larangan bagi seluruh pengungsi Syria, Trudeau membuka lebar-lebar pintu perbatasannya untuk para pengungsi dan korban perang.
“Sekitar setahun terakhir Kanada telah menampung sekitar 40.000 pengungsi Syria,” katanya. Tidak ada gangguan keamanan yang berarti karena Kanada menggandeng banyak pihak untuk mengantisipasi berbagai hal yang tidak diinginkan. “Adakalanya kita masing-masing punya pemahaman dan kebijakan yang berbeda. Tapi, kita saling menghormati,” tegasnya. (AFP/Reuters/CNN/hep/c19/any)

JAKARTA - PSSI terus menginventarisir sejumlah pemain Indonesia yang saat ini sedang berkompetisi di luar negeri. Tujuannya, para pemain tersebut bisa diberikan peran untuk memperkuat Timnas Indonesia di SEA Games 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia, Agustus nanti. Nah, dari sejumlah nama yang dibidik tersebut, salah satunya adalah Rafid Habibie, cucu mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie yang saat ini sedang mengikuti trial di Sporting Lisbon, Portugal.

"Tapi, kami memanggil mereka pulang untuk mengikuti seleksi di timnas. Artinya, mereka bisa menembus skuad timnas kalau kualitasnya cocok dan sesuai dengan kebutuhan pelatih," kata sekjen PSSI Ade Wellington. "Karena, kami mau pemain pemain yang membela timnas nanti benar-benar memiliki kualitas bagus," tandasnya.

Meski begitu, ambisi besar otoritas tertinggi sepak bola tanah air ini untuk memboyong pulang kiper ketiga Juventus, Emilio Audero Mulyadi ke Indonesia, terancam bertepuk sebelah tangan. Sebab, beberap hari lalu, lewat sang ayah Edy Mulyadi, Emilio menyatakan bahwa dia masih sangat berat membela Indonesia lantaran posisinya untuk menembus timnas Italia juga sangat besar.

Memang, yang lahir dari ayah berdarah Mataram, Nusa Tenggara Barat dan ibu berkebangsaan Italia itu, saat ini adalah salah satu harapan masa depan Italia di bawah mistar gawang. Dia bahkan diproyeksikan untuk bisa bergabung dengan skud timnas Italia di Olimpiade Jepang pada 2020 mendatang.

Wellington menyebutkan bahwa mereka cukup kaget mendengar pengakuan Emilio lewat sang ayah tersebut. Sebab, dari sejumlah pemain Indonesia yang saat ini berkompetisi di luar negeri, Emilio bersama Lorenzo Pace yang paling di incar. Pace adalah mantan gelandang Lazio di Serie-A Italia yang juga berdarah Indonesia.

"Kami belum mendengar konfrimasi resmi dari Emilio maupun keluarga mereka. Tapi, kalau benar seperti itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa," kata Wellington. "Karena apapun itu, kami tetap menghargai setiap hak asasi manusia, terutama pilihan yang sudah ditentukan oleh Emilio sendiri," tambahnya.

Namun, untuk memastikan status Emilio tersebut, Wellington mengatakan bahwa mereka akan berusaha menjalin komunikasi dengan keluarga ayah Emilio yang saat ini berdomisili di Mataram. "Kami sedang melacak nomor keluarganya yang ada di Indonesia. Biar bisa berkomunikasi langsung dengan mereka," tegasnya. (ben/ion)

WASHINGTON - Setelah kebijakan imigrasinya terhadap tujuh negara berpenduduk mayoritas muslim dijegal pengadilan, kini Presiden AS Donald Trump mulai merealisasikan perintah eksekutifnya yang lain. Yaitu, mengatasi imigran ilegal. Sepanjang pekan ini sudah ada ratusan imigran yang ditahan. Petugas berpedoman pada perintah eksekutif yang ditandatangani presiden ke-45 AS tersebut akhir bulan lalu.
Trump berjanji mendeportasi 3 juta imigran yang tidak memiliki dokumen. Target utamanya adalah mereka yang punya catatan kriminal. Para pakar menganggap angka yang ditetapkan presiden 70 tahun tersebut ngawur. Mereka menantang Trump untuk membuktikan jika memang ada 3 juta imigran tak berdokumen yang melakukan tindak kriminal. Namun, sejauh ini tidak ada klarifikasi apa pun dari Gedung Putih.
Beberapa hari terakhir petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terus menggerebek rumah-rumah, perkantoran, dan berbagai tempat yang disinyalir ada imigran gelapnya. Sejauh ini petugas ICE telah melakukan aksinya di Atlanta, Chicago, New York, Los Angeles, Georgia, North Carolina, serta South Carolina. Rencananya, penangkapan imigran ilegal tersebut digelar di seluruh negara bagian.
Kebijakan itu tentu saja langsung menuai kritik. Utamanya dari legislator oposisi, yaitu Demokrat. “Tujuan kebijakan seperti itu adalah menanamkan rasa takut kepada komunitas imigran, menakut-nakuti keluarga dan anak-anak, serta mendorong imigran bersembunyi,” kritik legislator Partai Demokrat dari Illinois, Luis Gutierrez.
Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti meminta petugas ICE menggunakan pendekatan yang manusiawi saat melaksanakan tugas. Dengan begitu, orang-orang tidak akan ketakutan. Di Los Angeles, ada sekitar 160 imigran yang ditangkap. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 orang dinyatakan memiliki catatan kriminal. Sekitar 200 imigran juga ditangkap di Georgia, North Carolina, dan South Carolina. Mayoritas yang ditangkap adalah laki-laki.
Salah seorang pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyatakan bahwa 37 imigran yang ditahan di California telah dideportasi ke Meksiko. Sejauh ini belum ada data pasti jumlah imigran yang ditangkap maupun dideportasi dari tiap-tiap negara bagian.
Penggerebekan oleh ICE itu memang membuat panik komunitas imigran di hampir seluruh negara bagian. Di Austin, Texas, guru-guru membagikan selebaran kepada murid mereka. Isinya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan jika petugas ICE datang ke rumah mereka. Kebanyakan imigran yang ketakutan melarikan diri ke Kanada dan mencari suaka di negera yang dipimpin PM Justin Trudeau tersebut.
Pada masa kepemimpinan Barack Obama, penangkapan terhadap imigran juga pernah dilakukan. Namun hanya diprioritaskan bagi mereka yang mengancam keselamatan negara dan pelaku kriminal yang sangat membahayakan. Itu pun, Obama masih menuai kritik karena ada 2 juta orang yang dideportasi.
Menurut para pengacara yang memperjuangkan hak-hak para imigran, yang dilakukan oleh Obama dan Trump berbeda. Sebab, saat ini, meski hanya melakukan kesalahan kecil, si imigran tetap akan dideportasi. Termasuk di antaranya seorang ibu di Phoenix yang dideportasi ke Meksiko pekan lalu. Padahal, dia telah tinggal di AS selama 21 tahun dan selalu melapor secara rutin ke ICE. Dia dianggap bersalah karena pada 2008 menggunakan nomor jaminan palsu untuk mendapatkan pekerjaan.
Sementara itu, pihak ICE maupun Departemen Keamanan Dalam Negeri menegaskan, yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari rutinitas. Setiap bulan mereka memang melakukan razia setidaknya tiga kali. “ICE tidak merazia tanpa pandang bulu. ICE hanya menargetkan para pelaku kriminal dan orang-orang yang melanggar aturan imigrasi di negara kita,” ujar Juru Bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri Gillian Christensen.
Di pihak lain, Trump kembali menuai kritik. Bukan karena masalah imigrasi. Melainkan polahnya saat menyambut Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe. Saat menggelar konferensi pers bersama Abe Jumat (10/2), Trump tidak menggunakan alat penerjemah. Meski begitu, saat Abe berpidato, Trump kerap mengangguk. Dia juga ikut tertawa saat Abe melontarkan lelucon.
Beberapa media menyatakan bahwa suami Melania Knauss tersebut lupa memakai alat penerjemahnya. Dia melihat ke arah stafnya untuk mengetahui kapan harus mengangguk ataupun tertawa. Termasuk di antaranya saat Abe melontarkan lelucon tentang gol. “Dia tidak akan mampu memahami apa yang dikatakan oleh perdana menteri (Abe, red),” ujar koresponden CNN di Gedung Putih Jeff Zeleny. Trump baru memakai alat tersebut saat sesi tanya jawab.
Wakil Juru Bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sander membenarkan bahwa Trump tidak memakai alat bantu penerjemah di awal. Namun, dia berdalih bahwa pemimpinnya tersebut sudah membawa salinan teks pidato Abe. Mereka juga sudah berbincang cukup lama sebelum menggelar konferensi pers.
Jabat tangan Trump dengan Abe juga menjadi sorotan. Trump menjabat tangan Abe cukup lama, sekitar 19 detik. Dia sempat menepuk-nepuk tangan Abe sambil terus tersenyum. Abe tampaknya ikut pura-pura senyum. Sebab, begitu tangannya dilepaskan, senyumnya langsung hilang seketika. Mirip wajah Michelle Obama saat menyambut Trump dan Melania di Gedung Putih sebelum inaugurasi 20 Januari lalu. Ekspresi wajah Abe tersebut langsung menjadi bahan gunjingan di media sosial. (AFP/CNN/Time/Independent/Guardian/sha/c11/any)

BANDUNG - Penyidik Polda Jabar yang menjadwalkan pemeriksaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus penodaan Pancasila dan pencemaran nama baik Presiden RI ke-1 Soekarno. Namun, hingga sore ini (10/2) Rizieq belum juga terlihat hadir di Mapolda Jabar.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah Rizieq bakal memenuhi panggilan atau tidak.

"Sampai saat ini tidak ada konfirmasi atau kuasa hukum atau Rizieq. Karena tembusan surat panggilan yang kedua juga sudah kami kirim juga ke kantor kuasa hukum dia," kata Yusri Yunus di Mapolda Jabar, Bandung, Jumat (10/2).

Ini merupakan kali kedua Polda Jabar melayangkan surat pemanggilan untuk Rizieq. Sebelumnya, tokoh penuh kontroversi itu menolak memenuhi panggilan dengan alasan kondisi kesehatan tidak memadai.

Jika hari ini Rizieq tidak datang, pihak Polda Jabar memiliki dasar hukum untuk melakukan penjemputan paksa.

Menurut Yusri, pihaknya masih memberi waktu kepada Rizieq hingga tengah malam nanti sebelum mengambil langkah tersebut.

"Nanti kami lihat sampai jam 00.01 WIB sudah lepas dari tanggal 10 Februari 2017 maka kami keluarkan surat perintah untuk membawa," tutur dia. (gun/rmol/dil/jpnn)

WASHINGTON - Bagi Presiden Donald Trump dan jajaran pemerintahannya, keamanan Amerika Serikat (AS) merupakan hal terpenting. Alasan itu pula yang mendasari lahirnya kebijakan imigrasi yang oleh banyak pihak disebut Muslim Ban. Dengan dalih yang sama, Departemen Keamanan Dalam Negeri bakal meminta para pemohon visa melampirkan password alias kata sandi media sosial (medsos) mereka.
“Yang segera kami wujudkan adalah penegasan. Yakni, beberapa syarat tambahan pada tahap pemeriksaan (imigran atau pengungsi, red),” kata Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly dalam hearing Komite Keamanan Dalam Negeri House of Representatives (setingkat DPR). Dalam pertemuan Selasa (7/2) itu, dia mengungkapkan target utama kebijakan departemennya masih tetap tujuh negara blacklist Trump.
Kelly menyatakan, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman merupakan contoh negara dengan sistem keamanan yang lemah. Karena itu, untuk mencegah lolosnya individu radikal dari negara-negara tersebut, AS memperketat pemeriksaan. Bukan hanya dokumen, tetapi juga latar belakang masing-masing individu. “Kami sangat mungkin melacak media sosial mereka dengan meminta password,” tegasnya.
Rencananya, Departemen Keamanan Dalam Negeri menginstruksi seluruh kedutaan besar AS di seluruh dunia untuk meminta kata sandi medsos dari para pemohon visa. Mulai Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan demikian, Washington bisa mengecek aktivitas para pemohon visa di jagat maya. Termasuk, melacak situs apa saja yang paling banyak diakses si pemohon visa.
Lewat cara itu, menurut Kelly, AS akan lebih mudah mendeteksi perilaku tidak wajar para pemohon visa. “Itu hanya salah satu mekanisme yang kami usulkan demi mencegah masuknya orang-orang radikal ke negara ini. Itu bisa menjadi alternatif untuk menangkal teroris atau menjauhkan AS dari segala bentuk teror,” jelas mantan petinggi korps Marinir tersebut.
Begitu mendeteksi ketidakwajaran pada media sosial si pemohon visa, kedutaan besar AS berhak langsung menolak permohonan individu tersebut. Bahkan, individu itu bisa masuk ke dalam daftar orang-orang yang diawasi Washington.
Kendati paparannya sudah sangat terperinci, Kelly menyatakan bahwa rencana tersebut belum akan menjadi kebijakan departemennya. Dia masih menunggu masukan dari para legislator.
Para pakar dan organisasi HAM langsung memprotes Kelly. Mereka menganggap skrining ala Departemen Keamanan Dalam Negeri itu berlebihan. “Identitas online seseorang adalah akses menuju data melimpah tentang orang tersebut. Baik itu ekspresi yang dia unggah di dunia maya maupun informasi sensitif lainnya. Itu akan memengaruhi relasi individu tersebut dengan orang lain dan komunitas tertentu,” terang mereka.
Jika mekanisme yang bertentangan dengan prinsip dasar HAM itu tetap diterapkan, AS pun harus siap-siap mendapat perlakuan yang sama dari negara lain. “Itu akan membuat bangsa-bangsa lain menerapkan mekanisme yang sama. Karena itu, jangan kaget jika suatu saat nanti warga AS wajib menuliskan kata sandi akun Facebook mereka jika ingin berkunjung ke tempat lain,” ujar sumber Agence France-Presse.
Namun, Kelly tidak menganggap semua itu sebagai kendala. Tokoh 66 tahun tersebut menegaskan bahwa semua pemohon visa yang punya tujuan baik tidak akan keberatan memberitahukan kata sandi media sosial mereka pada kedutaan besar AS. “Apabila memang ingin masuk AS, mereka pasti akan mau bekerja sama. Tapi, jika tidak, ya silakan batal saja,” ungkapnya.
Sementara itu, daftar teror Gedung Putih yang disampaikan Trump setelah mengunjungi markas Central Command Senin (6/2) menuai protes. Rosie Ayliffe menyatakan, 78 insiden yang diidentifikasi Washington sebagai aksi teror itu tidak akurat. Sebab, ada beberapa insiden yang sama sekali tidak berkaitan dengan terorisme. Termasuk insiden yang merenggut nyawa putrinya, Mia Ayliffe-Chung.
Tahun lalu, Mia yang berusia 21 tahun menjadi korban penikaman. Trump memasukkan insiden yang menewaskan dua backpacker asal Inggris tersebut sebagai aksi teror. “Dalam investigasi awal pun, polisi sudah langsung mengesampingkan unsur teror dalam insiden yang merenggut nyawa Mia dan temannya, Tom. Insiden itu tidak berkaitan dengan Islam radikal atau terorisme,” tegasnya dalam surat terbuka.
Ayliffe mengungkapkan, satu-satunya fakta yang merujuk pada Islam hanyalah ucapan pelaku sebelum beraksi. Saat itu, Smail Ayad, si pelaku, meneriakkan “Allahu Akbar” sebelum menikam dua korbannya hingga tewas. “Tidak ada motivasi lain yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Itu murni pembunuhan. Aksi kriminal,” terang Ray Rohweder, detektif yang menangani kasus pembunuhan Mia dan Tom. (AFP/Reuters/Sputnik/hep/c5/any)

Halaman 1 dari 31

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca