JAKARTA - Aset bandar narkoba yang berhasil disita Badan Narkotika Nasional (BNN) akan digunakan oleh lembaga tersebut untuk menekan operasional menggunakan dana APBN. Aset tersebut merupakan hasil penyitaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang 2016.

Kepala Humas BNN Kombespol Slamet Pribadi menjelaskan bahwa memang ada sembilan aset bandar yang akan diberikan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menunjang operasional lembaga pemberantasan narkotika. ”Sembilan item ini terdiri dari aset bergerak dan tidak bergerak,” ujarnya.

Aset bandar yang akan dikelola BNN, diantaranya sebuah rumah di Pantai Mutiara, rumah di Cempaka Baru Kemayoran, sebuah tanah di kawasan Bogor dan sejumlah kendaraan, seperti mobil merk Honda Oddyseey, 3 unit Harley Davidson, satu unit mobil merk jaguar.

Semua aset itu telah dirancang dengan matang untuk bisa digunakan memberantas narkotika. ”Ya, ada kegunaannya tersendiri,” paparnya.

Slamet menegaskan, untuk rumah di kawasan Pantai Mutiara akan digunakan sebagai kantor pencegahan narkotika.

Semua koordinasi dalam rangka pencegahan akan dilakukan di rumah tersebut. ”Kalau untuk asal rumah itu merupakan hasil narkotika dari Bandar Pony Tjandar. Dia merupakan bos dari Freddy Budiman,” ungkapnya.

Upaya BNN untuk menggunakan aset bandar dalam memerangi pemberantasan narkotika sebenarnya telah berlangsung lama.
Dia menjelaskan, sudah sejak beberapa tahun lalu upaya untuk menggunakan aset bandar ini dilakukan. ”Realisasinya baru sekarang ini,” jelasnya.

Dengan pengelolaan sembilan aset bandar di BNN ini, ada keuntungan yang didapat. Yakni, uang rakyat tidak banyak yang digunakan untuk memberantas narkotika.

”Ya, merugi terus kalau uang rakyat yang digunakan, lebih baik uang bandar untuk memerangi bandar juga,” paparnya.

Sesuai dengan data BNN dalam rilis akhir tahun 2016, diketahui untuk TPPU narkotika telah disita aset bandar yang nilainya fantastis.

Yakni, Rp261,8 miliar. Pada 2015 juga aset bandar yang disita BNN mencapai Rp 85 miliar. Aset bandar yang disita beragam, dari rumah, tanah hingga kendaraan mewah.

Bila dibandingkan dengan aset bandar yang diterima dan dikelola BNN kali pertama, nilainya sangat timpang. Sembilan aset bandar tersebut nilainya tidak lebih dari 30 miliar.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Slamet mengaku tidak mengetahuinya. ”Kan ini baru pertama kali BNN diperbolehkan mengelola aset bandar,” ungkapnya. (idr)

INDERALAYA - Habis menguras harta seorang nenek bernama Hasanah (70), warga Desa Muara Penimbung, Kecamatan Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, tersangka Edi Irawan (23) berhasil dibekuk petugas Polsek Inderalaya, Jumat (17/2) sekitar pukul 23.00 di desanya. Hanya saja, tersangka yang masih warga satu desa dengan korban ini, harus dilumpuhkan petugas dengan timah panas di kaki kanannya lantaran melawan saat akan ditangkap. Penangkapan terhadap tersangka ini dipimpin Kanit Reskrim Polsek Inderalaya Bripka Zulkarnain Avianata.

Menurut keterangan Kapolres Ogan Ilir AKBP M Arif Rifai melalui Kapolsek Inderalaya AKP M Ihsan SS SH MH didampingi Kanit Reskrim Polsek Inderalaya Bripka ZulkarnainAfianata ST MSI, tersangka dijerat Pasal 363 KUHP karena pada Senin (30/1) lalu sekitar pukul 02.00 WIB telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dalam menjalankan aksinya, tersangka Edi Irawan bersama rekannya Kas (DPO) telah membongkar rumah korban Hasanah dengan cara mencongkel dinding dapur dengan alat besi lancip (buntut tikus).

Di dalam rumah tersebut tersangka berhasil membawa kabur sebuah TV LED 22 inch, panci bercak biru, panci stainles, tas koper haji merek Saudi Arabia, 3 buah gelang zuping warna kuning. Korban sendiri saat itu tertidur lelap saat rumahnya dimasuki tersangka. (sid)

SUMSEL - Niat pemerintah mempermudah izin pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sepertinya tak bisa berlangsung cepat. Sebab, meski aturan pusat sudah disepakati, kuncinya berada di pemerintah daerah (pemda). Cepat tidak implementasinya, tergantung penerbitan peraturan daerah perizinan baru.
Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Eddy Ganefo, menerangkan selama ini memang developer kesulitan urus izin bangun rumah. “Banyak item persyaratan yang harus dipenuhi. Banyak meja dan izin berbelit-belit. Ngurusnya bisa 3-6 bulan,” kata dia, kemarin.
Menurut Eddy, total ada 40 item izin. Mulai rekomendasi pembangunan dari RT, RW, lurah, dan camat. Lalu, izin mendirikan bangunan (IMB), amdal (analisa dampak lingkungan), dan lainnya. “Tapi di paket kebijakan ekonomi 13, izin bangun rumah MBR sudah dipermudah. Aturan sudah beres.
Nah, implementasinya memang tergantung pemda, mau cepat atau lambat,” bebernya lagi. Sebab, tambah dia, perda yang ada harus diubah dulu. “Ini penting, agar kebutuhan rumah bisa diatasi,” ujarnya.
Dikatakan, sekarang backlog perumahan sudah mencapai 16 juta. Tiap tahun bertambah 400 ribu nasional. “Dari kebutuhan rumah 800 ribu setiap tahun, yang bisa dipenuhi hanya sebanyak 400 ribu,” urainya.
Jika tidak ada langkah mempermudah izin, tambah Eddy, backlog tidak akan selesai sampai 30 tahun. “Tapi jika pemda ikut mendukung, backlog bisa diatasi 10-15 tahun,” bebernya. Selain itu, akunya, biaya izin juga mahal 5-10 persen. “Harapan bisa dipangkas jadi 1 persen.”
Versi DPD REI (Real Estate Indonesia) Sumsel, backlog rumah secara nasional mencapai 12 jutaan. Khusus Sumatera Selatan hanya 13.500 di 2016. “Target kita backlog bisa turun jadi 12 ribu. Makanya kita kejar target pembangunan rumah bersubsidi 8 ribu tahun ini,” ujar Sekretaris DPD REI Sumsel, Bagus Pranajaya. “PP No 64/2016 itu, ikut membantu pengurangan backlog,” tambahnya lagi.
Ketua DPD REI Sumsel, Harriadi Benggawan mengklaim proses perizinan perumahan di Palembang tidak sulit secara prosedur. “Tapi saya tidak tahu provinsi lain,” jelasnya.
Seorang pengusaha perumahan di Baturaja, Pri, menjelaskan perizinan rumah di kabupaten ini belum sepenuhnya satu pintu. Harus melewati beberapa instansi. “Memang kalau syarat lengkap tidak lama keluar izin,” sebutnya.
Di daerah, beberapa Pemda sudah memproses perda baru untuk mempermudah perizinan perumahan itu. Contoh Empat Lawang, masih proses pembentukan perda tersebut. “Mendukung program pemerintah sejuta rumah dengan menyediakan rumah subsidi, harga murah (Rp123 juta) dan cicilan terjangkau,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Empat Lawang, M Mursadi. Selain untuk MBR (petani, nelayan, buruh), program juga ditujukan untuk PNS.
Dijelaskan, sekarang sudah ada developer perumahan mengurus izin untuk membangun rumah murah di Jalan Poros Tebing Tinggi - Pendopo. “Izinnya masih proses termasuk amdal. Sekitar satu-dua minggu selesai.”
Bupati PALI, Ir H Heri Amalindo MM, mengatakan, pihaknya akan mendukung langkah membuat perda tersebut. “Nanti kita akan bicarakan dengan jajaran terkait. Hal ini penting. Apalagi PALI daerah baru dan masih tertinggal dari daerah lain,” terangnya.
Sekda OKU Timur Drs Idhamto mengakui pihaknya sudah mewacanakan bikin perda baru perizinan perumahan. “Sudah kita bahas dengan Pak Bupati,” kata dia. Dalam waktu dekat dibahas bersama DPRD OKU Timur agar bisa segera direalisasikan. “Kita dukung program pemerintah satu juta unit rumah,” katanya.
Sementara, beberapa pemda lain klaim perda yang ada sudah cover kemudahan izin. Karena selama ini pemda juga sudah siapkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), seperti Pemprov Sumsel. (Plt) Sekda Sumsel, Joko Imam Sentosa, menjelaskan demikian. “Kami sudah mempermudah investor yang mau investasi termasuk bidang perumahan. Terbukti sudah banyak yang menanamkan investasi,” terangnya. Tahun lalu saja ada 500 lebih izin dikeluarkan PTSP.
Diakuinya, prinsipnya mengurus izin perumahan itu cepat, asalkan syarat lengkap. “Yang lama itu kadang syarat belum lengkap, tapi mau cepat,” tandas dia. Tak hanya itu, pengurusan izin juga masih butuh rekomendasi SKDP lain, dan ini butuh koordinasi tak bisa selesai satu hari.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Palembang, Ahmad Zazuli juga mengakui itu. “Semua sesuai proses perizinan berdasarkan Perda dan Perwali yang ada. Selama belum diubah, kami tetap berpegang pada aturan yang berlaku,” katanya.
Kabid Perizinan Dinas Perizinanan dan Pelayanan Satu Pintu OKI, Irawan menegaskan, sejauh ini Perda yang ada sudah mempermudah perizinan pembangunan perumahan MBR. “Selama semua syarat lengkap seperti legalitas tanah, dampak lingkungan, sanitasi dan lalu lintas,” kata dia.
Pemohon harus mendatangi SKPD terkait untuk mendapatkan rekomendasi. Ini wajib demi kenyamanan, keamanan dan keabsahan konsumen yang beli rumah. Bila lengkap, izin keluar 1-7 hari.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kumuh OKI, Ir Man Winardi menambahkan, pihaknya juga anggarkan program rumah bagi MBR. Tahun ini, lanjut dia, ada sekitar 10 desa akan menerima bantuan perbaikan atau bangun baru dengan dana Rp1,6 miliar.
Rian, Kepala Bidang Dinas Perumahan Rakyat Banyuasin mengatakan prinsipnya tidak mempersulit izin atau rekomendasi. “Kalau sulit didapat karena kemungkinan syarat belum lengkap,” tuturnya. Di Banyuasin, beberapa yang jadi lokasi rumah murah, seperti Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin I (Mariana, red), dan Rambutan.
Sementara, Wakil Bupati Mura, Hj Suwarti beralasan, saat ini untuk areal permukiman belum terlalu mendesak. “Kami lebih prioritas program bedah rumah warga miskin. Memang, kata dia, setiap tahun kebutuhan rumah pasti meningkat, tapi itu tidak terjadi di Mura. “Pengusaha yang mau investasi juga kami permudah. Tidak perlu repot-repot seperti dulu, tinggal isi formulir di dinas perizinan,” ucapnya singkat.
Pemkab Muara Enim atasi backlog lewat kerjasama dengan developer. Pihaknya gulirkan penawaran rumah bersubsidi untuk PNS dan MBR sejak 2015 lalu. Kepala Dinas PU Cipta Karya Muara Enim, H Ramlan Suryadi menerangkan, lokasinya di Jl Tjik Agus Kiemas SH Lintas Kepur-Muara Lawai, Kecamatan Muara Enim.
Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Palembang, M Adrian Syahbandi, tak memungkiri saat ini kebutuhan rumah tinggil memang masih tinggi. Permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) bertumbuh setiap tahun, terutama rumah murah untuK MBR. Di tahun lalu KPR-nya naik 15-18 persen. “Setiap tahun cenderung meningkat, karena backlog rumah masih tinggi,” ujarnya. Tahun ini dia yakin bisa tumbuh lebih dari 20 persen, apalagi jika perizinan makin dipermudah.
Tapi ini juga didorong perbaikan ekonomi tahun ini dan naiknya daya beli masyarakat. “Kami (BTN, red) akan siap berapapun memenuhi permintaan kredit para developer yang mau biayai bangun rumah maupun debitor untuk KPR,” tukasnya. (cj10/rip/gsm/eno/ebi/sal/yun/aja/gti/qda/cj13/roz/fad/ce1)

KAYUAGUNG - Jajaran Polsek Lempuing menangkap tersangka Wayan Rantau alias Uus (46), warga Lampung Timur, lantaran terlibat kasus pencurian bermotor. Modusnya menginap di rumah korban, lalu membawa kabur motor.

Kapolres OKI AKBP Amazona Pelamonia SH SIK melalui Kapolsek Lempuing AKP Agus Irwantoro mengungkapkan bahwa penangkapan tersangka sesuai Laporan korban Komang Swandana (47), warga Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, 23 Januari lalu. Tersangka ditangkap di kawasan Pasar Tugu Mulyo, Jumat (17/2) sekitar pukul 09.30 WIB.

Sementara peristiwa pencurian tersebut bermula saat tersangka menumpang menginap di rumah korban. "Tersangka bertamu dan langsung menumpang menginap alasannya kemalaman kalau mau pulang," ujarnya.

Namun keesokan harinya, korban terkejut lantaran motor Yamaha Vega warna Hitam miliknya telah raib lantaran dibawa kabur tersangka. Selanjutnya, korban melaporkan kejadian itu ke polisi.

"Atas tindakannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP," tukasnya. Seraya menambahkan bawah tersangka masih dilakukan pemeriksaan secara intensif.(gti)

LUBUKLINGGAU - Petgas Satuan Narkoba Polres Lubuklinggau meringkus Aswin alias Win (42) di rumahnya di Jl Kenanga I, Gg Kelinci, RT 05, No 20, Kelurahan Sinalang, Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kamis (16/2) sekitar pukul 21.00 WIB.

"Penangkapan dilakukan undercover buy," kata Kapolres Lubuklinggau, AKBP Hajat Mabrur Bujangga melalui Kasat Narkoba, AKP Ahmad Fauzie.

Selanjutnya setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, polisi lalu melakukan penggeledahan pakaian dan menemukan satu paket sabu. Kemudian dilakukan penggeledahan di tempat tinggal tersangka.

"Dari penggeledahan terhadap tersangka dan tempat tinggalnya, didapat barang bukti berupa 22 paket sabu yang disimpan di samping rumah tersangka. Diakui tersangka sebagai miliknya," jelas Ahmad Fauzie. (wek)

MUARA BELITI -  ‎M Jimi Mario Govatino (23), warga Desa Medang, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musi Rawas (Mura), menjerit histeris setelah ditembak polisi. Tersangka kalah adu tembak dengan anggota saat ditangkap. Jimi menyerah setelah lima butir peluru bersarang di kedua kakinya.

Nama Jimi sudah cukup terkenal karena sering melakukan aksi kriminalitas bersama rekan-rekannya di Kabupaten Mura. Dalam melakukan aksinya, tersangka kerap kali membekali diri dengan senjata api (Senpi). Jumat (17/2) sekitar pukul 02.00 WIB, Jimi disergap Tim Buser Polres Mura di jalan poros Desa S Kertosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Mura.  

Kaget dengan sergapan mendadak tersebut, sekitar 10 meter dari lokasi anggota menghadang. Tersangka langsung turun dari kendaraan dan berlari ke arah semak belukar. Saat itu terjadi aksi kejar-kejaran, Jimi yang membekali diri dengan Senpi empat slinder rakitan beberapa kali mengeluarkan tembakan ke arah anggota yang mengejar. Tapi tembakan yang diarahkan Jimi meleset, dia terus berlari jauh ke dalam areal perkebunan warga.

Beberapa kali tembakan peringatan dilepaskan polisi namun tidak diindahkan, polisi mengarahkan tembakan ke kaki tersangka. Beberapa kali tembakan dilepaskan anggota akhirnya mengenai kaki tersangka Jimi.  sempat jatuh dan kembali melakukan perlawanan dengan senjata api miliknya sebanyak dua kali tembakan. Upaya Jimi rupanya mendapat respon kembali dengan susulan tembakan dari anggota.

Kanit Pidum Polres Mura I Bertu Haridyka yang memimpin penangkapan itu mengatakan, saat itu gelap dan hanya terlihat celana tersangka yang bersembunyi di balik pohon. Jadi anggota mengarahkan tembakan dengan membidik target kaki tersangka yang terluka. (cj13)

PALEMBANG - Setahun buron, Muhammad Nur Rizky (20) akhirnya berhasil diringkus di rumahnya, Kamis (16/2) malam.

Ditangkapnya tersangka, berawal dari kecurigaan korban yang merupakan tetangganya sendiri yakni Nangyu (49) melihat tingkah laku tersangka yang terkadang salah tingkah apabila keduanya bertemu pasca kejadian pencurian pada 3 Juni 2016 sekitar pukul 01.00 WIB.

Korban pun mencari tahu, keanehan ke warga sekitar dan diketahui bahwa Rizky dan T (DPO) pernah menjual tiga tabung gas elpiji 3 kg ke salah satu agen di sekitar rumahnya.

"Saya diajak T katanya ada kerjaan , dan tugas saya hanya mengawasi," kata warga Jalan M Isa , Gang Murni RT 13 RW 04 , Kelurahan Kito Buto, Kecamatan Ilir Timur (IT) II Palembang.

Ia mengakui aksinya, karena sudah didesak oleh korban dan warga makanya ia pun mengakui perbuatannya. Ia pun berkilah bahwa mereka bersekongkol dengan temannya.

"Satu tabung Rp50 ribu, dan uangnya bagi rata. Serta dibelikan rokok dan makanan," kata sopir angkot ini. (wly)

GORONTALO- Rumah anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fadel Muhammad, mengalami kebakaran, kemarin, Rabu (5/2), sekira pukul 14.30 Wita.

Beruntung, api cepat dipadamkan sehingga kerugiannya tidak begitu besar.

Informasi yang dirangkum Gorontalo Post (Jawa Pos Group), kediaman Hana Hasanah Fadel Muhammad yang berada di Jl. Kalimantan Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan, Kota Tengah, Kota Gorontalo mengalami kebakaran tepatnya di ruangan yang dijadikan kantor.

Awalnya, terjadi insiden kebakaran yang diduga dilakukan oleh AP alias Angky (17) warga Kelurahan Tamulobutao, Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo.

Sekitar pada pukul 13.00 Wita, Angky bersama dengan temanya Ewin, datang ke rumah Hana untuk makan-makan.

Setelah makan, kedua pelaku tersebut berniat mencuri Handphone yang ada di dalam rumah melalui jendela yang terbuka.

Setelah mengambil Handphone, kedua pelaku langsung melarikan diri dengan kondisi membakar ruang komputer untuk mengalihkan perhatian penghuni rumah yang saat itu sedang ramai menanti hasil penghitungan suara pilgub di KPU Gorontalo.

Melihat asap yang mengepul, masyarakat yang ada di lokasi langsung memadamkan api dan berhasil menangkap salah satu terduga pelaku Angky Pakaya.

Kerugian yang dialami akibat tindakan pelaku diperkirakan sekitar Rp 10 Juta.

Kapolres Gorontalo Kota AKBP Ronny Yulianto melalui Kasubag Asna Dehi membenarkan kejadian tersebut.

"Saat ini pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian Gorontalo kota untuk menghindari amukan massa dan kepentingan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaku tersebut dan pelaku yang satu sementara dilakukan pengejaran," tandasnya. (tr-49)

JAMBI – Kapal Tongkang Marina Power 2717 yang ditarik Tag Boat Dabo 105, hilang kendali dan menghantam permukiman warga. Tongkang dari Jambi hendak ke luar laut lepas itu, didorong angin utara yang kencang akibat cuaca ektsrim yang melanda, kemarin sekitar pukul 06.30 WIB.
Tepatnya di perairan Parit Tiga Kelurahan Tanjung Solok, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjambtim). Akibatnya, 18 rumah warga di tepi perairan, roboh dan tenggelam berikut harta bendanya. Fasilitas umum berupa jembatan rabat beton sepanjang Rp20 meter juga disapu tongkang. Kerugian material mencapai Rp2 miliar.
Belasan warga juga terjatuh ke laut, beruntung tak sambai menimbulkan korban jiwa. “Awalnya pikiran saya sudah tidak selamat, untungnya saya kena tendangan kapal (arus kipas tongkang, red) saya dapat keluar dari bawa tongkang,” tutur Selamat, salah seorang korban.
Korban lainnya, Murni (75), syok akibat dihimpit puing reruntuhan rumahnya saat tercebur ke laut. Memang Murni diselamatkan warga di dalam laut diantara parabotan rumahnya. ”Tahu-tahu tongkang ada di depan mata dan saya jatuh ke laut,” sebutnya singkat sambil berbaring.
Kasat Polair Polres Tanjabtim, Iptu Maskat Maulana, mengatakan nakhoda dan kapal sudah diamankan, kasusnya ditangani Direktorat Polair Polda Jambi. ”Kita belum tahu apa ada unsur kesengajaan atau tidak, yang jelas saat ini sudah kita amankan,” singkatnya.
Wakil Bupati Tanjabtim H Robby Nahliansyah, menegaskan pemerintah dan warga meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan. ”Bukan hanya masyarakat, kami pemda juga akan melakukan hal yang sama (meminta pihak perusahaan bertanggung jawab, red), karena ada aset pemda. Tapi pada intinya masyarakat kita harus didahulukan,” tegasnya. (cr1/ ami/mui/air)

 

PAGARALAM – Rumah tak  layak huni (RTLH) di Kota Pagaralam bakal rehab melalui bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat.

“Jika tak ada halangan, di 2017 ini sekitar 359 RTLH mendapat bantuan stimulan BSPS senilai Rp15 juta masing-masing penerima. Untuk saat ini kita sedang melakukan rekrut tenaga pendamping BSPS,” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PR KPP) Kota Pagaralam, Aparliansyah ST MM, Rabu (15/2).

Sasaran bantuan ini, tambahnya, adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kondisi bagian bangunan tempat tinggal memang perlu untuk dilakukan perbaikan.

“Usulan yang diterima berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan langsung oleh pihak RT/RW tempat tinggal mereka masing-masing, melalui kelurahan dan kecamatan,” ujarnya. (ald)

Halaman 1 dari 26

Get in touch

Harian Pagi Sumatera Ekspres 
Terbesar Disumatera Selatan
Gedung Graha Pena Jl. Kol H Burlian
No.773 KM.6,5 Palembang 30152
Telp : 0711 - 411768
Fax : 0711 - 420066

      

Terpopuler

Terkini

Suara Pembaca