PALEMBANG – Tim pembebasan lahan pembangunan underpass di simpang Patal mulai bergerak, kemarin (24/5). Data sementara, luas lahan yang akan dibebaskan sekitar 11.200 meter persegi.
Nah, panjang pembebasan lahannya, dari titik nol simpang Patal sekitar 1.050 meter. Lalu, mengarah ke Novotel sepanjang 650 meter dan Jl Residen Abdul Rozak 400 meter.
“Khusus untuk pembangunan underpass hanya 300 meter. Rinciannya, 150 meter ke arah Hotel Novotel dan 150 meter ke arah Jl Residen Abdul Rozak,” ujar Azwar Edi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SNVT P2JN Metropolitan di sela-sela survei pengukuran jalan.
Selain perwakilan Satuan Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Metropolitan, tim yang turun kemarin, ada dari  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel. Kemudian, Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM) Sumsel, Bagian Agraria dan Batas Wilayah Pemkot Palembang,  Kecamatan Kalidoni dan Ilir Timur (IT) II serta pihak terkait lainnya.
Masih kata Azwar, kedalaman maksimal underpass mencapai 4 meter. Kondisi kedalaman maksimal tersebut berada di titik tengah underpass. Untuk jalan bagian atas underpass, akan menggunakan jembatan sepanjang 30 meter. Jembatan tersebut, dari arah Golf menuju Jl MP Mangkunegara. Bagian bawah underpass tersebut akan disiapkan pompa dengan kapasitas besar.
“Drainase pembuangan air sedang kita rancang. Biar ketika hujan tak menyebabkan banjir di jalan bawah,” ungkap Azwar lagi. Dikatakan, pihaknya bakal melakukan pelebaran jalan terlebih dahulu sebelum membangun underpass. Jika tidak, saat pembangunan kawasan tersebut tak dapat dilintasi kendaraan.
“Setelah kita melebarkan jalan, baru kita lakukan penggalian. Sebab, jalan akan diputus nanti. Pekerjaan mulai 2013 mendatang, asalkan pembebasan selesai dilakukan tahun ini,” jelasnya. Pembangunan tersebut, menggunakan dana APBN sebesar Rp150 M dengan dua kali anggaran.
Drs H Sunarto SE MSi, kepala Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah Pemkot Palembang mengungkapkan, pada ujung 650 meter yang dimulai pembebasan lahan, lebar jalan yang dilebarkan mencapai 8 meter dengan 2 meter. Di antaranya sebagai tempat penghijauan. Sementara di depan kediaman Zamzami Ahmad, mantan ketua DPRD Sumsel akan terkena pembebasan selebar 18,5 meter.
“Kemungkinan tidak sampai rumah, hanya sebatas pagar saja,” ungkapnya. Ia mengupayakan, pembebasan lahan ini akan selesai tahun 2012 ini. Harapan, pelaksanaan pembangunan bisa dilakukan 2013 mendatang. Usai pengukuran yang dilakukan timnya, pihak kecamatan akan menyosialisasikan kepada warga yang terkena pembebasan lahan.
Ia menyebutkan, luas lahan 11.200 meter persegi yang akan dibebaskan tersebut di antaranya adalah milik Pemkot Palembang yang telah dibebaskan sejak lama. Hal ini, memperingan nilai pembebasan lahan yang sampai saat ini belum diketahui dananya. “Mungkin sekitar 20 persen dari jumlah luas lahan 11.200 meter persegi yang dibebaskan milik pemkot,” bebernya.
Jika dihitung, 20 persen dari 11.200 meter persegi 2.240 meter persegi. Sisanya,  seluas 8.960 meter persegi akan dibebaskan. “Mungkin sekitar 3 jutaan NJOP (nilai jual objek pajak) per meternya di kawasan simpang Patal ini, tapi kita belum tahu pastinya karena akan dilihat lagi,” ungkapnya.
Nah, jika dihitung dengan nilai tersebut, maka didapatkan angka Rp26,88 M dana pembebasan lahan. “Tapi nanti kita menggunakan jasa penilaian independen untuk mengukur NJOP kawasan itu.”
Sementara Zamzami Ahmad, mantan ketua DPRD Sumsel yang pekarangannya kena pelabaran jalan mengatakan, prinsifnya dia mendukung upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun underpass tersebut. Sebab, kemacetan yang terjadi di lokasi tersebut cukup tinggi sehingga harus ada solusi.
“Panitia juga harus menyosialisasikan setelah mengukur jalan yang akan dibebaskan. Jangan sampai terjadi benturan dengan pemilik tanah,” ungkap Zamzami yang dihubungi via telepon. Untuk kediamannya, pekarangan rumah yang kena pelebaran jalan diperkirakan sekitar 4 meter dan mengenai bangunan pos jaga.
Ia mengaku, masalah ganti rugi lahan harus sesuai dengan aturan yang ada. Ia memperkirakan, NJOP di wilayah tersebut sekitar Rp5 jutaan dengan pembelian dilakukan swasta. “Kalau pemerintah belum tahu, kita tunggu kabar saja,” ungkapnya. Selain tanah, ganti rugi yang dilakukan juga terhadap bangunan yang berdiri di tanah tersebut.
“Jadi, bukan hanya tanahnya, tapi juga bangunan. Itu sudah ada di aturan,” jelasnya. Nah, jika NJOP Rp5 juta, maka dana yang harus disiapkan sekitar Rp44,8 M. belum lagi, ditambah dana untuk ganti rugi bangunan yang terkena pelebaran jalan. (rei/ce2)